Connect with us

Nasional

Presiden Jokowi Teken PP “Pelapor Korupsi Dapat 200 JT”, KPK: Keren!

Published

on


Presiden Jokowi Teken PP "Pelapor Korupsi Dapat 200 JT", KPK: Keren!

Peran Masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan

Finroll.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2018. Kini pelapor kasus korupsi dan suap bisa mendapat hadiah hingga Rp 200 juta.

PP itu mengatur tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. PP itu diteken Presiden Jokowi pada 18 September 2018.

PP itu mengatur tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. PP itu diteken Presiden Jokowi pada 18 September 2018.

“Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),” bunyi Pasal 17 ayat 2.

Berikut ini kutipan PP No 43/2018 selengkapnya:

KPK Mendukung Kebijakan PP No/2018

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi apresiasi PP yang dikeluarkan presiden Jokowi tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Keren Itu,” Kata Saut seperti dilansir laman Kumparan Rabu, 10/10.

Saut mengatakan, PP No. 43 Tahun 2018 itu merupakan bagian dari penambahan strategi pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk itu, kebijakan ini patut didukung.

“Hal itu akan merupakan bagian kelengkapan lain sehubungan dengan strategi nasional Pencegahan korupsi (Stranas PK) yang saat ini juga sekretariatnya berada di KPK,” jelas Saut.

Saut tidak masalah bila nantinya laporan adanya dugaan korupsi ke KPK akan membludak. Hal ini dinilai sebagai bagian positif dari keikutsertaan warga dalam pemberantasan korupsi.

“Tentu positif dan diharap konsisten dalam implementasinya,” imbuh dia.

Untuk itu, Saut akan menyiapkan sejumlah langkah pendukung agar masyarakat paham betul bagaimana pola pelaporan yang baik. Sehingga laporan itu dapat segera ditindaklanjuti.

“Tidak menutup kemungkinan siapa saja yang paham situasi kantornya dan siapa siapa yang mereka harus laporkan dengab 5W + 2H, maka akan lebih baik. Untuk itu KPK perlu mendorong penjelasan seperti apa laporan yang baik,” pungkasnya.

 

Nasional

Pendaftatan PPDB 2019 DKI Jakarta Untuk SMA/SMK Dibuka

Published

on

Finroll.com – Hari ini, Senin (17/6/2019), Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 Provinsi DKI Jakarta untuk Jalur Prestasi jenjang SMA dan SMK dibuka.

 

Dilansir dari laman resmi PPDB Online DKI Jakarta, verifikasi berkas persyaratan dan pendaftaran di sekolah tujuan dibuka mulai 17-19 Juni 2019 pukul 08.00-16.00 WIB. Verifikasi hari terakhir ditutup pukul 14.00 WIB, sementara pendaftaran hari terakhir ditutup pukul 15.00 WIB.

Calon peserta didik baru menyerahkan berkas ke sekolah tujuan, berupa surat keterangan prestasi dari sekolah asal, fotokopi sertifikat kejuaraan/lomba, dan memperlihatkan sertifikat aslinya, disertai biodata, fotokopi rapor (kelas VII, VIII, dan IX semester 1), Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Peserta UN.

 

Berkas persyaratan PPDB tersebut akan diverifikasi dan diinput kedalam sistem oleh panitia tingkat Satuan Pendidikan. Setelah itu, calon peserta didik baru akan mendapatkan bukti verifikasi dari panitia di Satuan Pendidikan.

Hasil seleksi PPDB Jalur Prestasi jenjang SMA/SMK akan diumumkan pada Rabu, 19 Juni 2019 pukul 17.00 WIB. Pengumuman dapat dilihat secara online di situs https://ppdb.jakarta.go.id.

 

Bagi calon peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima harus melakukan lapor diri ke sekolah yang dituju dengan membawa bukti pendaftaran. Lapor diri dibuka pada 20-21 Juni 2019 pukul 08.00-16.00 WIB (hari terakhir ditutup pukul 14.00 WIB).

Calon peserta didik baru yang sudah dinyatakan diterima tetapi tidak lapor diri pada sekolah tujuan, dinyatakan mengundurkan diri dan dapat mengikuti proses PPDB Jalur Zonasi atau Jalur Non Zonasi.

 

Sementara itu, pengumuman bangku kosong dapat dilihat secara online di situs http://jakarta.siap-ppdb.com pada 21 Juni 2019 pukul 17.00 WIB.

