Connect with us

Nasional

Relasi Jokowi dan China dalam 4 Tahun Terakhir

Published

on


China dianggap dekat dengan pemerintahan Jokowi karena membantu mimpi meluaskan infrastruktur. Pertanyaannya, seberapa dekat?

“Untuk memenangkan suara, pemimpin Indonesia membutuhkan uang Cina untuk membangun kereta api dan pelabuhan. Untuk membangun kereta api dan pelabuhan itu, dia perlu menerima pekerja Cina yang bisa bikin dia kehilangan suara,” tulis Jeffrey Hutton di SCMP, Mei kemarin.

Pemimpin yang ia maksud adalah Presiden Joko Widodo. Kesimpulan analisis yang dipacak Hutton sebagai lead tulisannya bisa jadi dilema paling tepat dalam menggambarkan situasi Jokowi saat ini.

Sejak terpilih jadi presiden ketujuh Indonesia, 2014 silam, Jokowi memang fokus pada pembangunan infrastruktur. Pada tahun pertamanya, Jokowi langsung menaikkan porsi anggaran infrastruktur menjadi 14,64 persen dari APBN. Dalam periode sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya mengalokasikan 9,48 persen. Sesuai data Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), pada 2018 porsi itu dinaikkan lagi menjadi 18,46 persen.

Jokowi sadar ekonomi Indonesia tak akan tumbuh baik jika tak gigih membangun infrastruktur. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam wawancara dengan Rosianna Silalahi menjelaskan mengapa pilihan Jokowi membangun infrastruktur harus dilakukan.

Menurutnya, pasca-krisis moneter 1997-1998, utang Indonesia membengkak. Sehingga presiden setelahnya harus berhemat untuk memperbaiki, minimal, infrastruktur keuangan.

Hal itu yang akhirnya menurut Sri Mulyani mengakibatkan tertundanya pengembangan sumber daya manusia. Kurangnya infrastruktur akhirnya melambatkan ekonomi, dan memicu masalah lain yang harus diselesaikan, macam kemacetan.

Sehingga, “Kalau kita tunda (rencana pembangunan infrastruktur), tidak akan memecahkan masalah juga,” kata Sri. “Oleh karena itu kebutuhannya makin besar,” tambahnya.

Pertumbuhan infrastruktur Indonesia memang terbilang lamban, kalau tidak mandek. Laporan Bank Dunia tahun 2007 menyebut kualitas infrastruktur Indonesia terus merosot sejak krisis 1998. Daya saing Indonesia menurun. Padahal rating Indonesia lebih tinggi dari Cina, Thailand, Taiwan dan Sri Lanka pada 1996, menurut Global Competitiveness Report’s, hal itu terjadi sebaliknya pada 2002.

Ini menambah kuat alasan pemerintah Jokowi untuk jorjoran di sektor infrastruktur. Masalah selanjutnya adalah mencari modal.

Tren Investasi Cina Meningkat, tapi Bukan Satu-Satunya

Meski belum mendominasi, investasi Cina di Indonesia mengalami tren meningkat. Utang dari swasta Cina bahkan meningkat pesat.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan realisasi investasi penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment dari Tiongkok ke Indonesia tercatat 1.734 proyek senilai 2.665 miliar dolar AS. Angka ini meningkat dari 1.052 pada 2015, masa setahun setelah Presiden Jokowi menjabat. Nilainya 628,34 juta dolar AS pada tahun itu.

Beberapa proyek kerja sama itu di antaranya Kerjsama Ekonomi antara Menko Perekonomian RI dan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT; Kerjasama Pembangunan Industri dan Infrastruktur antara Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT dengan Menteri BUMN; dan MoU antara Menteri BUMN dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT Untuk Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung.

Selama empat tahun terakhir, angka PMA di Indonesia dari Cina memang mengalir deras. Pada 2017, angka realisasinya menjadi 1.977 proyek senilai 3.361,70 juta dolar AS, dan bahkan sudah mencapai angka 1.202 proyek selama Januari-Juni 2018.

