Connect with us

News

Deklarasi WNI Berikan Dukungan Capres Dan Cawapres di New York Dan Philadelphia

Published

on


Featured Video Play Icon

Warga Negara Indonesia yang tinggal di New York dan Philadelphia berikan dukungan Capres dan Cawapres di pilpres 2019.

Finroll.com – Dukungan capres dan cawapres yang diberikan ratusan warga Indonesia yang berkumpul di New York dan Philadelphia pada Sabtu lalu adalah untuk mendeklarasikan dukungan kepada pasangan capres cawapres nomor urut satu dan dua.

Pendukung Prabowo-Sandi berkumpul secara damai di New York, sementara pendukung jokowi-ma’ruf menyelenggarakan panggung musik di Philadelphia. (VOA)

Hukum & Kriminal

Tidak Semua Pejabat Korup, Berikut Daftar Pejabat yang Menolak Uang Suap

Published

on

By

Finroll.com – Godaan korupsi kerap kali menjerat para pejabat di Indonesia. Tak banyak, namun juga tak sedikit para pemangku kepentingan itu terlilit dalam pusaran korupsi.

Apalagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin giat melakukan operasi tangkap tangan atau OTT. KPK sama sekali tidak memandang bulu.

Namun rupanya, tidak semua mudah terbujuk rayu oleh uang sogokan itu. Meski sering ditawarkan dengan jumlah besar, para pejabat ini dengan tegas menolak.

Mereka memilih untuk tetap jujur dan tidak termakan dengan rayuan uang haram tersebut.

Berikut cerita deretan pejabat Indonesia yang menolak melakukan korupsi dan harus dicontoh:

1. Artidjo Alkostar

Artidjo Alkostar bercerita semasa dirinya berkiprah sebagai hakim agung. Menurutnya, kala itu, berbagai upaya suap pernah dicoba dilakukan kepadanya.

Namun, Artidjo berulang kali menolaknya dengan tegas. Dia bercerita pernah ada seorang pengusaha datang langsung kantornya untuk memberikan suap agar dihentikan perkaranya.

Rupanya, iming-iming uang itu tak membuat Artidjo luluh. Dengan tegas, ia menolak suap tersebut.

“Saya marah betul. Ini apa saudara ini, saudara menghina saya,” kata Artidjo.

Tak berhenti di situ, upaya lain untuk menyuap Artidjo melalui kiriman selembaran fotokopi cek. Dia lalu dihubungi untuk meminta nomor rekening.

“Tidak saya baca berapa jumlahnya pokoknya saya jawab kepada dia. Saya terhina dengan surat-surat Anda itu. Itu jangan diteruskan lagi itu masalah menjadi lain,” kata Artidjo.

2. Brigjen Polisi Kaharoeddin

Brigjen Polisi Kaharoeddin diangkat menjadi gubernur pertama Sumatera Barat pada 1958 silam. Mantan Komandan Polisi Sumatera Tengah ini tetap mempertahankan gaya hidup sederhana dan anti korupsi.

Cerita percobaan suap terjadi saat seorang rekanan Pemprov datang berkunjung ke kantor Kaharoeddin.

Setelah berbasa-basi, pengusaha itu pulang dengan meninggalkan sebuah kotak roti. Tetapi setelah diperiksa, isinya uang. Kaharoeddin terkejut dan segera memanggil ajudannya.

“Kembalikan uang ini pada pengusaha yang menemui saya tadi. Bilang kalau mau menyumbang bukan sama gubernur, tapi ke jawatan sosial,” tegas Kaharoeddin.

Cerita itu dikutip dalam buku Brigadir Jenderal Polisi Kaharoeddin Datuk Rangkayo Basa, Gubernur di Tengah Pergolakan, terbitan Pustaka Sinar Harapan 1998.

Sementara itu, sejak menjadi pejabat polisi, Kaharoeddin melarang polisi berpakaian dinas nongkrong di kafe atau restoran serta tempat-tempat umum.

Menurut dia, baju dinas memang untuk dinas, bukan untuk bertemu seseorang di restoran. Kaharoeddin menyebut hal ini bisa disalahgunakan.

Karena itu pula Mariah, istri Kaharoeddin, berkisah dirinya sering mengantarkan makan siang untuk makanan sang suami di kantor.

Walau sudah menjadi istri gubernur, Mariah tetap mencucikan pakaian dan memasak untuk suaminya.

