Connect with us

Nasional

Tak Bisa Mencoblos, WNI di Sydney Ajuakan Petisi Pemilu Diulang

Published

on


Tak Bisa Mencoblos, WNI di Sydney Ajuakan Petisi Pemilu Diulang

Finroll.com – Ratusan WNI di Sydney, Australia, dikabarkan tak bisa menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 2019 yang digelar pada Sabtu (13/4). Sejumlah penyebab mengemuka, mulai dari kabar TPS yang tidak mengantisipasi kendala dalam proses pemungutan, hingga jumlah pemilih non-DPT (daftar pemilih tetap) yang membludak berdatangan ke lokasi itu.

WNI yang tak bisa menggunakan hak pilihnya ini mengajukan protes dengan keputusan Penyelenggara Pemilu Luar Negeri (PPLN) di Sydney. Mereka kemudian membuat petisi melalui situs Change.org, mendesak agar PPLN di Sydney, Australia, mengadakan pemilu ulang.

Hingga berita ini dibuat, petisi tersebut ditandatangani lebih dari 1.300 orang, dan kemungkinan akan terus bertambah. Berikut adalah bunyi dari petisi itu:

Komunitas masyarat Indonesia di Sydney Australia menginginkan Pemilu Pilpres ulang. Di karenakan pada pemilu 13 April 2019 yg digelar di Sydney ratusan warga Indonesia yg mempunyai hak pilih TIDAK diijinkan melakukan haknya padahal sudah ada antrian panjang di depan TPS Townhall dari siang. Proses yg panjang dan ketidakmampuan PPLN Sydney sebagai penyelenggara menyebabkan antrian tidak bisa berakhir sampai jam 6 sore waktu setempat. Sehingga ratusan orang yg sudah mengantri sekitar 2 jam tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya untuk memilih karena PPLN dengan sengaja menutup TPS tepat jam 6 sore tanpa menghiraukan ratusan pemilih yg mengantri di luar. Untuk itulah komunitas masyarakat Indonesia menuntut pemilu ulang 2019 di Sydney Australia. Besar harapan kami KPU, Bawaslu dan Presiden Joko Widodo bisa mendengar, menyelidiki dan menyetujui tuntutan kami. Sekian dan Terimakasih.

Anggota Sekretariat PPLN Sydney, Hermanus menyampaikan, WNI yang tidak bisa menggunakan hak suaranya itu merupakan pemilih khusus yang tidak masuk DPT. WNI yang masuk dapat daftar pemilih khusus memang baru bisa memilih satu jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir.

“Sesuai aturan, pemungutan suara berlangsung pukul 08.00 hingga 18.00. Sementara pemilih yang masuk dalam DPT khusus memilih mulai pukul 17.00. Penutupan ini dengan mempertimbangkan penggunaan gedung dan sesuai dengan aturan yang ditentukan KPU,” ujar Hermanus, Minggu (14/4).

Seluruh WNI di Sydney yang masuk dalam DPT sudah terlayani hingga pukul 17.00. Setelah jam itulah, antrean mulai membludak.

“Sampai pukul 17.00 WNI yang masuk DPT sudah terlayani. Setelah pukul itu, barulah antrean membludak. Sebenarnya, ketika sudah pukul 18.00 tapi orangnya sudah masuk gedung, tetap dilayani,” tutur Hermanus.

Hermanus menambahkan, WNI yang tidak bisa menggunakan haknya merupakan konsekuensi dari pemilih khusus. Jikapun TPS masih buka, belum tentu mereka bisa memilih karena surat suara kemungkinan akan habis.

“Setiap TPSLN mendapat 2 persen surat suara cadangan. Jadi kalaupun bisa masuk TPS, belum tentu dapat menggunakan hak suara,” kata Hermanus.

Menurut Hermanus, pihaknya sudah mendorong WNI di Sydney untuk mendaftarkan diri dan mengurus keperluan Pemilu 2019 agar masuk dalam DPT. Namun, tidak semua WNI mematuhinya.