Mei tahun lalu, Jokowi bahkan tak sungkan-sungkan menembak langsung Presiden Cina Xi Jinping untuk menawarkan investasi ketika bertemu di Beijing.

“Saya ingin mengundang secara khusus pemerintah Presiden Xi untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia di tiga mega proyek,” kata Jokowi di pertemuan itu sebagaimana dilansir Antara.

Mega proyek pertama yang ditawarkan oleh Jokowi ialah proyek koridor ekonomi terintegrasi, konektivitas, industri, dan pariwisata di Sumatera Utara. Proyek ini mencakup pembangunan fasilitas Pelabuhan Kuala Tanjung dan akses jalan dari Kota Medan hingga Sibolga.

Mega proyek kedua adalah investasi di Sulawesi Utara untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Bitung-Manado-Gorontalo dengan pembangunan akses jalan, jalur kereta api, dan pelabuhan serta bandara.

Dan mega proyek ketiga ialah peluang kerja sama investasi proyek infrastruktur energi dan pengembangan pembangkit listrik di Provinsi Kalimantan Utara.

Utang pemerintah Indonesia dari Cina pada 2016 diketahui mencapai 1,035 miliar dolar AS. Sementara, ada sekitar 13,815 miliar dolar AS utang swasta Indonesia yang dialirkan dari Cina. Jika melihat data dari 2010, nilai utang pemerintah dari Cina memang menunjukkan peningkatan setiap tahun.

Pada 2014, utang swasta Indonesia dari Tiongkok mencapai 6,883 miliar dolar AS. Pada tahun lalu utang swasta Indonesia dari Tiongkok telah mencapai 13,816 miliar dolar AS atau meningkat hampir dua kali lipat selama dua tahun terakhir.

Meski begitu, Cina bukan satu-satunya pemberi utang bagi Indonesia. Ia bahkan tak termasuk lima negara utama pemberi utang bagi pemerintah Indonesia. Cina hanya berada di urutan keenam. Pada 2016, Jepang adalah pemberi utang terbesar dengan angka 14,634 miliar dolar AS ke pemerintah Indonesia. Perancis memberikan utang sebesar 2,446 miliar dolar AS. Kemudian ada Jerman dengan pemberian utang 1,882 miliar dolar AS.Sementara soal kontribusi negara-negara kreditur utang, Cina berada dalam peringkat keenam untung utang pemerintah, dan posisi ketiga untuk utang sektor swasta Indonesia.

Namun, mengapa hubungan Cina-Indonesia terus disoroti?Selain angka investasinya yang terus meningkat, Cina punya tempat yang sensitif dalam konstelasi politik Indonesia. Bias anti-Cina sudah mengiringi perjalanan politik Presiden Jokowi sejak masih Gubernur Jakarta. Ia jadi target kampanye hitam bahwa dia punya “kakek keturunan Cina.”

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang ditandatangani Presiden Jokowi Maret lalu juga dipermasalahkan karena dianggap memberikan kelonggaran para pekerja asing untuk merebut pasar kerja lokal. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menjelaskan Perpres tersebut hanya memudahkan prosedur perizinan TKA di Indonesia sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

“Kami minta jangan digoreng. Kami perlu jelaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari Perpres ini. [Perpres] hanya memudahkan dari sisi prosedur,” kata Hanif, 24 Maret lalu.

Cina memang salah satu penyumbang TKA terbesar di Indonesia. Disusul Jepang dan Korea Selatan. Pada 2007, 13,07 persen atau 4.301 TKA berasal dari Cina. Jumlahnya meningkat menjadi 24.804 orang atau setara 28,85 persen dari total TKA pada 2017. Peningkatan ini tak lepas dari jumlah investasi dan proyek asal Cina di Indonesia.

Selama beberapa tahun terakhir, Cina memang fokus menyebar modal ke negara-negara “menguntungkan” buat mereka. Salah satu tujuan negara adidaya ini adalah fokus pada pembangunan infrastruktur, terutama Jalur Sutera abad ke-21. Visi itu dekat dengan “Poros Maritim Dunia”-nya Jokowi.

