Connect with us

Hukum & Kriminal

Zumi Zola Terima Putusan 6 Tahun Penjara Dan Denda Rp500 Juta

Published

on


Zumi Zola

Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola menyatakan menerima vonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan.

Finroll.com – Zumi Zola dinyatakan terbukti menerima gratifikasi dan memberikan suap anggota DPRD Jambi untuk memuluskan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Jambi tahun anggaran 2017-2018.

“Setelah saya konsultasikan dengan penasihat hukum, saya ucapkan terima kasih dan putusan saya terima,” ujar Zumi Zola memberikan tanggapan atas vonis majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Kamis (6/12/2018).

Zumi terbukti melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Hakim menyatakan Zumi Zola terbukti menerima gratifikasi yakni uang Rp 37.477.000.000, USD 173.300, dan SGD 100.000. Selain itu, hakim meyakini Zumi menerima satu unit mobil Toyota Alphard.

Uang tersebut, kata Hakim, digunakan Zumi untuk keperluan pribadi serta keluarganya. Misalnya untuk membeli action figure di Singapura dan pakaian.

Sedangkan terkait suap, majelis hakim menyatakan Zumi memberikan uang kepada pimpinan dan Anggota DPRD yang jumlahnya sekitar Rp16,34. Uang tersebut guna memuluskan pengesahan APBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018.

“Dakwaan pertama dan kedua terbukti secara sah,” kata Hakim.

Dalam pertimbangan, majelis hakim menilai, perbuatan Zumi tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Namun, Zumi mengakui dan menyesali perbuatan.

Zumi berlaku sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum. Zumi juga telah mengembalikan uang Rp 300 juta.

(Berbagai Sumber)

Hukum & Kriminal

Ahmad Dhani Tulis Surat Dari Balik Jeruji, “Mama Jangan Sedih”

Published

on

Ahmad Dhani Tulis Surat Untuk Dari Balik Jeruji, "Mama Jangan Sedih"

Finroll.com – Sebuah surat yang di dalamnya tertulis atas nama Dhani Ahmad, tertanggal 13 Februari 2019, dan bertempat di Hotel Medaeng, tersebar viral di media soail. Kuasa hukum Dhani, Hendarsam Marantoko, membenarkan surat itu ditulis oleh pentolan grup band Dewa 19 tersebut.

“Yes (benar itu tulisan Dhani),” kata Hendarsam saat dikonfirmasi, Kamis (14/2).

Surat itu ditulis Dhani sebagai anak untuk ibunya. Melalui surat tersebut, Dhani menyampaikan penjara bagi mereka yang tidak bersalah adalah sekolah tinggi ilmu kesabaran.


Dhani juga merasa sekarang menjadi orang yang lebih sabar. “Mama jangan sedih, mama jangan menangis. Keluar dari penjara laknat ini, Insya Allah aku menjadi orang yang lebih sabar,” demikian penggalan isi surat Dhani.

Di sisi kanan bawah surat, tertulis Dhani Ahmad dengan tanda tangannya. Dhani juga menulis rumah tahanan Medaeng dengan sebutan Hotel Medaeng. “(Surat dari Dhani itu) dititipkan ke mbak Mulan,” tambah Hendarsam.

sumber: republik

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Oktober Mendatang Terancam Tidak Sah

Published

on

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Oktober Mendatang Terancam Tidak Sah

Finroll.com – Proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober mendatang terancam ilegal (tidak sah).

Hal tersebut ditegaskan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva, usai bertindak sebagai saksi ahli dalam kasus gugatan OSO di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (13/2)

Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih menggunakan Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Pemilu 2019 yang lama. Karena itu, KPU RI harus segera menjalankan perintah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor: 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT terkait gugatan Oesman Sapta Odang (OSO).

Dalam putusan itu, PTUN memerintahkan KPU untuk tidak menggunakan Daftar Calon Tetap (DCT) yang lama, dan segera membuat DCT Pemilu 2019 yang baru dengan memasukkan nama OSO, ke dalam DCT yang baru tersebut.

“Kalau misalnya, KPU tidak mengeluarkan surat keputusan baru soal penetapan DCT DPD, maka dia nanti membuat SS itu dari mana ? Nanti calon anggota DPD ilegal jadinya. Sebab tidak ada dasarnya. Kan sudah dibatalkan (SK) oleh PTUN,” katanya.

Ditekankan Hamdan, jika KPU tak segera melaksanakan perintah PTUN, maka bukan tidak mungkin pelantikan presiden dan wakil presiden ilegal. Sebab, selain DPR RI, DPD RI juga merupakan salah satu bagian dari MPR RI yang bertugas melantik presiden dan wakil presiden pasca Pemilu.

“Itu (pelantikan presiden dan wakil presiden) pasti ilegal,” pungkasnya.(RMOL)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Gak Cuma Jakarta, E Tilang Akan Berlaku di Solo Mulai Esok

Published

on

Gak Cuma Jakarta, E Tilang Akan Berlaku di Solo Mulai Esok

Finroll.com – Pihak kepolisian akan menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement atau tilang elektronik di Solo mulai besok.

Kapolresta Surakarta, Kombes Ribut Hari Wibowo mengatakan sejumlah kamera pengintai CCTV telah dipasang pada 66 titik, untuk mendukung pemberlakuan tilang kendaraan bermotor itu.

“Kamera CCTV sudah kita pasang sejak setahun lalu. Besok baru mulai kita terapkan (tilang elektronik). Kami imbau masyarakat agar lebih tertib berkendara,” ujarnya ketika meninjau TMC Polresta Surakarta, Selasa (12/2).

Ia menjelaskan nantinya petugas TMC akan memperbesar gambar CCTV ketika menemukan pelanggar. Petugas akan mencatat nomor polisi kendaraan, jenis pelanggarannya dan mengirimkan bukti beserta surat tilang ke alamat pemilik kendaraan.

“Jika kendaraan tersebut ternyata dipinjam atau sudah pindah tangan, maka diberi waktu empat hari untuk mengkonfirmasi ke Satlantas. Jika tidak, maka akan kami blokir untuk sementara,” imbuhnya.

Baca Lainnya: Kemenhub: Berkendara Pakai GPS Bisa Ditilang Oleh Polisi

“Sementara untuk pengendara luar kota juga tetap kita kenakan tilang. Nanti akan kita koordinasikan dengan kepolisian di wilayah lain,” lanjutnya.

Dari 66 titik CCTV yang dipasang, diantaranya di Jln Slamet Riyadi, Jln Adi Sucipto, dan Jln Veteran.

Di sisi lain Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Surakarta, Ari Wibowo mengatakan ke-66 CCTV milik polisi ini berbeda dengan yang dimiliki Dishub.

Meski sama, namun ia menegaskan jika keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Sebab CCTV kepolisian lebih ditujukan bagi penegakan hukum.

“Kalau di Dishub lebih ke manajemen lalu lintas. Kami bisa mengatur agar lampu itu menyala merah atau hijau. Ke depan bisa saja keduanya saling terintegrasi, tapi saat ini belum,” paparnya.

Sumber: Detik

Continue Reading
Advertisement

Trending