Connect with us

Nasional

Presiden Jokowi Teken PP “Pelapor Korupsi Dapat 200 JT”, KPK: Keren!

Published

on


Presiden Jokowi Teken PP "Pelapor Korupsi Dapat 200 JT", KPK: Keren!

Peran Masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan

Finroll.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2018. Kini pelapor kasus korupsi dan suap bisa mendapat hadiah hingga Rp 200 juta.

PP itu mengatur tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. PP itu diteken Presiden Jokowi pada 18 September 2018.

PP itu mengatur tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. PP itu diteken Presiden Jokowi pada 18 September 2018.

“Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),” bunyi Pasal 17 ayat 2.

Berikut ini kutipan PP No 43/2018 selengkapnya:

KPK Mendukung Kebijakan PP No/2018

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi apresiasi PP yang dikeluarkan presiden Jokowi tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Keren Itu,” Kata Saut seperti dilansir laman Kumparan Rabu, 10/10.

Saut mengatakan, PP No. 43 Tahun 2018 itu merupakan bagian dari penambahan strategi pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk itu, kebijakan ini patut didukung.

“Hal itu akan merupakan bagian kelengkapan lain sehubungan dengan strategi nasional Pencegahan korupsi (Stranas PK) yang saat ini juga sekretariatnya berada di KPK,” jelas Saut.

Saut tidak masalah bila nantinya laporan adanya dugaan korupsi ke KPK akan membludak. Hal ini dinilai sebagai bagian positif dari keikutsertaan warga dalam pemberantasan korupsi.

“Tentu positif dan diharap konsisten dalam implementasinya,” imbuh dia.

Untuk itu, Saut akan menyiapkan sejumlah langkah pendukung agar masyarakat paham betul bagaimana pola pelaporan yang baik. Sehingga laporan itu dapat segera ditindaklanjuti.

“Tidak menutup kemungkinan siapa saja yang paham situasi kantornya dan siapa siapa yang mereka harus laporkan dengab 5W + 2H, maka akan lebih baik. Untuk itu KPK perlu mendorong penjelasan seperti apa laporan yang baik,” pungkasnya.

 

Nasional

Indonesia Ambil Alih Ruang Udara Batam dan Natuna dari Singapura

Published

on

Finroll.com – Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) memastikan Flight Information Region (FIR) sektor A yang mencakup Batam, Natuna akan diambil alih Indonesia dari Singapura pada 2019 mendatang.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sendiri sudah memastikan Flight Information Region (FIR) sektor A yang mencakup Batam dan Natuna akan diambil alih Indonesia dari Singapura pada akhir 2019 .

“Insyaallah akhir tahun 2019 sudah diambil alih Indonesia,” tegas Budi Karya, Jumat (7/12).

Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah membentuk tiga tim, terdiri dari Tim Teknis yang mencakup airnav, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas), yang menyiapkan sarana dan prasarana untuk pengambilalihan ini. Kemudian, Tim Regulasi yang menyiapkan peraturan dan Tim Diplomasi untuk berunding dengan Singapura dan Malaysia.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Polana Banguningsih Pramesti, menambahkan saat ini proses yang berjalan dalam tahap melakukan melobi negara Singapura.

“Saat ini tahapnya itu tim kita sedang lobi Singapura agar semuanya dipercepat. Insyaallah akhir tahun 2019 selesai,” tambahnya.

Continue Reading

Nasional

Istana Tuntut Kapolda dan Pangdam Tindak Tegas Perusak Polsek Ciracas

Published

on

Istana Tuntut Kapolda dan Pangdam Tindak Tegas Perusak Polsek Ciracas

Finroll.com – Beberapa waktu terakhir, publik dibuat geger dengan penyerangan Mapolsek Ciracas Jakarta Timur oleh sekelompok massa. Diguga, aksi ini masih ada kaitannya dengan kasus pengoroyokan seorang anggota TNI di kawasan Cibubur oleh tukang parkir.

Atas peristiwa ini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung meminta Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Idham Aziz agar bertindak tegas dalam mengusut kasus itu.

“Kapolda harus bersikap tegas untuk menegakan hukum bagi siapapun yang melakukan tindakan pelanggaran hukum,” ungkapnya yang dilansir dari Detikcom, Rabu (12/12).