Namun, apakah “hubungan dekat” investasi Cina dan pemerintahan Jokowi yang jadi isu sensitif ini bakal berpengaruh pada nasib Jokowi pada Pilpres 2019?

Sumber Berita : Tirto.id
Reporter: Aulia Adam

Nasional

KPU Tetapkan Hasil Pileg: PDIP Raih Suara Terbanyak, Gerinda Peringkat ke-2

Published

on

KPU Tetapkan Hasil Pileg: PDIP Raih Suara Terbanyak, Gerinda Peringkat ke-2

Finroll.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan hasil rekapitulasi pemilihan legislatif DPR RI, dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tampil sebagai partai politik yang meraih suara terbanyak dan diikuti oleh Gerindra.

Berdasarkan catatan KPU, PDIP meraup suara sebanyak 27.053.961 atau sebesar 19,33% dari total jumlah suara sah nasional.

Posisi kedua ditempati Partai Gerindra dengan perolehan suara 17.594.839 suara atau setara 12,57% total suara sah.

dok.detik

Hasil rekapitulasi ini ditetapkan pada Selasa (21/5) pukul 01.46 WIB melalui Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

“Memutuskan menetapkan keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019,” kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/5) dini hari WIB.

Berikut ini raihan suara partai-partai peserta Pileg DPR RI yang memenuhi ketentuan ambang batas parlemen sebanyak 4%:

1.PDIP: 27.053.961 (19,33%)

2.Gerindra: 17.594.839 (12,57%)

3.Golkar: 17.229.789 (12,31%)

4.PKB: 13.570.097 (9,69%)

5.NasDem: 12.661.792 (9,05%)

6.PKS: 11.493.663 (8,21%)

7.Demokrat: 10.876.507 (7,77%)

8.PAN: 9.572.623 (6,84%)

9.PPP: 6.323.147 (4,52%)

Adapun partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas parlemen:

1.Perindo: 3.738.320 (2,67%)

2.Berkarya: 2.929.495 (2,09%)

3.PSI: 2.650.361 (1,89%)

4.Hanura: 2.161.507 (1,54%)

5.PBB: 1.099.848 (0,79%)

6.Garuda: 702.536 (0,50%)

7.PKPI: 312.765 (0,22%)

KPU memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang tidak sepakat atau ingin mengajukan sengketa pileg dalam pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“KPU akan memberikan waktu sebanyak 3×24 jam setelah penetapan hasil rekapitulasi,” kata Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU.

Jika tidak ada yang mengajukan sengketa pemilu ke MK, maka pada tiga hari setelahnya atau pada 27 Mei 2019, KPU bisa menetapkan pasangan calon terpilih dalam pemilu presiden.

 

source: bbc

Continue Reading

Nasional

Ditemukan di Singapura, Ini yang Harus Diketahui Tentang Cacar Monyet

Published

on

By

Finroll.com – Pihak berwenang Singapura telah mengonfirmasi kasus monkeypox atau cacar monyet pertama di negara itu, yang didapati pada seorang warga Nigeria yang tiba di Singapura 28 April lalu. Pria 38 tahun itu dinyatakan positif terjangkit virus cacar monyet pada 8 Mei.

Sehari setelah kedatangannya di Singapura, pria tersebut menghadiri lokakarya dua hari. Pada 30 April, ia menderita demam, nyeri otot, ruam kulit dan menggigil. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya satu minggu kemudian di kamar hotelnya, hingga akhirnya pada tanggal 7 Mei harus dibawa dengan ambulans ke RS Tan Tock Seng.

Kini ia berada dalam kondisi stabil di bangsal isolasi National Centre for Infectious Diseases (NCID), demikian pernyataan rilis media dari Kementerian Kesehatan Singapura.

Pria itu mengatakan bahwa sebelum kedatangannya di Singapura, ia menghadiri sebuah pernikahan di Nigeria, di mana ia mungkin mengonsumsi daging hewan liar, yang bisa menjadi sumber penularan virus cacar monyet.

Apa itu cacar monyet?

