Connect with us

Nasional

Presiden Kunjungi Gudang Bulog, Pastikan Stok Beras Terjaga

Published

on


Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo melakukan pengecekan stok beras di kompleks pergudangan Bulog, Kelapa Gading, Jakarta, pada Kamis pagi, 10 Januari 2019.

Finroll.com – Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Bulog memiliki ketersediaan stok beras yang cukup besar pada awal tahun ini. Bahkan, stok Bulog mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Saya melihat kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu stok kita ini memang lipat (berlipat ganda). Biasanya di akhir Desember itu 700-800 ribu ton, tetapi di akhir Desember 2018 ini, stok kita sekarang 2,1 juta ton,” ujarnya.

Meningkatnya stok beras yang dimiliki Bulog tersebut dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan harga beras di pasaran. Operasi pasar yang dilakukan Bulog secara serentak di seluruh Indonesia mulai 3 Januari 2019 lalu efektif menjaga harga beras di tingkat masyarakat.

Baca Juga: Lagi-lagi, Presiden Joko Widodo Bagikan 3.023 Sertifikat Tanah Untuk Rakyat

“Trennya ini turun (harga) karena sudah beberapa hari ini Bulog juga melakukan operasi pasar besar-besaran. Untuk memberikan suplai kepada pasar-pasar yang membutuhkan dan pada masyarakat yang membutuhkan,” kata Presiden.

Ketersediaan stok yang besar ini diharapkan dapat memberi keyakinan kepada pasar dan masyarakat tidak perlu khawatir akan terjadinya gejolak harga beras di pasaran.

“Karena biasanya kalau stoknya sedikit itu akan banyak spekulasi dari pasar yang bermain-main dengan harga. Ini kita tunjukkan bahwa stok itu memang ada dan banyak,” ucap Presiden dalam laman resminya (10/01).

Lebih lanjut, Presiden meminta Bulog untuk terus memastikan ketersediaan stok dan melakukan operasi pasar bila dibutuhkan. Bulog juga harus bisa menjaga keseimbangan antara harga produksi dengan harga pasar supaya menguntungkan baik bagi petani maupun masyarakat.

“Kalau kita mau harga turun secara drastis, gampang, suplai aja semua ini ke pasar. Tapi petaninya yang jadi rugi. Keseimbangan antara harga produksi dengan harga pasar ini harus dijaga oleh Bulog. Tidak bisa terlalu murah, nanti petaninya juga akan menjerit,” tuturnya.

Dalam kunjungan ini, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso.

Presiden juga menyaksikan pelepasan kegiatan operasi pasar secara serentak tahun 2019 di halaman gudang Bulog. Budi Waseso yang membentangkan bendera start saat memberangkatkan sejumlah truk operasi bulog ke sejumlah titik penyebaran menandai kegiatan pelepasan ini.

Nasional

Survei Kompas: Partai Lama Belum Aman, Partai Baru Tak Lolos Ambang Batas

Published

on

By

Finroll.com – Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan sejumlah partai pendatang baru di Pilpres 2019 tidak lolos ambang batas parlemen (PT) 4 persen. Tak hanya terancam tidak lolos ke Senayan, sejumlah partai baru juga mendapat resistensi (penolakan) dari masyarakat.

Dari survei itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi partai baru yang paling tinggi resistansinya atau dengan kata lain paling ditolak masyarakat. Dengan elektabiltas 0,9 persen, resistansi masyarakat terhadap partai baru pimpinan Grace Natalie ini ditolak oleh 5,6 persen masyarakat.

Selanjutnya adalah Perindo dengan elektabilitas 1,5 persen, resistensinya 1,9 persen. Kemudian Berkarya elektabilitas 0,5 persen, resistensinya 1,3 persen. Selanjutnya, Garuda elektabilitas 0,2 persen, resistensinya 0,9 persen.