“Sejak awal sampai menjelang penetapan DPT, kami terus mendorong. Entah karena apa, mungkin ada kendala sehingga tidak bisa mendaftar atau melapor. Namun, di luar kejadian ini, banyak kok WNI yang mengapresiasi,” kata Hermanus.

sumber: merdeka

Nasional

Tembus 8 % Versi Hitung Cepat, 2 Hal Ini Penyebab Suara PKS Naik

Published

on

Tembus 8 % Versi Hitung Cepat, 2 Hal Ini Penyebab Suara PKS Naik

Finroll.com – Hasil hitung cepat atau quick count sementara di sejumlah lembaga survei menunjukkan bahwa Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) mampu mencapai angka 8 persen. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Adi Prayitno menilai ada dua faktor yang menjadi alasan naiknya suara PKS.

“Pertama posisi PKS yang konsisten berada di barisan depan kubu oposisi pemerintah,” ujar Adi saat dihubungi, Kamis, 18 April 2019.

Perolehan suara PKS pada Pemilu 2019 ini diprediksi naik dibandingkan pemilu sebelumnya. Pemilu 2014, PKS meraih suara 6,79 persen.

Menurut Adi, PKS dan Partai Gerindra mendapat berkah elektoral karena berada di kelompok posisi. Akan tetapi, dua partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat tidak mendapatkan berkah yang sama. Alasannya, kata Adi, kedua partai itu setengah hati mendukung pasangan nomor urut 02.

Adi menilai, meski PAN dan Demokrat kerap mengkritik kinerja pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi, tetapi di sisi lain mereka juga acap kali menunjukkan berpihak ke pemerintah. “Nah, kalau PKS tidak begitu. PKS ambil garis yang cukup tegas dengan pemerintah,” tutur Adi.

Ia menambahkan, faktor kedua yang membuat PKS meraup suara banyak karena sebagian besar pemilih Islam yang tergabung dalam Persatuan Alumni 212 merupakan pendukung paslon 02. Sehingga, di mata pemilih Islam, PKS pun bukan hanya partai yang dianggap murni menentang pemerintah.

“Mereka juga melihat PKS memiliki warna Islam yang serupa. Muslim perkotaan, kelompok terpelajar,” kata Adi.

Berdasarkan hasil penghitungan cepat saat ini, PKS mendapatkan suara sekitar 8-9 persen. Quick count Litbang Kompas menunjukkan PKS mendapat suara 8,56 persen, Indo Barometer mencatat PKS meraup 9,66 persen, dan LSI Denny JA merilis PKS memperoleh 8,04 persen.

Continue Reading

Nasional

Suara PPP di Pemilu 2019 Anjlok, Efek Romy Kena OTT?

Published

on

Suara PPP di Pemilu 2019 Anjlok, Efek Romy Kena OTT?

Finroll.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selangkah lagi akan kembali melenggang ke Senayan. Hal ini sebab, dari hasil quick count, sejumlah lembaga survei memastikan perolehan suaranya sudah di atas ambang batas parlemen 4 persen. Seperti hasil yang dirilis Poltracking Indonesia PPP memperoleh 4,48 persen dari suara masuk 99,30 persen; Charta Politika 4,82 persen dari suara masuk 98,6 persen; LSI Denny JA 4,34 persen dari suara masuk 99,7 persen.

Menanggapi hal ini, Wasekjen PPP Achmad Baidowi mengatakan, dirinya sudah meyakini sejak awal jika prediksi partainya tidak akan lolos akan salah. Menurutnya, kinerja mesin partai terus bergerak, ditambah PPP sudah teruji di 10 pemilu. Hal itu membuat keyakinan muncul di pemilu 2019 PPP juga akan kembali lolos.

“Para caleg bekerja maksimal dan pemilih tradisional PPP masih bertahan, serta kita juga menjangkau pemilih baru. Meskipun PPP kena musibah tapi kami masih bisa keluar dari kemelut,” ujar Baidowi, Kamis (18/4).

Ditangkapnya Romahurmuziy memang diakui Baidowi menjadi musibah partai. Namun, dengan segala upaya PPP tetap bisa keluar dari kesulitan itu.

