Connect with us

News

Puji Prabowo, SBY: Sejarah Akan Mencatat Bapak Sebagai “Champion Of Demokrasi”

Published

on


Puji Prabowo, SBY: Sejarah Akan Mencatat Bapak Sebagai "Champion Of Demokrasi"

Finroll.com – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudoyono ( SBY) memuji calon presiden Prabowo Subianto yang akan menggugat Hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan SBY dalam sebuah video yang diunggah di Youtube Demokrat TV, Rabu (22/5/2019) dini hari.

“Pak Prabowo, apapun hasil dari gugatan Bapak ke Mahkamah Konstitusi nanti, sejarah akan mencatat Bapak sebagai seorang yang konstitusionalis serta seorang yang menghormati pranata hukum, juga champion of democracy, sebuah legacy yang akan dikenang dengan indahnya oleh generasi mendatang,” kata SBY.

SBY menyatakan senang karena Prabowo menyerukan kepada para pendukungnya agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum, dan dalam menyampaikan pendapatnya di depan umum tetaplah dilaksanakan secara damai, berakhlak, dan konstitusional. Ia berharap situasi akan terus kondusif.

“Saya berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga situasi aman damai dan tertib dapat terus dijaga, meskipun ruang bagi rakyat untuk menyampaikan pendapat termasuk aksi protes tetap dibuka dan dijamin oleh negara,” kata SBY.

“Kuncinya adalah protes apapun dapat dilakukan secara bertanggung jawab, tertib, dan damai,” tambah Presiden keenam RI ini.

Komisi Pemilihan Umum sebelumnya mengumumkan hasil rekapitulasi nasional pemilihan presiden 2019, Selasa (21/5/2019) dini hari.

Jokowi yang berpasangan dengan Ma’ruf Amin dinyatakan memenangi pilpres dengan perolehan suara 85.607.362 atau 55,50 persen. Sedangkan perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen. Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen. Menanggapi hal itu, Prabowo menyatakan akan menempuh langkah sesuai konstitusi.

“Pihak paslon 02 akan terus melakukan seluruh upaya hukum sesuai konstitusi dalam rangka membela kedaulatan rakyat yang hak-hak konstitusinya dirampas pada pemilu 2019 ini,” kata Prabowo.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandi pun mematikan akan mengajukan gugatan sengketa hasil pilpres ke MK. Hal itu diputuskan dalam rapat internal BPN di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019).

“Menyikapi pengumuman dari KPU tentang hasil rekapitulasi nasional pada dini hari tadi, rapat hari ini memutuskan paslon 02 akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi,” ujar Direktur Advokasi dan Hukum BPN Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui seusai rapat internal.

International

Konferensi Internasional TNI Dengan ICRC Menjadi Salah Satu Upaya Untuk Mempersiapkan Perdamaian

Published

on

Keterangan foto : Suasana konferensi internasional antara TNI dan International Committee of Red Cross (ICRC) di hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

 

Finroll.com – Merujuk kepada salah satu maxim dari  Publius Flavius Vegetius RenatusQui Desederat Pacem, Praeparet Pacem” atau “Siapa Yang Menginginkan Perdamaian Harus Mempersiapkan Perdamaian”, hal tersebut menunjukkan bahwa perdamaian adalah impian dan harapan setiap manusia atau setiap negara, akan tetapi perdamaian tidak datang dengan sendirinya tetapi harus dipersiapkan dengan berbagai upaya dan konferensi internasional antara TNI dan International Committee of Red Cross (ICRC) merupakan salah satu upaya untuk “mempersiapkan perdamaian” atau “praeparet pacem”.

 

Demikian sambutan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., yang dibacakan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Joni Supriyanto pada saat menutup konferensi internasional antara TNI dan ICRC bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

 

Dalam kesempatan tersebut Panglima TNI menyampaikan bahwa TNI dan ICRC perwakilan Indonesia-Timor Leste, merasa bangga dan terhormat karena para peserta sekalian dari 28 negara, telah mengirim perwakilan delegasinya untuk hadir serta mengikuti kegiatan konferensi internasional yang bertemakan “Preparing Modern Armed Forces for Peacekeeping Operations in the 21ˢͭ Century” .

