Connect with us

Nasional

Presiden Kunjungi Gudang Bulog, Pastikan Stok Beras Terjaga

Published

on


Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo melakukan pengecekan stok beras di kompleks pergudangan Bulog, Kelapa Gading, Jakarta, pada Kamis pagi, 10 Januari 2019.

Finroll.com – Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Bulog memiliki ketersediaan stok beras yang cukup besar pada awal tahun ini. Bahkan, stok Bulog mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Saya melihat kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu stok kita ini memang lipat (berlipat ganda). Biasanya di akhir Desember itu 700-800 ribu ton, tetapi di akhir Desember 2018 ini, stok kita sekarang 2,1 juta ton,” ujarnya.

Meningkatnya stok beras yang dimiliki Bulog tersebut dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan harga beras di pasaran. Operasi pasar yang dilakukan Bulog secara serentak di seluruh Indonesia mulai 3 Januari 2019 lalu efektif menjaga harga beras di tingkat masyarakat.

Baca Juga: Lagi-lagi, Presiden Joko Widodo Bagikan 3.023 Sertifikat Tanah Untuk Rakyat

“Trennya ini turun (harga) karena sudah beberapa hari ini Bulog juga melakukan operasi pasar besar-besaran. Untuk memberikan suplai kepada pasar-pasar yang membutuhkan dan pada masyarakat yang membutuhkan,” kata Presiden.

Ketersediaan stok yang besar ini diharapkan dapat memberi keyakinan kepada pasar dan masyarakat tidak perlu khawatir akan terjadinya gejolak harga beras di pasaran.

“Karena biasanya kalau stoknya sedikit itu akan banyak spekulasi dari pasar yang bermain-main dengan harga. Ini kita tunjukkan bahwa stok itu memang ada dan banyak,” ucap Presiden dalam laman resminya (10/01).

Lebih lanjut, Presiden meminta Bulog untuk terus memastikan ketersediaan stok dan melakukan operasi pasar bila dibutuhkan. Bulog juga harus bisa menjaga keseimbangan antara harga produksi dengan harga pasar supaya menguntungkan baik bagi petani maupun masyarakat.

“Kalau kita mau harga turun secara drastis, gampang, suplai aja semua ini ke pasar. Tapi petaninya yang jadi rugi. Keseimbangan antara harga produksi dengan harga pasar ini harus dijaga oleh Bulog. Tidak bisa terlalu murah, nanti petaninya juga akan menjerit,” tuturnya.

Dalam kunjungan ini, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso.

Presiden juga menyaksikan pelepasan kegiatan operasi pasar secara serentak tahun 2019 di halaman gudang Bulog. Budi Waseso yang membentangkan bendera start saat memberangkatkan sejumlah truk operasi bulog ke sejumlah titik penyebaran menandai kegiatan pelepasan ini.

Nasional

Elite Saling Serang, Kursi Ketum & Sekjen Partai Demokrat Digoyang

Published

on

Baliho Partainya Dirusak, SBY Isyaratkan Tanda “Perang”

Finroll.com – Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Sekjen PD Hinca Pandjaitan mendapatkan serangan dari kader partai, Subur Sembiring. Subur yang mengaku menjabat sebagai Ketua DPP PD, mengkritik SBY karena menunjuk Hinca sebagai pelaksana harian partai.

Dirangkum redaksi Minggu (16/6/2019), Subur menilai tindakan SBY menyalahi AD/ART Partai Demokrat. Dia mengatakan SBY seharusnya menunjuk salah satu wakil ketua umum untuk menjalankan tugas harian partai.

“Yang perlu saya sampaikan kepada seluruh kader PD, secara konstitusional partai, jika seorang ketum berhalangan, seharusnya memberikan mandat kepada salah satu Waketum DPP PD. Ketika mandat diberikan kepada seorang sekjen, maka sesungguhnya hal ini telah menyimpang dari konstitusional partai,” kata Subur, Minggu (16/6).

