Connect with us

Politik

Yusril Ihza Mahendra Jadi Kuasa Hukum Jokowi-Ma’ruf, Ini Alasannya

Published

on


Yusril Ihza Mahendra Jadi Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf, Ini Alasannya

Finroll.com – Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Arya Sinulingga, membenarkan bahwa Yusril Ihza Mahendra menjadi pengacara pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 itu pada Pemilihan Presiden 2019.Pada Senin (5/11/2018), Yusril mengaku menerima tawaran menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf tanpa bayaran.

“Pak Yusril (Yusril Ihza Mahendra) itu kan ahli hukum. Hukum politik dan hukum negara juga. Banyak kasus sengketa politik yang dia tangani di MK dan Bawaslu, dan dia memenangkan kasus-kasus itu,” kata Arya Sinulingga, di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari Antara, Senin.

Ia mengatakan, alasan menggandeng Yusril karena Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu figur profesional. Meski aktif di partai politik, menurut dia, Yusril dapat bersikap profesional saat menjalani profesi sebagai pengacara.

“Yusril juga komit menerima tawaran sebagai pengacara pasangan Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf tanpa bayaran,” ujar Arya. Ia mengatakan, sebelumnya Yusril juga pernah diminta menjadi ahli hukum oleh Partai Golkar.

Sementara, pada Pilpres 2014, Yusril merupakan pengacara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Arya menilai, kesediaan Yusril menjadi pengacara Jokowi-Ma’ruf menunjukkan keinginan mendukung penyelenggaraan Pilpres 2019 berjalan lancar, bersih, kredibel, dan bermartabat. “Pak Yusril menginginkan agar Pemilu Presiden 2019 berjalan demokratis, sehingga dia bersedia menjadi pengacara Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf,” ujar Arya.

Adapun, Yusrill mengaku tawaran menjadi pengacara Jokowi-Ma’ruf ini sudah datang sejak lama. Namun, ia baru menjawab permintaan itu saat bertemu Erick Thohir di Hotel Mulia, Jakarta, Minggu (4/11/2018).

“Kami bincang-bincang dan Pak Erick menanyakan kepastian apakah saya bersedia menjadi lawyernya Pak Jokowi – Pak Kiyai Ma’ruf Amin dalam kedudukan beliau sebagai paslon Capres-cawapres,” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/11/2018).

“Maka saya katakan pada Pak Erick, setelah cukup lama hal ini didiskusikan dengan saya, akhirnya saya memutuskan untuk setuju dan menjadi lawyer-nya kedua beliau itu,” tambah Yusril.

Meski bersedia menjadi pengacara Jokowi-Ma’ruf, namun Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini menegaskan bahwa ia tidak tergabung dalam tim kampanye nasional. Ia sebagai pengacara dari luar tim akan membantu jika Jokowi-Ma’ruf dan timnya berhadapan dengan proses hukum selama masa kampanye pilpres.

“Jika ada hak-hak Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf yang dilanggar, Beliau dihujat, dicaci dan difitnah misalnya, tentu saya akan melakukan pembelaan dan menunjukkan fakta- yang sesungguhnya atau sebaliknya, agar segala sesuatunya dapat diletakkan pada proporsi yang sebenarnya,” kata Yusril.

source: Kompas

Politik

Kuasa Hukum Prabowo Tarik Alat Bukti yang Belum Disusun Sesuai Aturan

Published

on

FINROLL.COM — Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meminta agar Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga memperbaiki tambahan barang bukti. Barang bukti yang baru diserahkan pada Selasa (18/6/2019), belum disusun sesuai dengan aturan persidangan sehingga hakim kesulitan memverifikasi.

Hakim pun, meminta Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi menyusun barang bukti sesuai dengan aturan hingga pukul 12.00 WIB. Menanggapi hal ini, Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto akan menarik dan membatalkan barang bukti tersebut.

“Ada lebih dari 30 kontainer yang sudah diterima oleh MK, barang sekarang C1 dan saya akan cabut saja. Tapi ada kontainer lain masuk dan sudah terverifikasi itu saja yang akan kami jadikan alat bukti. Sementara ini (bukti baru) akan kita tarik,” ujar BW dalam persidangan di Mahkamah konstitusi (MK), Rabu (19/6/2019).

