Connect with us

Nasional

Rencana Zonasi Kawasan Strategis Butuh Komitmen

Published

on


Rencana Zonasi Kawasan Strategis Butuh Komitmen

Sudah hampir memasuki tahun kedua sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, hingga saat ini target capaian kebijakan perencanaan ruang laut masih belum tercapai. “Butuh komitmen bersama untuk percepatan penyelesaian target kebijakan nasional ini”. Komitmen ini digalang dalam Lokakarya Nasional Penataan Ruang Laut di Kawasan Strategis yang dilaksanakan di Hotel Millenium, Kebon Sirih, Jakarta (8/11/2018).

Lokakarya Penataan Ruang Laut di kawasan Strategis ini bertujuan untuk mendorong percepatan target kebijakan nasional perencanaan ruang laut dan meningkatkan pemahaman dan dukungan stakeholders dalam perencanaan ruang laut kawasan strategis, serta mengharmonisasikan perencanaan dan pengendalian kebijakan pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah. Lokakarya sehari ini di isi dengan acara Talkshow mengusung tema: Percepatan Kebijakan Perencanaan Ruang Laut di Kawasan Strategis, mengupas Progres pencapaian target KKI dalam perencanaan ruang laut tahun 2018 dan rencana tahun 2019, mengidentifikasi dan mencari solusi isu dan permasalahan perencanaan ruang laut di kawasan strategis nasional, serta mekanisme pengendalian (Perizinan) pemanfaatan ruang. Sesi siang, acara di rangkai dengan Diskusi Panel yang dibagi dua kelompok.

Kelompok I membahas topik Rencana Zonasi KSN: Dari Rencana Menuju Implementasi, pada sesi ini dibahas mengenai Konsep Perencanaan Ruang Laut; Nilai Penting dan strategis nasional dalam pola ruang dan struktur ruang KSN; Konsep Integrated Coastal Management untuk KSN; Harmonisasi Perencanaan KSN di wilayah Darat dan Laut; Harmonisasi Perencanaan RZ KSN dan RZWP3K; serta Peluang peran KSN sebagai arahan pemanfaatan ruang laut dalam penyusunan RZWP-3-K. Kelompok II membahas: Roadmap Pokja Pemetaan Pulau-Pulau Kecil, Kompilasi Data Tematik Pulau-Pulau Kecil, serta Mitigasi Bencana dalam RZ KSNT di Pulau-Pulau Kecil.

Forum lokakarya ini diharapkan dapat menumbuhkan komitmen bersama, memperoleh masukan dan saran dalam rangka percepatan penyelesaian target kebijakan, khususnya rencana zonasi kawasan laut, yakni RZ KSN dan RZ KAW dalam Peraturan Presiden serta RZ KSNT dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, sehingga apa yang telah ditargetkan dalam rencana aksi kebijakan kelautan indonesia dapat dicapai. Tahun 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai penanggungjawab RZ KSN akan menyelesaikan 7 (tujuh) RZ KSN (RZ KSN Jabodetabekpunjur, RZ KSN BBK, RZ KSN Gerbangkertosusila, RZ KSN Kedungsepur, RZ KSN Mamminasata, RZ KSN Mebidangro dan RZ KSN Bima). Sesuai Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia, hingga 2019, terdapat 14 (empat belas) Perpres RZ KSN dan 31 (tiga puluh satu) PermenKP RZ KSNT (PPKT) yang perlu dipercepat penyelesaiannya

Percepatan penetapan peraturan presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) sangat penting, sebab zonasi ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang (terkait peraturan pemanfaatan ruang, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, ketentuan pengenaan sanksi). Selain itu, RZ KSN juga berfungsi sebagai arahan pemanfaatan ruang laut dalam penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K). mekanisme perizinan/pengendalian pemanfaatan ruang diterapkan dalam sistem sesuai ketentuan Online Single Submission (OSS).

Konsep Perencanaan Terintegrasi adalah Perencanaan terpadu yang selaras, serasi dan seimbang antara perencanaan yang disusun di Darat dengan perencanaan di Perairan (laut). Matra Darat dan Matra Laut masing-masing diatur dengan peraturan tersendiri. Darat: UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Laut: UU 27 Tahun 2007 Jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Untuk itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang merencanakan Ruang Darat harus bersinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menyusun perencanaan ruang lautnya dalam Rencana Zonasi (RZ).