Pada Februari 2019, SBY memberikan mandat kepada Hinca untuk melaksanakan tugas harian DPP PD. Selain memberikan amanat kepada Hinca, SBY mengamanatkan Komandan Kogasma PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memimpin pemenangan pemilu PD.

SBY kala itu tidak bisa fokus dalam pemenangan PD di Pemilu 2019 karena harus mendampingi istrinya, Ani Yudhoyono yang tengah menjalani perawatan kanker darah di Singapura. Ani Yudhoyono wafat pada Sabtu (1/6).

Selain menyalahi konstitusi partai, Subur menyebut Hinca tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Ia mengaku Hinca tidak pernah menyampaikan arahan atau menggelar rapat bersama pejabat partai lainnya.

“Sebagai pelaksana harian, Sekjen DPP PD Hinca Pandjaitan saya harus katakan Anda tidak berbuat apa-apa,” ucap Subur.

Subur pun mendesak agar segera digelar Kongres Luar Biasa (KLB). Menurut dia, hal ini perlu dilakukan dalam rangka menyelamatkan partai yang saat ini dinilai tengah mengalami guncangan. Selain itu, kata Subur, juga demi menjaga harkat dan martabat SBY.

“Sesungguhnya itu (KLB) dilakukan demi menjaga harkat dan martabat Ketum PD, yaitu Pak SBY,” ujarnya.

Continue Reading

Nasional

Merasa Tidak Punya Beban, Jokowi Siap Ambil Keputusan “Miring”

Published

on

By

Oh Ini Jadi Ini Alasan Jokowi Naik KRL yang Kemarin Itu...

Finroll.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku siap mengambil keputusan dan kebijakan yang ‘gila’ dalam kepemimpinannya di periode kedua nanti. Dalam Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan Jokowi yang berpasangan dengan KH Ma’ruf Amin sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih.

Menurut Jokowi, kebijakan yang ia sebut ‘gila’ tersebut akan diambil selama memiliki manfaat besar bagi masyarakat dan berpihak pada rakyat. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengaku siap mengambil keputusan tidak populis.

“Saya dalam 5 tahun ke depan insya Allah sudah tidak memiliki beban apa-apa. Jadi, keputusan-keputusan yang ‘gila’, keputusan yang miring-miring, yang itu penting untuk negara ini, akan kita kerjakan. Lagi, karena saya sudah tidak memiliki beban apa-apa,” kata Jokowi di hadapan aktivis 1998 dalam rembuk nasional di Hotel Sahid, Ahad (16/6).

Ia pun meminta pada aktivis 1998 yang dulu memiliki peran dalam menggulirkan reformasi untuk kembali mengambil tugas dalam mengevaluasi dan mengoreksi pemerintahan saat ini. Jokowi lagi-lagi mengaku tidak keberatan untuk dikoreksi karena ia merasa tak memiliki beban.

Dia menekankan, Indonesia negara besar dengan beragam persoalan yang juga besar. Indonesia juga negara majemuk sehingga tidak boleh dianggap kecil.

“Jangan sampai kita lupa itu,” jelas Jokowi. Dia juga meminta tidak ada lagi politik SARA dalam pemilu mendatang yang dapat berbahaya bagi keutuhan bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga memberi sinyal untuk mengisi jabatan menteri di kabinetnya nanti dari kalangan aktivis 1998. Ia melihat, tak sedikit mantan aktivis reformasi yang kini sudah menduduki jabatan penting, baik di pemerintahan, parlemen, hingga perusahaan.

Namun, lanjutnya, kalangan aktivis 98 belum ada yang mengisi posisi menteri. “Bisa saja, mengapa tidak dengan kemampuan yang ada. Misalnya tidak hanya di menteri, bisa saja di duta besar. Bisa saja di BUMN, tetapi selagi saya selalu melihat bahwa yang bersangkutan memiliki kapasitas dan syarat yang sering saya sampaikan,” jelas Jokowi.