Melalui rilis tertulis dari Kemenkes RI yang disampaikan oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), dr. Anung Sugihantono, M.Kes kepada DW Indonesia, cacar monyet didefinisikan sebagai penyaki akibat virus yang ditularkan ke manusia melalui binatang, seperti monyet, tikus Gambia dan tupai.

Penularan pada manusia dapat terjadi melalui kontak dengan darah, cairan tubuh, atau lesi pada kulit atau mukosa dari binatang yang tertular virus, atau mengonsumsi daging binatang yang sudah terkontaminasi. Namun, sangat jarang ditemukan kasus penularan dari manusia ke manusia.

Wilayah di mana kerap ditemukan penyakit cacar monyet secara global yaitu di Afrika Tengah dan Barat seperti di Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Nigeria, Pantai Gading, Liberia, Sierra Leone, Gabon dan Sudan Selatan.

Bagaimana gejalanya?

Masa inkubasi atau interval dari infeksi sampai timbulnya gejala penyakit cacar monyet biasanya memakan waktu 6 hingga 16 hari, tetapi juga dapat berkisar dari 5 hingga 21 hari. Gejala yang timbul berupa demam, sakit kepala hebat, limfadenopati atau pembesaran kelenjar getah bening, nyeri punggung, nyeri otot dan lemas.

Ruam pada kulit muncul pada wajah kemudian menyebar ke bagian tubuh lainnya. Ruam ini berkembang mulai dari bintik merah seperti cacar, lepuh berisi cairan bening, lepuh berisi nanah, kemudian mengeras. Biasanya diperlukan waktu hingga 3 minggu sampai ruam tersebut menghilang.

Bagaimana pengobatannya?

Menurut pernyataan dari Dirjen P2P Kemenkes RI, cacar monyet biasanya merupakan penyakit yang dapat sembuh sendiri dengan gejala yang berlangsung selama 14 – 21 hari. Kasus yang parah lebih sering terjadi pada anak-anak dan tergantung pada tingkat paparan virus, status kesehatan pasien dan tingkat keparahan komplikasi.

Kasus kematian bervariasi tetapi kurang dari 10 persen kasus yang dilaporkan. Penderita penyakit ini sebagian besar di antaranya adalah anak-anak.

Tidak ada pengobatan khusus atau vaksinasi yang tersedia untuk infeksi virus monkeypox. Pengobatan simptomatik (pengobatan untuk meredakan gejala dari penyakit) dan suportif dapat diberikan untuk meringankan keluhan yang muncul.

Ada kasus di Indonesia?

Hingga saat ini belum ditemukan kasus cacar monyet di Indonesia. Sebagai tindakan preventif, melalui akun instagram safetravel.kemlu, Kementerian Luar Negeri menyampaikan imbauan pada WNI yang berada di Singapura untuk mengikuti perkembangan melalui media lokal dan situs Kementerian Kesehatan Singapura. Selain itu, WNI yang memiliki rencana untuk bepergian ke negara Afrika Tengah dan Barat juga diimbau untuk selalu menjaga pola hidup higienis, menghindari kontak langsung dengan bangkai hewan, dan tidak mengonsumsi daging satwa liar.

Kepada DW Indonesia, Direktur P2P, Kemenkes RI, dr. Anung Sugihantono, M.Kes, menjelaskan bahwa pemerintah pusat melakukan “koordinasi dengan Dinas Kesehatan Batam dalam hal prevent dan detect penyakit publik yang menjadi perhatian internasional melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang menjaga pintu masuk negara dalam bidang kesehatan.”

Di Batam dan Pekanbaru, pemeriksaan penumpang yang baru datang dari luar negeri diperketat. Kantor Kesehatan Pelabuhan Batam dan Otoritas Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru mengaktifkan alat pemindai panas untuk memantau penumpang dari Singapura yang berpotensi terjangkit virus cacar monyet.

“Dinas Kesehatan telah meminta Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan di Pekanbaru untuk memantau dan pengawasan terhadap penumpang pesawat yang berasal dari Singapura dan penumpang yang berasal dari Batam, karena banyaknya masyarakat Riau yang bepergian ke Singapura melalui Batam,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Nazir, seperti dikutip dari kantor berita Antara.