Berbagai kepentingan secara hukum diarahkan dalam proses perencanaan dengan pendekatan keterpaduan, keharmonisan dan kondisi lingkungan strategis sehingga dapat ditentukan sebuah kebijakan yang prioritas dan strategis dalam mewujudkan perlindungan lingkungan termasuk manusia di dalamnya. “Indonesia saat ini sudah saatnya patuh pada rencana, pemanfaatan ruang laut harus didasarkan pada perencanaan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dalam rezim laut, antara lain Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) menjadi dasar perizinan bagi setiap orang dalam kegiatan pemanfaatan ruang”. Jadi, pemanfaatan ruang laut wajib mempunyai Izin Lokasi Perairan, Izin lokasi perairan wajib berdasarkan alokasi ruang dan peraturan pemanfaatan ruang dalam Rencana Zonasi. Berbagai kepentingan pada ruang laut, terkait sumberdaya tidak semata-mata dianggap sebagai masalah, namun juga harus dipandang sebagai sebuah peluang dimana tumpang tindih kewenangan pada ruang laut pada dasarnya harus diarahkan untuk saling memperkuat.

Perencanaan ruang darat dan laut harus selaras, serasi dan seimbang. Walaupun disusun terpisah, kedua Perpres ini harus menggunakan data garis pantai yang sama. ini perlu disepakati menggunakan peraturan perundang-undangan. Mestinya menggunakan batas garis pantai yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), sebagai penyedia data dasar dalam kebijakan satu peta. Selain sinergis dengan perencanaan di darat, dalam perencanaan ruang laut masih ada beberapa hal yang perlu disepakati penggunaan data/informasi dalam RZWP-3-K, RZ KAW, RZ KSN, dan RZ KSNT-PPKT, misalnya terkait Batas Wilayah Perencanaan, khususnya untuk KSNT-PPKT menggunakan batas terluar yang diambil berdasarkan dari surut terendah, ini merupakan upaya klaim maksimal terhadap pemanfaatan ruang laut untuk memperkuat kedaulatan negara sebagaimana ketentuan UNCLOS.

Selanjutnya, mengenai fungsi RZ KSN sebagai acuan atau arahan pemanfaatan ruang dalam alokasi ruang pada perencanaan ruang laut provinsi (RZWP-3-K). bahwa arahan pemanfaatan ruang tersebut adalah pada perairan yang berdasarkan bobot dinilai tidak strategis nasional, di luar spot (area kepentingan) KSN. Selain itu, mengingat sifat periaran yang dinamis dan saling mempengaruhi ekosistem satu dengan lainnya, maka dalam pengaturannya diperlukan semacam alokasi buffer zone pada ruang batas kepentingan strategis nasional. Hal ini menjadi pertimbangan dalam penghitungan daya dukung dan daya tampung kawasan pada proses pemberian izin.

Mengenai perencanaan zonasi KSNT, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar, zonasi PPKT dapat dipilah menjadi 3 (tiga) sesuai pemanfaatan PPKT, yaitu untuk Pertahanan Keamanan, Perlindungan Lingkungan Hidup (bukan hanya kawasan konservasi), dan Kesejahteraan masyarakat. Detailnya, untuk Zona Pertahanan Keamanan, terdiri dari Subzona daerah militer, daerah terlarang. Zona Perlindungan Lingkungan Hidup, dapat dibagi menjadi Subzona Sempadan Pantai, Subzona Terumbu Karang, serta Subzona kawasan konservasi. Sedangkan Zona Kesejahteraan masyarakat, terdiri dari Subzona Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Wisata, dan lainnya.(Mad)

Advertisement

Nasional

Ditengah Hiruk Pikuk Debat Pilpres, Ternyata Provinsi DKI Jakarta Meraih Top 50 Smart City Goverment

Published

on

DKI Jakarta

Kabar baik datang dari Ibu Kota Negara Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih Top 50 Smart City Government 2018.

Finroll.com – Pada peringkat tersebut, DKI Jakarta berada di posisi ke-47 Smart City Government dari 140 kota di dunia.

“Predikat tersebut diraih atas dasar sepuluh indikator penilaian,” kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Republika.

Penilaian tertinggi dalam penghargaan tersebut pada Indikator visi Pemprov DKI Jakarta, Kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai kepala pemerintahan serta alokasi anggaran/APBD Provinsi DKI Jakarta.

“Alhamdulillah, baru saja mendapatkan informasi dari Eden Strategy Institute, sebuah perusahaan konsultasi, ada 140 kota yang diriset dan diranking untuk pengembangan smart city-nya. Jakarta mendapatkan predikat Top 50,” kata Atika.