Meski menolak untuk menyebut nama atau inisial kandidat kuat dari kalangan aktivis 98, Jokowi menegaskan, posisi menteri harus diisi oleh pemimpin yang memiliki karakter kuat dalam mengeksekusi kebijakan. Jokowi tetap enggan menyebut “nama” meski para hadirin terus meneriakkan nama Adian Napitupulu, politikus PDI Perjuangan yang juga mantan aktivis 98.

“Memang dibutuhkan orang yang memiliki manajerial yang kuat dan baik. Saya tidak ingin menyebut nama dulu. Namun, banyak yang menyebut Adian. Bung Adian. Saya tidak mau sebut nama,” kata Jokowi.

Acara halal bihalal aktivis 98 se-Indonesia ini dihadiri oleh sejumlah pentolan aktivis yang memperjuangkan reformasi. Mantan aktivis 98 itu berada di lintas partai yang juga sudah duduk sebagai DPR RI, DPRD I, DPRD II di seluruh Indonesia. Mereka juga ada yang sedang berposisi sebagai kepala daerah, Komisaris BUMN, serta unsur profesional, seperti hakim, jaksa, advokat, dokter, dan direksi perusahaan.

Politikus PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, menanggapi isu namanya yang masuk dalam bursa calon menteri Jokowi jika dipastikan menang dalam gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Nama Adian diteriakkan pendukungnya saat acara Rembuk Nasional Aktivis 98 tersebut.

Adian menilai, pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden terpilih. Adian mengapresiasi Jokowi yang menyebut, ada peluang bagi aktivis reformasi 1998 untuk duduk di kursi menteri, termasuk juga pejabat di BUMN hingga duta besar. Namun, khusus menjadi menteri, Adian merasa dirinya belum mampu mengimbangi ritme kerja Jokowi.

“Enggak kuat, saya nggak kuat jadi menteri kalau presidennya Jokowi, capeknya ampun bos,” kata Adian.

Menurut dia, di kalangan aktivis 1998 pun sebetulnya banyak yang memiliki kompetensi menjadi menteri muda, pejabat di BUMN, atau duta besar.

Continue Reading

Nasional

30 Saksi Siap Bongkar Kecurangan Pilpres, BPN Minta Perlindungan Saksi

Published

on

Rentan komersialisasi Pendidikan, Mahasiswa Ini Uji Materi UU Perdagangan ke MK

Finroll.com – Tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga akan menyurati Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta restu keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Andre Rosiade menjelaskan, keterlibatan LPSK ini diperlukan untuk menjamin rasa aman bagi saksi dan ahli yang dihadirkan pasangan capres dan cawapres 02 untuk kepentingan pembuktian pada persidangan sengketa Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Setidaknya hingga saat ini sudah ada lebih kurang 30 saksi yang bersedia membongkar bukti kecurangan Pilpres 2019. Namun mereka yang berasal dari sejumlah daerah di tanah air ini meminta jaminan keselamatan sebelum, saat dan sesudah datang ke (MK) Jakarta untuk bersaksi,” kata Andre Rosiade dalam keterangannya seperti dikutip dari VIVA di Jakarta, Minggu, 16 Juni 2019.

Kata dia, demi keselamatan saat memberikan keterangan nanti, saksi yang dihadirkan dapat menggunakan sejumlah metode LPSK.

“Misalnya bersaksi dari jarak jauh menggunakan teleconference, berbicara di ruangan bertirai hitam untuk menyamarkan lokasi saksi, hingga menyamarkan sejumlah informasi tentang saksi demi keselamatan pribadi,” katanya.

Politikus Partai Gerindra menambahkan, tidak hanya bagi saksi yang akan memberikan keterangan dalam persidangan, tim hukum Prabowo-Sandi juga mendorong agar LPSK turut melindungi dan menjamin keamanan seluruh hakim MK agar terlepas dari bentuk intervensi dan ancaman dalam memutuskan sengketa Pilpres 2019.
BPN telah mengajukan gugatan masalah sengketa hasil Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Pada Jumat kemarin, MK telah melakukan sidang perdananya perihal masalah hasil pemilu.

Continue Reading
Advertisement

Trending