Connect with us

Hukum & Kriminal

Rentan komersialisasi Pendidikan, Mahasiswa Ini Uji Materi UU Perdagangan ke MK

Published

on


Rentan komersialisasi Pendidikan, Mahasiswa Ini Uji Materi UU Perdagangan ke MK

Finroll.com – Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta bernama Reza Aldo Agusta mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasal 4 ayat (2) tersebut memasukkan jasa pendidikan sebagai bagian dari jasa yang bisa diperdagangkan. Menurut Reza, ada potensi pelanggaran terhadap hak atas akses pendidikan warga negara.

“Kenapa saya melakukan judicial review UU Perdagangan? Berangkat dari latar belakang pribadi saya, saya bukan dari keluarga yang mampu sehingga tidak mudah bagi saya untuk mengakses pendidikan. Setelah lulus SMA saya tidak dapat langsung kuliah karena keterbatasan biaya,” kata Reza dalam konferensi pers bersama tim kuasa hukumnya, di Hotel Mercure, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Ia juga mengaku harus bekerja dan menabung untuk mendapatkan biaya kuliah. Reza pernah menjadi buruh di pabrik otomotif. Saat ini, ia menjadi salah satu pengemudi ojek online. Ia bersyukur biaya kuliahnya saat ini ditopang oleh beasiswa.

“Dari situ saya melihat dalam Undang-Undang Perdagangan ini tidak ideal karena menempatkan pendidikan sebagai sektor jasa yang dapat diperdagangkan. Artinya, pendidikan menjadi profit oriented yang semestinya adalah pendiidikan itu hak bagi setiap orang, dan semua orang berhak mendapat pendidikan,” kata Reza.

Ia berharap, ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d tersebut bisa dibatalkan oleh MK. Sementara itu, kuasa hukum pemohon, Leonard Arpan, mengatakan, pihaknya memutuskan membantu Reza karena adanya kekhawatiran yang beralasan dan bisa diterima.

“Setelah dia berkonsultasi dan bertemu juga dengan saya ke kantor. Kami mengiyakan menempuh jalan ini, jadi kami bisa bantu Reza. Kami juga lihat idenya memang feasible dan make sense untuk kebaikan di sektor pendidikan,” kata dia.

Leonard menjelaskan, ada lima alasan terkait permohonan uji materi ini. Pertama, kata dia, Pasal 4 ayat (2) huruf d menempatkan jasa pendidikan secara keseluruhan sebagai komoditas perdagangan.

“Kedua, itu pasal yang kami uji itu objeknya menciptakan dualisme sistem pendidikan, karena kita juga sudah punya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ketiga, ini memunculkan konflik antara tanggung jawab negara, dalam bidang pendidikan dengan perdagangan,” ujar Leonard.

Keempat, lanjut Leonard, Pasal 4 ayat (2) huruf d berpotensi menjadikan pendidikan sebagai barang privat. Hal itu berpotensi menjauhkan akses masyarakat terhadap pendidikan.

“Kelima, membuat pendidikan sebagai barang privat berpotensi melepaskan tanggung jawab negara guna melakukan pembiayaan terhadap pendidikan,” kata dia.

Leonard memaparkan, ke depannya, tim kuasa hukum bersama Reza akan menunggu agenda persidangan. “Kita juga sedang mempersiapkan. Kami sudah mengajukan bukti-bukti tertulis memang. Tapi kami lagi cari ahli-ahli yang bisa mendukung permohonan ini. Kita masih jajaki,” lanjut Leonard.

 

sumber: kompas

Advertisement

Hukum & Kriminal

KPK Tetapkan Wali Kota Tasikmalaya Sebagai Tersangka

Published

on

KPK Tetapkan Wali Kota Tasikmalaya Sebagai Tersangka

Finroll.com – Terlibat kasus suap DAK, KPK menetapkan Walikota Tasikmalaya Budi Budiman sebagai tersangka, Rabu (24/4/2019).

Dilansir dari laman sindonews.com, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Walikota Tasikmalaya Budi Budiman sejak Rabu (24/4/2019) pagi.

Agus pun membenarkan saat disinggung penggeledahan dilakukan setelah sebelumnya KPK menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan (Sprindik) penetapan atas nama Budi Budiman.

Sebagai tersangka pemberi suap kepada terpidana Yaya Purnomo (Divonis 6 tahun 6 bulan penjara) selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Sprindik sudah ada,” tegasnya di laman sindonews.com

Sebelumnya majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Yaya Purnomo terbukti menerima suap Rp300 juta serta gratifikasi Rp6.528.985.000, USD55.000, dan 325.000 dolar Singapura (sekitar Rp3.568. 825.000).

