Connect with us

Nasional

Presiden Jokowi Mencanangkan Dana Kelurahan Tahun Depan

Published

on


Presiden Jokowi Mencanangkan Dana Kelurahan Tahun Depan

Finroll.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku banyak mendapat keluhan terkait dana untuk tingkat kelurahan. Untuk itu, tahun depan dia akan mengeluarkan kebijakan Dana Kelurahan dan Dana Operasional Desa.

“Tahun depan akan ada dana kelurahan. Karena banyak yang tanya ke saya, ‘Pak ada Dana Desa, untuk kelurahan bagaimana Pak?’ Ya sudah, tahun depan akan ada Dana Kelurahan,” kata Jokowi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018. Kegiatan ini digelar di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Jumat (19/10/2018).

Baca juga: 4 Tahun Jokowi Memimpin, Dahnil: Ekonomi Rendah dan Cari Kerja Susah

Tak hanya Dana Kelurahan, Jokowi juga akan mengeluarkan kebijakan terkait dengan operasional kepala desa.

“Mumpung saya ingat, akan ada juga yang namanya dana operasional desa, sehingga kepala desa akan jelas menggunakan dana desa itu,” katanya.

Jokowi mengatakan, saat ini payung hukum untuk regulasi itu tengah dikaji. Diperkirakan, dana operasional desa akan diambil dari Dana Desa sebanyak 5 persen.

“Kita akan revisi PP-nya, apakah akan dapat berapa persen. Tapi perkiraan kurang lebih 5 persen,” katanya.

Jokowi juga berpesan agar desa lebih giat membangun, apalagi sudah ada Dana Desa. Dia juga meminta agar Dan Desa untuk pembangunan itu dibelanjakan di desa setempat.

“Saya titip, setelah kita garap infrastruktur yang besar-besar, kita mulai geser pada pemberdayaan ekonomi daerah, ekonomi desa dengan inovasi dan teknologi yang tepat guna. Arahkan ke sana. Kalau ada infrastruktur yang belum rampung, kerjakan. Hidupkan yang namanya ekonomi baru di desa, di kecamatan. Sehingga seluruh bisa dipasarkan,” jelasnya.(sumber detik)

Nasional

Pushidrosal Siapkan Survei Petakan Perairan di Kawaaan Pelabuhan Morowali Industrial Park

Published

on

Ket. Gambar : Kapushidrosal Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos.,S.H., M.H dan Managing Director IMIP Hamid Mina, B.Sc., sepakat kerjasama survei hidro-oseanografi.

Finroll.com — Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) menjalin kerjasama dengan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dalam survei dan pemetaan hidro-oseanografi di kawasan perairan Pelabuhan Khusus Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Kerjasama survei antara Kapushidrosal Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos.,S.H., M.H dengan Managing Director IMIP Hamid Mina, B.Sc., di Gedung Wisma Mulia, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan.

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam hal survei dan pemetaan hidro-oseanografi di kawasan perairan, alur masuk dan pelabuhan khusus Morowali guna menjamin keselamatan navigasi dan keamanan pelayaran bagi Kapal dan wahana laut di kawasan perairan tersebut.

Pada kesempatan tersebut Kapushidrosal menyampaikan bahwa Pushidrosal siap mendukung survei dan pemetaan kawasan perairan dan alur masuk pelabuhan IMIP untuk digambarkan dalam Peta Laut Indonesia (PLI) no. 313, guna mendukung keselamatan fasilitas industri dan keselamatan navigasi.

Selain itu, kerjasama ini dlaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah dalam mewujudkan konektivitas antar pulau dan Tol Laut nasional.

“Pelabuhan khusus Morowali Industrian Park merupakan Kawasan industri yang besar dengan lalu-lintas kapal bertonase besar yang keluar masuk pelabuhan membutuhkan data dan informasi hidrografi-oseanografi yang akurat berupa peta laut terbitan Pushidrosal sebagai panduan navigasi” kata Kapushidrosal.

Menurutnya, banyak pihak lain yang melakukan kegiatan survei dan pemetaan, tetapi hanya data hidro-oseanografi Pushidrosal yang diakui dunia internasional, karena akuisisi dan pengolahan datanya memenuhi metode dan standar International Hydrographic Organization (IHO), khusus nya Special Publication No. 44.

“Saat ini Pushidrosal sedang menyusun buku Standar Survei Nasional, yang nantinya dipakai sebagai pedoman bagi lembaga atau pihak yang bergiat di bidang survei dan pemetaan laut, agar hasil data yang didapat sesuai standar yang dipersyaratkan” jelasnya.

Sementara itu Managing Director IMIP Hamid Mina, B.Sc menyampaikan bahwa pihaknya memercayakan kawasan perairan dan alur pelabuhan Khusus disurvei oleh Pushidrosal yang sudah diakui internasional, dengan harapan keamanan fasilitas industry dan keamanan navigasi di perairan Morowali Industrial Park dapat terjamin.

