Connect with us

News

Tak Berkutik dengan Pergub Ahok, Anies: Yang Mengerjakan Cerdik

Published

on


Finroll.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak berdaya dengan Peraturan Gubernur Nomor 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau Reklamasi yang diterbitkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok. Sebab, Pergub itu membuatnya mau tak mau menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk ribuan bangunan di pulau D.

“Menurut saya, yang mengerjakan ini (Pergub 206) semua cerdik, serius, dan itu semua dikerjakan dikebut sebelum saya mulai kerja. Ini yang bikin sebel,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Juni 2019.

Anies menjelaskan Pergub 206 diterbitkan pada Oktober 2016 atau beberapa hari menjelang cuti kampanye Ahok sebagai gubernur. Kemunculan pergub itu mendorong terbitnya Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Hak Guna Bangunan (HGB) di Pulau Reklamasi.

Dengan munculnya HGB dan HPL, PT Kapuk Naga Indah (KNI) mulai melakukan pembangunan di Pulau D dengan mengacu pada peta PRK di Pergub 206. Namun, saat itu pengembang melakukan pembangunan tanpa mengantongi izin. Anies pun melakukan penyegelan terhadap ribuan bangunan itu pada Juni 2018.

Akan tetapi, karena PT KNI melakukan pembangunan sesuai dengan peta PRK, maka Anies tak bisa melakukan pembongkaran bangunan meski tak memiliki izin. “Karena mereka melanggar perizinan membangun, bukan melanggar tata ruang, tata ruangnya diikuti,” ujar Anies.

Selain itu, untuk mendapatkan IMB PT KNI tinggal membayar denda dan mengikuti persidangan seperti yang diatur dalam Pergub Nomor 128 Tahun 2012. PT KNI berhak mengajukan permohonan penerbitan IMB karena pembangunan tak menyalahi peta PRK Pulau Reklamasi dan telah membayar denda.

Dengan kuatnya landasan hukum itu, Anies mau tak mau harus menerbitkan IMB untuk bangunan di Pulau D. Tindakan Anies ini yang kemudian menjadi kontroversi karena dianggap tak konsisten dengan janjinya menghentikan proyek reklamasi.

Soal opsi mencabut Pergub 206 agar bangunan kehilangan dasar hukumnya, Anies mengatakan tindakan itu tak akan berpengaruh. Sebab, kata dia, menurut aturan tata ruang, hukum dasar tidak berlaku surut.

Ia menjelaskan bangunan dibuat pada 2016 saat Pergub 206 terbit sehingga memiliki dasar hukum. Namun jika pada tahun 2019 Anies mencabut Pergub 206, maka tak akan mengubah status hukum bangunan di Pulau D karena aturan tak berlaku surut.

Dengan berbagai macam landasan hukum yang dimiliki PT KNI, Anies menerbitkan IMB bernomor 62/C.37a/31/-1.785.51/2018 pada November 2018 untuk PT KNI di pulau reklamasi.

International

6 Proyek Infrastruktur China yang Menggetarkan Ekonomi Dunia

Published

on

By

Finroll.com –  Dari pertemuan Globalisasi Forum Ekonomi Dunia, KTT “Belt and Road” dan “KTT BRICS” semuanya mencerminkan bahwa Presiden Tiongkok Xi Jinping memsponsori globalisasi ekonomi, menentang perdagangan unilateral, dan mempromosikan China dan negara-negara berkembang  menjalin kerja sama.

Banyak Analis telah menunjukkan bahwa Xi Jinping bermaksud untuk meningkatkan pengaruh China di dunia dan berharap untuk menggetarkan tatanan ekonomi dunia. Presiden Bank Dunia Kim Min Jong pernah berkata bahwa “Tiongkok sedang bergerak menuju menjadi pemimpin besar” dan menggambarkan One Belt One Road dan Jalan China sebagai “cetak biru besar.” Selain menghubungkan perdagangan China dengan negara-negara di seluruh dunia, proyek-proyek ini juga digunakan secara strategis dalam urusan militer.

