Connect with us

Nasional

Relasi Jokowi dan China dalam 4 Tahun Terakhir

Published

on


China dianggap dekat dengan pemerintahan Jokowi karena membantu mimpi meluaskan infrastruktur. Pertanyaannya, seberapa dekat?

“Untuk memenangkan suara, pemimpin Indonesia membutuhkan uang Cina untuk membangun kereta api dan pelabuhan. Untuk membangun kereta api dan pelabuhan itu, dia perlu menerima pekerja Cina yang bisa bikin dia kehilangan suara,” tulis Jeffrey Hutton di SCMP, Mei kemarin.

Pemimpin yang ia maksud adalah Presiden Joko Widodo. Kesimpulan analisis yang dipacak Hutton sebagai lead tulisannya bisa jadi dilema paling tepat dalam menggambarkan situasi Jokowi saat ini.

Sejak terpilih jadi presiden ketujuh Indonesia, 2014 silam, Jokowi memang fokus pada pembangunan infrastruktur. Pada tahun pertamanya, Jokowi langsung menaikkan porsi anggaran infrastruktur menjadi 14,64 persen dari APBN. Dalam periode sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya mengalokasikan 9,48 persen. Sesuai data Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), pada 2018 porsi itu dinaikkan lagi menjadi 18,46 persen.

Jokowi sadar ekonomi Indonesia tak akan tumbuh baik jika tak gigih membangun infrastruktur. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam wawancara dengan Rosianna Silalahi menjelaskan mengapa pilihan Jokowi membangun infrastruktur harus dilakukan.

Menurutnya, pasca-krisis moneter 1997-1998, utang Indonesia membengkak. Sehingga presiden setelahnya harus berhemat untuk memperbaiki, minimal, infrastruktur keuangan.

Hal itu yang akhirnya menurut Sri Mulyani mengakibatkan tertundanya pengembangan sumber daya manusia. Kurangnya infrastruktur akhirnya melambatkan ekonomi, dan memicu masalah lain yang harus diselesaikan, macam kemacetan.

Sehingga, “Kalau kita tunda (rencana pembangunan infrastruktur), tidak akan memecahkan masalah juga,” kata Sri. “Oleh karena itu kebutuhannya makin besar,” tambahnya.

Pertumbuhan infrastruktur Indonesia memang terbilang lamban, kalau tidak mandek. Laporan Bank Dunia tahun 2007 menyebut kualitas infrastruktur Indonesia terus merosot sejak krisis 1998. Daya saing Indonesia menurun. Padahal rating Indonesia lebih tinggi dari Cina, Thailand, Taiwan dan Sri Lanka pada 1996, menurut Global Competitiveness Report’s, hal itu terjadi sebaliknya pada 2002.

Ini menambah kuat alasan pemerintah Jokowi untuk jorjoran di sektor infrastruktur. Masalah selanjutnya adalah mencari modal.

Tren Investasi Cina Meningkat, tapi Bukan Satu-Satunya

Meski belum mendominasi, investasi Cina di Indonesia mengalami tren meningkat. Utang dari swasta Cina bahkan meningkat pesat.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan realisasi investasi penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment dari Tiongkok ke Indonesia tercatat 1.734 proyek senilai 2.665 miliar dolar AS. Angka ini meningkat dari 1.052 pada 2015, masa setahun setelah Presiden Jokowi menjabat. Nilainya 628,34 juta dolar AS pada tahun itu.

Beberapa proyek kerja sama itu di antaranya Kerjsama Ekonomi antara Menko Perekonomian RI dan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT; Kerjasama Pembangunan Industri dan Infrastruktur antara Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT dengan Menteri BUMN; dan MoU antara Menteri BUMN dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT Untuk Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung.

Selama empat tahun terakhir, angka PMA di Indonesia dari Cina memang mengalir deras. Pada 2017, angka realisasinya menjadi 1.977 proyek senilai 3.361,70 juta dolar AS, dan bahkan sudah mencapai angka 1.202 proyek selama Januari-Juni 2018.

Mei tahun lalu, Jokowi bahkan tak sungkan-sungkan menembak langsung Presiden Cina Xi Jinping untuk menawarkan investasi ketika bertemu di Beijing.