Tidak hanya itu, Pramono juga meminta Kapolda Metro Jaya bisa berkonsolidasi dengan Pangdam Jaya, supaya seluruh pihak yang terlibat bisa ditindak tegas.

Tentu Kapolda dan Pangdam segera mengkonsolidasikan dan menegakkan hukum kepada semua yang terlibat dalam persoalan itu,” sambungnya.

Di sisi lain, Ia mengatakan jika peristiwa tersebut sudah diketahui oleh Presiden Joko Widodo. Presiden disebut Pramono terus memantau perkembangan kasusnya.

Baca Lainnya: Kronologi Perusakan Polsek Ciracas, Diduga Buntut Dari Pengeroyokan TNI

“Beliau (Jokowi) sudah tahu persoalan ini,” tegasnya.

Sebelumnya pada Rabu (12/12) dini hari, Mapolsek Ciracas Jakarta Timur dirusak dan dibakar sekelompok massa yang diperkirakan berjumlah ratusan orang. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Idham Aziz dalam dugaan awalnya menyebutkan, peristiwa ini adalah buntut dari kasus pengeroyokan seorang anggota TNI di kawasan Cibubur pada sore harinya.

“Kemungkinan analisisnya ke sana, tapi beri saya waktu untuk teman-teman Krimum (Ditkrimum) dan Kapolres bekerja. Kalau ada perkembangan yang sudah didapat, saya sampaikan,” tandasnya.

Sumber: Detik

Continue Reading

Nasional

Ada Apa Dibalik Misteri KTP Elektronik Berserakan

Published

on

Sekarung KTP elektronik yang sudah dan akan habis masa berlakunya (kedaluwarsa) ditemukan di sekitar Jalan Bojong Rangkong, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (8/12) siang. KTP-el tersebut merupakan cetakan pertama.

Kapolsek Duren Sawit Komisaris Parlindungan Sutasuhut saat dihubungi mengatakan KTP-el yang tercecer merupakan cetakan pertama karena masih ada batas tanggal berlakunya, tidak yang seumur hidup seperti yang sekarang. “Tapi beberapa masih berlaku, ada yang kedaluwarsanya Februari 2019, ada yang Desember ini. Tapi yang sudah kedaluwarsa banyak,” ucap Parlindungan, Sabtu.

Ia menambahkan KTP-el yang tercecer itu kebanyakan atas nama warga Kelurahan Pondok Kelapa. Penemuan tersebut bermula dari anak-anak di lingkungan sekitar yang menemukan sebuah karung ketika bermain bola pada pukul 11:00 WIB.

“Ketika mereka menemukan karung, dikira barang apa sama mereka, terus dibuka, ketemulah itu E-KTP yang sudah tercetak identitasnya. Bukan blangko kosong ya, sudah kecetak, jadi ada nama, alamat dan lainnya,” kata Parlindungan.

Parlindungan mengatakan sebelumnya sempat datang seseorang yang mengaku dari Dinas Penduduk dan Catatan Sipil DKI dan berniat mengambil barang tersebut. “Namun ketika ditanya identitas, eh dia malah pergi,” katanya.

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arief Fakhrulloh, mengaku belum mengetahui secara pasti sumber ribuan KTP-el yang tercecer di Pondok Kopi. Kemendagri menyerahkan pengusutan kasus ini kepada Polda Metro Jaya.

“Kami juga belum tahu KTP-el tersebut diambil dari mana dan siapa yang membuang. Untuk pengusutannya kami serahkan penuh pada Polda Metro Jaya,” ujar Zudan lewat keterangan tertulisnya kepada wartawan, Ahad (9/12) malam.

Dia lantas menjelaskan seluruh KTP-el yang ditemukan di Pondok Kopi sudah dicek ulang. Dari pengecekan itu, tidak ditemukan KTP-el yang beralamat di luar Jakarta Timur.

Berdasarkan hasil penghitungan, ada 2.153 keping KTP-el dari Pondok Kopi. Sebanyak 63 keping KTP-el dinyatakan rusak. Kemudian ada tiga keping KTP-el yang dicetak pada 2014 dan ada 2.087 keping KTP-el yang dicetak pada 2011-2013.

