Connect with us

Komoditi

Stagnan, Harga Emas Antam Dibanderol Rp 669.000 Per Gram

Published

on


Stagnan, Harga Emas Antam Dibanderol Rp 669.000 Per Gram

Finroll.com – Logam mulia atau emas batangan milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) hari ini dijual Rp 669.000/gram. Harga ini tidak mengalami perubahan dibandingkan perdagangan kemarin.

Demikian dikutip  situs perdagangan Logam Mulia Antam, Rabu (15/5/2019).

Sementara harga buyback atau pembelian kembali emas Antam hari ini ada di level Rp 592.000/gram. Harga buyback ini berarti, jika Anda ingin menjual emas, maka Antam akan membelinya dengan harga tersebut.

Harga emas batangan tersebut sudah termasuk PPh 22 sebesar 0,9%. Bila ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45% maka bawa NPWP saat transaksi.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini:

  • Pecahan 1 gram Rp 669.000
  • Pecahan 5 gram Rp 3.165.000
  • Pecahan 10 gram Rp 6.265.000
  • Pecahan 25 gram Rp 15.555.500
  • Pecahan 50 gram Rp 31.035.000
  • Pecahan 100 gram Rp 62.000.000
  • Pecahan 250 gram Rp 154.750.000
  • Pecahan 500 gram Rp 309.300.000

Komoditi

Meski Harga Cabai di Pasar Tinggi, TTI Kementan Tetap Jual Dengan Harga Murah

Published

on

Finroll.com — Upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mengantisipasi kenaikan harga cabai terus dilakukan, salah satunya melalui Gelar Cabai Murah (GCM) di 30 Toko Tani Indonesia ( TTI) Jabodetabek sejak 7 Juli 2019.

Melalui pasokan sebanyak 10 ton cabai merah keriting dan 4 ton cabai rawit diharapkan mampu mempengaruhi harga pasar dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan Agung Hendriadi, TTI sangat berperan sebagai pemasok pangan murah termasuk cabai.

Kementan melalui TTIC mendistribusikan cabai dari petani langsung ke TTI yang tersebar di Jabodetabek dengan, tujuan menjaga stabilisasi harga cabai agar kembali stabil dan normal kembali.

“Upaya yang kami lakukan ini diharapkan akan membantu masyarakat untuk mendapatkan cabai dengan harga murah,” ujar Agung.

Sementara itu, Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan BKP Risfaheri, yang ditemui di TTIC, Sabtu (13/7/2019) menjelaskan, pihaknya melakukan gelar cabai murah sampai harga stabil.

Hal ini dilakukan, karena dari pantauan yang dilakukan, harga cabai di beberapa pasar Jabodetabek, belum beranjak turun, baik di tingkat petani maupun pedagang.

“Harga cabai merah keriting rata-rata nasional di tingkat produsen hari ini Rp. 41.750/kg, cabai rawit merah Rp.33.800/kg.

Sedangkan di Pasar DKI, harga cabai merah keriting rata-rata Rp 65.276/kg dan cabai rawit merah 66.361/kg,” ujar Risfaheri.

Melalui Gelar Cabai Murah, TTI menjual dengan harga Rp 35.000/kg untuk cabai merah kerting dan cabai rawit merah.

Kementan bisa menjual harga cabai dengan harga murah dan masih fresh, karena bekerjasama dengan gabungan kelompoktani yang menjadi binaan.

“Kami terus berupaya melayani masyarakat dalam pemenuhan pangan murah dan terjangkau, khususnya cabai seperti sekarang ini.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat harga cabai kembali stabil,” tambah Risfaheri.

Salah satu TTI binaan BKP yang ramai dikunjungi konsumen adalah TTI Selly di Poris, Tangerang Selatan.

Selama dilakukan GCM, TTI Selly memesan melalui aplikasi _e commerce_ untuk memperbanyak pasokan, dan setiap pesanan tiba, langsung habis di serbu pembeli.

“Saya pesan 100 kg ke TTIC sehari langsung habis. Saya berterima kasih sekali pada Kementerian Pertanian yang sudah melakuan gelar cabai murah, sehingga saya bisa membantu masyarakat menjual cabai murah.

Ada kebanggaan tersendiri bagi saya bisa membantu masyarakat menjual cabai murah,” ujar Yati pemilik TTI Selly.

Menurut Yati, cabai yang di belinya hanya sebentar sudah langsung habis.

