Connect with us

Hukum & Kriminal

Zumi Zola Dituntut 8 Tahun Penjara Soal Gratifikasi, Sudah Pantas?

Published

on


Zumi Zola Dituntut 8 Tahun Penjara Soal Gratifikasi, Sudah Pantas?

Finroll.com – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola dengan hukuman pidana 8 tahun, berikut denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Jaksa menilai Zumi Zola terbukti menerima gratifikasi dan memberi suap.

“Menuntut supaya majelis hakim memutuskan menjatuhkan pidana terhadap Zumi Zola Zulkifli berupa pidana penjara selama 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan,” ucap jaksa KPK, Tri Anggoro saat membacakan tuntutannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/11/).

Baca Lainnya: Gemas! Sudah 100 Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi semenjak Berdirinya KPK

Dalam perkara itu, Zumi diyakini melanggar Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.
Serta melanggar Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Gratifikasi Dengan Para Rekanan

Selain itu, Jaksa dari KPK juga meyakini apabila Zumi melakukan tindakan gratifikasi dibantu oleh tiga temannya yakni Apif Firmansyah, Asrul Pandapotan Sihotang, dan Arfan.

Kasus gratifikasi ini terjadi pada saat Zumi Zola masih menjabat sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021, dengan besaran gratifikasi Rp37,477 miliar, US$ 183,300, SGD 100.00 berikut satu unit mobil jenis Toyota Alphard.

Jaksa meyakini, Zumi mulai menerima gratifikasi mulai dari Februari 2016 hingga November 2018. Sumbernya berasal dari rekanan Zumi seperti Muhammad Imadudin atau Iim, Agus Herianto, Endria Putra, Nicko Handi, Rudy Lidra, Jeo Fandi, Hardono, dan Yosan Tonius.
Fandi Yoesman alias Asiang, Hardono alias Aliang, Yosan Tonius alias Atong, Andi Putra Wijaya alias Andri Kerinci, Kendry Ario alias Akeng, Musa Effendy serta rekanan lainnya.

Baca Lainnya: Masihkah Perlu Melakukan Pemberantasan Korupsi di Indonesia?

Nama Zumi Zola sendiri lebih dikenal masyarakat karena perannya sebagai artis sebelum terjun ke dunia politik beberapa tahun silam. Wajahnya sempat menghiasi layar kaca dan layar lebar di beberapa film.

Source: Detik

Hukum & Kriminal

Baiq Nuril, Korban Pelecehan Sexual yang di Vonis Bersalah

Published

on

Baiq Nuril

Finroll.com – Baiq Nuril Maknun, Mantan guru honorer di Salah saru sekolah Mataram, NTB menjadi perbincangan yang menarik simpatik banyak Pihak. Ia divonis bersalah oleh putusan Kasasi MA dengan Nomor 574K/Pid.Sus/2018 atas perekaman konten kesusilaan dan menghukumnya 6 bulan penjara serta denda sebesar Rp 500 Juta.

Adapun vonis yang diterimanya, eks guru honorer tersebutpun menilai putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) tidak adil karena dirinya adalah korban pelecehan seksual.

“Saya rasa ini tidak adil karena saya merasa… Bukan saya merasa, saya pastikan saya tidak bersalah sama sekali. Dari putusan Pengadilan Negeri di Mataram saya terbukti tidak bersalah,” tutur Baiq, di video yang diunggah akun Contact Safenet di Youtube, pada Selasa (13/11).

Baiq pun menegaskan dalam kasus ini dia adalah korban pelecehan seksual. “Saya memang benar-benar korban pelecehan seksual dan ini memang hukuman yang tidak sangat adil bagi saya,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Baiq berharap hukumannya dapat diringankan dan tidak ditahan atas kasus ini.

“Saya mohon mudah-mudahan ada keringanan yang seringan-ringannya, atau saya berharap saya tidak ditahan,” ucapnya.

Diketahui, Baiq sebelumnya kerap dilecehkan Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram, M. Bentuknya, M menceritakan pengalamannya berhubungan seksual dengan wanita lain yang bukan istrinya melalui sambungan telepon.

Tidak nyaman dengan hal tersebut sekaligus untuk membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat hubungan gelap seperti yang dibicarakan orang sekitarnya, Baiq merekam pembicaraan dengan M. Bukan atas kehendaknya, rekaman tersebut menyebar.

