Connect with us

Nasional

Rencana Zonasi Kawasan Strategis Butuh Komitmen

Published

on


Rencana Zonasi Kawasan Strategis Butuh Komitmen

Sudah hampir memasuki tahun kedua sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, hingga saat ini target capaian kebijakan perencanaan ruang laut masih belum tercapai. “Butuh komitmen bersama untuk percepatan penyelesaian target kebijakan nasional ini”. Komitmen ini digalang dalam Lokakarya Nasional Penataan Ruang Laut di Kawasan Strategis yang dilaksanakan di Hotel Millenium, Kebon Sirih, Jakarta (8/11/2018).

Lokakarya Penataan Ruang Laut di kawasan Strategis ini bertujuan untuk mendorong percepatan target kebijakan nasional perencanaan ruang laut dan meningkatkan pemahaman dan dukungan stakeholders dalam perencanaan ruang laut kawasan strategis, serta mengharmonisasikan perencanaan dan pengendalian kebijakan pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah. Lokakarya sehari ini di isi dengan acara Talkshow mengusung tema: Percepatan Kebijakan Perencanaan Ruang Laut di Kawasan Strategis, mengupas Progres pencapaian target KKI dalam perencanaan ruang laut tahun 2018 dan rencana tahun 2019, mengidentifikasi dan mencari solusi isu dan permasalahan perencanaan ruang laut di kawasan strategis nasional, serta mekanisme pengendalian (Perizinan) pemanfaatan ruang. Sesi siang, acara di rangkai dengan Diskusi Panel yang dibagi dua kelompok.

Kelompok I membahas topik Rencana Zonasi KSN: Dari Rencana Menuju Implementasi, pada sesi ini dibahas mengenai Konsep Perencanaan Ruang Laut; Nilai Penting dan strategis nasional dalam pola ruang dan struktur ruang KSN; Konsep Integrated Coastal Management untuk KSN; Harmonisasi Perencanaan KSN di wilayah Darat dan Laut; Harmonisasi Perencanaan RZ KSN dan RZWP3K; serta Peluang peran KSN sebagai arahan pemanfaatan ruang laut dalam penyusunan RZWP-3-K. Kelompok II membahas: Roadmap Pokja Pemetaan Pulau-Pulau Kecil, Kompilasi Data Tematik Pulau-Pulau Kecil, serta Mitigasi Bencana dalam RZ KSNT di Pulau-Pulau Kecil.

Forum lokakarya ini diharapkan dapat menumbuhkan komitmen bersama, memperoleh masukan dan saran dalam rangka percepatan penyelesaian target kebijakan, khususnya rencana zonasi kawasan laut, yakni RZ KSN dan RZ KAW dalam Peraturan Presiden serta RZ KSNT dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, sehingga apa yang telah ditargetkan dalam rencana aksi kebijakan kelautan indonesia dapat dicapai. Tahun 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai penanggungjawab RZ KSN akan menyelesaikan 7 (tujuh) RZ KSN (RZ KSN Jabodetabekpunjur, RZ KSN BBK, RZ KSN Gerbangkertosusila, RZ KSN Kedungsepur, RZ KSN Mamminasata, RZ KSN Mebidangro dan RZ KSN Bima). Sesuai Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia, hingga 2019, terdapat 14 (empat belas) Perpres RZ KSN dan 31 (tiga puluh satu) PermenKP RZ KSNT (PPKT) yang perlu dipercepat penyelesaiannya

Percepatan penetapan peraturan presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) sangat penting, sebab zonasi ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang (terkait peraturan pemanfaatan ruang, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, ketentuan pengenaan sanksi). Selain itu, RZ KSN juga berfungsi sebagai arahan pemanfaatan ruang laut dalam penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K). mekanisme perizinan/pengendalian pemanfaatan ruang diterapkan dalam sistem sesuai ketentuan Online Single Submission (OSS).

