Connect with us

Nasional

Rencana Zonasi Kawasan Strategis Butuh Komitmen

Published

on


Rencana Zonasi Kawasan Strategis Butuh Komitmen

Sudah hampir memasuki tahun kedua sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, hingga saat ini target capaian kebijakan perencanaan ruang laut masih belum tercapai. “Butuh komitmen bersama untuk percepatan penyelesaian target kebijakan nasional ini”. Komitmen ini digalang dalam Lokakarya Nasional Penataan Ruang Laut di Kawasan Strategis yang dilaksanakan di Hotel Millenium, Kebon Sirih, Jakarta (8/11/2018).

Lokakarya Penataan Ruang Laut di kawasan Strategis ini bertujuan untuk mendorong percepatan target kebijakan nasional perencanaan ruang laut dan meningkatkan pemahaman dan dukungan stakeholders dalam perencanaan ruang laut kawasan strategis, serta mengharmonisasikan perencanaan dan pengendalian kebijakan pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah. Lokakarya sehari ini di isi dengan acara Talkshow mengusung tema: Percepatan Kebijakan Perencanaan Ruang Laut di Kawasan Strategis, mengupas Progres pencapaian target KKI dalam perencanaan ruang laut tahun 2018 dan rencana tahun 2019, mengidentifikasi dan mencari solusi isu dan permasalahan perencanaan ruang laut di kawasan strategis nasional, serta mekanisme pengendalian (Perizinan) pemanfaatan ruang. Sesi siang, acara di rangkai dengan Diskusi Panel yang dibagi dua kelompok.

Kelompok I membahas topik Rencana Zonasi KSN: Dari Rencana Menuju Implementasi, pada sesi ini dibahas mengenai Konsep Perencanaan Ruang Laut; Nilai Penting dan strategis nasional dalam pola ruang dan struktur ruang KSN; Konsep Integrated Coastal Management untuk KSN; Harmonisasi Perencanaan KSN di wilayah Darat dan Laut; Harmonisasi Perencanaan RZ KSN dan RZWP3K; serta Peluang peran KSN sebagai arahan pemanfaatan ruang laut dalam penyusunan RZWP-3-K. Kelompok II membahas: Roadmap Pokja Pemetaan Pulau-Pulau Kecil, Kompilasi Data Tematik Pulau-Pulau Kecil, serta Mitigasi Bencana dalam RZ KSNT di Pulau-Pulau Kecil.

Forum lokakarya ini diharapkan dapat menumbuhkan komitmen bersama, memperoleh masukan dan saran dalam rangka percepatan penyelesaian target kebijakan, khususnya rencana zonasi kawasan laut, yakni RZ KSN dan RZ KAW dalam Peraturan Presiden serta RZ KSNT dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, sehingga apa yang telah ditargetkan dalam rencana aksi kebijakan kelautan indonesia dapat dicapai. Tahun 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai penanggungjawab RZ KSN akan menyelesaikan 7 (tujuh) RZ KSN (RZ KSN Jabodetabekpunjur, RZ KSN BBK, RZ KSN Gerbangkertosusila, RZ KSN Kedungsepur, RZ KSN Mamminasata, RZ KSN Mebidangro dan RZ KSN Bima). Sesuai Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia, hingga 2019, terdapat 14 (empat belas) Perpres RZ KSN dan 31 (tiga puluh satu) PermenKP RZ KSNT (PPKT) yang perlu dipercepat penyelesaiannya

Percepatan penetapan peraturan presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) sangat penting, sebab zonasi ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang (terkait peraturan pemanfaatan ruang, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, ketentuan pengenaan sanksi). Selain itu, RZ KSN juga berfungsi sebagai arahan pemanfaatan ruang laut dalam penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K). mekanisme perizinan/pengendalian pemanfaatan ruang diterapkan dalam sistem sesuai ketentuan Online Single Submission (OSS).