Namun, Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta agar Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi tetap memperbaiki alat bukti. Sebab, bisa saja bukti tersebut berkaitan dengan saksi yang akan diperiksa di persidangan.

“Kalau demikian, anda harus bisa mencluster bahwa ketika keterangan saksi, dan merujuk pada bukti hanya yang bisa dirujuk pada bukti yang sudah diverifikasi. Ini segera akan kami konfrontir dengan saksi. Kalau itu perlu waktu, kita akan hold dulu dan taruh di belakang,” ujar Hakim Suhartoyo.

Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi pun meminta izin keluar dan berkoordinasi dengan stafnya untuk menyusun alat bukti sesuai aturan. (Liputan6.com)

Continue Reading

Politik

Jadi Target Pembunuhan, Yunarto Wijaya Maafkan Perencana dan Eksekutor

Published

on

Jadi Target Pembunuhan, Yunarto Wijaya Maafkan Perencana dan Eksekutor

Finroll.com – Yunarto Wijaya adalah pimpinan Charta Politika, lembaga survei dan juga lembaga quick count Pilpres 2019. Nama Yunarto Wijaya menjadi target pembunuhan diungkap oleh tersangka kasus makar, Irwansyah alias HK yang mengaku mendapat pesan atau perintah dari tersangka KZ.

POLISI akhirnya mengungkap siapa dalang kerusuhan Mei 2019. Polisi juga mengungkap siapa pimpinan lembaga survei jadi target pembunuhan pada Mei 2019 lalu.

Hal itu terungkap dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) yang dipimpin Kadiv Humas Mabes Polri Irjen M Iqbal, Selasa (11/6/2019).

Yunarto Wijaya kemudian memberikan tanggapan melalui akun twitternya setelah namanya muncul di ruang publik dalam jumpa pers itu sebagai target pembunuhan.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia itu mengungkapkan bahwa dirinya dan keluarganya tak dendam pada pihak yang merencanakan pembunuhan atas dirinya.

“Sama seperti yg pernah saya tulis, sudah tak ada dendam lagi dari saya & keluarga baik buat yg jadi perencana ataupun eksekutor… Dari situasi2 seperti ini saya belajar ttg apa itu kasih, termasuk ketika bisa maafkan yg memusuhi kita.. Ayo terus mencintai Indonesia…,” tulisnya Yunarto dalam cuitan twitternya.

Continue Reading

Politik

Rapat Paripurna ke-19, Sebanyak 342 Anggota DPR Absen Tidak Hadir

Published

on

Rapat Paripurna ke-19, Sebanyak 342 Anggota DPR Absen Tidak Hadir

Finroll – Dewan Perwakilan Rakyat menghelat rapat paripurna di masa persidangan V tahun 2018-2019 yang digelar di Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).Sebanyak 342 dari 560 anggota dewan tidak hadir.

Berdasarkan daftar hadir, sebanyak 218 dari 560 anggota dewan hadir. Sementara itu 83 anggota mengajukan izin. Pimpinan yang hadir dalam paripurna ialah Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Agus Hermanto. Rapat paripurna dipimpin oleh Fadli. Bel rapat berdering pukul 14.00 WIB.

Membuka rapat, Fadli menyatakan rapat paripurna dibuka untuk umum. Agenda paripurna hari ini adalah tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2020.

“Dengan ini rapat dibuka untuk umum,” kata Fadli.

Berikut ini absensi paripurna penutupan DPR hari ini:

Fraksi PDIP: 48 dari 109 anggota
Fraksi Partai Golkar: 39 dari 91 anggota
Fraksi Partai Gerindra: 37 dari 73 anggota
Fraksi Demokrat: 22 dari 61 anggota
Fraksi PAN: 15 dari 48 anggota
Fraksi PKB: 13 dari 47 anggota
Fraksi PKS: 19 dari 40 anggota
Fraksi PPP: 11 dari 39 anggota
Fraksi NasDem: 7 dari 36 anggota
Fraksi Hanura: 7 dari 16 anggota

Total yang hadir: 218 dari 560 anggota
Izin: 83 anggota

source: detik

Continue Reading
Advertisement

Trending