Connect with us

Nasional

Relasi Jokowi dan China dalam 4 Tahun Terakhir

Published

on


China dianggap dekat dengan pemerintahan Jokowi karena membantu mimpi meluaskan infrastruktur. Pertanyaannya, seberapa dekat?

“Untuk memenangkan suara, pemimpin Indonesia membutuhkan uang Cina untuk membangun kereta api dan pelabuhan. Untuk membangun kereta api dan pelabuhan itu, dia perlu menerima pekerja Cina yang bisa bikin dia kehilangan suara,” tulis Jeffrey Hutton di SCMP, Mei kemarin.

Pemimpin yang ia maksud adalah Presiden Joko Widodo. Kesimpulan analisis yang dipacak Hutton sebagai lead tulisannya bisa jadi dilema paling tepat dalam menggambarkan situasi Jokowi saat ini.

Sejak terpilih jadi presiden ketujuh Indonesia, 2014 silam, Jokowi memang fokus pada pembangunan infrastruktur. Pada tahun pertamanya, Jokowi langsung menaikkan porsi anggaran infrastruktur menjadi 14,64 persen dari APBN. Dalam periode sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya mengalokasikan 9,48 persen. Sesuai data Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), pada 2018 porsi itu dinaikkan lagi menjadi 18,46 persen.

Jokowi sadar ekonomi Indonesia tak akan tumbuh baik jika tak gigih membangun infrastruktur. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam wawancara dengan Rosianna Silalahi menjelaskan mengapa pilihan Jokowi membangun infrastruktur harus dilakukan.

Menurutnya, pasca-krisis moneter 1997-1998, utang Indonesia membengkak. Sehingga presiden setelahnya harus berhemat untuk memperbaiki, minimal, infrastruktur keuangan.

Hal itu yang akhirnya menurut Sri Mulyani mengakibatkan tertundanya pengembangan sumber daya manusia. Kurangnya infrastruktur akhirnya melambatkan ekonomi, dan memicu masalah lain yang harus diselesaikan, macam kemacetan.

Sehingga, “Kalau kita tunda (rencana pembangunan infrastruktur), tidak akan memecahkan masalah juga,” kata Sri. “Oleh karena itu kebutuhannya makin besar,” tambahnya.

Pertumbuhan infrastruktur Indonesia memang terbilang lamban, kalau tidak mandek. Laporan Bank Dunia tahun 2007 menyebut kualitas infrastruktur Indonesia terus merosot sejak krisis 1998. Daya saing Indonesia menurun. Padahal rating Indonesia lebih tinggi dari Cina, Thailand, Taiwan dan Sri Lanka pada 1996, menurut Global Competitiveness Report’s, hal itu terjadi sebaliknya pada 2002.

Ini menambah kuat alasan pemerintah Jokowi untuk jorjoran di sektor infrastruktur. Masalah selanjutnya adalah mencari modal.

Tren Investasi Cina Meningkat, tapi Bukan Satu-Satunya

Meski belum mendominasi, investasi Cina di Indonesia mengalami tren meningkat. Utang dari swasta Cina bahkan meningkat pesat.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan realisasi investasi penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment dari Tiongkok ke Indonesia tercatat 1.734 proyek senilai 2.665 miliar dolar AS. Angka ini meningkat dari 1.052 pada 2015, masa setahun setelah Presiden Jokowi menjabat. Nilainya 628,34 juta dolar AS pada tahun itu.

Beberapa proyek kerja sama itu di antaranya Kerjsama Ekonomi antara Menko Perekonomian RI dan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT; Kerjasama Pembangunan Industri dan Infrastruktur antara Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT dengan Menteri BUMN; dan MoU antara Menteri BUMN dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT Untuk Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung.

Selama empat tahun terakhir, angka PMA di Indonesia dari Cina memang mengalir deras. Pada 2017, angka realisasinya menjadi 1.977 proyek senilai 3.361,70 juta dolar AS, dan bahkan sudah mencapai angka 1.202 proyek selama Januari-Juni 2018.

Mei tahun lalu, Jokowi bahkan tak sungkan-sungkan menembak langsung Presiden Cina Xi Jinping untuk menawarkan investasi ketika bertemu di Beijing.

“Saya ingin mengundang secara khusus pemerintah Presiden Xi untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia di tiga mega proyek,” kata Jokowi di pertemuan itu sebagaimana dilansir Antara.

Mega proyek pertama yang ditawarkan oleh Jokowi ialah proyek koridor ekonomi terintegrasi, konektivitas, industri, dan pariwisata di Sumatera Utara. Proyek ini mencakup pembangunan fasilitas Pelabuhan Kuala Tanjung dan akses jalan dari Kota Medan hingga Sibolga.