Konsep Perencanaan Terintegrasi adalah Perencanaan terpadu yang selaras, serasi dan seimbang antara perencanaan yang disusun di Darat dengan perencanaan di Perairan (laut). Matra Darat dan Matra Laut masing-masing diatur dengan peraturan tersendiri. Darat: UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Laut: UU 27 Tahun 2007 Jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Untuk itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang merencanakan Ruang Darat harus bersinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menyusun perencanaan ruang lautnya dalam Rencana Zonasi (RZ).

Berbagai kepentingan secara hukum diarahkan dalam proses perencanaan dengan pendekatan keterpaduan, keharmonisan dan kondisi lingkungan strategis sehingga dapat ditentukan sebuah kebijakan yang prioritas dan strategis dalam mewujudkan perlindungan lingkungan termasuk manusia di dalamnya. “Indonesia saat ini sudah saatnya patuh pada rencana, pemanfaatan ruang laut harus didasarkan pada perencanaan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dalam rezim laut, antara lain Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) menjadi dasar perizinan bagi setiap orang dalam kegiatan pemanfaatan ruang”. Jadi, pemanfaatan ruang laut wajib mempunyai Izin Lokasi Perairan, Izin lokasi perairan wajib berdasarkan alokasi ruang dan peraturan pemanfaatan ruang dalam Rencana Zonasi. Berbagai kepentingan pada ruang laut, terkait sumberdaya tidak semata-mata dianggap sebagai masalah, namun juga harus dipandang sebagai sebuah peluang dimana tumpang tindih kewenangan pada ruang laut pada dasarnya harus diarahkan untuk saling memperkuat.

Perencanaan ruang darat dan laut harus selaras, serasi dan seimbang. Walaupun disusun terpisah, kedua Perpres ini harus menggunakan data garis pantai yang sama. ini perlu disepakati menggunakan peraturan perundang-undangan. Mestinya menggunakan batas garis pantai yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), sebagai penyedia data dasar dalam kebijakan satu peta. Selain sinergis dengan perencanaan di darat, dalam perencanaan ruang laut masih ada beberapa hal yang perlu disepakati penggunaan data/informasi dalam RZWP-3-K, RZ KAW, RZ KSN, dan RZ KSNT-PPKT, misalnya terkait Batas Wilayah Perencanaan, khususnya untuk KSNT-PPKT menggunakan batas terluar yang diambil berdasarkan dari surut terendah, ini merupakan upaya klaim maksimal terhadap pemanfaatan ruang laut untuk memperkuat kedaulatan negara sebagaimana ketentuan UNCLOS.

Selanjutnya, mengenai fungsi RZ KSN sebagai acuan atau arahan pemanfaatan ruang dalam alokasi ruang pada perencanaan ruang laut provinsi (RZWP-3-K). bahwa arahan pemanfaatan ruang tersebut adalah pada perairan yang berdasarkan bobot dinilai tidak strategis nasional, di luar spot (area kepentingan) KSN. Selain itu, mengingat sifat periaran yang dinamis dan saling mempengaruhi ekosistem satu dengan lainnya, maka dalam pengaturannya diperlukan semacam alokasi buffer zone pada ruang batas kepentingan strategis nasional. Hal ini menjadi pertimbangan dalam penghitungan daya dukung dan daya tampung kawasan pada proses pemberian izin.

Mengenai perencanaan zonasi KSNT, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar, zonasi PPKT dapat dipilah menjadi 3 (tiga) sesuai pemanfaatan PPKT, yaitu untuk Pertahanan Keamanan, Perlindungan Lingkungan Hidup (bukan hanya kawasan konservasi), dan Kesejahteraan masyarakat. Detailnya, untuk Zona Pertahanan Keamanan, terdiri dari Subzona daerah militer, daerah terlarang. Zona Perlindungan Lingkungan Hidup, dapat dibagi menjadi Subzona Sempadan Pantai, Subzona Terumbu Karang, serta Subzona kawasan konservasi. Sedangkan Zona Kesejahteraan masyarakat, terdiri dari Subzona Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Wisata, dan lainnya.(Mad)

Advertisement

Nasional

Bagaimana Dengan Persiapan Kedua Pasangan Capres Dan Cawapres Jelang Kampanye Terbuka

Published

on

Kampanye Terbuka

Kampanye terbuka pemilihan presiden 2019 dimulai pada 24 Maret 2019. Pasangan nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi – Ma’ruf Amin dan lawannya, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, mulai mempersiapkan diri.

Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi – Ma’ruf, Ahmad Iman Syukri, mengatakan baik calon presiden inkumben dan calon wakilnya, akan lebih terbuka dalam berkampanye nanti.

“Model kampanye yang akan kita siapkan agak variatif nanti ya,” kata Iman dalam acar diskusi ‘Siapa Dongrak Calon Presiden’, di Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2019).

Iman mengatakan sikap ini diambil setelah sejumlah hasil sigi belakangan menunjukkan penurunan suara pasangan nomor urut 01. Salah satunya merupakan hasil sigi Litbang Kompas, yang menunjukan Jokowi – Ma’ruf merosot, sedangkan elaktabilitas Prabowo – Sandiaga naik.

Menurut Iman, hal itu membuat TKN bersiap bekerja lebih keras sebelum pencoblosan. “Tapi ini rahasia, saya enggak bisa ngomong. Tentu nanti pada kampanye akbar kita akan maksimalkan penampilan Pak Jokowi maupun Kiai Ma’ruf Amin, sesuai target-target yang sudah kita siapkan,” kata Iman.

Kubu Prabowo

Di kubu Prabowo tak ada perubahan kampanye. Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan tak akan ada perubahan kampanye yang akan dilakukan.

“(Kampanye) secara terbuka sama ya. Nanti Pak Prabowo punya style sendiri, Bang Sandi punya style sendiri. Akan tetapi, bedanya akan terbuka, kemudian Pak Prabowo akan speech seperti biasa. Bang Sandi lebih cozy, lebih asyik,” kata Dahnil.

Kampanye terbuka pada 24 Maret hingga 13 April 2019. Setelah itu, masa tenang hingga hari H pencoblosan pada 17 April nanti. (Bisnis)

Continue Reading

Nasional

Survei Kompas: Partai Lama Belum Aman, Partai Baru Tak Lolos Ambang Batas

Published

on

By

Finroll.com – Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan sejumlah partai pendatang baru di Pilpres 2019 tidak lolos ambang batas parlemen (PT) 4 persen. Tak hanya terancam tidak lolos ke Senayan, sejumlah partai baru juga mendapat resistensi (penolakan) dari masyarakat.

Dari survei itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi partai baru yang paling tinggi resistansinya atau dengan kata lain paling ditolak masyarakat. Dengan elektabiltas 0,9 persen, resistansi masyarakat terhadap partai baru pimpinan Grace Natalie ini ditolak oleh 5,6 persen masyarakat.

Selanjutnya adalah Perindo dengan elektabilitas 1,5 persen, resistensinya 1,9 persen. Kemudian Berkarya elektabilitas 0,5 persen, resistensinya 1,3 persen. Selanjutnya, Garuda elektabilitas 0,2 persen, resistensinya 0,9 persen.

Selain survei mengenai resitensi parpol baru, survei Kompas juga menunjukkan Hanura, partai yang mempunyai kursi DPR 2014-2019, terancam gagal masuk Senayan karena elektabilitasnya hanya berkisar 0,9 persen.

Sementara partai lama yang tidak lolos parlemen pada 2014-2019 seperti PBB dan PKPI, berpotensi kembali gagal, karena elektabiltasnya masing-masing 0,4 persen dan 0,2 persen.

Survei juga menunjukkan partai-partai seperti Nasdem, PPP dan PAN belum aman. Sebab, dengan elektabilitas Nasdem (2,6 persen), PPP (2,7), PAN (2,9), masih dalam rentang margin of error dari ancaman ketidaklolosan ambang batas parlemen 4 persen.