Pihaknya tidak akan berpuas diri dengan prestasi yang baru saja diraih. Pihaknya mempersiapkan smart city 4.0 yang fokus pada pengembangan platform kolaborasi, yaitu kota yang menjadi platform satu atap yang memungkinkan kolaborasi industri terjadi antara perusahaan swasta dan badan publik dalam berbagi data, mengembangkan wawasan dan lebih jauh meningkatkan layanan publik agar lebih memenuhi kebutuhan warganya.

Melalui konsep smart city, Hal-hal yang akan diimplementasikan di Jakarta yang dibuat berdasarkan enam pilar, yaitu Smart Governance, Smart People, Smart Living, Smart Mobility, Smart Economy dan Smart Environment.

Continue Reading

Nasional

Seberapa Besar Antusias Masyarakat Menjelang Debat Capres-Cawapres Nanti Malam?

Published

on

Debat Capres-Cawapres

Masyarakat di Provinsi Riau antusias untuk mengikuti debat Capres-Cawapres yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Finroll.com – Debat Capres-Cawapres pertama yang akan berlangsung nanti malam pada Kamis 17 Januari 2019 akan dimulai pada pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat (WIB). Yang rencananya akan disiarkan secara langsung di berbagai stasiun televisi dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI).

Seperti dikatakan oleh Bambang, salah seorang mahasiswa mengatakan dalam debat nanti, pemilih bisa mengetahui tingkat intelektual dan pengalamana dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

“Melalui debat itu, kita bisa mengetahui tingkat intelektual dan pengalaman dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, jadi sangat perlu,” ungkapnya, Rabu (16/1/2019).

Hal sama juga diakui oleh Desi, salah seorang ibu rumah tangga juga mengatakan bahwa melalui debat maka pemilih bisa mengetahui visi dan misi pasangan calon presiden untuk pembangunan Indonesia lima tahun kedepan.

“Kalau sudah kita ketahui melalui pemaparan visi dan misi itu, maka kita bisa menentukan pilihan,” ungkapnya.

Begitu juga pendapat Ale, salah seorang dosen menilai masyarakat sudah menunggu dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam memaparkan visi-misi dan menjawab pertanyaan dari panelis.

“Jadi debat ini sangat perlu karena masyarakat ingin mengetahui pandangan para calon dalam hal hukum, HAM,  korupsi dan terorisme, sehingga debat calon presiden menjadi sesuatu yang harus disimak masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Riau, Nurhamin mengatakan masyarakat harus melihat dan mendengarkan debat calon presiden dan calon wakil presiden agar memberikan edukasi untuk menentukan pilihan pada hari pemungutan suara yaitu hari Rabu tanggal 17 April 2019, karena akan diketahui visi dan misi calon presiden dan calon wakil presiden.

“Kami sebenarnya sudah merancang Nobar debat capres-cawapres di tingkat provinsi dan kabupaten/kota namun karena keterbatasan dana, maka masyarakat dihimbau untuk mengikuti baik melalui Nobar maupun dari rumah masing –masing,” harapnya.

Menurutnya, masyarakat penting mengikuti debat pertama tersebut karena mendapatkan informasi dan mengetahui tentang program, visi dan misi setiap pasangan, agar bisa menjadi referensi dalam menentukan pilihan.

“Debat akan memberikan masyarakat kesempatan untuk mengetahui program-program yang ditawarkan dua pasangan calon, tidak menutup kemungkinan, masyarakat sudah menentukan keputusannya seusai menyaksikan debat,” tambahnya.

Debat kandidat merupakan tahapan yang sudah diatur dalam PKPU pasal 277 ayat 6 UU Pemilu, tujuannya agar masyarakat bisa menjadi pemilih yang cerdas dalam menentukan pilihan, sebab nantinya, pemilih dapat mengetahui kualitas, penguasaan permasalahan, visi, konsep, program konkrit dan lainnya dari masing-masing kandidat. (rri)

Continue Reading

Nasional

Catat, Aturan dan Jadwal Siaran Langsung Debat Perdana Capres-Cawapres 2019

Published

on

Catat, Aturan dan Jadwal Siaran Langsung Debat Perdana Capres-Cawapres 2019

Finroll.com – Debat perdana capres-cawapres 2019 akan dihelat Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada malam Ini Kamis, 17 Januari 2018, di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan.

Acara Debat dimulai pukul 20:00 WIB dan disiarkan langsung 4 stasiun Televisi diantaranya, Kompas TV, TVRI, RTV dan RRI.

Peserta debat perdana adalah pasangan capres cawapres, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tema yang diangkat yaitu hukum, HAM, terorisme dan korupsi. Debat perdana ini akan dipandu oleh dua orang moderator, mantan jurnalis Ira Koesno dan jurnalis senior Imam Priyono.