“Saya ingin mengundang secara khusus pemerintah Presiden Xi untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia di tiga mega proyek,” kata Jokowi di pertemuan itu sebagaimana dilansir Antara.

Mega proyek pertama yang ditawarkan oleh Jokowi ialah proyek koridor ekonomi terintegrasi, konektivitas, industri, dan pariwisata di Sumatera Utara. Proyek ini mencakup pembangunan fasilitas Pelabuhan Kuala Tanjung dan akses jalan dari Kota Medan hingga Sibolga.

Mega proyek kedua adalah investasi di Sulawesi Utara untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Bitung-Manado-Gorontalo dengan pembangunan akses jalan, jalur kereta api, dan pelabuhan serta bandara.

Dan mega proyek ketiga ialah peluang kerja sama investasi proyek infrastruktur energi dan pengembangan pembangkit listrik di Provinsi Kalimantan Utara.

Utang pemerintah Indonesia dari Cina pada 2016 diketahui mencapai 1,035 miliar dolar AS. Sementara, ada sekitar 13,815 miliar dolar AS utang swasta Indonesia yang dialirkan dari Cina. Jika melihat data dari 2010, nilai utang pemerintah dari Cina memang menunjukkan peningkatan setiap tahun.

Pada 2014, utang swasta Indonesia dari Tiongkok mencapai 6,883 miliar dolar AS. Pada tahun lalu utang swasta Indonesia dari Tiongkok telah mencapai 13,816 miliar dolar AS atau meningkat hampir dua kali lipat selama dua tahun terakhir.

Meski begitu, Cina bukan satu-satunya pemberi utang bagi Indonesia. Ia bahkan tak termasuk lima negara utama pemberi utang bagi pemerintah Indonesia. Cina hanya berada di urutan keenam. Pada 2016, Jepang adalah pemberi utang terbesar dengan angka 14,634 miliar dolar AS ke pemerintah Indonesia. Perancis memberikan utang sebesar 2,446 miliar dolar AS. Kemudian ada Jerman dengan pemberian utang 1,882 miliar dolar AS.Sementara soal kontribusi negara-negara kreditur utang, Cina berada dalam peringkat keenam untung utang pemerintah, dan posisi ketiga untuk utang sektor swasta Indonesia.

Namun, mengapa hubungan Cina-Indonesia terus disoroti?Selain angka investasinya yang terus meningkat, Cina punya tempat yang sensitif dalam konstelasi politik Indonesia. Bias anti-Cina sudah mengiringi perjalanan politik Presiden Jokowi sejak masih Gubernur Jakarta. Ia jadi target kampanye hitam bahwa dia punya “kakek keturunan Cina.”

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang ditandatangani Presiden Jokowi Maret lalu juga dipermasalahkan karena dianggap memberikan kelonggaran para pekerja asing untuk merebut pasar kerja lokal. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menjelaskan Perpres tersebut hanya memudahkan prosedur perizinan TKA di Indonesia sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

“Kami minta jangan digoreng. Kami perlu jelaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari Perpres ini. [Perpres] hanya memudahkan dari sisi prosedur,” kata Hanif, 24 Maret lalu.

Cina memang salah satu penyumbang TKA terbesar di Indonesia. Disusul Jepang dan Korea Selatan. Pada 2007, 13,07 persen atau 4.301 TKA berasal dari Cina. Jumlahnya meningkat menjadi 24.804 orang atau setara 28,85 persen dari total TKA pada 2017. Peningkatan ini tak lepas dari jumlah investasi dan proyek asal Cina di Indonesia.

Selama beberapa tahun terakhir, Cina memang fokus menyebar modal ke negara-negara “menguntungkan” buat mereka. Salah satu tujuan negara adidaya ini adalah fokus pada pembangunan infrastruktur, terutama Jalur Sutera abad ke-21. Visi itu dekat dengan “Poros Maritim Dunia”-nya Jokowi.

Namun, apakah “hubungan dekat” investasi Cina dan pemerintahan Jokowi yang jadi isu sensitif ini bakal berpengaruh pada nasib Jokowi pada Pilpres 2019?

Sumber Berita : Tirto.id
Reporter: Aulia Adam

Nasional

Survei Kompas: Partai Lama Belum Aman, Partai Baru Tak Lolos Ambang Batas

Published

on

By

Finroll.com – Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan sejumlah partai pendatang baru di Pilpres 2019 tidak lolos ambang batas parlemen (PT) 4 persen. Tak hanya terancam tidak lolos ke Senayan, sejumlah partai baru juga mendapat resistensi (penolakan) dari masyarakat.