Selain itu, Kemenkes juga mengimbau agar pelaku perjalanan yang baru kembali dari wilayah terjangkit cacar monyet agar segera memeriksakan dirinya jika mengalami gejala-gejala demam tinggi yang mendadak, pembesaran kelenjar getah bening dan ruam kulit, dalam waktu kurang dari 3 minggu setelah kepulangan, serta menginformasikan kepada petugas kesehatan tentang riwayat perjalanannya.

Continue Reading

Nasional

Usai Pemeriksaan 13 Jam di Polda Metro Jaya, Eggi Sudjana Ditangkap!

Published

on

Eggi Sudjana
Polisi menangkap politikus PAN Eggi Sudjana terkait kasus dugaan makar. Penangkapan itu dilakukan saat Eggi tengah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sejak Senin (13/5).

Finroll.com – Pengacara Eggi Sudjana, Pitra Romadoni, menyebut kliennya mendapat surat penangkapan dari penyidik saat sedang menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Pitra menyebut Eggi tidak boleh meninggalkan Polda Metro Jaya selama 1 x 24 jam terhitung sejak hari ini.

“Surat penangkapan ini sangat janggal dan aneh karena penangkapan dilakukan di ruangan penyidik. Yang namanya penangkapan kan biasanya di luar ruang penyidik,” kata Pitra di Polda Metro Jaya, Selasa (14/5/2019).

Pitra menyebut surat penangkapan bernomor B/7608/V/RES.1.24/2019/Ditreskrimum itu diberikan pada hari ini, Selasa (14/5) pukul 05.30 WIB. Sementara, Eggi menjalani proses pemeriksaan sejak Senin (13/5) pukul 16.30 WIB.

Pitra pun menyayangkan penangkapan terhadap kliennya tersebut. Sebab ia menilai penangkapan Eggi sangat politis dan merupakan bentuk kriminalisasi.

Eggi Sudjana

“Jadi kami merasa ini tidak adil. Kami duga ini politik, bukan hukum lagi. Kalau berbicara konteks hukum, kita berbicara pasal. Dari segi pasal saja sudah berubah dari yang dilaporkan dan dipertanyakan. Akan tetapi ini politik, klien kami merasa diberlakukan tidak adil dan merasa dikriminalisasi,” kata dia.

Penangkapan yang dilakukan penyidik diruangannya sendiri menurutnya tidak menjunjung nilai Hak Asasi Manusia. Ia merasa ini adalah bentuk penerapan hukum yang tidak adil.

“Terhadap penangkapan Eggi Sudjana sangat aneh. Saat ini beliau belum diperbolehkan pulang sejak dibacakan surat penangkapannya oleh petugas kepolisian,” pungkasnya.

Pitra menilai, kliennya sangat kooperatif dalam pemeriksaan tersebut. Dengan begitu, tim kuasa hukum kecewa atas penangkapan Eggi.

“Ini tidak ada yang mau lari, dia kooperatif, dia tidak pernah menghindar dari pertanyaan-pertanyaan penyidik. Dengan adanya surat penangkapan tersebut, kita sangat kecewa dengan penyidik Polda Metro Jaya yang menangkap di ruangannya sendiri,” jelasnya.

Adapun Eggi ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar terkait seruan people power. Polisi memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan status Eggi dari saksi menjadi tersangka. Hal itu didapatkan setelah pemeriksaan saksi-saksi hingga barang bukti.

Eggi dilaporkan Suryanto, relawan Jokowi-Ma’ruf Center (Pro Jomac). Laporan tersebut teregister pada 19 April 2019 dengan tuduhan makar.

Pasal yang disangkakan adalah Pasal 107 KUHP dan/atau Pasal 110 KUHP jo Pasal 87 KUHP dan/atau Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Selain itu, Eggi juga dilaporkan atas dugaan melanggar UU ITE Pasal 107 KUHP juncto Pasal 87 KUHP atau Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Continue Reading
Advertisement

Trending