Konsep Perencanaan Terintegrasi adalah Perencanaan terpadu yang selaras, serasi dan seimbang antara perencanaan yang disusun di Darat dengan perencanaan di Perairan (laut). Matra Darat dan Matra Laut masing-masing diatur dengan peraturan tersendiri. Darat: UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Laut: UU 27 Tahun 2007 Jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Untuk itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang merencanakan Ruang Darat harus bersinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menyusun perencanaan ruang lautnya dalam Rencana Zonasi (RZ).

Berbagai kepentingan secara hukum diarahkan dalam proses perencanaan dengan pendekatan keterpaduan, keharmonisan dan kondisi lingkungan strategis sehingga dapat ditentukan sebuah kebijakan yang prioritas dan strategis dalam mewujudkan perlindungan lingkungan termasuk manusia di dalamnya. “Indonesia saat ini sudah saatnya patuh pada rencana, pemanfaatan ruang laut harus didasarkan pada perencanaan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dalam rezim laut, antara lain Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) menjadi dasar perizinan bagi setiap orang dalam kegiatan pemanfaatan ruang”. Jadi, pemanfaatan ruang laut wajib mempunyai Izin Lokasi Perairan, Izin lokasi perairan wajib berdasarkan alokasi ruang dan peraturan pemanfaatan ruang dalam Rencana Zonasi. Berbagai kepentingan pada ruang laut, terkait sumberdaya tidak semata-mata dianggap sebagai masalah, namun juga harus dipandang sebagai sebuah peluang dimana tumpang tindih kewenangan pada ruang laut pada dasarnya harus diarahkan untuk saling memperkuat.

Perencanaan ruang darat dan laut harus selaras, serasi dan seimbang. Walaupun disusun terpisah, kedua Perpres ini harus menggunakan data garis pantai yang sama. ini perlu disepakati menggunakan peraturan perundang-undangan. Mestinya menggunakan batas garis pantai yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), sebagai penyedia data dasar dalam kebijakan satu peta. Selain sinergis dengan perencanaan di darat, dalam perencanaan ruang laut masih ada beberapa hal yang perlu disepakati penggunaan data/informasi dalam RZWP-3-K, RZ KAW, RZ KSN, dan RZ KSNT-PPKT, misalnya terkait Batas Wilayah Perencanaan, khususnya untuk KSNT-PPKT menggunakan batas terluar yang diambil berdasarkan dari surut terendah, ini merupakan upaya klaim maksimal terhadap pemanfaatan ruang laut untuk memperkuat kedaulatan negara sebagaimana ketentuan UNCLOS.

Selanjutnya, mengenai fungsi RZ KSN sebagai acuan atau arahan pemanfaatan ruang dalam alokasi ruang pada perencanaan ruang laut provinsi (RZWP-3-K). bahwa arahan pemanfaatan ruang tersebut adalah pada perairan yang berdasarkan bobot dinilai tidak strategis nasional, di luar spot (area kepentingan) KSN. Selain itu, mengingat sifat periaran yang dinamis dan saling mempengaruhi ekosistem satu dengan lainnya, maka dalam pengaturannya diperlukan semacam alokasi buffer zone pada ruang batas kepentingan strategis nasional. Hal ini menjadi pertimbangan dalam penghitungan daya dukung dan daya tampung kawasan pada proses pemberian izin.

Mengenai perencanaan zonasi KSNT, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar, zonasi PPKT dapat dipilah menjadi 3 (tiga) sesuai pemanfaatan PPKT, yaitu untuk Pertahanan Keamanan, Perlindungan Lingkungan Hidup (bukan hanya kawasan konservasi), dan Kesejahteraan masyarakat. Detailnya, untuk Zona Pertahanan Keamanan, terdiri dari Subzona daerah militer, daerah terlarang. Zona Perlindungan Lingkungan Hidup, dapat dibagi menjadi Subzona Sempadan Pantai, Subzona Terumbu Karang, serta Subzona kawasan konservasi. Sedangkan Zona Kesejahteraan masyarakat, terdiri dari Subzona Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Wisata, dan lainnya.(Mad)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nasional