Dari survei itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi partai baru yang paling tinggi resistansinya atau dengan kata lain paling ditolak masyarakat. Dengan elektabiltas 0,9 persen, resistansi masyarakat terhadap partai baru pimpinan Grace Natalie ini ditolak oleh 5,6 persen masyarakat.

Selanjutnya adalah Perindo dengan elektabilitas 1,5 persen, resistensinya 1,9 persen. Kemudian Berkarya elektabilitas 0,5 persen, resistensinya 1,3 persen. Selanjutnya, Garuda elektabilitas 0,2 persen, resistensinya 0,9 persen.

Selain survei mengenai resitensi parpol baru, survei Kompas juga menunjukkan Hanura, partai yang mempunyai kursi DPR 2014-2019, terancam gagal masuk Senayan karena elektabilitasnya hanya berkisar 0,9 persen.

Sementara partai lama yang tidak lolos parlemen pada 2014-2019 seperti PBB dan PKPI, berpotensi kembali gagal, karena elektabiltasnya masing-masing 0,4 persen dan 0,2 persen.

Survei juga menunjukkan partai-partai seperti Nasdem, PPP dan PAN belum aman. Sebab, dengan elektabilitas Nasdem (2,6 persen), PPP (2,7), PAN (2,9), masih dalam rentang margin of error dari ancaman ketidaklolosan ambang batas parlemen 4 persen.

Elektabilitas Jokowi dan Prabowo

Hasil survei juga menunjukkan, elektabilitas Jokowi dan Prabowo angkanya saat ini lebih tipis dibandingkan dengan survei Litbang Kompas pada Oktober 2018.

Elektabilitas Jokowi dan Prabowo saat ini hanya selisih 11,8 persen. Jokowi-Maruf mendapat perolehan suara 49,2 persen, sedangkan Prabowo-Ma’ruf 37,4 persen. Sebanyak 13,4 persen masih merahasiakan pilihannya.

Metode pengumpulan pendapat menggunakan wawancara tatap muka sejak tanggal 22 Februari-5 Maret 2019. Survei ini diikuti 2.000 responden yang dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Tingkat kepercayaannya 95 persen dengan margin of error penelitian plus/minus 2,2 persen.

Sebelumnya pada Oktober 2018 lalu, Litbang Kompas juga telah merilis elektabilitas dua pasangan capres.

Saat itu, elektabilitas Jokowi-Ma’ruf sebanyak 52,6 persen, sedangkan Prabowo-Sandiaga Uno 32,7 persen. Sebanyak 14,7 persen masih merahasiakan pilihannya. Saat itu, selisih suara keduanya masih 19,9 persen.

Continue Reading

Nasional

Presiden Tegaskan Integrasi Sistem Transportasi Ibu Kota Harus Diprioritaskan

Published

on

Sistem Transportasi

Presiden Joko Widodo gelar rapat terbatas mengenai sistem transportasi Jabodetabek. Rapat yang digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, tersebut merupakan kelanjutan dari pembahasan pada 8 Januari 2019 lalu.

Di awal arahannya, Kepala Negara mengingatkan kembali jajarannya tentang sinkronisasi antarlembaga pemerintah terkait urusan transportasi dan persoalan tumpang tindih kewenangan yang harus diperbaiki.

“Pada rapat terbatas sebelumnya, saya telah menugaskan Pak Wakil Presiden untuk mengoordinasikan dengan seluruh menteri dan gubernur terkait dengan percepatan pengintegrasian sistem pengelolaan jaringan transportasi perkotaan antarwilayah,” ujarnya.

Presiden mengatakan, pengintegrasian sistem transportasi di ibu kota merupakan hal yang harus dijadikan prioritas dan tidak bisa ditunda lagi. Menurutnya, kemacetan yang terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sudah menimbulkan kerugian yang sangat besar.

“Bukan bertahun, tapi sudah berpuluh tahun. Seperti yang pernah saya sampaikan, studi Bappenas ditemukan angka kerugian Rp 65 triliun karena kemacetan di Jabodetabek setiap tahunnya. Bahkan Pak Wapres dan Gubernur menyampaikan angka sampai Rp 100 triliun,” tuturnya.