 

“Dua hari kita mendengarkan paparan, saling bertukar pengalaman dan informasi satu dengan lainnya serta menyamakan visi dan persepsi tentang peacekeeping operation, protection of civilian and medical personel in armed conflict dan roles of women in peacekeeping operation serta berbagai permasalahan dan tantangan kedepan dalam pelaksanaan peacekeeping operation”, ujar Panglima TNI.

 

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, situasi dan kondisi dunia yang aman, damai dan kondusif adalah cita-cita dan harapan setiap insan dan negara, namun kita juga harus menyadari bahwa sampai saat ini konflik bersenjata masih terjadi di berbagai negara.

 

“Kondisi ini sangat memprihatinkan dan kita semua dituntut untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap upaya untuk mewujudkan dan mempersiapkan perdamaian dunia karena kita adalah bagian dari masyarakat internasional yangmemiliki  tanggung jawab yang sama terhadap keamanan, ketertiban dan perdamaian dunia”, ucap Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

 

Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI mengatakan bahwa ada beberapa hal yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan konferensi internasional TNI dan ICRC, antara lain, preparing modern armed forces for peacekeeping operations in the 21ˢͭ centuty atau mempersiapkan angkatan bersenjata modern untuk operasi pemeliharaan perdamaian PBB di abad ke 21 adalah suatu keniscayaan bagi suatu negara dan protection of civilian in armed conflict harus menjadi prioritas pada setiap operasi pemeliharaan perdamaian sebagaimana disebutkan dalam resolusi kewan kemanan PBB nomor 1674 tahun 2006.

 

Selanjutnya Panglima TNI  juga menyampaikan bahwa protection of medical personel and healthcare in armed conflict harus terus di promosikan dan disebarluaskan dalam pelaksanaan peacekeeping operation sebagaimana diamanatkan dalam resolusi dewan keamanan PBB nomor 2286 tahun 2016  tentang condemning attacks on healthcare in armed conflict dan roles of women in peacekeeping operation harus terus ditingkatkan dimasa depan, karena di beberapa wilayah konflik pelibatan wanita dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB sangat efektif dalam memberikan pelayanan, perawatan, perlindungan dan pemulihan kesehatan maupun psikhis traumati akibat kekerasan sexual atau kekejaman perang selama konflik berlangsung.

 

Sementara itu di kesempatan yang sama Alexandre Faite selaku ICRC Head of the Regional Delegation (HORD) untuk Indonesia dan Timor Leste menyampaikan bahwa pelaksanaan konferensi internasional antara TNI dan ICRC telah memunculkan ide-ide baru mengenai bagaimana menghadapi peacekeeping operation in the 21ˢͭ Century dengan membangun Angkatan Bersenjata yang modern.(red)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

MK Anggap Prabowo-Sandi Keliru Adukan Pelanggaran TSM, Ini Argumentasi Hakim

Published

on

By

Finroll.com – Hakim Konstitusi menyampaikan bahwa tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno keliru mengadukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif ke Mahkamah Konstitusi.

Alasannya, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus perselisihan suara dalam hasil pemilu. Hal ini dibacakan dalam sidang putusan sengketa pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (27/6/2019).

“Sehubungan dalil pemohon adalah apakah Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran yang berkait dengan proses pemilu khususnya dalam pelanggaran bersifar TSM dan mendiskualifikasi capres dan cawapres sebagaimana dimohonkan pemohon,” ujar Hakim Konstitusi Manahan Sitompul.

“Jawaban persoalan tersebut sangat penting, karena sengketa pemilu yang berkait dengan TSM proses kewenangan untuk menyelesaikannya diberikan kepada lembaga lain di luar Mahkamah,” tambah Manahan.

Lembaga lain yang dimaksud oleh Majelis Hakim adalah Badan Pengawas Pemilu. Ini sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

Dalam peraturan itu, Bawaslu sudah mengatur objek pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat TSM.