Mega proyek kedua adalah investasi di Sulawesi Utara untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Bitung-Manado-Gorontalo dengan pembangunan akses jalan, jalur kereta api, dan pelabuhan serta bandara.

Dan mega proyek ketiga ialah peluang kerja sama investasi proyek infrastruktur energi dan pengembangan pembangkit listrik di Provinsi Kalimantan Utara.

Utang pemerintah Indonesia dari Cina pada 2016 diketahui mencapai 1,035 miliar dolar AS. Sementara, ada sekitar 13,815 miliar dolar AS utang swasta Indonesia yang dialirkan dari Cina. Jika melihat data dari 2010, nilai utang pemerintah dari Cina memang menunjukkan peningkatan setiap tahun.

Pada 2014, utang swasta Indonesia dari Tiongkok mencapai 6,883 miliar dolar AS. Pada tahun lalu utang swasta Indonesia dari Tiongkok telah mencapai 13,816 miliar dolar AS atau meningkat hampir dua kali lipat selama dua tahun terakhir.

Meski begitu, Cina bukan satu-satunya pemberi utang bagi Indonesia. Ia bahkan tak termasuk lima negara utama pemberi utang bagi pemerintah Indonesia. Cina hanya berada di urutan keenam. Pada 2016, Jepang adalah pemberi utang terbesar dengan angka 14,634 miliar dolar AS ke pemerintah Indonesia. Perancis memberikan utang sebesar 2,446 miliar dolar AS. Kemudian ada Jerman dengan pemberian utang 1,882 miliar dolar AS.Sementara soal kontribusi negara-negara kreditur utang, Cina berada dalam peringkat keenam untung utang pemerintah, dan posisi ketiga untuk utang sektor swasta Indonesia.

Namun, mengapa hubungan Cina-Indonesia terus disoroti?Selain angka investasinya yang terus meningkat, Cina punya tempat yang sensitif dalam konstelasi politik Indonesia. Bias anti-Cina sudah mengiringi perjalanan politik Presiden Jokowi sejak masih Gubernur Jakarta. Ia jadi target kampanye hitam bahwa dia punya “kakek keturunan Cina.”

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang ditandatangani Presiden Jokowi Maret lalu juga dipermasalahkan karena dianggap memberikan kelonggaran para pekerja asing untuk merebut pasar kerja lokal. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menjelaskan Perpres tersebut hanya memudahkan prosedur perizinan TKA di Indonesia sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

“Kami minta jangan digoreng. Kami perlu jelaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari Perpres ini. [Perpres] hanya memudahkan dari sisi prosedur,” kata Hanif, 24 Maret lalu.

Cina memang salah satu penyumbang TKA terbesar di Indonesia. Disusul Jepang dan Korea Selatan. Pada 2007, 13,07 persen atau 4.301 TKA berasal dari Cina. Jumlahnya meningkat menjadi 24.804 orang atau setara 28,85 persen dari total TKA pada 2017. Peningkatan ini tak lepas dari jumlah investasi dan proyek asal Cina di Indonesia.

Selama beberapa tahun terakhir, Cina memang fokus menyebar modal ke negara-negara “menguntungkan” buat mereka. Salah satu tujuan negara adidaya ini adalah fokus pada pembangunan infrastruktur, terutama Jalur Sutera abad ke-21. Visi itu dekat dengan “Poros Maritim Dunia”-nya Jokowi.

Namun, apakah “hubungan dekat” investasi Cina dan pemerintahan Jokowi yang jadi isu sensitif ini bakal berpengaruh pada nasib Jokowi pada Pilpres 2019?

Sumber Berita : Tirto.id
Reporter: Aulia Adam

Nasional

Ditengah Hiruk Pikuk Debat Pilpres, Ternyata Provinsi DKI Jakarta Meraih Top 50 Smart City Goverment

Published

on

DKI Jakarta

Kabar baik datang dari Ibu Kota Negara Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih Top 50 Smart City Government 2018.

Finroll.com – Pada peringkat tersebut, DKI Jakarta berada di posisi ke-47 Smart City Government dari 140 kota di dunia.

“Predikat tersebut diraih atas dasar sepuluh indikator penilaian,” kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Republika.

Penilaian tertinggi dalam penghargaan tersebut pada Indikator visi Pemprov DKI Jakarta, Kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai kepala pemerintahan serta alokasi anggaran/APBD Provinsi DKI Jakarta.

“Alhamdulillah, baru saja mendapatkan informasi dari Eden Strategy Institute, sebuah perusahaan konsultasi, ada 140 kota yang diriset dan diranking untuk pengembangan smart city-nya. Jakarta mendapatkan predikat Top 50,” kata Atika.