Selain survei mengenai resitensi parpol baru, survei Kompas juga menunjukkan Hanura, partai yang mempunyai kursi DPR 2014-2019, terancam gagal masuk Senayan karena elektabilitasnya hanya berkisar 0,9 persen.

Sementara partai lama yang tidak lolos parlemen pada 2014-2019 seperti PBB dan PKPI, berpotensi kembali gagal, karena elektabiltasnya masing-masing 0,4 persen dan 0,2 persen.

Survei juga menunjukkan partai-partai seperti Nasdem, PPP dan PAN belum aman. Sebab, dengan elektabilitas Nasdem (2,6 persen), PPP (2,7), PAN (2,9), masih dalam rentang margin of error dari ancaman ketidaklolosan ambang batas parlemen 4 persen.

Elektabilitas Jokowi dan Prabowo

Hasil survei juga menunjukkan, elektabilitas Jokowi dan Prabowo angkanya saat ini lebih tipis dibandingkan dengan survei Litbang Kompas pada Oktober 2018.

Elektabilitas Jokowi dan Prabowo saat ini hanya selisih 11,8 persen. Jokowi-Maruf mendapat perolehan suara 49,2 persen, sedangkan Prabowo-Ma’ruf 37,4 persen. Sebanyak 13,4 persen masih merahasiakan pilihannya.

Metode pengumpulan pendapat menggunakan wawancara tatap muka sejak tanggal 22 Februari-5 Maret 2019. Survei ini diikuti 2.000 responden yang dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Tingkat kepercayaannya 95 persen dengan margin of error penelitian plus/minus 2,2 persen.

Sebelumnya pada Oktober 2018 lalu, Litbang Kompas juga telah merilis elektabilitas dua pasangan capres.

Saat itu, elektabilitas Jokowi-Ma’ruf sebanyak 52,6 persen, sedangkan Prabowo-Sandiaga Uno 32,7 persen. Sebanyak 14,7 persen masih merahasiakan pilihannya. Saat itu, selisih suara keduanya masih 19,9 persen.

Continue Reading

Nasional

Presiden Tegaskan Integrasi Sistem Transportasi Ibu Kota Harus Diprioritaskan

Published

on

Sistem Transportasi

Presiden Joko Widodo gelar rapat terbatas mengenai sistem transportasi Jabodetabek. Rapat yang digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, tersebut merupakan kelanjutan dari pembahasan pada 8 Januari 2019 lalu.

Di awal arahannya, Kepala Negara mengingatkan kembali jajarannya tentang sinkronisasi antarlembaga pemerintah terkait urusan transportasi dan persoalan tumpang tindih kewenangan yang harus diperbaiki.

“Pada rapat terbatas sebelumnya, saya telah menugaskan Pak Wakil Presiden untuk mengoordinasikan dengan seluruh menteri dan gubernur terkait dengan percepatan pengintegrasian sistem pengelolaan jaringan transportasi perkotaan antarwilayah,” ujarnya.

Presiden mengatakan, pengintegrasian sistem transportasi di ibu kota merupakan hal yang harus dijadikan prioritas dan tidak bisa ditunda lagi. Menurutnya, kemacetan yang terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sudah menimbulkan kerugian yang sangat besar.

“Bukan bertahun, tapi sudah berpuluh tahun. Seperti yang pernah saya sampaikan, studi Bappenas ditemukan angka kerugian Rp 65 triliun karena kemacetan di Jabodetabek setiap tahunnya. Bahkan Pak Wapres dan Gubernur menyampaikan angka sampai Rp 100 triliun,” tuturnya.

Angka kerugian tersebut dirasa sudah sangat besar. Kepala Negara mengatakan, sudah saatnya bagi seluruh pihak untuk melakukan penataan.

“Tidak ada lagi yang namanya ego sektoral, ego kementerian, dan ego daerah. Saya kira semuanya yang ada adalah kepentingan nasional,” ucap Presiden.