“Alhamdulillah berkah sekali toko saya, karena banyak pembeli berdatangan membeli cabai murah 35.000/kg. Pembelinya ibu-ibu majelis taklim, pemilik rumah makan padang, tukang warteg dan tetangga sekitar,” tambahnya.(red)

Continue Reading

Komoditi

BKP Kementan Dorong Pemerintah Daerah Memperkuat Cadangan Pangan Daerah

Published

on

Keterangan foto : Ilustrasi Cadangan pangan

 

Finroll.com — Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) memiliki peran strategis dalam penyediaan pangan untuk penanganan bencana, kerawanan pangan, kondisi darurat serta menjaga stabilisasi harga pangan di daerah.

Salah satu kelebihan CPPD adalah apabila terjadi bencana alam atau sosial dalam skala kecil dan bersifat lokal, pemerintah daerah dapat langsung menyalurkan bantuan kepada korban bencana.

Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam memanfaatkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ada di Bulog, provinsi sebesar 200 ton dan kabupaten/kota 100 ton untuk penanganan tanggap darurat, namun dalam proses pengeluarannya diperlukan persetujuan pemerintah pusat yang disertai dengan penetapan status tanggap darurat. CPPD dapat menjadi bantuan pangan tanggap darurat pertama sebelum turunnya bantuan beras dari CBP.

Menurut Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Risfaheri, telah diamanatkan dalam UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan pada Pasal 23 bahwa untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional, yaitu : Cadangan Pangan Pemerintah; Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan Cadangan Pangan Masyarakat.

Sesuai PP No 17 Tahun 2015 Pasal 5 dan 13 bahwa Cadangan Pangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupa pangan pokok tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya oleh Kepala Lembaga Pemerintah, Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Desa.

Mengingat mayoritas masyarakat di Indonesia mengonsumsi beras sebagai pangan pokok, dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dalam penentuan besaran jumlah cadangan pangan yang ideal dimiliki oleh provinsi maupun kabupaten/kota telah ditetapkan Permentan 11/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.

“Dalam mengatur Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan keberlanjutan pengelolaannya, sebaiknya diatur dalam Peraturan Daerah, sedangkan pelaksanaannya dapat bekerjasama melalui Bulog atau BUMD,” ujar Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan BKP Risfaheri, saat menerima kunjungan DPRD Provinsi Sumatera Barat di Kantornya, Selasa (9/7/19) untuk mendiskusikan Raperda Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Ditambahkan Risfaheri, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus mengalokasikan APBD untuk pengadaan, pengelolaan dan penyaluran CPPD.

“CPPD ditetapkan secara berkala dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah diutamakan melalui pembelian Pangan Pokok produksi dalam negeri, terutama pada saat panen raya,” tambahnya.

Berdasarkan Permentan No. 11/2018 kebutuhan ideal cadangan beras daerah setiap provinsi (pemda provinsi ditambah pemda kabupten/kota) adalah 0,5% dari jumlah penduduk dikali konsumsi perkapita dibagi 1000.

Cadangan beras yang harus dimiliki Pemda Provinsi sebesar 20 % dari cadangan beras daerah provinsi, dan sisanya 80 % di Pemda Kabupaten/kota yang besar cadangan berasnya di masing-masing kabupaten/kota sesuai proporsi jumlah penduduknya.

“Untuk provinsi Sumatera Barat idealnya, cadangan beras daerah sebesar 2.938 ton, yang terdiri dari 588 ton tanggungjawab pemda provinsi, dan sisanya pemda kabupaten/kota,” kata Risfaheri.

Selain itu, perlu didorong pembentukan Cadangan Pangan Desa yang selama ini masih belum terimplementasikan dengan baik.

“Dengan adanya Dana Desa, Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat lebih mudah direalisasikan oleh Pemerintah Desa. Untuk itu perlu dukungan kebijakan dari kementarian terkait,” jelas Risfaheri.

Sampai saat ini daerah yang telah mengalokasikan CPPD sebanyak 25 Pemda Provinsi, dan 206 Pemda kabupaten/kota. Masih terdapat 308 Pemda kabupaten/ kota yang belum mengalokasikan CPPD, dan 9 Pemda provinsi yaitu di Bali, DKI. Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua Barat.(red)

Continue Reading

Komoditi

Kepala BKP Kementan Mengapresiasi TTIC Jawa Barat Lakukan Gelar Cabai Murah

Published

on

Keterangan foto : BKP Kementan Gelar Cabai Murah

Finroll.com — Menyikapi naiknya harga cabai merah keriting dan cabai rawit merah di beberapa daerah, kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) meminta Toko Tani Indonesia Centre (TTIC) yang ada di provinsi melakukan intervensi dengan menjual Cabai merah keriting dan cabai rawit merah murah.

