Connect with us

Politik

Suara Davin Kirana Digelembungkan?

Published

on


Finroll.com  – Partai Demokrat memprotes dugaan penggelembungan suara oleh caleg NasDem dapil II DKI Jakarta, Davin Kirana, dalam penghitungan suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) via pos di Kuala Lumpur dan Selangor, Malaysia, yang berlangsung di Gedung PWTC pada Kamis (16/5).

Menurut Ketua Daerah Pemilihan Luar Negeri (DPLN) Partai Demokrat, Lukmanul Hakim, ia melihat ada dugaan kecurangan karena Davin Kirana mendapat suara tak wajar. Dari 22.807 surat suara yang diterima, sebagian besar suara untuk putra dari Dubes Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana, itu.

“Kejanggalan muncul ketika perhitungan suara di mana hampir 80 persen suara semuanya untuk Davin Kirana. Berdasarkan pantauan para saksi kami karena rata-rata 400 suara ke Davin muncul di setiap pos perhitungan, bahkan partai lain nol,” ungkap Lukman saat dihubungi kumparan, Jumat (17/5).

“Ya jelas penggelembungan suara, karena hasilnya per TPS pos tadi,” lanjutnya.

Lukman menyebut kejanggalan diketahui lantaran surat suara yang diterima via pos itu berdatangan hanya dari distrik tertentu, yang jumlah pemilihnya sedikit.

“Setelah diselidiki dari mana datangnya surat pos tersebut, muncullah alamat dengan kota atau distrik Sekinchan, Selangor. Di mana disitu orang Indonesia sebenarnya minim dibanding dengan kawasan lainnya,” tuturnya.

Tak hanya itu, Lukman dan beberapa saksi parpol lainnya seperti PKS, PDIP, hingga Golkar ikut memprotes karena ada sekitar 62 ribu surat suara baru tiba Kamis (16/5), atau melebihi waktu yang ditentukan KPU yakni 15 Mei 2019. Dan yang terhitung masuk sampai batas akhir adalah 22.807 suara.

Ia menuturkan Panwaslu Kuala Lumpur juga sudah mengingatkan berdasarkan surat edaran KPU bahwa suara yang akan dihitung adalah yang sampai ke PPLN hingga 15 Mei.

“Pemaksaan PPLN untuk menghitung 62 ribu tambahan yang datangnya pada 16 Mei 2019 dari pos Malaysia. Maka diadakan pertemuan terlebih dahulu antara saksi-saksi partai, Panwaslu, dan PPLN,” ucap dia.

“Demokrat, Golkar, PDIP, Gerindra, dan PPP menolak untuk dihitung karena itu sudah melanggar surat edaran KPU yang hanya menerima batas akhir 15 Mei,” imbuhnya.

Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan panjang, bahkan hingga deadlock. Panwaslu dan saksi-saksi sejumlah parpol menolak, namun PPLN tetap melanjutkan proses perhitungan.

“62 ribu (tetap) dihitung dan sekarang masih dalam proses perhitungan. Dan hasilnya sama, penggelembungan suara ke Davin Kirana,” ujarnya.

Selain itu, ia berencana melaporkan temuan ini ke Bawaslu dan ditindaklanjuti dalam rapat pleno bersama KPU RI. Tak hanya itu, Lukman menyebut ada caleg-caleg dari partai lain yang turut melakukan protes.

“Protes datang dari Bu Christina (Christina Aryani dari Golkar), Mustafa Bakri caleg Golkar, Masinton (Masinton Pasaribu dari PDIP). Bu Christina mengikuti perhitungan suara pos dari kemarin sampai saat ini, sebagai saksi dari DPP Golkar,” jelas Lukman.

PSU digelar di Kuala Lumpur dan Selangor setelah kasus ditemukannya surat suara tercoblos di sebuah gudang beberapa waktu lalu. Dalam kasus yang tidak jelas ujungnya ini, surat suara yang tercoblos itu untuk capres 01 dan caleg Davin Kirana. Bawaslu menganggap kasus ini selesai karena menjadi urusan polisi, dan diselesaikan dengan rekomendasi PSU.

Advertisement

Politik

Kuasa Hukum Prabowo Tarik Alat Bukti yang Belum Disusun Sesuai Aturan

Published

on

FINROLL.COM — Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meminta agar Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga memperbaiki tambahan barang bukti. Barang bukti yang baru diserahkan pada Selasa (18/6/2019), belum disusun sesuai dengan aturan persidangan sehingga hakim kesulitan memverifikasi.

Hakim pun, meminta Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi menyusun barang bukti sesuai dengan aturan hingga pukul 12.00 WIB. Menanggapi hal ini, Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto akan menarik dan membatalkan barang bukti tersebut.