Hingga akhir hayatnya, Kaharoeddin tak punya rumah pribadi. Karena kejujuran dan kesederhanaannya Kaharoeddin yang menjabat gubernur Sumbar selama tujuh tahun, tak punya cukup uang untuk membeli rumah.

3. Mantan Kapolri Hoegeng Imam Santosa

Rupanya, mantan Kapolri Hoegeng Imam Santosa juga pernah mendapat godaan suap. Dia pernah dirayu seorang pengusaha keturunan Makassar-Tionghoa yang terlibat kasus penyelundupan.

Wanita itu meminta Hoegeng agar kasus yang dihadapinya tidak lagi dilanjutkan ke pengadilan.

Seperti diketahui, Hoegeng sangat gencar memerangi penyelundupan. Dia tidak peduli siapa beking penyelundup tersebut, semua pasti disikatnya.

Wanita ini pun berusaha mengajak damai Hoegeng. Berbagai hadiah mewah dikirim ke alamat Hoegeng. Tentu saja Hoegeng menolak mentah-mentah. Hadiah ini langsung dikembalikan oleh Hoegeng. Tapi si wanita tak putus asa dan terus mendekati Hoegeng.

Namun justru Hoegeng dibuat terheran-heran. Karena, rekan kepolisian dan kejaksaan malah memintanya untuk melepaskan si wanita.

Hoegeng heran, kenapa begitu banyak pejabat yang mau menolong pengusaha wanita tersebut. Hoegeng pun hanya bisa mengelus dada prihatin menyaksikan tingkah polah koleganya yang terbuai uang.

4. Mayjen TNI Purnawirawan Eddie M Nalapraya

Kisah percobaan korupsi juga pernah dirasakan Mayjen TNI Purn Eddie M Nalapraya. Eddie mengawali karirnya sebagai prajurit rendahan hingga akhirnya bisa pensiun dengan pangkat Mayor Jenderal (Mayjen).

Setelah itu, Eddie sempat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 1984-1987. Tentu sebuah hal yang langka dari dulu hingga sekarang.

Pria yang dikenal dekat dengan kalangan ulama dan aktivis di Jakarta ini mengungkap beberapa kali menolak uang suap dan uang haram yang ditawarkan padanya.

Jika seandainya diambil, mungkin Eddie sudah berhadapan dengan hukum dan habis karirnya. Kisah ini ditulis dalam buku Memoar Eddie M Nalapraya, Jenderal Tanpa Angkatan yang ditulis Ramadhan KH dan kawan-kawan. Buku ini diterbitkan Zigzag Creative tahun 2010.

Saat menjabat Kepala Staf Kodam Jaya pada 1980 awal, Eddie sempat didatangi anak buahnya di Kodam.

Si perwira tiba-tiba menyerahkan uang yang jumlahnya kala itu cukup untuk membeli tiga buah mobil mercy keluaran terbaru. Mungkin kalau dinilai sekarang di atas Rp 1 miliar.

“Ini uang apa? Asalnya dari mana?” kata Eddie terkejut.

“Oh ini dana taktis, Pak. Dari hasil ruislag (tukar guling tanah) di Jembatan Merah, untuk disimpan oleh Bapak,” kata si perwira.

“Sudah lapor Panglima Kodam belum?” balas Eddie lagi. Si perwira menggeleng. Eddie memintanya lapor Panglima Kodam saja lebih dulu.

Sejak saat itu dia tak tahu lagi kelanjutan soal uang tersebut. Eddie juga tak pernah lagi mengingat-ingatnya.

Continue Reading

Nasional

Survei Kompas: Partai Lama Belum Aman, Partai Baru Tak Lolos Ambang Batas

Published

on

By

Finroll.com – Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan sejumlah partai pendatang baru di Pilpres 2019 tidak lolos ambang batas parlemen (PT) 4 persen. Tak hanya terancam tidak lolos ke Senayan, sejumlah partai baru juga mendapat resistensi (penolakan) dari masyarakat.

Dari survei itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi partai baru yang paling tinggi resistansinya atau dengan kata lain paling ditolak masyarakat. Dengan elektabiltas 0,9 persen, resistansi masyarakat terhadap partai baru pimpinan Grace Natalie ini ditolak oleh 5,6 persen masyarakat.

Selanjutnya adalah Perindo dengan elektabilitas 1,5 persen, resistensinya 1,9 persen. Kemudian Berkarya elektabilitas 0,5 persen, resistensinya 1,3 persen. Selanjutnya, Garuda elektabilitas 0,2 persen, resistensinya 0,9 persen.