“Jika disuatu daerah terjadi lonjakan harga cabai, kami minta Kepala Dinas Ketahanan Pangan melakukan Gelar Cabai Murah melalui TTIC.

Intervensi ini perlu dilakukan agar harga segera turun dan normal kembali,” ujar Agung dikantornya, Senin (8/7).

Agung pun mengapresiasi TTIC Jawa Barat yang pada hari ini melalukan gelar cabai merah.

“Apa yang dilakukan TTIC ini sudah bagus dan kami apresiasi. Kami minta, daerah lain juga bisa melakukannya, agar harga cabai bisa stabil kembali,” ujarnya.

Menurut Agung, TTIC bisa menjual cabai lebih murah dibanding dipasaran, karena bekerjasama dengan gabungan kelompoktani.

“TTIC ini kan bekerjasama dengan gapoktan, sehingga harganya lebih murah, karena distribusinya lebih pendek,” tambah Agung.

Menurut Risfaheri, Kepala Distribusi dan Cadangan Pangan BKP yang juga penanggung jawab TTIC, beberapa daerah seperti Jambi, Sulawesi Utara, Bali, Banten segera akan menggelar cabai murah.

“Harga cabai merah di beberapa pasar tradisional Kabupaten Bandung dalam seminggu ini mengalami kenaikan cukup tajam. Untuk menekan harga cabai di pasaran, kami melakukan gelar cabai murah melalui TTIC,” ujar Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Jawa Barat Rusyandi
di TTIC Jawa Barat komplek ruko Padasuka, (8/7/2019).

Menurut Rusyandi, TTIC yang berdiri sejak 2018 selain sebagai distribution center, juga memiliki peran strategis dalam melakukan gelar pangan murah ketika terjadi gejolak harga pangan.

Dari informasi yang dihimpun, harga cabai merah terus meningkat pascalebaran Idulfitri, hingga awal Juli. Bahkan saat ini, cabai merah keriting di Bandung menyentuh harga Rp 90 ribu/kilogram, sebelumnya masih di kisaran Rp 50 ribu- Rp 60/ kilogram.

Ditambahkan Rusyandi, pihaknya merencanakan menggelar Cabai murah hingga seminggu kedepan untuk mengintervensi pasar, agar harga dapat normal kembali.

Dalam sepekan kebelakang, harga Cabai di pasar-pasar kota Bandung mengalami rata-rata kenaikan 5-10% setiap harinya.

Berdasarkan pantauan, di Pasar Kiaracondong harga Cabai Merah Keriting per 7 Juli Rp. 80.000/Kg.

“Tentu ini memberatkan masyarakat yang pada umumnya mengkonsumsi cabai untuk keperluan sehari-harinya,” ujar Rusyandi.

Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan BKP, Risfaheri mengatakan, gelar Cabai murah di TTIC Jabar ini, memang sudah menjadi kewajiban TTIC provinsi melakukan aksi manakala terjadi fluktuasi harga pangan.

Kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menggelar cabai ini tidak terlepas adanya peranan Kelompok Petani Cabai yang tersebar di Jawa Barat, khususnya yang menjadi binaan pemerintah, agar berperan aktif bersama-sama menstabilkan harga Cabai.

Cabai merah digelontorkan dalam gelar cabai murah ini sebanyak 500 kilogram yang dibanderol dengan harga Rp 35 ribu per kilogram.

“Cabainya kami pisah-pisah dalam bungkusan per kilogram. Satu kilogramnya kami jual Rp 35 ribu, targetnya konsumen, bukan para pedagang,” tuturnya.

Titin (50), salah seorang pedagang makanan mengaku sangat terbantu adanya gelar cabai murah.

“Selama ini, kami kesulitan untuk membuat bumbu dagangannya, karena harga cabai mahal, sehingga saya harus kurangi cabai merah dalam sambal yang saya buat.

Tapi kan pedasnya jadi kurang. Makanya ada gelar cabai murah ini sangat membantu,” ungkapnya.

Begitu juga dengan Ali (48), “saya berharap OP ini dapat berlangsung lebih lama lagi sampai harga cabai benar-benar turun di tingkat pedagang pasar,” ujarnya.(red)

“Peranan TTIC sangat penting bagi kami, terutama pada saat kondisi harga pangan di pasar sedang tinggi seperti saat ini,” ujar Ali.

Continue Reading
Advertisement

Trending