Connect with us

Nasional

Presiden Jokowi Teken PP “Pelapor Korupsi Dapat 200 JT”, KPK: Keren!

Published

on


Presiden Jokowi Teken PP "Pelapor Korupsi Dapat 200 JT", KPK: Keren!

Peran Masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan

Finroll.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2018. Kini pelapor kasus korupsi dan suap bisa mendapat hadiah hingga Rp 200 juta.

PP itu mengatur tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. PP itu diteken Presiden Jokowi pada 18 September 2018.

PP itu mengatur tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. PP itu diteken Presiden Jokowi pada 18 September 2018.

“Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),” bunyi Pasal 17 ayat 2.

Berikut ini kutipan PP No 43/2018 selengkapnya:

KPK Mendukung Kebijakan PP No/2018

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi apresiasi PP yang dikeluarkan presiden Jokowi tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Keren Itu,” Kata Saut seperti dilansir laman Kumparan Rabu, 10/10.

Saut mengatakan, PP No. 43 Tahun 2018 itu merupakan bagian dari penambahan strategi pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk itu, kebijakan ini patut didukung.

“Hal itu akan merupakan bagian kelengkapan lain sehubungan dengan strategi nasional Pencegahan korupsi (Stranas PK) yang saat ini juga sekretariatnya berada di KPK,” jelas Saut.

Saut tidak masalah bila nantinya laporan adanya dugaan korupsi ke KPK akan membludak. Hal ini dinilai sebagai bagian positif dari keikutsertaan warga dalam pemberantasan korupsi.

“Tentu positif dan diharap konsisten dalam implementasinya,” imbuh dia.

Untuk itu, Saut akan menyiapkan sejumlah langkah pendukung agar masyarakat paham betul bagaimana pola pelaporan yang baik. Sehingga laporan itu dapat segera ditindaklanjuti.

“Tidak menutup kemungkinan siapa saja yang paham situasi kantornya dan siapa siapa yang mereka harus laporkan dengab 5W + 2H, maka akan lebih baik. Untuk itu KPK perlu mendorong penjelasan seperti apa laporan yang baik,” pungkasnya.

 

Nasional

LSI Menyebut Sembilan Partai Terancam Tidak Mencapai Ambang Batas Parlemen

Published

on

LSI Menyebut Sembilan Partai Terancam Tidak Mencapai Ambang Batas Parlemen

Finroll.com – Lingkaran Survei Indonesia  (LSI) Denny JA menyebutkan ada Sembilan partai  yang terancam tidak mencapai ambang batas parlemen di angka 4% pada pemilihan legislatif 2019. Dari hasil survei terbaru LSI menunjukan, Sembilan partai elektabilitasnya tidak mencapai empat persen.

“Partai Perindo sebesar 3,6 persen, PPP sebesar 3,5 persen, dan PAN sebesar 1,5 persen. Partai peserta Pemilu 2019 lainnya angka dukungan masih di bawah satu persen, yaitu Hanura, PSI, Partai Garuda, Partai Berkarya, PBB, dan PKPI,” ujar peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar, di kantor LSI Denny JA, Jakarta Timur, Rabu (20/2) sebagaimana dikutip laman republika.

Rully menjelaskan, hasil survei Denny JA selama enam bulan sejak Agustus 2018 hingga Januari 2019 memperlihatkan hal menarik. Salah satunya, yakni Perindo sebagai partai yang baru mengikuti pemilu memimpin di sesama partai baru dan elektabilitasnya mulai menanjak.

“Di partai baru ini ada Perindo, Garuda, Berkarya, PSI,” terangnya Rully.

Hal yang menarik lainnya, kata dia, yakni PDIP stabil memimpin dengan selisih elektabilitas sebesar 10 persen dibandingkan partai yang menempati posisi kedua, Gerindra. Kemudian, Partai Nasdem memimpin partai lama di luar lima besar dengan angka elektabilitas 4,5 persen.

“Di partai lama ini ada Nasdem, PKS, PPP, PAN, Hanura, PBB, dan PKPI,” ujarnya.

Pada survei ini, elektabilitas PDIP memimpin di urutan pertama dengan perolehan suara 23,7 persen. Posisi kedua diisi oleh Partai Gerindra dengan perolehan suara sebesar 14,6 persen. Partai Golkar mengisi posisi ketiga dengan perolehan suara 11,3 persen. Kemudian di posisi keempat ada PKB dengan perolehan suara 8,2 persen.

“Posisi kelima adalah partai yang pernah menjadi pemenang pemilu di Pileg 2009, yaitu Partai Demokrat. Saat ini dukungan yang diperoleh Partai Demokrat sebanyak 5,4 persen,” kata Rully.

Survei ini dilakukan pada tanggal 18-25 Januari 2019 dengan menggunakan 1.200 responden. Survei dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan metode multistage random sampling. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan kuisioner. Margin of error survei ini adalah 2,8 persen.

 

Continue Reading

Nasional

Komitmen Pemerintah dan Bank Indonesia Jaga Ketahanan Ekonomi

Published

on

Ekonomi

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerima dan mendiskusikan perkembangan ekonomi terkini dengan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara. Pada kesempatan tersebut, Mirza memaparkan perubahan kondisi lingkungan global yang berdampak pada ekonomi Indonesia.

