Connect with us

Komoditi

Waspadai Ketergantungan Impor Bawang Putih dari China

Published

on


Finroll.com – Informasi kenaikan harga bawang putih impor asal China dikhawatirkan akan membuat Indonesia menjadi ketergantungan. Sebab, sebesar 99 persen impor bawang putih Indonesia berasal dari China.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai, dengan banyaknya porsi impor bawang putih dari negeri tirai bambu tersebut, hal ini dapat memudahkan China maupun importir untuk menaikkan harga bawang putih. Terlebih, kata dia, belum ada negara lain yang menjadi negara impor potensial sebagai produsen bawang putih global.

“Negara lain belum ada yang potensial,” kata Nailul saat dihubungi Republika, Senin (10/6).

Dia menjelaskan, China merupakan negara produsen bawang putih yang menghasilkan kurang lebih 22 juta ton per tahunnya. Sedangkan negara produsen kedua dunia, India, hanya dapat memproduksi bawang putih sebesar 1,4 juta ton per tahun.

Disparitas produksi tersebut membuat alternatif pemilihan negara impor lainnya hampir tidak mungkin. Meski begitu dia menilai, India bisa saja menjadi negara alternatif lainnya namun tidak dapat secara menyeluruh menggantikan China.

Dia menambahkan, jikalau importir menaikkan harga bawang putih secara langsung hal itu akan mengerek inflasi. Sebab, permintaan bawang putih dalam negeri sendiri terbukti tumbuh akibat adanya momentum Hari Raya.

Sebelumnya diketahui, importir bawang putih Haryanto mengatakan bahwa ada kemungkinan kenaikan harga bawang putih dari 1.050 dolar AS menjadi 1.250 dolar AS per ton. Kenaikan tersebut dipicu oleh perbedaan produksi antara panen lama dengan panen baru yang sedang berlangsung di China pada Juni ini.

Menurut Nailul, kenaikan harga yang hampir 20 persen tersebut tidak masuk akal terlebih China tengah memasuki masa panen. Dia mengimbau pemerintah untuk dapat menjaga stabilitas harga dan pasokan bawang putih agar tidak memicu inflasi.

Advertisement

Komoditi

PT Bukit Asam Ubah Batu Bara Menjadi Gas Melalui Joint Venture

Published

on

Keterangan foto : Ilustrasi tambang batubara

 

Finroll.com – PT Bukit Asam Tbk (PTBA) bersama beberapa perusahaan sedang mengkaji pembentukan perusahaan patungan atau joint venture (JV). Hal ini dilakukan guna mengembangkan produk hilir batu bara.

 

Dalam pembentukan perusahaan patungan ini ditargetkan akan terbentuk tahun ini. Direktur Utama PTBA, Arviyan Arifin, mengatakan bahwa saat ini pembentukan perusahaan JV sedang dikaji.

 

“Kita segera mau bikin JV company dengan investor untuk mengembangkan gasifikasi di Peranap sama di Tanjung Enim. Sekarang lagi dalam proses FS finalisasi. Kalau sudah final kita bikin JV-nya,” ujar Arviyan, pada waktu yang lalu.

 

PTBA akan membentuk perusahaan patungan dengan 3 perusahaan lainnya yakni PT Pertamina (Persero), PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Chandra Asri Petrochemical. Perusahaan patungan tersebut akan dibentuk di Tanjung Enim.

 

Perusahaan ini nantinya akan memproduksi sejumlah produk, antara lain dimethyl ether (DME) yang merupakan produk gasifikasi batu bara dan bisa dijadikan substitusi LPG. Serta akan memproduksi pupuk dan polypropylene.

 

“Di Tanjung Enim itu termasuk untuk pupuk, DME, polypropylene, 4 produk,” ujarnya.

 

Sedangkan di Peranap, PTBA menggandeng Air Product dan Pertamina. Perusahaan ini akan memproduksi DME.

 

Mengenai porsi kepemilikan perusahaan patungan masih dalam tahap perundingan.

 

“Ini lagi runding-runding. Kita pengin mayoritas, dia ingin mayoritas. Nah kita cari titik tengahnya,” tutup Arviyan.