Elektabilitas Jokowi dan Prabowo

Hasil survei juga menunjukkan, elektabilitas Jokowi dan Prabowo angkanya saat ini lebih tipis dibandingkan dengan survei Litbang Kompas pada Oktober 2018.

Elektabilitas Jokowi dan Prabowo saat ini hanya selisih 11,8 persen. Jokowi-Maruf mendapat perolehan suara 49,2 persen, sedangkan Prabowo-Ma’ruf 37,4 persen. Sebanyak 13,4 persen masih merahasiakan pilihannya.

Metode pengumpulan pendapat menggunakan wawancara tatap muka sejak tanggal 22 Februari-5 Maret 2019. Survei ini diikuti 2.000 responden yang dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Tingkat kepercayaannya 95 persen dengan margin of error penelitian plus/minus 2,2 persen.

Sebelumnya pada Oktober 2018 lalu, Litbang Kompas juga telah merilis elektabilitas dua pasangan capres.

Saat itu, elektabilitas Jokowi-Ma’ruf sebanyak 52,6 persen, sedangkan Prabowo-Sandiaga Uno 32,7 persen. Sebanyak 14,7 persen masih merahasiakan pilihannya. Saat itu, selisih suara keduanya masih 19,9 persen.

Continue Reading

Nasional

Presiden Tegaskan Integrasi Sistem Transportasi Ibu Kota Harus Diprioritaskan

Published

on

Sistem Transportasi

Presiden Joko Widodo gelar rapat terbatas mengenai sistem transportasi Jabodetabek. Rapat yang digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, tersebut merupakan kelanjutan dari pembahasan pada 8 Januari 2019 lalu.

Di awal arahannya, Kepala Negara mengingatkan kembali jajarannya tentang sinkronisasi antarlembaga pemerintah terkait urusan transportasi dan persoalan tumpang tindih kewenangan yang harus diperbaiki.

“Pada rapat terbatas sebelumnya, saya telah menugaskan Pak Wakil Presiden untuk mengoordinasikan dengan seluruh menteri dan gubernur terkait dengan percepatan pengintegrasian sistem pengelolaan jaringan transportasi perkotaan antarwilayah,” ujarnya.

Presiden mengatakan, pengintegrasian sistem transportasi di ibu kota merupakan hal yang harus dijadikan prioritas dan tidak bisa ditunda lagi. Menurutnya, kemacetan yang terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sudah menimbulkan kerugian yang sangat besar.

“Bukan bertahun, tapi sudah berpuluh tahun. Seperti yang pernah saya sampaikan, studi Bappenas ditemukan angka kerugian Rp 65 triliun karena kemacetan di Jabodetabek setiap tahunnya. Bahkan Pak Wapres dan Gubernur menyampaikan angka sampai Rp 100 triliun,” tuturnya.

Angka kerugian tersebut dirasa sudah sangat besar. Kepala Negara mengatakan, sudah saatnya bagi seluruh pihak untuk melakukan penataan.

“Tidak ada lagi yang namanya ego sektoral, ego kementerian, dan ego daerah. Saya kira semuanya yang ada adalah kepentingan nasional,” ucap Presiden.

Selain itu, sebagaimana yang sering disampaikan Kepala Negara, pembangunan moda transportasi massal yang saat ini sedang digalakkan diminta untuk saling terintegrasi antara satu dengan lainnya. Pembangunan tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan berbasis transit oriented development. Yang mengintegrasikan sistem transit transportasi dan tata guna lahan untuk mengurangi mobilitas penduduk dan penggunaan kendaraan pribadi.

“Saya meyakini bahwa langkah-langkah tersebut akan sangat mengurangi kemacetan yang ada di Jabodetabek dan kita harapkan dengan selesainya MRT dan LRT serta yang lainnya kita akan mendapatkan sebuah layanan transportasi massal yang aman, nyaman, dan yang lebih baik,” tandasnya.

Continue Reading
Advertisement

Trending