Angka kerugian tersebut dirasa sudah sangat besar. Kepala Negara mengatakan, sudah saatnya bagi seluruh pihak untuk melakukan penataan.

“Tidak ada lagi yang namanya ego sektoral, ego kementerian, dan ego daerah. Saya kira semuanya yang ada adalah kepentingan nasional,” ucap Presiden.

Selain itu, sebagaimana yang sering disampaikan Kepala Negara, pembangunan moda transportasi massal yang saat ini sedang digalakkan diminta untuk saling terintegrasi antara satu dengan lainnya. Pembangunan tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan berbasis transit oriented development. Yang mengintegrasikan sistem transit transportasi dan tata guna lahan untuk mengurangi mobilitas penduduk dan penggunaan kendaraan pribadi.

“Saya meyakini bahwa langkah-langkah tersebut akan sangat mengurangi kemacetan yang ada di Jabodetabek dan kita harapkan dengan selesainya MRT dan LRT serta yang lainnya kita akan mendapatkan sebuah layanan transportasi massal yang aman, nyaman, dan yang lebih baik,” tandasnya.

Continue Reading

Nasional

Berikut Data Jamaah Haji Reguler Yang Sudah Melunasi BPIH

Published

on

Jamaah Haji Reguler

Jumlah jamaah haji reguler yang telah melakukan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) hari pertama cukup besar.

Finroll.com – Berdasarkan laporan yang dirilis Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri terdapat 19.401 jamaah yang telah melunasi BPIH. Jumlah itu setara dengan 9,58% dari total kuota haji reguler sebanyak 202.488 orang.

Dikutip dari situs resmi Kemenag.go.id, dalam rekapitulasi jamaah yang telah melunasi BPIH tiap provinsi tergambar sebaran jumlah jamaah dari masing-masing daerah. Bahkan, data pelunasan tiap Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH juga tersajikan.

Berikut catatan jumlah jamaah yang telah melunasi BPIH dari tiga daerah yang memiliki kuota haji terbesar, persentase tertinggi, persentase terendah, serta data tiap BPS BPIH.

Data pelunasan hari pertama pada tiga provinsi dengan jumlah kuota terbesar:

  1. Jawa Barat, jamaah lunas BPIH sebanyak 5.743 jemaah (14,89%) dari kuota 38.567 orang.
  2. Jawa Timur, jamaah lunas BPIH sebanyak 3.943 jemaah (11,25%) dari kuota 35.034 orang.
  3. Jawa Tengah, jamaah lunas BPIH sebanyak 1.792 jemaah (5,93%) dari kuota 30.225 orang.

Data pelunasan BPIH hari pertama berdasarkan persentase tertinggi:

  1. Riau, persentase 16,08%.
  2. Banten, persentase 15,37%.
  3. Jawa Barat, persentase 14,89%.

Data pelunasan BPIH hari pertama berdasarkan persentase terendah:

  1. Maluku Utara, persentase 0%.
  2. Sulawesi Tenggara, persentase 0,2%.
  3. Kalimantan Tengah, persentase 0,44%.

Sedangkan data jamaah telah melunasi BPIH pada BPS BPIH dengan jumlah jamaah terbesar sebagai berikut:

  1. Bank Syariah Mandiri, jamaah telah melunasi BPIH sebanyak 8.941 (11%) dari jumlah jamaah 78.687 orang.
  2. BRI Syariah, jamaah telah melunasi BPIH sebanyak 4.112 (8%) dari jumlah jamaah 50.171 orang.
  3. BNI Syariah, jamaah telah melunasi BPIH sebanyak 2.717 (10%) dari jumlah jamaah 27.648 orang.

Sementara alasan kenapa Maluku Utara belum ada pelunasan:

  1. Kabupaten yang jumlah jamaahnya banyak besok, 20 Maret baru dilakukan pemeriksaan kesehatan.
  2. Sedangkan Kabupaten Halmahera Timur, Barat dan Morotai jumlah jamaahnya masing-masing 64, 70 dan 40. Sedangkan jarak tempuh dari tempat tinggal jamaah ke ibu kota kabupaten perlu waktu yang lama dua hari dua malam.

Sumber: Okezone

Continue Reading
Advertisement

Trending