 

Sementara PT.Bukit Asam juga hadir dalam Coaltrans Asia 2019. Tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah konferensi batubara se-Asia atau Coal Trans Asia 2019. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ‎(ESDM) Bambang Gatot Ariyono.

 

Dalam kesempatan ini Bukit Asam mengenalkan kegiatan perusahaan, produk batubara, hingga rencana pengembangan perusahaan.

 

Saat ini Coaltrans Asia 2019 telah diselenggarakan di Bali International Convention Center, The Westin Nusa Dua dari Minggu (23/6) hingga Selasa (25/6).(red)

Continue Reading

Komoditi

Dorong Peningkatan Ekspor, Kementan Berperan Aktif dalam Codex Internasional

Published

on

Finroll.com – Peran Indonesia dalam perdagangan komoditas pangan internasional terus ditingkatkan. Hal ini diwujudkan dengan keterlibatan aktif Kementerian Pertanian beserta Kementerian/Lembaga lainnya dalam penyusunan dan pengembangan standar, pedoman, code of practice dan rekomendasi lain terkait keamanan dan mutu pangan hasil pertanian yang berlaku secara internasional dalam wadah Codex Alimentarius Commission (CAC), atau disingkat Codex.

 

Dalam Rapat Komite Nasional Codex Indonesia ke-2 tahun 2019 yang digelar di Jakarta, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Hendriadi, menekankan bahwa aspek keamanan pangan dari komoditas yang kita ekspor perlu disesuaikan dengan standar keamanan pangan internasional.

 

“Ekspor produk pertanian kita terus meningkat, dari 2013 hingga 2018 peningkatannya mencapai sekitar 10 juta ton. Hal ini tentu saja perlu disertai dengan penjaminan keamanan pangan terhadap komoditas yang kita ekspor, sehingga penanganan keamanan pangan khususnya pangan segar asal tumbuhan perlu kita perkuat,” ujar Agung dalam arahannya.

 

Lebih lanjut dikatakan Agung, saat ini Badan Ketahanan Pangan aktif menjadi koordinator Mirror Committee (MC) yang bertanggung jawab terhadap 6 task force/committee, yaitu: 1) Codex Committee on Fresh Fruits and Vegetables (CCFFV), 2) Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH), 3) Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR), 4) Codex Committee on Residue of Veterinary Drugs in Foods (CCRVDF), 5) Task Force on Antimicrobial Resistance (TFAMR), 6) Codex Committee on Meat Hygiene (CCMH).

 

“Untuk mendukung hal tersebut, perlu dilakukan penguatan data informasi serta kajian-kajian ilmiah yang terkait sehingga dapat memperkuat justifikasi posisi Indonesia,” tegas Agung.

 

Agung juga menambahkan bahwa Kementan terus mendukung dalam forum ini. Pada tahun 2019 telah terlibat dalam beberapa sidang komisi Codex antara lain CCPR ke 51 di China, dan CCSCH ke 4 di India, serta penyelenggaraan sidang komisi tentang kontaminan (CCCF) ke-13 di Yogyakarta. Selain itu, pada tanggal 8 – 12 Juli 2019 akan berpartisipasi dalam Codex Allimentarius Commission (CAC) di Jenewa yang merupakan forum tertinggi dalam organiasai Codex.

 

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Bambang Prasetya, selaku Ketua Komite Nasional Codex Indonesia yang hadir memimpin rapat, menyampaikan bahwa keterlibatan Kementerian/Lembaga dalam penyusunan berbagai standar, pedoman, atau regulasi lainnya yang mendukung pada kepentingan Indonesia perlu diperkuat, mengingat pera strategis Codex dalam perdagangan dan kesehatan.

 

“Para perwakilan dari kementerian/lembaga maupun anggota komite nasional diharapkan terus berkoordinasi untuk memberikan masukan khususnya terkait posisi Indonesia dalam sidang Codex internasional,” kata Bambang.

 

Diingatkan Bambang, bahwa tugas sebagai Mirror Committee (MC) di masing-masing kementerian harus diperkuat dalam pembahasan isu-isu strategis sesuai komoditas yang ditanganinya.