“Pencetakan KTP-el pada 2011-2013 tersebut dicetak langsung oleh konsorsium PNRI di pusat. Setelah itu itu dilakukan distribusi langsung ke kecamatan tanpa melalui Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil,” tegas Zudan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun meminta bantuan Polri untuk mendalami dan mengusut tuntas sejumlah permasalahan terkait kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Ada empat kasus KTP-el yang sedang dikoordinasikan Kemendagri dengan Polri.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemen dagri Zudan Arif Fakhrullah memerinci, empat kasus tersebut meliputi penjualan blangko KTP-el secara daring, calo jasa pembuatan duplikat KTP-el, pemalsuan KTP-el di Pasar Pramuka, dan pembuangan KTP-el di wilayah Duren Sawit yang baru saja terjadi. “Kemendagri akan memberikan data-data terkait kepada kepolisian untuk memudahkan penyidikan,” kata Zudan seusai melakukan pertemuan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (10/12).

Sejumlah pelaku terkait beberapa kasus dugaan penyalahgunaan KTP-el telah diungkap dan ditangkap. Namun, Kemendagri ingin terus mendalami kasus itu supaya tak terjadi lagi.

Zudan mengatakan, kasus penjualan blangko secara daring sudah terungkap pelakunya. Pelaku menjual 10 keping blangko KTP-el melalui Tokopedia. Begitu pula dengan calo pembuatan KTP-el palsu.

Terkait ribuan keping KTP-el yang diduga dibuang di Duren Sawit, Jakarta Timur, Zudan memas tikan seluruh KTP-el tersebut sudah kedaluwarsa karena merupakan cetakan 2012 dan 2013. Ditjen Dukcapil dan Bareskrim masih mendalami mengapa KTP-el tersebut masih ada. “KTP yang sudah kedaluwarsa seharusnya digunting,” ujar dia.

Dia pun menjamin tidak ada kebocoran data setelah melihat sistem lock and traffic. Menurut dia, dari lalu lintas data tersebut, tidak diketahui adanya data yang keluar.

Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Pol Agus Nugroho menjelaskan, kasus-kasus KTP-el ditangani kepolisian daerah. Dia mengatakan, polisi telah melakukan penangkapan kasus penjualan blangko secara daring yang terjadi di Lampung. “Yang bersangkutan berinisial DID dan sudah diamankan,” kata dia.

Agus menekankan, segala dugaan penyalahgunaan akan terus didalami. Ia menegaskan, segala bentuk penyalahgunaan dokumen kependudukan merupakan tindakan pidana.

“Kami sepakat bersinergi dengan Dukcapil untuk melakukan tindakan tegas karena penyalahgunaan itu merupakan tindak pidana,” kata Agus menegaskan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan, temuan ribuan KTP-el tak akan mengganggu proses pemilu. Sebab, KTP-el kedaluwarsa tak terkoneksi dengan data induk.

Tjahjo menduga, pembuangan KTP-el tersebut dilakukan oleh oknum dari jajarannya. “Sekarang sedang diselidiki siapa yang membuang di sawah. Pasti orang dalam. Kita perlu tahu motivasinya apa. Kami tunggu hasil penyidikan secara tuntas dari kepolisian,” katanya. Ia menegaskan akan memberikan sanksi berupa pemecatan jika ada oknum yang terbukti terlibat.

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menilai banyaknya permasalahan KTP-el tidak cukup diselesaikan oleh Kemendagri dan kepolisian. Sebagai dokumen yang dipersyaratkan untuk memilih dalam pemilu, permasalahan KTP-el ini harus pula disikapi penyelenggara pemilu dan DPR.

“Isu ini sudah menjadi isu politik, sebab undang-undang telah menentukan KTP-el sebagai syarat bagi pemilih untuk memberikan suaranya di TPS,” ujar dia.

Artinya, lanjut Said, permasalahan KTP-el dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang bisa berujung pada perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Bahkan, jika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan PHPU tidak memuaskan pihak-pihak yang merasa dirugikan, bisa memantik munculnya huru-hara.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan berpendapat serupa. Menurut dia, peristiwa temuan ribuan keping KTP-el yang tercecer berbahaya jika tidak segera diselesaikan.

Viryan mengingatkan, KTP-el merupakan satu-satunya dokumen yang digunakan pemilih untuk memberikan suaranya. Karena itu, pemerintah harus menjamin masyarakat yang sudah memiliki hak pilih untuk mendapatkan KTP-el. (rol)

Continue Reading
Advertisement

Trending