Selain survei mengenai resitensi parpol baru, survei Kompas juga menunjukkan Hanura, partai yang mempunyai kursi DPR 2014-2019, terancam gagal masuk Senayan karena elektabilitasnya hanya berkisar 0,9 persen.

Sementara partai lama yang tidak lolos parlemen pada 2014-2019 seperti PBB dan PKPI, berpotensi kembali gagal, karena elektabiltasnya masing-masing 0,4 persen dan 0,2 persen.

Survei juga menunjukkan partai-partai seperti Nasdem, PPP dan PAN belum aman. Sebab, dengan elektabilitas Nasdem (2,6 persen), PPP (2,7), PAN (2,9), masih dalam rentang margin of error dari ancaman ketidaklolosan ambang batas parlemen 4 persen.

Elektabilitas Jokowi dan Prabowo

Hasil survei juga menunjukkan, elektabilitas Jokowi dan Prabowo angkanya saat ini lebih tipis dibandingkan dengan survei Litbang Kompas pada Oktober 2018.

Elektabilitas Jokowi dan Prabowo saat ini hanya selisih 11,8 persen. Jokowi-Maruf mendapat perolehan suara 49,2 persen, sedangkan Prabowo-Ma’ruf 37,4 persen. Sebanyak 13,4 persen masih merahasiakan pilihannya.

Metode pengumpulan pendapat menggunakan wawancara tatap muka sejak tanggal 22 Februari-5 Maret 2019. Survei ini diikuti 2.000 responden yang dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Tingkat kepercayaannya 95 persen dengan margin of error penelitian plus/minus 2,2 persen.

Sebelumnya pada Oktober 2018 lalu, Litbang Kompas juga telah merilis elektabilitas dua pasangan capres.

Saat itu, elektabilitas Jokowi-Ma’ruf sebanyak 52,6 persen, sedangkan Prabowo-Sandiaga Uno 32,7 persen. Sebanyak 14,7 persen masih merahasiakan pilihannya. Saat itu, selisih suara keduanya masih 19,9 persen.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Idrus Marham Dituntut 5 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap PLTU Riau

Published

on

Idrus Marham Dituntut 5 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap PLTU Riau

Finroll.com – Terdakwa kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau-1 yang juga mantan Menteri Sosial, Idrus Marham dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan penjara.

Tuntutan itu disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2019).

“Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan,” kata jaksa Lie Putra Setiawan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2019).

Idrus bersama mantan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih diyakini menerima hadiah berupa uang total Rp 2,250 miliar dalam perkara suap proyek PLTU Riau-1. Suap itu diduga mengalir ke Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar 2017.

Dalam pertimbangan jaksa, Idrus yang saat itu menjadi Plt Ketua Umum Golkar meminta uang ke bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo melalui Eni, sejumlah 2,5 juta dolar Amerika Serikat. Uang itu turut disebut untuk keperluan Munaslub Partai Golkar 2017.

Menurut jaksa, Idrus berkeinginan untuk menjadi pengganti antar waktu atau PAW Ketua Umum Partai Golkar saat itu menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus KTP elektronik.

“Idrus selaku pelaksana tugas (Plt) Ketum Golkar saat itu meminta uang melalui Eni ke Kotjo untuk maju sebagai Ketum Partai Golkar. Didukung dengan bukti percakapan antara Eni dan Idrus,” ungkap jaksa.

Lie menyebut bahwa Idrus bersama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih mempunyai niat untuk meminta sejumlah uang untuk kegiatan Munaslub Golkar Desember 2017, yang diminta dari bos Blackgold Natural Resource Johannes B. Kotjo.

Di mana uang tersebut dengan nilai total sebesar Rp 713 juta dari awal permintaan sebesar Rp 2.250 miliar, yang diserahkan kepada Wakil Sekretaris Steering Committe Munaslub Partai Golkar, Muhammad Sarmuji.

Uang tersebut diminta untuk turut membantu dalam memuluskan proyek PLTU Riau-1 agar dikerjakan oleh Blackgold dan China Huadian Engineering Company Ltd, perusahaan yang dibawa oleh Kotjo.

Dalam pertimbangan jaksa, hal yang memberatkan, Idrus Marham dinilai tidak membantu pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Sedangkan, hal yang meringankan, Idrus bersikap sopan dan koperatif selama menjalani persidangan.

“Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya,” ujar jaksa Lie.

Dalam dakwaan sebelumnya, Idrus didakwa melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.(suara)

Continue Reading
Advertisement

Trending