Dubes Saudi: Habib Rizieq Shihab Bukanlah Sosok yang Menakutkan

Published

on

Dubes Saudi: Habib Rizieq Shihab Bukanlah Sosok yang Menakutkan

Finroll.com – Polemik kasus bendera yang terpasang dikediaman Habib Rizieq Shihab di Makkah, Arab Saudi menimbulkan banyak kontroversi. Beberapa pihak menduga Rizieq lah pelakunya yang memasang bendera yang bertuliskan kalimat tauhid.

Berawal dari terpasangnya bendera di rumahnya di Makkah, aparat keamanan Arab Saudi memeriksa Habib Rizieq Shihab. Melalui keterangan Persnya di Makkah, beliau membantah pelaku pemasangan bendera dirumahnya bukan dirinya. Justru Pimpinan FPI tersebut melaporkan balik tentang fitnah dirinya dan menduga intelijen Indonesia menjadi dalang kasus bendera di rumahnya.

Melansiri laman VOA, Rabu 14/11, Dalam jumpa persnya Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Usamah bin Muhammad al-Shuaibi menjelaskan secara singkat Rizieq Shihab merupakan seorang muslim dan seorang warga negara Indonesia. Dia menambahkan Rizieq Shihab mendapat perhatian pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.

Menurut Shuaibi, Rizieq Shihab yang sudah bermukim di Makkah sejak tahun lalu bukanlah ancaman bagi negara Arab Saudi itu. “Saya kira Habib bukanlah sosok yang menakutkan. Kalau beliau melakukan pelanggaran, tentu sudah dilakukan proses hukum sebagaimana di Saudi atau di Indonesia. Habib Rizieq tidak ada masalah bagi Indonesia atau Arab Saudi,” jelasnya.

Shuaibi menekankan selama tinggal di Arab Saudi Rizieq Shihab tidak pernah tersangkut masalah hukum. Dia menambahkan kehidupan Rizieq Shihab dijamin oleh pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.

Meski izin tinggalnya telah habis, Rizieq Shihab tetap dibolehkan menetap di negara tersebut. Namun Shuaibi tidak menjelaskan secara gamblang soal izin tinggal Rizieq Shihab yang telah habis masa berlakunya tersebut.

Sugito Atmo Pawiro, pengacara Rizieq Syihab memastikan bukan Rizieq Shihab yang memasang bendera bertulisan kalimat tauhid tersebut di dinding kediamannya di Makkah.

“Bahwa itu bukan penangkapan dan penahanan tapi diminta klarifikasi karena di tembok luar tempat Beliau tinggal tiba-tiba ada bendera tauhid, yang kemungkinan besar identik dengan organisasi yang dilarang di sana,” kata Sugito.

Sementara itu, Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto menegaskan, lembaganya tidak terlibat dalam kasus pemasangan bendera di tembok rumah Rizieq di Makah, Arab Saudi , apalagi memfoto dan kemudian melaporkannya ke polisi.

Justru, tambah Wawan, BIN bertugas melindungi semua warga negara Indonesia, termasuk Rizieq Shihab.

Continue Reading

Nasional

Ini Jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama 2019!

Published

on

Libur Nasional

Finroll.com – Setelah melalui serangkaian proses pembahasan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Pemerintah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019.

Jumlah hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2019 sebanyak 20 hari, dengan rincian hari libur nasional 16 hari dan cuti bersama 4 hari untuk Idul Fitri 1440 Hijriah dan Natal.

Penerbitan Keputusan Bersama tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019 adalah dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2019.

“Pelaksanaan cuti bersama akan mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/Lembaga/perusahaan. Pelaksanaan cuti bersama bagi PNS dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan cuti bersama bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing,” demikian keterangan dari Kementerian Koordinator PMK, seperti yang dilihat Finroll.com pada Selasa (13/11/2018).