Inilah beberapa proyek besar. Mengapa infrastruktur ini begitu penting?

  1. Kereta Eropa Tengah

China saat ini mengoperasikan sejumlah kereta barang antara China dan kota-kota Eropa, mengangkut barang-barang dari kota-kota di China ke London, Madrid dan Warsawa. Menurut Kantor Berita Xinhua, China Railways telah membuka 51 kereta China dan Eropa, dengan 28 kota domestik pada awal tahun ini, jalur kereta api barang antara Kota Yiwu, Provinsi Zhejiang, China dan London, Inggris, baru saja dibuka. Dari China ke Madrid, Spanyol adalah layanan kereta api terpanjang di dunia, mencapai 13.051 kilometer dan sudah beroperasi  lebih dari satu tahun. Tujuan pemerintah China adalah untuk meningkatkan jaringan, sehingga kereta barang dapat mengangkut produk-produk China lebih cepat, tetapi jelas ini adalah metode pengiriman yang lebih mahal.

Menurut Kereta Api Negara Rusia, kereta api berkecepatan tinggi yang menghubungkan Beijing dan Moskow diharapkan akan mulai beroperasi pada tahun 2025, dan akan memakan waktu hanya 30 jam untuk berjalan melalui kota 7.000 kilometer.

Analisis tersebut meyakini bahwa Tiongkok sedang mengkonsolidasikan status perdagangan internasionalnya melalui proyek transportasi kereta api skala besar ini.

Biaya: $ 242 miliar

  1. Jaringan Kereta Asia

Setidaknya ada dua proyek besar yang layak mendapat perhatian di masa depan.

Kereta Api Pan-Asia

China secara aktif mempromosikan pembangunan Jalur Kereta Api Trans-Asia. Rencananya adalah untuk menghubungkan Kunming ke Laos di China, ke Bangkok, Kuala Lumpur, dan akhirnya ke Singapura. Rute lain menghubungkan Vietnam, Kamboja, Myanmar, dll., Yang berarti seluruh lalu lintas. Jaringan akan terhubung bersama.

Biaya: 7 miliar dolar AS (satu kereta berkecepatan tinggi yang menghubungkan Kunming dan Vientiane)

  1. Rel berkecepatan tinggi Indonesia

Pada 2015, China mengalahkan Jepang untuk membangun proyek kereta api berkecepatan tinggi di Indonesia, yang akan menghubungkan ibukota Indonesia sepanjang 140 kilometer, Jakarta dan kota terbesar ketiga di Bandung.

Ini adalah proyek kereta api kecepatan tinggi pertama di luar negeri China dan telah menarik banyak perhatian.

Biaya: $ 5,9 miliar

  1. Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan

China dan Pakistan hubungannya selalu dekat, dan Koridor Ekonomi China-Pakistan adalah serangkaian investasi Cina di Pakistan.

Pelabuhan Gwadar yang sangat penting bagi Tiongkok akan membantu China mengembangkan rute perdagangan barat ke Timur Tengah dan Afrika. Tidak perlu bergantung pada Selat Malaka. Pelabuhan Gwadar juga dekat dengan Teluk Persia untuk memfasilitasi impor minyak dari Timur Tengah. Rute darat ke Xinjiang melalui Pelabuhan Gwadar hanya 3.000 kilometer. Dari Xinjiang ke daratan Cina, hanya ada 3.500 kilometer.

Biaya: $ 55 miliar

  1. Pelabuhan Colombo

Jalan Sutra baru tidak terbatas pada daratan, dan pelabuhan juga menjadi target pihak Tiongkok. Misalnya, pelabuhan Colombo di Sri Lanka.

Namun, ada banyak suara oposisi di Sri Lanka. Ketika pemerintah baru mulai berkuasa pada tahun 2015, pernah dikatakan bahwa akan mengurangi ketergantungan Sri Lanka pada China, tetapi tidak berhasil karena tekanan keuangan.