Pihaknya tidak akan berpuas diri dengan prestasi yang baru saja diraih. Pihaknya mempersiapkan smart city 4.0 yang fokus pada pengembangan platform kolaborasi, yaitu kota yang menjadi platform satu atap yang memungkinkan kolaborasi industri terjadi antara perusahaan swasta dan badan publik dalam berbagi data, mengembangkan wawasan dan lebih jauh meningkatkan layanan publik agar lebih memenuhi kebutuhan warganya.

Melalui konsep smart city, Hal-hal yang akan diimplementasikan di Jakarta yang dibuat berdasarkan enam pilar, yaitu Smart Governance, Smart People, Smart Living, Smart Mobility, Smart Economy dan Smart Environment.

Continue Reading

Nasional

Seberapa Besar Antusias Masyarakat Menjelang Debat Capres-Cawapres Nanti Malam?

Published

on

Debat Capres-Cawapres

Masyarakat di Provinsi Riau antusias untuk mengikuti debat Capres-Cawapres yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Finroll.com – Debat Capres-Cawapres pertama yang akan berlangsung nanti malam pada Kamis 17 Januari 2019 akan dimulai pada pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat (WIB). Yang rencananya akan disiarkan secara langsung di berbagai stasiun televisi dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI).

Seperti dikatakan oleh Bambang, salah seorang mahasiswa mengatakan dalam debat nanti, pemilih bisa mengetahui tingkat intelektual dan pengalamana dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

“Melalui debat itu, kita bisa mengetahui tingkat intelektual dan pengalaman dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, jadi sangat perlu,” ungkapnya, Rabu (16/1/2019).

Hal sama juga diakui oleh Desi, salah seorang ibu rumah tangga juga mengatakan bahwa melalui debat maka pemilih bisa mengetahui visi dan misi pasangan calon presiden untuk pembangunan Indonesia lima tahun kedepan.

“Kalau sudah kita ketahui melalui pemaparan visi dan misi itu, maka kita bisa menentukan pilihan,” ungkapnya.

Begitu juga pendapat Ale, salah seorang dosen menilai masyarakat sudah menunggu dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam memaparkan visi-misi dan menjawab pertanyaan dari panelis.

“Jadi debat ini sangat perlu karena masyarakat ingin mengetahui pandangan para calon dalam hal hukum, HAM,  korupsi dan terorisme, sehingga debat calon presiden menjadi sesuatu yang harus disimak masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Riau, Nurhamin mengatakan masyarakat harus melihat dan mendengarkan debat calon presiden dan calon wakil presiden agar memberikan edukasi untuk menentukan pilihan pada hari pemungutan suara yaitu hari Rabu tanggal 17 April 2019, karena akan diketahui visi dan misi calon presiden dan calon wakil presiden.

“Kami sebenarnya sudah merancang Nobar debat capres-cawapres di tingkat provinsi dan kabupaten/kota namun karena keterbatasan dana, maka masyarakat dihimbau untuk mengikuti baik melalui Nobar maupun dari rumah masing –masing,” harapnya.

Menurutnya, masyarakat penting mengikuti debat pertama tersebut karena mendapatkan informasi dan mengetahui tentang program, visi dan misi setiap pasangan, agar bisa menjadi referensi dalam menentukan pilihan.

“Debat akan memberikan masyarakat kesempatan untuk mengetahui program-program yang ditawarkan dua pasangan calon, tidak menutup kemungkinan, masyarakat sudah menentukan keputusannya seusai menyaksikan debat,” tambahnya.

Debat kandidat merupakan tahapan yang sudah diatur dalam PKPU pasal 277 ayat 6 UU Pemilu, tujuannya agar masyarakat bisa menjadi pemilih yang cerdas dalam menentukan pilihan, sebab nantinya, pemilih dapat mengetahui kualitas, penguasaan permasalahan, visi, konsep, program konkrit dan lainnya dari masing-masing kandidat. (rri)

Continue Reading

Nasional

Catat, Aturan dan Jadwal Siaran Langsung Debat Perdana Capres-Cawapres 2019

Published

on

Catat, Aturan dan Jadwal Siaran Langsung Debat Perdana Capres-Cawapres 2019

Finroll.com – Debat perdana capres-cawapres 2019 akan dihelat Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada malam Ini Kamis, 17 Januari 2018, di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan.

Acara Debat dimulai pukul 20:00 WIB dan disiarkan langsung 4 stasiun Televisi diantaranya, Kompas TV, TVRI, RTV dan RRI.