 

Adapun kuota yang disediakan untuk PPDB Jalur Berprestasi sebanyak persen dari daya tampung kedua. Persentase lima persen dari daya tampung kedua terdiri atas:

 

a. Paling banyak 20 persen untuk kejuaran yang diselenggarakan secara berjenjang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

 

b. Paling banyak 80 persen untuk kejuaran yang diselenggarakan secara berjenjang oleh instansi pemerintah dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga/Seni/ Budaya/Pramuka.(red)

Continue Reading

Nasional

Kuatkan Perdamaian Masyarakat Akar Rumput, Kemendesa Gelar Festival Pranata Adat dan Forum Perdamaian di Situbondo

Published

on

Finroll.com – Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Aisyah Gamawati, pada Sabtu, 22 Juni 2019 lalu, secara resmi telah membuka penyelenggaraan Festival Pranata Adat dan Budaya, dan Forum Perdamaian, di Alun-alun Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

 

“Kegiatan ini kami agendakan untuk mendorong penguatan komitmen perdamaian pada masyarakat dengan berbasiskan pada nilai-nilai keragaman budaya bangsa,” ujar Aisyah Gamawati kepada para wartawan di lokasi kegiatan.

 

Menurut Aisyah Gamawati, kegiatan serupa juga diselenggarakan oleh Kemendesa PDTT di sejumlah daerah lain, seperti di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat; Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah; dan di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.

 

“Di setiap rangkaian kegiatan Festival Pranata Adat dan Budaya yang kami selenggarakan, selalu didahului dengan Forum Perdamaian dari masyarakat setempat,” tambah Aisyah Gamawati, dalam siaran pers di Jakarta.

 

Kegiatan Festival Pranata Adat dan Budaya di Kabuoaten Situbondo kali ini, diisi dengan berbagai kegiatan pertunjukan kesenian nusantara seperti pentas tari landung, arak-arakan komantan korong, pertunjukan wayang kerte, dolanan bocah, pawai seni ancak, pertunjukan kesenian ohjung Situbondo, pawai petik laut, hingga best Situbondo carnaval. Festival juga diisi dengan kegiatan pameran usaha kecil dan menengah, revitalisasi sarana dan prasarana olahraga desa, deklarasi perdamaian, dan berbagai macam kegiatan lintas kementrian dan lembaga.

 

Sebelum festival digelar, terlebih dulu diawali dengan kegiatan gelaran rapat koordinasi tentang penanganan konflik sosial yang dimotori oleh Asisten Deputi Konflik Sosial Kemenko PMK, dilanjutkan dengan dialog nasional kemudian forum Perdamaian yang menghadirkan sejumlah tokoh lintas agama dan kelompok-kelompok masyarakat di Situbondo, seperti dari Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembaruan Kebangsaan, Pemuda Anshor, Pagar Nusa, Pemuda Katolik, Pemuda Hindu, dan Pemuda Kristen.

 

Menurut Aisyah Gamawati, rangkaian kegiatan di berbagai wilayah ini sudah digelar oleh Kemendesa PDTT sejak 2015 silam. “Kegiatan ini untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan perdamaian di Indonesia yang berbasiskan pada nilai-nilai keragaman bangsa dan budaya setempat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial,” ujar Aisyah Gamawati.

 

Sementara itu, Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik Kemendesa PDTT, Hasrul Edyar, selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Festival Adat dan Budaya, mengatakan, Kemendesa PDTT berharap melalui rangakaian kegiatan ini, akan mempererat kohesi sosial pada masyarakat akar rumput untuk merawat dan terus berkomitmen pada kondisi perdamaian.

 

“Dalam Forum Perdamaian semua peserta berdiskusi bersama dengan metode analisa konflik untuk menganalisa kemungkinan-kemungkinan penyebab konflik dan sumber utamanya, yang kemudian hasilnya akan dirumuskan bersama untuk melakukan pencegahan dan berbagai langkah tindakan preventif lain untuk penghentian potensi konflik,” ujar Hasrul Edyar.

 

Menurut Hasrul Edyar, Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik yang dipimpinnya, selalu mendorong dan berkomitmen memfasilitasi setiap upaya-upaya untuk menjaga perdamaian dan menyelesaikan konflik, dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, maupun memberi masukan dalam program perencanaan dan pembangunan desa.