Biaya: $ 1,4 miliar

  1. Proyek Afrika

Laju “jalan keluar” Tiongkok dari jalur kereta api juga mencapai ke Afrika, dan jalur kereta api di Nairobi dan Mombasa sedang dibangun. Rencana tersebut adalah bagian dari jaringan transportasi Afrika Timur masa depan yang menghubungkan Uganda, Sudan Selatan, Rwanda, dan negara-negara lain. Jaringan ini juga menghubungkan Addis Ababa, Ethiopia.

China juga telah menyelesaikan pembangunan kereta api yang menghubungkan Addis Ababa ke Djibouti.

Peter Dutton, pakar maritim di US Naval War College, menganggap ini sebagai pengembangan strategis utama. Ekspansi kekuatan laut Tiongkok di Afrika seperti belajar dari Kerajaan Inggris 200 tahun yang lalu.

Biaya: $ 13,8 miliar.   ***

 

 

 

Continue Reading

Nasional

Panglima TNI : Pelihara dan Tingkatkan Terus Kemanunggalan TNI dengan Rakyat

Published

on

Finroll.com — Pelihara dan tingkatkan terus kemanunggalan TNI dengan Rakyat, karena itu adalah urat nadi sistem pertahanan semesta. Harus disadari bahwa TNI berasal dari rakyat, berjuang bersama-sama rakyat dan demi kepentingan rakyat.

Demikian penegasan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., dalam amanatnya yang dibacakan oleh Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi pada Upacara Bendera tanggal 17 Juli 2019 di Lapangan B3, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (17/7/2019).

Panglima TNI mengatakan bahwa nilai-nilai luhur yang menjadi sendi-sendi pengabdian setiap prajurit TNI tidak boleh berubah.

“Sapta marga, Sumpah prajurit dan Delapan wajib TNI harus selalu mengalir dalam setiap hembusan nafas prajurit dimanapun berada dan bertugas,” tegasnya.

Selanjutnya diutarakan bahwa dalam melaksanakan tugas, TNI harus memelihara, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan modal utama bangsa Indonesia, mengingat ke-Bhinneka-an yang dimiliki.

“Tidak salah bila para pendiri negara ini menetapkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia,” ujarnya.

“Para Founding Fathers telah menyadarinya sejak awal perjuangan kemerdekaan dan sekarang tanggung jawab kita semua untuk memastikan Bhinneka Tunggal Ika tetap terjaga,” ungkapnya.

Di sisi lain, Panglima TNI menekankan bahwa salah satu hal yang mendasar dalam keberhasilan tugas pokok adalah sumber daya manusia yang mendukung. Untuk itu, sebagai alat pertahanan Negara, TNI membutuhkan prajurit-prajurit yang profesional.

“Profesionalisme itu hanya akan bisa dicapai bila prajurit terdidik dan terlatih dengan baik. Terdidik dan terlatih untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Terlebih tantangan yang akan kita hadapi dimasa mendatang akan semakin kompleks,” jelasnya.

Menurutnya, kompleksitas tersebut menuntut Tentara Nasionl Indonesia memiliki personel dan satuan yang adaptif. Untuk itu, kita (TNI) tidak boleh terlena dengan berbagai kemajuan teknologi dan harus dapat mengeksploitasinya demi kemajuan TNI.

Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI mengingatkan bahwa Tentara Nasional Indonesia tidak lagi dapat bersikap tertutup dari segala perubahan dan kemajuan yang ada. Untuk itu, setiap Komandan Satuan bertanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan anggotanya.

“Saudara-saudara bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh setiap anak buah. Komandan Satuan adalah tumpuan setiap anggota dalam berbagai hal,” tuturnya.

“Setiap Komandan Satuan harus terlebih dahulu memiliki kemampuan yang tinggi dan wawasan yang luas agar dapat mengarahkan dengan baik. Waspadai upaya memecah belah, radikalisasi maupun dampak negatif lainnya dari perkembangan lingkungan yang ada,” tegasnya.