“Berdasarkan pertimbangan di atas, telah terang bahwa kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ada di Bawaslu,” ujar Hakim.

Majelis Hakim kemudian menyampaikan bantahannya terhadap dalil permohonan Prabowo-Sandiaga. Sebab dalam dalil tersebut, tim hukum Prabowo-Sandiaga seolah menyiratkan tidak ada sarana yang disediakan untuk menyelesaikan pelanggaran TSM.

Majelis Hakim menilai hal itu adalah argumen yang salah. Meskipun MK tidak menangani pelanggaran TSM, lembaga lain punya kewenangan untuk menangani itu.

“Jalan hukum tersebut jelas tersedia dan diatur secara rinci bukan hanya substansi yang tercakup dalam administrasi TSM tetapi juga lembaga prosedur dan mekanisme penyelesaiannya,” ujar Hakim.

Majelis Hakim tidak mempedulikan apakah Prabowo-Sandiaga menempuh jalur lain itu atau tidak. Selain itu, juga tidak mempertimbangkan apakah hasil putusan lembaga lain itu memuaskan Prabowo-Sandi atau tidak.

Hal yang pasti, pelanggaran TSM tidak ditangani dalam tingkat MK. Majelis Hakim pun membantah bahwa hanya keadilan prosedural yang diciptakan karena pembagian kewenangan ini.

“Tidak benar anggapan Pemohon bahwa kalau Mahkamah hanya menangani PHPU, maka keadilan yang ditegakan hanga keadilan prosedural. Sebab secara substantif terhadap persoalan yang bukan perselisihan hasil pemilu telah tersedia jalan hukum lain untuk menyelesaikannya meski bukan dilaksanakan Mahkamah,” kata Hakim.

Continue Reading

News

1.300 Pegawai Krakatau Steel Terancam Di-PHK

Published

on

By

Finroll.com  – PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) berencana melakukan restrukturisasi organisasi yang berimbas pada pengurangan jumlah karyawan. Restrukturisasi itu akan dilakukan secara bertahap, mulai 2019 hingga 2022.

Hal itu diketahui pekerja setelah membaca Surat Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Krakatau Steel bernomor 73/Dir.SDM-KS/2019 perihal Restrukturiasi Organisasi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Dalam surat itu dijelaskan untuk mendukung program perusahaan dalam memperbaiki kinerja dan daya saing, manajemen memutuskan untuk melakukan penataan organisasi yang kompetitif, efisien, dan efektif yang selaras dengan strategi Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2018-2022.

Penataan organisasi dilakukan dengan cara melakukan pengurangan posisi dan jumlah karyawan yang bekerja sebesar 30 persen dari total posisi dan jumlah karyawan. Dalam surat itu pada Maret 2019, jumlah jabatan di Krakatau Steel sebanyak 6.264 posisi dengan pegawai sebanyak 4.453 orang.

Hingga 2022, Krakatau Steel akan melakukan perampingan jabatan menjadi 4.352 posisi dengan pengurangan pegawai sebanyak 1.300 orang. Ketika posisi dan pegawai berkurang, Krakatau Steel akan mengoptimalkan tenaga kerja muda dengan melakukan perluasan tanggungan pekerjaan dan peningkatan variasi pekerjaan.

Ketua Serikat Buruh Krakatau Steel, Sanudin, mengaku bahwa saat ini telah terdapat buruh outsourcing yang dirumahkan dengan alasan efisiensi biaya produksi perusahaan. Saat disinggung mengenai pegawai organik juga akan terkena imbas dirumahkan juga, dia belum mengetahui.

“Belum tahu. Kami inginkan tidak dirumahkan, tapi dipekerjakan di anak-anak perusahaan Krakatau Steel kan bisa,” ujarnya, Kamis (27/6).

Saat dikonfirmasi terpisah, Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim, enggan berkomentar. Dia mengaku persoalan restrukturisasi ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam konferensi pers yang digelar dalam waktu dekat.

“Nanti saya undang datang ke press conference saja ya,” tegas Silmy

Continue Reading
Advertisement

Trending