Peserta debat perdana adalah pasangan capres cawapres, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tema yang diangkat yaitu hukum, HAM, terorisme dan korupsi. Debat perdana ini akan dipandu oleh dua orang moderator, mantan jurnalis Ira Koesno dan jurnalis senior Imam Priyono.

Disediakan waktu selama 89 menit 55 detik dalam penyelenggaraan debat pertama. Nantinya, debat akan dibagi ke dalam enam segmen. Segmen pertama, penyampaian visi-misi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Disediakan waktu selama 23 menit 15 detik untuk kedua pasangan calon memaparkan visi-misi mereka ke hadapan publik.

Segmen kedua dan ketiga adalah debat dengan metode pertanyaan terbuka. Waktu yang disediakan sekitar 31 menit. Dalam segmen itu, moderator debat akan menyampaikan pertanyaan kepada paslon, yang mana paslon sebelumnya telah mendapat kisi-kisi pertanyaan dari KPU. Masing-masing paslon akan diberi 1 pertanyaan dari setiap tema.

Segmen keempat dan kelima adalah debat dengan metode pertanyaan tertutup. Waktu yang dialokasikan dalam segmen ini sekitar 26 menit. Metode ini memberikan kesempatan kepada pasangan calon memberikan pertanyaan ke pasangan calon lainnya. Segmen terakhir adalah pernyataan penutup (closing statement). Alokasi waktu untuk segmen ini 11,30 menit.

Disepakati dua kubu

Selama debat, pasangan capres-cawapres diimbau untuk tak memberikan pertanyaan spesifik mengenai contoh kasus tertentu pada paslon lainnya.

Alih-alih meminta pernyataan sikap kandidat terhadap suatu kasus, paslon diminta fokus ke penggalian visi-misi, gagasan, dan pengetahuan, sebagaimana tujuan penyelenggaraan debat.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menerangkan, tak ada hukuman tertentu jika saat debat berlangsung paslon bertanya mengenai suatu kasus ke paslon lainnya. Sebab, tak ada aturan tertulis mengenai hal ini.

Meski begitu, hal ini telah disepakati oleh tim kampanye kedua paslon. Melalui sejumlah rapat persiapan debat, kedua tim kampanye bersepakat untuk tidak saling melempar pertanyaan yang terlalu konkret.

Selain itu, kandidat juga diminta untuk memperhatikan ketentuan debat pilpres yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menurut Undang-Undang tersebut, ada sejumlah hal yang tidak boleh dibahas dalam debat, misalnya dilarang mempersoalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, bentuk NKRI, hingga membawa isu SARA.

Tamu undangan

Supaya debat berjalan kondusif, KPU membatasi undangan penonton debat hanya untuk 500 orang. Undangan tersebutlah yang nantinya diperbolehkan masuk ke arena debat.

Dari 500 undangan, 100 undangan diperuntukan bagi pendukung pasangan calon nomor urut 01, dan 100 orang untuk pendukung paslon nomor urut 02. Sementara 300 orang sisanya adalah undangan KPU.

Tamu undangan KPU di antaranya, para tokoh bangsa, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, tokoh pemuda, budayawan, mahasiswa hingga pegiat.

KPU juga mengundang Presiden RI ke-3 B. J. Habibie, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Termasuk, KPU juga mengundang seluruh mantan wakil presiden RI.

Di luar tamu undangan, massa pendukung diperbolehkan hadir ke lokasi, tetapi tidak diizinkan masuk ke arena debat.

KPU menyediakan dua tempat terpisah di luar arena debat bagi massa pendukung kedua paslon. Kedua massa pendukung dipisah untuk menghindari terjadinya hal-hal yang mengganggu keamanan.

Akan disediakan layar lebar di dua tempat tersebut, sehingga, meskipun tak berada di arena debat, massa pendukung tetap dapat mengikuti jalannya debat.

Dilarang provokatif

KPU meminta para tamu undangan debat tak membawa alat peraga kampanye selama menyaksikan debat. Hal ini untuk menjaga suasana debat tetap kondusif.

Untuk tetap memeriahkan suasana debat, KPU akan menyediakan alat peraga kampanye bagi para tamu undangan. Alat peraga itulah yang boleh dibawa tamu selama menjadi penonton debat di ruangan.

Selain dilarang membawa alat peraga sendiri, KPU juga meminta para tamu tak mengenakan atribut kampanye yang provokatif. Para tamu diminta memakai atribut yang wajar dan sesuai dengan kaidah.

Misalnya, tidak perlu mengenakan baju bertuliskan ‘Jokowi Lagi’ atau Jokowi 2 Periode’, dan tidak perlu juga mengenakan baju bertuliskan ‘2019 Ganti Presiden’. (kontan)

Continue Reading
Advertisement

Trending