Diakhir amanatnya, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengajak seluruh Prajurit dan PNS TNI untuk berdoa bagi keselamatan rekan-rekan kita yang saat ini masih belum ditemukan.

“Saat ini pasukan yang ada terus berupaya untuk menemukan 12 prajurit dan Helikopter  MI-17 yang hilang kontak di Pegunungan Bintang, Papua,” ucapnya.

Autentikasi :
Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman

Continue Reading

News

Jatim Akan Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

Published

on

By

Finroll.com –  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur berencana mengajukan Kabupaten Sidoarjo sebagai lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) kepada pemerintah pusat. Usulan ini merupakan tindak lanjut dari pembangunan PLTSa pertama di Indonesia yang berlokasi di Kota Surabaya.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menjelaskan Sidoarjo dipilih lantaran jumlah sampah di kabupaten itu cukup tinggi, yakni mencapai seribu ton per hari. Selain itu, hasil kajian dan rancangan pembangunan PLTSa juga sudah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.

“Yang urgent itu Sidoarjo, mereka juga sudah bersurat ke pusat agar bisa dipilih, tapi kami tunggu mereka clear dulu perencanaannya,” ungkap Emil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/7).

Menurutnya, bila rancangan proposal perencanaan pembangunan PLTSa di Sidoarjo rampung, maka ia akan segera melaporkannya ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Setelah itu, Khofifah akan mengajukan usulan tersebut kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Di sisi lain, pengajuan juga akan dilakukan bila pembangunan konstruksi PLTSa Surabaya selesai dan beroperasi. “Begitu Surabaya tanda tangan PJB (Perjanjian Jual Beli dengan PLN), maka saya langsung lapor gubernur dan ditindaklanjuti,” katanya.

Selain berencana mengajukan Sidoarjo, Emil mengatakan Pemprov juga tengah mengkaji beberapa lokasi lain untuk menjadi titik pembangunan PLTSa. Misalnya, Lamongan, Pasuruan, Malang, Jember, dan Gresik.

Ia mengatakan pemilihan kabupaten dan kota selanjutnya akan disesuaikan dengan jumlah sampah, skala prioritas, dan keterjangkauan daerah. “Misal, ada tidak yang kemungkinan berdekatan, maka itu kami gabung saja jadi satu,” terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan sengaja mengkaji beberapa kota sebagai lokasi pembangunan PLTSa demi meminimalisir jumlah sampah di provinsinya. Selain itu, agar daerah bisa berkontribusi bagi pasokan listrik negara yang dijual kepada PLN.

Sementara Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan pembangunan PLTSa di kotanya sudah mencapai 80 persen. Targetnya, konstruksi bisa rampung pada November 2019 dan kemudian dilanjutkan untuk operasional.

Sedangkan perkembangan PJB dengan PLN diperkirakan rampung pada bulan ini. “Ini kapasitas sampahnya rata-rata 1.300 sampai 1.400 ton sampah,” jelasnya.

Untuk biaya layanan angkut sampah, Risma mengklaim biaya yang diberikan oleh pemerintah kabupaten sejatinya sudah rendah, yakni Rp90 ribu sampai Rp150 ribu per ton. Bila sudah beroperasi, ia memperkirakan PLTSa Surabaya akan menyumbang 11 Megawatt (MW) listrik kepada PLN yang selanjutnya dijual secara komersial.

Jakarta Kebut PLTSa

Tak hanya Surabaya, DKI Jakarta juga menjadi titik awal pembangunan proyek percontohan PLTSa di Tanah Air. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan pembangunan PLTSa di kotanya baru memasuki tahap peletakan batu pertama alias ground breaking.

“Tapi ini kami segerakan, meski konstruksinya belum mulai,” ujarnya.

Ia menargetkan konstruksi bisa dilakukan mulai tahun ini, sehingga pembangunan rampung pada 2022. Setelah itu, langsung dilanjut dengan operasional pada tahun yang sama.

“Nanti kapasitasnya bisa kelola 2.200 ton sampah,” tandasnya.

Continue Reading
Advertisement

Trending