 

“Sesuai dengan Nawacita poin ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, maka kegiatan ini menjadi salah satu agenda utama program kerja Kemendesa PDTT. Dengan cara mendorong dan menguatkan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa sebagai mitra pemerintah desa dalam menjaga dan merawat nilai, tradisi, identitas, dan kearifan lokal untuk menjaga keharmonisan dan perdamaian masyarakat,” tambah Hasrul Edyar.

 

Sekitar 4000 peserta dari berbagai kelompok masyarakat desa di Kabupaten Situbondo turut hadir meramaikan Festival Pranata Adat dan Forum Perdamaian di Situbondo ini. Turut hadir dan memberikan sambutan Bupati Situbondo, Dadang Sugiarto S.H, unsur Forkompimda setempat, Asisten Deputi Konflik Sosial, Kemenko PMK, Ponco Respati Nugroho, Direktur Perlindungan Sosial, Korban Bencana Sosial, Kemsos, Nurul Farijati serta perwakilan unit kerja di lingkungan Kemendesa PDTT.

 

Acara seremoni diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Situbondo, pembacaan deklarasi perdamaian, pentas seni, dan penyerahan secara simbolis bantuan revitalisasi sarana olahraga desa oleh Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu Kemendesa PDTT Aisyah Gamawati dan bantuan keserasian sosial serta kearifan lokal oleh Nurul Farijati, Direktur Perlindungan Sosial, Korban Bencana Sosial,Kementerian Sosial.

 

Sebelumnya telah dilakukan peletakan batu pertama dalam rangka revitalisasi sarana olahraga di Desa Olehan, Kecamatan Situbondo oleh Sekretaris Direktur Jenderal PDTu, Sugito. Disela-sela acara tersebut, Sugito menyampaikan bahwa bantuan revitalisasi sarana olahraga ini diharapkan mampu mendorong kohesi sosial melalui olahraga sehingga tercipta dan terjalin rasa persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kegotongroyongan dan kebersamaan. Lebih dari itu, dengan giatnya olahraga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penjualan produk-produk lokal ataupun ekonomi kreatif lainnya.(red)

Continue Reading

Nasional

Panglima TNI Tinjau Korban Banjir Konawe Utara

Published

on

Finroll.com — Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. beserta Ketua Umum (Ketum) Dharma Pertiwi Ny. Nanny Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D meninjau dan berdialog langsung dengan korban bencana banjir di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Sabtu (22/6/2019).

 

Sebelum menuju ke lokasi bencana, Panglima TNI dan rombongan menerima penjelasan tentang upaya penanganan bencana banjir yang melanda Kabupaten Konawe Utara, Konawe, Kolaka Timur, Konawe Selatan dan Kota Kendari serta bencana sosial yang terjadi di Desa Sampuabalo dan Desa Gunung Jaya, Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi.

 

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menyampaikan kepada Tim SARbahwa semua tempat-tempat pengungsian dan sarana lainnya harus dalam kondisi layak dan nyaman untuk dapat digunakan oleh masyarakat yang terdampak bencana.

 

“Efek dari bencana alam akibat banjir banyak sekali, oleh karena itu supaya diperhatikan dalam penyediaan air bersih agar masyarakat juga tidak terjangkit penyakit karena air kurang bersih termasuk dapur umum dan layanan kesehatan di Konawe Utara. Ini semoga bisa terdukung sesuai dengan rencana,” tegasnya.

 

Lebih lanjut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto juga menyampaikan bahwa seluruh alat transportasi yang menjadi pendukung dalam pendistribusian logistik, akan disiapkan oleh TNI bersama Polri. Sementara itu, Basarnas akan menyiapkan armada demi kelancaran dalam pendistribusiannya.

 

“TNI, Polri bersama Basarnas juga siap mendukung walaupun saat ini aset-aset itu juga sudah tersebar di wilayah Konawe dalam rangka mendukung bantuan kemanusiaan,” ucapnya.

 

Dalam kesempatan tersebut Panglima TNI, Kapolri bersama Kepala Basarnas dan rombongan  menuju ke Posko pengungsian  meninjau langsung dan berdialog dengan masyarakat yang terdampak bencana banjir serta meninjau jembatan Asera yang menghubungkan trans Sulawesi.(red)

 

 

Continue Reading
Advertisement

Trending