 

Dalam rapat komite nasional ini antara lain dibahas penguatan posisi Indonesia pada Codex strategic plan, strategi Indonesia untuk menjadi ketua Codex, yang semua ini diharapkan memperkuat posisi tawar dan kepentingan Indonesia pada forum Codex internasional.(red)

Continue Reading

Komoditi

BKP Kementan Kembangkan Korporasi Usahatani Untuk Entaskan Kemiskinan dan Kerawanan Pangan

Published

on

Keterangan foto : Ilustrasi ketahanan pangan

 

FINROLL.COM – Kegiatan Korporasi Usahatani (PKU) yang dikembangkan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) merupakan kegiatan strategis untuk mengentaskan kemiskinan dan kerawanan pangan.

 

“Masuknya kegiatan PKU di Desa Pagerharjo ini diharapkan akan mempercepat pengentasan kemiskinan dan kerawanan pangan di pedesaan,” ujar Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan BKP, Andriko Noto Susanto di Lokasi PKU di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, dalam siaran pers.

 

Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA), Kulon Progo masuk dalam prioritas 6, yang berarti sangat tahan. Namun, apabila dilihat lebih dalam, masih ada beberapa desa memerlukan perhatian untuk dientaskan dari kerentanan pangan, salah satunya Desa Pagerharjo.

 

Desa ini masuk prioritas 3 dengan indikator rasio konsumsi, angka kemiskinan dan akses air bersih.

 

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo, Aris Nugroho mengatakan, angka kemiskinan di wilayahnya masih tinggi, sehingga adanya PKU diharapkan berkontribusi dalam mempercepat pengentasan kemiskinan.

 

“Pemerintah sangat berkomitmen dalam mendukung keberhasilan PKU di desa Pagerharjo untuk mensejahterakan petani,” ujar Aris.

 

Gapoktan Tri Manunggal terdiri dari 5 kelompok dengan jumlah anggota masing-masing 20 orang petani penerima manfaat PKU. Komoditas yang diusahakan adalah Kambing PE dengan produk olahan susu kambing, selain sayuran Caisin.

 

Pada awalnya, kambing yang dibudidayakan 65 ekor, masing-masing kelompok memelihara 13 ekor ditempatkan di kandang komunal untuk dipelihara bersama.

 

Bantuan BKP kepada kelompok tani berupa paket budidaya Kambing dan Caisin dan alat pengolahan susu dan grading sayuran.

 

Menurut Andriko, ukuran keberhasilan PKU di desa ini adalah produk olahan dapat dipasarkan, populasi kambing bertambah, dan semakin banyaknya penerima manfaat.

 

Saroji, Pengurus Kelompok Tani menyampaikan, untuk meningkatkan keberhasilan PKU sudah dirintis kemitraan dengan beberapa pengelola obyek wisata di Desa Pagerharjo dan sekitarnya, sehingga produk olahan susu dapat dipasarkan di lokasi wisata.

 

“Dengan kemitraan, kami berharap ada jaminan pemasaran produk olahan susu yang dihasilkan gapoktan,” harap Sahroji.

 

Jamhari, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada mengatakan, pelibatan masyarakat sangat penting dalam merencanakan program.

 

“Desa ini merupakan desa wisata penyangga pariwisata Jogja. Masyarakat Desa wisata harus dapat sebagai kontributor utama kegiatan, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan berbasis kambing PE ini harus mampu menjadi salah satu branding wisata desa,” jelas Jamhari.

 

Andriko optimisme, bahwa dengan rencana bisnis yang dibuat, PKU di Desa Pagerharjo akan memberikan dampak positif bagi masyarakat di Desa.

 

“Melihat apa yang sudah dilakukan dan rencana bisnis ke depan, saya optimis PKU ini akan berhasil dan memberikan mafaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, sekaligus bisa menjadi model pengembangan PKU di daerah-daerah lainnya”, tambah Andriko.

 

Andriko menekankan bahwa tidak ada kata gagal dalam kegiatan PKU ini karena pemerintah sudah memberikan apa yang dibutuhkan kelompok tani.

 

“Semua komponen yang dibutuhkan sesuai konsep bisnis PKU Kulonprogo sudah terpenuhi, sehingga tidak ada alasan program ini gagal,” pungkas Andriko memberi motivasi.(red)

Continue Reading
Advertisement

Trending