Connect with us

News

Situng KPU 82,35 Persen, Jokowi-Maruf Unggul 15,74 Juta Suara Atas Prabowo-Sandi

Published

on


Situng KPU 82,35 Persen, Jokowi-Maruf Unggul 15,74 Juta Suar Atas Prabowo-Sandi

Finroll.com – Data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU hingga Rabu pukul 05.30 WIB menunjukkan perolehan suara pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul 15,74 juta suara dari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut data Situng tersebut, perolehan suara pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebesar 70.945.538 suara (56,24 persen) dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 55.198.953 suara (43,76 persen).

Penghitungan suara sudah mencapai 669.845 dari 813.350 tempat pemungutan suara (TPS) atau 82,35 persen.

Sementara itu dari 34 provinsi, empat provinsi telah menyelesaikan menyalin data Formulir C1 100 persen ke dalam Situng KPU, yakni Bengkulu, Bangka Belitung, Bali, dan Gorontalo.

Dari keempat provinsi tersebut, Jokowi unggul di tiga provinsi (Kepulauan Bangka Belitung, Bali, dan Gorontalo) dan Prabowo menang di satu provinsi (Bengkulu).

Jokowi-Maruf Amin menang di Kepulauan Bangka Belitung dengan perolehan 495.510 suara, sedangkan Prabowo-Sandi 288.097 suara. Di Provinsi Bali, Jokowi-Ma’ruf mampu meraih suara 2.342.435 suara dan Prabowo-Sandi 212.577 suara.

Jokowi-Ma’ruf juga unggul di Gorontalo dengan raihan 369.277 suara, dibandingkan Prabowo-Sandi yang memperoleh 344.653 suara. Sedangkan Prabowo-Sandi menang tipis di Bengkulu dengan perolehan 585.598 suara dibanding Jokowi-Ma’ruf 582.845 suara.

KPU menyatakan data yang ditampilkan di Situng bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka.

Data yang ditampilkan pada Situng KPU adalah data yang disalin apa adanya/sesuai dengan angka yang tertulis pada Salinan Formulir C1 yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari KPPS.

Apabila terdapat kekeliruan pengisian data pada Formulir C1, dapat dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan. Jika terdapat perbedaan data antara entri di Situng dan Salinan Formulir C1, akan dilakukan koreksi sesuai data yang tertulis di Salinan Formulir C1.

 

source: republika

Nasional

Pushidrosal Siapkan Survei Petakan Perairan di Kawaaan Pelabuhan Morowali Industrial Park

Published

on

Ket. Gambar : Kapushidrosal Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos.,S.H., M.H dan Managing Director IMIP Hamid Mina, B.Sc., sepakat kerjasama survei hidro-oseanografi.

Finroll.com — Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) menjalin kerjasama dengan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dalam survei dan pemetaan hidro-oseanografi di kawasan perairan Pelabuhan Khusus Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Kerjasama survei antara Kapushidrosal Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos.,S.H., M.H dengan Managing Director IMIP Hamid Mina, B.Sc., di Gedung Wisma Mulia, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan.

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam hal survei dan pemetaan hidro-oseanografi di kawasan perairan, alur masuk dan pelabuhan khusus Morowali guna menjamin keselamatan navigasi dan keamanan pelayaran bagi Kapal dan wahana laut di kawasan perairan tersebut.

Pada kesempatan tersebut Kapushidrosal menyampaikan bahwa Pushidrosal siap mendukung survei dan pemetaan kawasan perairan dan alur masuk pelabuhan IMIP untuk digambarkan dalam Peta Laut Indonesia (PLI) no. 313, guna mendukung keselamatan fasilitas industri dan keselamatan navigasi.

Selain itu, kerjasama ini dlaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah dalam mewujudkan konektivitas antar pulau dan Tol Laut nasional.

“Pelabuhan khusus Morowali Industrian Park merupakan Kawasan industri yang besar dengan lalu-lintas kapal bertonase besar yang keluar masuk pelabuhan membutuhkan data dan informasi hidrografi-oseanografi yang akurat berupa peta laut terbitan Pushidrosal sebagai panduan navigasi” kata Kapushidrosal.

Menurutnya, banyak pihak lain yang melakukan kegiatan survei dan pemetaan, tetapi hanya data hidro-oseanografi Pushidrosal yang diakui dunia internasional, karena akuisisi dan pengolahan datanya memenuhi metode dan standar International Hydrographic Organization (IHO), khusus nya Special Publication No. 44.