Suap itu terkait pengurusan alokasi tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) dari APBN 2016, APBN 2017, APBN-P 2017, APBN 2018, dan APBN 2019 untuk 9 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Majelis memastikan, seluruh uang gratifikasi yang diterima Yaya yang tidak dilaporkan ke KPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan haruslah dianggap sebagai suap.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Jadi Tersangka KPK, Harta Kekayaan Sofyan Basir Capai Rp 106 Miliar

Published

on

Jadi Tersangka KPK, Harta Kekayaan Sofyan Basir Capai Rp 106 Miliar

Finroll.com – Dirut PT PLN Sofyan Basir Ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi PLTU Riau-1.

KPK Menduga Sofya Basir membantu Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Maulani Saragih menerima suap dari pemilik saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo.

Selain itu, KPK juga menyangka Sofyan menerima janji atau hadiah dengan bagian yang sama besar dengan yang diterima oleh Eni Saragih.

“SFB diduga mendapatkan janji atau hadiah yang sama besar dengan jatah Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Saut Situmorang, di kantornya, Selasa, 23 April 2019.

Sofyan Basir merupakan Direktur Utama PLN sejak 2014. Sebelumnya ia lama menekuni dunia perbankan. Kariernya cemerlang saat memimpin Bank Rakyat Indonesia selama 10 tahun.

Menurut data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang diunduh dari situs KPK, Sofyan terakhir melaporkan harta kekayaannya pada Desember 2017. Harta Sofyan itu didominasi kepemilikan 15 tanah dan bangunan di Kawasan Jakarta, Bogor dan Tangerang Selatan senilai Rp 27 miliar lebih.

Selain itu, dia juga memiliki 6 unit mobil bermerek Toyota Alphard, Mercedes Benz, BMW, Land Rover dan Avanza bernilai lebih dari Rp 3 miliar. Hartanya juga ditambah kepemilikan logam dan batu mulia senilai Rp 10,2 miliar. Dan surat berharga senilai Rp 2,6 miliar, giro dan setara kas lainnya Rp 63,7 miliar serta US$ 370 ribu. Bila diakumulasi, Sofyan memiliki harta mencapai Rp 106 miliar.

Jumlah harta Sofyan Basir meningkat hampir 4 kali lipat dibandingkan pada 2009 saat ia masih menjabat Direktur BRI. Saat itu, Sofyan memiliki jumlah harta Rp 26,2 miliar.

Hartanya terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 7,4 miliar, kendaraan bermotor Rp 4 miliar, logam dan batu mulia Rp 1,8 miliar dan surat berharga senilai Rp 3,6 miliar. Selain itu, Sofyan juga tercatat memiliki kas dan giro senilai 9,3 miliar dan USD 115 ribu. Dia juga memiliki piutang Rp 900 juta. Namun, jumlah hartanya harus dikurangi karena memiliki utang Rp 1 miliar.

sumber: tempo

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Hadiri Pembinaan Haji di Jabar, Menteri Agama Mangkir Dari Panggilan KPK

Published

on

Hadiri Pembinaan Haji di Jabar, Menteri Agama Mangkir Dari Panggilan KPK

Finroll.com – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin batal memenuhi panggilan penyidik KPK terkait kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama, Rabu (24/4/2019), hari ini.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agama Mastuki mengatakan alasan Menteri Lukman batal menghadiri agenda pemeriksaan kasus tersebut lantaran bentrok dengan kegiatan di luar daerah.

“Tidak (hadir pemeriksaan) hari, ini Pak Menteri (Lukman) sudah terjadwal mengisi acara pembinaan haji di Jawa Barat,” Matsuki dihubungi, Rabu (24/4/2019).

Menurut Matsuki, penyidik KPK baru mengirimkan surat panggilan kepada Menteri Lukman pada Selasa (23/4/2019) sore. Sementara, Lukman sudah dijadwalkan akan menghadiri acara kegiatan pembinaan haji di Jawa Barat.

Terkait hal ini, Kemenag meminta agar penyidik lembaga antirasuah itu untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Menteri Lukman.

“Sementara undangan KPK baru sore kemarin diterima. Jadi meminta dijadwal ulang,” tutup Matsuki.

Diketahui, KPK sempat menggeledah ruang kerja Menteri Lukman Hakim lantaran dianggap berkaitan dengan kasus suap. Dari serangkaian penggeledahan itu, penyidik KPK menemukan uang sebesar Rp 180 juta dan 30 ribu dolar Amerika Serikat di laci meja ruangan Lukman.

Namun, sejauh ini belum diketahui apakah ada uang yang kini disita itu berkaitan dengan kasus suap jual beli jabatan di Kemenag.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga orang tersangka. Mereka adalah mantan Ketum PPP Romahurmuziy atau Rommy, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Kasus suap jual beli jabatan ini terungkap setelah KPK menciduk Rommy terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah uang sebesar Rp 156 juta. Uang suap tersebut diterima Romi dari Muafaq dan Haris dalam memuluskan jabatan mereka menjadi pejabat di kantor wilayah Kementerian Agama, Jawa Timur.

Diketahui, sudah ada sebanyak 63 saksi yang diperiksa KPK terkait kasus suap jual beli jabatan di Kemenag.(suara)

Continue Reading
Advertisement

Trending