Continue Reading

Nasional

Bakamla RI/IDNCG Amankan Kapal Tanker dan Kargo yang Lakukan Transfer BBM Illegal

Published

on

Finroll.com — Bakamla RI mengamankan dua kapal berjenis motor tanker (MT) dan kapal Self Propeller Oil Barge (SPOB) yang diduga melakukan transfer bahan bakar minyak (BBM) ilegal di perairan Muara Baru, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.

Kapal MT yang dinahkodai oleh MT Warga Negara Indonesia, mengangkut 11 orang anak buah kapal (ABK). Pada saat diamankan petugas patroli Bakamla RI, diketahui kapal tanker tersebut telah melakukan transfer BBM ke dua kapal nelayan masing-masing sekitar 35 kilo liter (KL).

Hasil dari pemeriksaan awal, diketahui bahwa kapal tanker tersebut tidak dilengkapi surat izin olah gerak ataupun dokumen pergerakan kapal lainnya.

Sedangkan dalam kaitannya kegiatan transfer BBM ke dua kapal nelayan, kapal tersebut juga tidak dapat menunjukkan dokumen resmi.

Di sisi lain, kapal SPOB yang dinahkodai oleh SP Warga Negara Indonesia, mengangkut 8 anak buah kapal (ABK).

Pada saat diamankan petugas patroli Bakamla RI, diketahui kapal SPOB tersebut telah melakukan transfer BBM ke kapal motor (KM) sekitar 5 KL dari 10 KL yang direncanakan.

Pada saat pemeriksaan awal, diketahui bahwa kapal SPOB tersebut tidak dilengkapi dokumen olah gerak kapal ataupun dokumen lainnya terkait pergerakan kapal, dan dokumen muatan tidak ada di atas kapal.

Untuk kepentingan penyidikan lanjutan, kedua kapal diizinkan lego jangkar pada posisi saat dilakukannya pemeriksaan.

Selanjutnya, kedua nahkoda kapal dimintai keterangan di Markas Besar Bakamla RI, yang kemudian diserahkan ke Komandan Satrol Lantamal III guna penyelesaian proses.(red)

Continue Reading

Nasional

TNI Gelar Komsos dengan Organisasi Masyarakat di Koarmada I

Published

on

Finroll.com — Dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi dan memperkokoh persatuan dengan komponen masyarakat, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam hal ini Staf Teritorial (Ster) TNI bekerjasama dengan Dinas Potensi Maritim (Dispotmar) Koarmada I menggelar kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) TNI dengan Organisasi Masyarakat TA. 2019 di Gedung OB. Syaaf Mako Koarmada I, Jalan Gunung Sahari No. 67, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2019).

Kegiatan Komsos TNI dihadiri oleh 283 peserta dari Organisasi Masyarakat yaitu 32 orang Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI), enam orang Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia (FKPPI), 29 orang Forum Betawi Rempug (FBR), 18 orang Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), 21 orang Radio Antar Pulau Indonesia (RAPI), 45 orang Federasi Aero Sport Indonesia (FASI), 26 orang Gerakan Pemuda Ansor, 57 orang Komunitas Olahraga Perairan, 48 orang Perhimpunan Nelayan, dan satu orang Jawara dan Pengacara (JAPAR).

Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI Mayjen TNI George Elnadus Supit, S.Sos dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Staf Koarmada I Laksma TNI Bambang Irwanto, M.Tr (Han) menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan forum untuk mempersatukan berbagai komponen Ormas yang ada di wilayah Jakarta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas TNI.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi maraknya berbagai bentuk pelanggaran seperti penyalahgunaan narkoba dan miras, perilaku LGBT, ancaman separatis dan gangguan keamanan, konflik sosial, penyebaran berita hoax, perkelahian antar pelajar dan berbagai tindak kriminal lainnya masih mengancam generasi penerus bangsa.

“Untuk itu, diharapkan peran serta komponen Organisasi Masyarakat dalam menghadapi hal tersebut agar generasi muda bangsa Indonesia bisa terbebas dari pengaruh negatif yang bisa menghancurkan masa depan bangsa ini,” kata Aster Panglima TNI.

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada Pasal 1 Ayat 2 bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara termasuk ormas, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Implementasinya dengan pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya dalam hal ini menjadi bagian tugas TNI dengan mewujudkan ruang, kondisi, alat juang yang tanggung dan kemanunggalan TNI dan rakyat guna terwujudnya sistem pertahanan semesta.

Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan juga pembekalan oleh Kepala Staf Koarmada I Laksma TNI Bambang Irwanto, M.Tr (Han) dengan materi “Membangun Karakter Dalam Menjaga Kedaulatan Indonesia” dan pembekalan Paban IV/Komsos Ster TNI Kolonel Inf Netra Firdaus dengan materi “Peran Organisasi Masyarakat dalam Merawat Kebhinekaan Guna Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa”.(red)

Continue Reading
Advertisement

Trending