Finroll.com – Terdapat dua perubahan global yang sangat mempengaruhi ekonomi Indonesia. Pertama, suku bunga Amerika yang dulu hanya 0,25% sekarang menjadi 2,5%, padahal suku bunga merupakan ‘gula-gula’ bagi aliran kapital global. Tahun lalu, ketika suku bunga Amerika naik empat kali, kapital global berpindah deras dari Indonesia ke Amerika. Dampaknya, nilai tukar rupiah melemah tajam.

Sebaliknya, ketika Amerika menahan kenaikan suku bunga, kapital global kembali mengalir ke Indonesia. Rupiah membaik saat ini. “Di tengah situasi global yang demikian, kebijakan Bank Indonesia utamanya diarahkan untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan domestik,” urai Mirza.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan pentingnya upaya menjaga ekspektasi publik untuk tetap optimis.

“Komunikasi kepada publik mengenai kinerja ekonomi dan kebijakan Pemerintah maupun Bank Indonesia harus terus dilakukan,” tegas Moeldoko.

Faktor kedua adalah perlambatan ekonomi di Tiongkok. Dahulu ekonomi Tiongkok bisa tumbuh 12%, sekarang turun drastis menjadi 6,5%. Perlambatan ini berpengaruh buruk pada perdagangan global. Berkurangnya permintaan dari Tiongkok mengakibatkan harga komoditas dunia anjlok.

Alhasil, dampak negatif perlambatan ini juga dirasakan Indonesia karena harga komoditas andalan ekspor seperti minyak sawit dan karet turun tajam. Akibatnya, penerimaan ekspor Indonesia tergerus. Sementara, impor kita masih tinggi. Inilah yang menyebabkan defisit transaksi berjalan meningkat tajam tahun lalu.

Di sisi impor, migas merupakan salah satu penyumbang impor yang besar akibat konsumsi BBM yang tinggi terutama untuk transportasi. Konsumsinya akan terus bertambah sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Sehingga, perlu upaya untuk mengerem konsumsi BBM. Untuk itu, Pemerintah sejak tahun lalu sudah menerapkan kebijakan pencampuran minyak sawit 20% ke Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar (B20) dengan tujuan mengurangi impor migas.

“Kebijakan Pemerintah untuk mendorong penggunaan B20 sudah benar. Kebijakan ini akan membantu mengurangi impor migas dan memperbaiki defisit transaksi berjalan Indonesia,” tegas Mirza.

Selain mengurangi impor, upaya mengurangi defisit transaksi berjalan juga dilakukan dengan mendorong peningkatan ekspor industri manufaktur. Saat ini, ekspor tekstil dan alas kaki Indonesia masih memiliki prospek yang bagus meskipun menghadapi persaingan yang berat dari negara tetangga, seperti Vietnam. Industri lain yang terus didorong yakni industri pariwisata untuk menambah penerimaan devisa ekspor dari wisatawan mancanegara.

Ke depan, dengan kondisi global yang masih tidak pasti, Pemerintah bersama Bank Indonesia berkomitmen untuk terus mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Termasuk di dalamnya penerapan kebijakan yang berdampak positif untuk menurunkan defisit transaksi berjalan.

Continue Reading

Nasional

Presiden Jokowi Harap Sertifikat Lahan yang Dimiliki Rakyat Tak Beralih Fungsi

Published

on

Sertifikat Lahan

Presiden Joko Widodo berharap agar sertifikat lahan yang telah dimiliki masyarakat tidak dialihfungsikan karena tidak jarang dapat merugikan masyarakat itu sendiri.

“Jangan sampai sertifikat ini setelah jadi, justru dijual untuk kepentingan-kepentingan yang gede-gede. Kalau mau disekolahkan (diagunkan) saja dihitung (dipertimbangkan) dulu apalagi dijual,” kata Presiden ketika memberikan sambutan pada acara penyerahan Sertifikat Hak atas Tanah yang digelar di Lapangan Maulana Yudha Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, pada Senin, 18 Februari 2019.

Sebelumnya, Isra, petani asal Kabupaten Tangerang, salah seorang penerima sertifikat yang berkesempatan untuk maju ke atas panggung ketika diminta oleh Presiden, menyampaikan harapannya bagi para penerima sertifikat lainnya mengenai persoalan alih fungsi lahan khususnya pertanian.

Isra yang menerima sertifikat atas lahan berupa bidang sawah seluas 565 meter persegi melanjutkan, di daerahnya, terdapat kecenderungan para petani untuk menjual lahan pertanian yang produktif untuk dialihfungsikan dan dijual kepada para pengembang. Ia menyebut bahwa hampir separuh lahan yang ada di daerahnya sudah beralih dari fungsi semula.

Kepala Negara kemudian menyampaikan terima kasih atas laporan yang diberikan Isra. Presiden sekaligus mengingatkan bahwa negara kita dan generasi mendatang sangat membutuhkan peranan para petani sebagai penghasil bahan pangan untuk kebutuhan rakyat Indonesia.

“Hati-hati, apalagi yang namanya sawah. Jangan sampai berubah menjadi rumah-rumah. Kita butuh makan, kita butuh pangan, ke depan untuk anak-cucu kita,” kata Presiden menanggapi.

Untuk diketahui, dalam acara penyerahan tersebut, diserahkan langsung sertifikat bagi 5.000 lahan yang ada di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sertifikat-sertifikat tersebut mencakup luas lahan keseluruhan mencapai 2.649.359 meter persegi yang tersebar di Kecamatan Balaraja, Cisoka, Jayanti, Rajeg, Solear, Sukamulya, dan Tigaraksa.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Banten Wahidin Halim, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.

Continue Reading
Advertisement

Trending