“Ada lebih dari 30 kontainer yang sudah diterima oleh MK, barang sekarang C1 dan saya akan cabut saja. Tapi ada kontainer lain masuk dan sudah terverifikasi itu saja yang akan kami jadikan alat bukti. Sementara ini (bukti baru) akan kita tarik,” ujar BW dalam persidangan di Mahkamah konstitusi (MK), Rabu (19/6/2019).

Namun, Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta agar Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi tetap memperbaiki alat bukti. Sebab, bisa saja bukti tersebut berkaitan dengan saksi yang akan diperiksa di persidangan.

“Kalau demikian, anda harus bisa mencluster bahwa ketika keterangan saksi, dan merujuk pada bukti hanya yang bisa dirujuk pada bukti yang sudah diverifikasi. Ini segera akan kami konfrontir dengan saksi. Kalau itu perlu waktu, kita akan hold dulu dan taruh di belakang,” ujar Hakim Suhartoyo.

Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi pun meminta izin keluar dan berkoordinasi dengan stafnya untuk menyusun alat bukti sesuai aturan. (Liputan6.com)

Continue Reading

Politik

Jadi Target Pembunuhan, Yunarto Wijaya Maafkan Perencana dan Eksekutor

Published

on

Jadi Target Pembunuhan, Yunarto Wijaya Maafkan Perencana dan Eksekutor

Finroll.com – Yunarto Wijaya adalah pimpinan Charta Politika, lembaga survei dan juga lembaga quick count Pilpres 2019. Nama Yunarto Wijaya menjadi target pembunuhan diungkap oleh tersangka kasus makar, Irwansyah alias HK yang mengaku mendapat pesan atau perintah dari tersangka KZ.

POLISI akhirnya mengungkap siapa dalang kerusuhan Mei 2019. Polisi juga mengungkap siapa pimpinan lembaga survei jadi target pembunuhan pada Mei 2019 lalu.

Hal itu terungkap dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) yang dipimpin Kadiv Humas Mabes Polri Irjen M Iqbal, Selasa (11/6/2019).

Yunarto Wijaya kemudian memberikan tanggapan melalui akun twitternya setelah namanya muncul di ruang publik dalam jumpa pers itu sebagai target pembunuhan.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia itu mengungkapkan bahwa dirinya dan keluarganya tak dendam pada pihak yang merencanakan pembunuhan atas dirinya.

“Sama seperti yg pernah saya tulis, sudah tak ada dendam lagi dari saya & keluarga baik buat yg jadi perencana ataupun eksekutor… Dari situasi2 seperti ini saya belajar ttg apa itu kasih, termasuk ketika bisa maafkan yg memusuhi kita.. Ayo terus mencintai Indonesia…,” tulisnya Yunarto dalam cuitan twitternya.

Continue Reading

Politik

Rapat Paripurna ke-19, Sebanyak 342 Anggota DPR Absen Tidak Hadir

Published

on

Rapat Paripurna ke-19, Sebanyak 342 Anggota DPR Absen Tidak Hadir

Finroll – Dewan Perwakilan Rakyat menghelat rapat paripurna di masa persidangan V tahun 2018-2019 yang digelar di Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).Sebanyak 342 dari 560 anggota dewan tidak hadir.

Berdasarkan daftar hadir, sebanyak 218 dari 560 anggota dewan hadir. Sementara itu 83 anggota mengajukan izin. Pimpinan yang hadir dalam paripurna ialah Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Agus Hermanto. Rapat paripurna dipimpin oleh Fadli. Bel rapat berdering pukul 14.00 WIB.

Membuka rapat, Fadli menyatakan rapat paripurna dibuka untuk umum. Agenda paripurna hari ini adalah tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2020.

“Dengan ini rapat dibuka untuk umum,” kata Fadli.

Berikut ini absensi paripurna penutupan DPR hari ini:

Fraksi PDIP: 48 dari 109 anggota
Fraksi Partai Golkar: 39 dari 91 anggota
Fraksi Partai Gerindra: 37 dari 73 anggota
Fraksi Demokrat: 22 dari 61 anggota
Fraksi PAN: 15 dari 48 anggota
Fraksi PKB: 13 dari 47 anggota
Fraksi PKS: 19 dari 40 anggota
Fraksi PPP: 11 dari 39 anggota
Fraksi NasDem: 7 dari 36 anggota
Fraksi Hanura: 7 dari 16 anggota

Total yang hadir: 218 dari 560 anggota
Izin: 83 anggota

source: detik

Continue Reading
Advertisement

Trending