Libur Nasional

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 November 2018. Berikut ini jadwal hari libur nasional dan cuti bersama 2019:

1 Januari (Selasa): Tahun Baru 2019 Masehi
5 Februari (Selasa): Tahun Baru Imlek 2570 Kongzili
7 Maret (Kamis): Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941
3 April (Rabu): Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
19 April (Jumat): Wafat Isa Al Masih
1 Mei (Rabu): Hari Buruh Internasional
19 Mei (Minggu): Hari Raya Waisak 2563
30 Mei (Kamis): Kenaikan Isa Almasih
1 Juni (Sabtu): Hari Lahir Pancasila
3-4 Juni (Senin-Selasa): Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah
5-6 Juni (Rabu-Kamis): Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah
7 Juni (Jumat): Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah
11 Agustus (Minggu): Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriyah
17 Agustus (Sabtu): Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia
1 September (Minggu): Tahun Baru Islam 1441 Hijriyah
9 November (Sabtu): Maulid Nabi Muhammad SAW
24 Desember (Selasa): Cuti bersama Hari Raya Natal
25 Desember (Rabu): Hari Raya Natal

Continue Reading

Nasional

10 Kalimat Mutiara Pahlawan Pejuang Kemerdekaan, Merdeka Atau Mati!

Published

on

10 Kalimat Mutiara Pahlawan Pejuang Kemerdekaan, Merdeka Atau Mati!

Finroll.com  – Tepat hari ini 10 November 2018 Rakyat Indonesia memperingati hari pahlawan nasional. Momen ini merupakan peringatan atas pertempuran dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Surabaya pada 10 November tahun 1945 silam.

Kala itu para tentara dan milisi indonesia yang pro-kemerdekaan berperang melawan tentara Britania Raya dan Belanda yang merupakan bagian dari Revolusi Nasional Indonesia.

Menyambut Hari Pahlawan Nasional, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengenang jasa para pejuang. Satu di antaranya adalah dengan meresapi kata-kata mutiara yang pernah mereka ucapkan semasa berjuang dulu.

Kalimat-kalimat sakti inilah yang dipercaya mampu membangkitkan semangat kaum muda pada masa itu sehingga bangkit melawan penjajah hingga akhirnya kita bisa menikmati kemerdekaan.

Berikut 10 kalimat pahlawan perjuangan yang mampu bangkitkan semangat memperjuangkan kemerdekaan:

1. Soekarno

Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia.

2. Mohammad Hatta

Jatuh bangunnya negara ini, sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta.

3. Jenderal Soedirman

Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih. Akan tetap hidup, tetap menuntut bela, siapapun lawan yang aku hadapi.

4. Bung Tomo

Kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka…Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka.

5. Sutan Syahrir

Kemerdekaan nasional bukan pencapaian akhir, tapi rakyat bebas berkarya adalah pencapaian puncaknya.

6. HOS Tjokoroaminoto

Jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator .

7. RA Kartini

Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri – RA Kartini.

8. Ki Hajar Dewantara

Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Di Depan, Seorang Pendidik harus memberi Teladan atau Contoh Tindakan Yang Baik, Di tengah atau di antara Murid, Guru harus menciptakan prakarsa dan ide, Dari belakang Seorang Guru harus Memberikan dorongan dan Arahan.

9. Pangeran Diponogoro

Hidup dan mati ada dalam genggaman Illahi. Takdir adalah kepastian, tapi hidup harus tetap berjalan. Proses kehidupan adalah hakikat, sementara hasil akhir hanyalah syariat. Gusti Allah akan menilai ketulusan perjuangan manusia, bukan hasil akhirnya. Kalaupun harus menjumpai kematian, itu artinya mati syahid di jalan Tuhan.

10. Cut Nyak Dien

Dalam menghadapi musuh, tak ada yang lebih mengena daripada senjata kasih sayang.

Continue Reading
Advertisement

Trending