Disediakan waktu selama 89 menit 55 detik dalam penyelenggaraan debat pertama. Nantinya, debat akan dibagi ke dalam enam segmen. Segmen pertama, penyampaian visi-misi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Disediakan waktu selama 23 menit 15 detik untuk kedua pasangan calon memaparkan visi-misi mereka ke hadapan publik.

Segmen kedua dan ketiga adalah debat dengan metode pertanyaan terbuka. Waktu yang disediakan sekitar 31 menit. Dalam segmen itu, moderator debat akan menyampaikan pertanyaan kepada paslon, yang mana paslon sebelumnya telah mendapat kisi-kisi pertanyaan dari KPU. Masing-masing paslon akan diberi 1 pertanyaan dari setiap tema.

Segmen keempat dan kelima adalah debat dengan metode pertanyaan tertutup. Waktu yang dialokasikan dalam segmen ini sekitar 26 menit. Metode ini memberikan kesempatan kepada pasangan calon memberikan pertanyaan ke pasangan calon lainnya. Segmen terakhir adalah pernyataan penutup (closing statement). Alokasi waktu untuk segmen ini 11,30 menit.

Disepakati dua kubu

Selama debat, pasangan capres-cawapres diimbau untuk tak memberikan pertanyaan spesifik mengenai contoh kasus tertentu pada paslon lainnya.

Alih-alih meminta pernyataan sikap kandidat terhadap suatu kasus, paslon diminta fokus ke penggalian visi-misi, gagasan, dan pengetahuan, sebagaimana tujuan penyelenggaraan debat.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menerangkan, tak ada hukuman tertentu jika saat debat berlangsung paslon bertanya mengenai suatu kasus ke paslon lainnya. Sebab, tak ada aturan tertulis mengenai hal ini.

Meski begitu, hal ini telah disepakati oleh tim kampanye kedua paslon. Melalui sejumlah rapat persiapan debat, kedua tim kampanye bersepakat untuk tidak saling melempar pertanyaan yang terlalu konkret.

Selain itu, kandidat juga diminta untuk memperhatikan ketentuan debat pilpres yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menurut Undang-Undang tersebut, ada sejumlah hal yang tidak boleh dibahas dalam debat, misalnya dilarang mempersoalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, bentuk NKRI, hingga membawa isu SARA.

Tamu undangan

Supaya debat berjalan kondusif, KPU membatasi undangan penonton debat hanya untuk 500 orang. Undangan tersebutlah yang nantinya diperbolehkan masuk ke arena debat.

Dari 500 undangan, 100 undangan diperuntukan bagi pendukung pasangan calon nomor urut 01, dan 100 orang untuk pendukung paslon nomor urut 02. Sementara 300 orang sisanya adalah undangan KPU.

Tamu undangan KPU di antaranya, para tokoh bangsa, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, tokoh pemuda, budayawan, mahasiswa hingga pegiat.

KPU juga mengundang Presiden RI ke-3 B. J. Habibie, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Termasuk, KPU juga mengundang seluruh mantan wakil presiden RI.

Di luar tamu undangan, massa pendukung diperbolehkan hadir ke lokasi, tetapi tidak diizinkan masuk ke arena debat.

KPU menyediakan dua tempat terpisah di luar arena debat bagi massa pendukung kedua paslon. Kedua massa pendukung dipisah untuk menghindari terjadinya hal-hal yang mengganggu keamanan.

Akan disediakan layar lebar di dua tempat tersebut, sehingga, meskipun tak berada di arena debat, massa pendukung tetap dapat mengikuti jalannya debat.

Dilarang provokatif

KPU meminta para tamu undangan debat tak membawa alat peraga kampanye selama menyaksikan debat. Hal ini untuk menjaga suasana debat tetap kondusif.

Untuk tetap memeriahkan suasana debat, KPU akan menyediakan alat peraga kampanye bagi para tamu undangan. Alat peraga itulah yang boleh dibawa tamu selama menjadi penonton debat di ruangan.

Selain dilarang membawa alat peraga sendiri, KPU juga meminta para tamu tak mengenakan atribut kampanye yang provokatif. Para tamu diminta memakai atribut yang wajar dan sesuai dengan kaidah.

Misalnya, tidak perlu mengenakan baju bertuliskan ‘Jokowi Lagi’ atau Jokowi 2 Periode’, dan tidak perlu juga mengenakan baju bertuliskan ‘2019 Ganti Presiden’. (kontan)

Continue Reading
Advertisement

Trending