Tersebarnya rekaman ini kemudian dibawa M ke ranah hukum. Di tingkat PN Mataram, kasus itu mental, Baiq Nuril dinyatakan tak bersalah. Jaksa kemudian mengajukan banding hingga tingkat kasasi. Di ranah judex juris ini, Baiq Nuril dinyatakan bersalah.

Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. (Adhi WIcaksono) Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mempertanyakan putusan MA tersebut. Dalam rilis resminya, LSM ini menyebut hakim seharusnya berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Pasal 3 huruf b Perma tersebut menyebutkan hakim mengidentifikasi situasi perlakuan tidak setara yang diterima perempuan yang berhadapan dengan hukum.

“Hal ini jelas dialami oleh Baiq Nuril yang merupakan korban kekerasan seksual. Harusnya semua hakim menerapkan Perma ini untuk menjamin perlindungan korban kekerasan yang rentan perlakuan kriminalisasi,” tulis ICJR dalam keterangannya, dikutip dari situs resminya, Selasa (13/11).

Continue Reading

Hukum & Kriminal

KPK Periksa Mantan Gubernur BI Miranda Gultom

Published

on

Finroll.com Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Miranda Goeltom‎ pada Selasa (13/11). Belum diketahui kasus yang terkait pemanggilan Miranda.

Nama Miranda memang tidak masuk dalam agenda pemeriksaan penyidikan KPK pada Selasa (13/11). Saat ini, Miranda sudah berada di Gedung KPK dan sedang menjalani pemeriksaan.

“Yang pasti tidak ada dijadwal penyidikan, akan saya cek ya pemeriksaannya terkait apa,” kata Febri saat dikonfirmasi, Selasa (13/11).

Sebelumnya, Miranda Goeltom sempat terjerat kasus dugaan suap cek pelawat. Nama Miranda Goeltom juga tertulis dalam dakwaan perkara korupsi Bank Century, Budi Mulya yang saat ini sedang diselidiki KPK.‎

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Polda Metro Jaya: Operasi Zebra 2018 Tilang 100.643 Pengendara

Published

on

Polda Metro Jaya: Operasi Zebra 2018 Tilang 100.643 Pengendara

Finroll.com – Pelaksaan Operasi Zebra 2018 yang dilakukan sejak 30 Oktober hingga 12 November 2018 telah menilang sebanyak 110.643 pengendara, baik itu mobil maupun motor.

“Jumlah ini menurun 20 persen dibanding operasi zebra 2017 dalam periode yang sama,” ujar Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalin Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto, Senin (12/11) yang dikutip dari Antara.

Ia menambahkan, jumlah pengendara yang ditegur pada Operasi Zebra 2018 justru meningkat sebesar 3.563 teguran atau 16.285 pengendara, dari periode yang sama tahun lalu.

Baca Lainnya: Asal Mula Operasi Zebra

Sementara, pelanggaran tertinggi yakni melanggar rambu berhenti dan parkir sebanyak 6.167 kasus, melanggar marka berhenti 4.313 kasus, kelengkapan surat 3.056 kasus, kelebihan muatan 2.173 kasus, serta tidak memakai sabuk pengaman sebanyak 2.066 kasus.

Pelanggaran rambu lalu lintas sebanyak 1.499 kasus, marka tidak putus 1.122 kasus, kelengkapan kendaraan 962 kasus, dan terakhir pelanggaran memakai telepon selular 865 kasus.

Ada Sidang di Tempat Bagi Pelanggar

Selain menerapkan denda tilang kepada para pelanggar, Polda Metro Jaya juga menerapkan sistem sidang di tempat bagi para pelanggar. Hal ini dilakukan agar ada efek jera kepada para pelanggar, agar lebih tertib lalu lintas.

“Menimbulkan efek jera. Biar ada bedanya dengan tindakan. Kalau operasi Zebra bisa kami lakukan di beberapa tempat, tapi kalau kegiatan, pengaturan kegiatan itu biasa. Makanya ada kegiatan khusus ini tindakannya harus khusus,” ujar Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusuf yang dilansir dari Kompas.

Baca Lainnya: Tilang Elektronik Diberlakukan, Polisi Usulkan Sidang Tilang Dihapuskan

Yusuf menilai, sistem sidang di tempat ini lebih efektif untuk menyelesaikan perkara tilang lebih cepat, sekaligus menghindarkan praktek calo persidangan.

Continue Reading
Advertisement

Trending