Meski begitu, PPP masih memiliki catatan minor, mengingat perolehan suaranya turun dari hasil pemilu 2014. Di mana dari hasil hitung resmi KPU kala itu PPP memperoleh 6,53 persen.

Fakta ini dikatakan Baidowi akan menjadi bahan evaluasi. Ia pun berharap agar pemilu presiden dan pemilu legislatif agar tidak berlangsung bersamaan.

“Harus diakui sistem pemilu turut berpengaruh yakni dengan pemilu serentak membuat kinerja parpol banyak yang tenggelam,” pungkasnya.

Namun, Baidowi menilai, jika pemilu tetap berjalan serentak, maka harus ada peninjauan aturan presidential threshold. Supaya persaingan tidak hanya terfokua pada dua pasangan calon seperti pemilu 2019.

Terpisah, pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno mengatakan, PPP mampu keluar dari musibah besar, yaitu tertangkapkanya mantan Ketua Umumnya, Romahurmuziy satu bulan sebelum pencoblosan. Meski ada ganjalan itu, mesin partai ini tetap bekerja dan memperoleh suara untuk bertahan di Senayan.

“PPP memiliki infrastruktur politik yang baik hingga tingkat daerah. Mesin partainya pun bekerja, sehingga walaupun mendapatkan musibah menjelang pemilu berlangsung, partai ini masih tetap eksis di Pemilu kali ini,” kata Adi.

Adi menilai, lembaga survei sebelum Pemilu seringkali gagal membaca kekuatan partai Islam seperti PPP yang hanya dilihat di permukaan. Sehingga terlihat PPP akan gagal bertahan di parlemen. Padahal anatomi kekuatan politik PPP itu terletak di Caleg dan jaringan struktur yang terbangun masif cukup lama.

“Mungkin saat disurvei, kekuatan caleg dan jaringan belum terpotret utuh sehingga data yang muncul tidak utuh. Dan hampir tiap pemilu lembaga survei selalu gagal memprediksi partai Islam macam PPP yg selalu diklaim tak lolos. Survei-survei sepertinya harus mengevaluasi akurasi survei mereka,” tambahnya.

Ia menambahkan bahwa PPP memiliki akar masa lalu yang cukup kuat. Sejarahnya bisa dilacak sejak bangsa ini ada. Maka jaringan grass root-nya kuat.

Continue Reading

Nasional

Panwascam Dikeroyok Masa Pendukung Caleg, Kotak dan Surat Suara Dibakar

Published

on

Panwascam Dikeroyok Masa Pendukung Caleg, Kotak dan Surat Suara Dibakar

Finroll.com – Anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Daerah pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Jambi dikeroyok masa yang diduga pendukung salah satu calon legislatif (Caleg) dari dapil II kota sungai penuh.

Seperti dilansir laman viva, Kamis (18/4), Peristiwa itu terjadi di area TPS 2, Desa Kota Bento, Kecamatan Pesisir Bukit, pukul 01.00 WIB, Kamis, 18 April 2019. Saat itu Suardi tengah bertugas sebagai Panwascam.

Menurut Ketua Bawaslu Sungai Penuh, Jumiral Lestari, saat itu Suardi bersama tiga staf Panwascam mendatangi TPS 2, karena diduga ada warga yang berbuat onar di sana dan memprovokasi massa untuk membakar kotak suara.

“Nah, pada saat Suardi mengeluarkan HP (handphone) untuk merekam, tiba-tiba ada yang memukul dan terjadilah pengeroyokan dan penganiayaan,” kata Jumiral.

Jumiral mengaku langsung ke lokasi kejadian dan melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi, sekalian mengantar Suardi ke rumah sakit terdekat untu visum. Aparat lain Bawaslu bersama Polisi segera mengamankan lokasi penganiayaan itu.

Massa yang belum diketahui identitasnya itu juga membakar kotak suara dan surat suara di tiga TPS. Belum diketahui pasti motifnya, dan aparat masih menyelidiki peristiwa ini.

Continue Reading
Advertisement

Trending