Selain itu, sebagaimana yang sering disampaikan Kepala Negara, pembangunan moda transportasi massal yang saat ini sedang digalakkan diminta untuk saling terintegrasi antara satu dengan lainnya. Pembangunan tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan berbasis transit oriented development. Yang mengintegrasikan sistem transit transportasi dan tata guna lahan untuk mengurangi mobilitas penduduk dan penggunaan kendaraan pribadi.

“Saya meyakini bahwa langkah-langkah tersebut akan sangat mengurangi kemacetan yang ada di Jabodetabek dan kita harapkan dengan selesainya MRT dan LRT serta yang lainnya kita akan mendapatkan sebuah layanan transportasi massal yang aman, nyaman, dan yang lebih baik,” tandasnya.

Continue Reading

Nasional

Berikut Data Jamaah Haji Reguler Yang Sudah Melunasi BPIH

Published

on

Jamaah Haji Reguler

Jumlah jamaah haji reguler yang telah melakukan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) hari pertama cukup besar.

Finroll.com – Berdasarkan laporan yang dirilis Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri terdapat 19.401 jamaah yang telah melunasi BPIH. Jumlah itu setara dengan 9,58% dari total kuota haji reguler sebanyak 202.488 orang.

Dikutip dari situs resmi Kemenag.go.id, dalam rekapitulasi jamaah yang telah melunasi BPIH tiap provinsi tergambar sebaran jumlah jamaah dari masing-masing daerah. Bahkan, data pelunasan tiap Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH juga tersajikan.

Berikut catatan jumlah jamaah yang telah melunasi BPIH dari tiga daerah yang memiliki kuota haji terbesar, persentase tertinggi, persentase terendah, serta data tiap BPS BPIH.

Data pelunasan hari pertama pada tiga provinsi dengan jumlah kuota terbesar:

  1. Jawa Barat, jamaah lunas BPIH sebanyak 5.743 jemaah (14,89%) dari kuota 38.567 orang.
  2. Jawa Timur, jamaah lunas BPIH sebanyak 3.943 jemaah (11,25%) dari kuota 35.034 orang.
  3. Jawa Tengah, jamaah lunas BPIH sebanyak 1.792 jemaah (5,93%) dari kuota 30.225 orang.

Data pelunasan BPIH hari pertama berdasarkan persentase tertinggi:

  1. Riau, persentase 16,08%.
  2. Banten, persentase 15,37%.
  3. Jawa Barat, persentase 14,89%.

Data pelunasan BPIH hari pertama berdasarkan persentase terendah:

  1. Maluku Utara, persentase 0%.
  2. Sulawesi Tenggara, persentase 0,2%.
  3. Kalimantan Tengah, persentase 0,44%.

Sedangkan data jamaah telah melunasi BPIH pada BPS BPIH dengan jumlah jamaah terbesar sebagai berikut:

  1. Bank Syariah Mandiri, jamaah telah melunasi BPIH sebanyak 8.941 (11%) dari jumlah jamaah 78.687 orang.
  2. BRI Syariah, jamaah telah melunasi BPIH sebanyak 4.112 (8%) dari jumlah jamaah 50.171 orang.
  3. BNI Syariah, jamaah telah melunasi BPIH sebanyak 2.717 (10%) dari jumlah jamaah 27.648 orang.

Sementara alasan kenapa Maluku Utara belum ada pelunasan:

  1. Kabupaten yang jumlah jamaahnya banyak besok, 20 Maret baru dilakukan pemeriksaan kesehatan.
  2. Sedangkan Kabupaten Halmahera Timur, Barat dan Morotai jumlah jamaahnya masing-masing 64, 70 dan 40. Sedangkan jarak tempuh dari tempat tinggal jamaah ke ibu kota kabupaten perlu waktu yang lama dua hari dua malam.

Sumber: Okezone

Continue Reading
Advertisement

Trending