“Saat ini Pushidrosal sedang menyusun buku Standar Survei Nasional, yang nantinya dipakai sebagai pedoman bagi lembaga atau pihak yang bergiat di bidang survei dan pemetaan laut, agar hasil data yang didapat sesuai standar yang dipersyaratkan” jelasnya.

Sementara itu Managing Director IMIP Hamid Mina, B.Sc menyampaikan bahwa pihaknya memercayakan kawasan perairan dan alur pelabuhan Khusus disurvei oleh Pushidrosal yang sudah diakui internasional, dengan harapan keamanan fasilitas industry dan keamanan navigasi di perairan Morowali Industrial Park dapat terjamin.

Continue Reading

Nasional

Bakamla RI/IDNCG Amankan Kapal Tanker dan Kargo yang Lakukan Transfer BBM Illegal

Published

on

Finroll.com — Bakamla RI mengamankan dua kapal berjenis motor tanker (MT) dan kapal Self Propeller Oil Barge (SPOB) yang diduga melakukan transfer bahan bakar minyak (BBM) ilegal di perairan Muara Baru, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.

Kapal MT yang dinahkodai oleh MT Warga Negara Indonesia, mengangkut 11 orang anak buah kapal (ABK). Pada saat diamankan petugas patroli Bakamla RI, diketahui kapal tanker tersebut telah melakukan transfer BBM ke dua kapal nelayan masing-masing sekitar 35 kilo liter (KL).

Hasil dari pemeriksaan awal, diketahui bahwa kapal tanker tersebut tidak dilengkapi surat izin olah gerak ataupun dokumen pergerakan kapal lainnya.

Sedangkan dalam kaitannya kegiatan transfer BBM ke dua kapal nelayan, kapal tersebut juga tidak dapat menunjukkan dokumen resmi.

Di sisi lain, kapal SPOB yang dinahkodai oleh SP Warga Negara Indonesia, mengangkut 8 anak buah kapal (ABK).

Pada saat diamankan petugas patroli Bakamla RI, diketahui kapal SPOB tersebut telah melakukan transfer BBM ke kapal motor (KM) sekitar 5 KL dari 10 KL yang direncanakan.

Pada saat pemeriksaan awal, diketahui bahwa kapal SPOB tersebut tidak dilengkapi dokumen olah gerak kapal ataupun dokumen lainnya terkait pergerakan kapal, dan dokumen muatan tidak ada di atas kapal.

Untuk kepentingan penyidikan lanjutan, kedua kapal diizinkan lego jangkar pada posisi saat dilakukannya pemeriksaan.

Selanjutnya, kedua nahkoda kapal dimintai keterangan di Markas Besar Bakamla RI, yang kemudian diserahkan ke Komandan Satrol Lantamal III guna penyelesaian proses.(red)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Kasus BLBI, Rizal Ramli Penuhi Panggilan KPK

Published

on

By

Rizal Ramli

Finroll.com –  Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Rizal Ramli memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (19/7). Ia diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Rizal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim (SJN).

“Saya dipanggil KPK untuk kasus SKL (surat keterangan lunas) BLBI dalam kasus SJN dan ITN (Itjih Nursalim). Saya sendiri pada saat kejadian kasus itu bukan pejabat lagi karena itu terjadi pada tahun 2004 pada saat pemerintahan Mbak Mega (Megawati Soekarnoputri),” kata Rizal saat tiba di gedung KPK

Pemeriksaan Rizal pada Jumat ini merupakan penjadwalan ulang setelah dia tidak memenuhi panggilan lembaga antirasuah itu pada Kamis (11/7).

“Saya dianggap banyak ngerti, tahu prosedur dari sejak awal BLBI. KPK minta saya memberikan penjelasan spesifiknya,” ucap Rizal.

Selain Rizal, KPK pada Jumat juga memanggil Sjamsul dan istrinya, Itjih, untuk diperiksa sebagai tersangka kasus BLBI tersebut.

Sjamsul yang merupakan pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) bersama Itjih merupakan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI selaku obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

KPK telah menetapkan keduanya sebagai tersangka pada 10 Juni 2019. Sjamsul dan Itjih diduga melakukan misrepresentasi terkait dengan piutang petani petambak sebesar Rp 4,8 triliun. Sjamsul dan Itjih diduga melakukan misrepresentasi terkait dengan piutang petambak sebesar Rp 4,8 triliun.

Misrepresentasi tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun. Pasalnya, saat dilakukan Financial Due Dilligence (FDD) dan Legal Due Dilligence(LDD) disimpulkan bahwa aset tersebut tergolong macet dan hanya memiliki hak tagih sebesar Rp 220 miliar.

Atas perbuatan tersebut, Sjamsul dan Itjih disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Continue Reading
Advertisement

Trending