Connect with us

Hukum & Kriminal

Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Sepanjang 2019, Terbanyak Bulan Mei

Published

on


Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Sepanjang 2019, Terbanyak Bulan Mei

Finroll.com – Jajaran Kepolisian RI (Polri) terus menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif dengan memburu para terduga teroris. Sepanjang tahun ini (Januari-Mei 2019), sudah 68 terduga teroris yang ditangkap.

Dari jumlah itu, jumlah teroris yang terbanyak ditangkap pada Mei atau menjelang pengumuman resmi hasil pemilihan presiden (pilpres) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei mendatang. Sepanjang bulan ini, ada 29 terduga teroris yang ditangkap Polri.

“Polri melakukan upaya paksa untuk menangkap 68 terduga teroris sepanjang tahun ini,” kata Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri, Irjen M Iqbal saat memberikan konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Irjen Iqbal lalu memerinci ada empat terduga teroris yang ditangkap pada Januari lalu. Kemudian, menyusul 1 tersangka pada Februari, 20 tersangka pada Maret, 14 orang pada April, dan 29 orang pada Mei 2019.

“Dari 68 terduga teroris yang ditangkap, 8 orang di antaranya meninggal dunia. Salah satunya adalah terduga teroris yang meledakkan diri di Sibolga, Sumatera Utara,” ujar Iqbal.

Sementara, 7 terduga teroris yang tewas lainnya ditembak aparat Polri yang sedang melakukan operasi penangkapan. “Tujuh orang itu ditembak, karena mereka mengancam petugas,” ujar Iqbal.

“Khusus 29 tersangka yang ditangkap bulan ini terafiliasi JAD dengan rincian 18 tersangka ditangkap di Bekasi, Kerawang, Tegal, Nganjuk, dan Bitung Sulawesi Utara. Ini adalah proses pengembangan panjang, preventive strike,” sambungnya.

Ada juga yang berperan menyembunyikan DPO JAD di Lampung yang merencanakan aksi amalia atau aksi teror dengan menyerang kerumumunan massa pada 22 Mei mendatang dengan menggunakan bom.

Hukum & Kriminal

Polisi Tangkap Lieus Sungkharisma Terkait Kasus Dugaan Makar

Published

on

Polisi Tangkap Lieus Sungkharisma Terkait Kasus Dugaan Makar

Finroll.com – Juru kampanye Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Lieus Sungkharisma diciduk oleh penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya di kediamannya pagi ini, 20 Mei 2019. Penangkapan Lieus ini diduga terkait kasus makar.

“Iya betul, saudara Lieus dijemput oleh penyidik jam 09.00 WIB. Sekarang sedang dalam perjalanan menuju Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta Selatan pada Senin, 20 Mei 2019.

Lieus dilaporkan oleh seseorang bernama Eman Soleman atas dugaan penyebaran berita bohong dan makar pada 7 Mei 2019 ke Bareskrim Mabes Polri. Laporan terhadap Lieus diterima dengan nomor laporan LP/B/0441/B/2019/Bareskrim tertanggal 7 Mei 2019.

Namun, laporan Lieus di Bareskrim Polri kini telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. “Kemarin kami limpahkan berkas kasusnya ke Polda Metro Jaya dan sudah diterima oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum,” ucap Dedi.

Dalam laporan tersebut, Lieus Sungkharisma dilaporkan atas Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong atau hoax dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP pasal 14 dan atau pasal 15 serta terhadap Keamanan Negara atau Makar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 juncto asal 110 juncto Pasal 87 dan atau Pasal 163 bis juncto Pasal 107.

Lieus sebelumnya sudah dipanggil oleh penyidik ketika kasusnya masih ditangani oleh Bareskrim. Panggilan pertama dilayangkan pada 14 Mei 2019. Ia absen karena masih mencari pengacara.

Lalu, pada panggilan kedua, 17 Mei 2019, Lieus kembali mangkir dengan alasan surat panggilan penyidik belum ia terima.(tempo)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Beredar Surat Panggilan Polisi untuk Dokter Ani Hasibuan

Published

on

By

Finroll.com – Sebuah surat panggilan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk Robiah Khairani Hasibuan (Ani Hasibuan) beredar di kalangan media. Dalam surat tersebut, Ani dipanggil untuk menjadi saksi.

Informasi yang diterima VIVA, Kamis, 16 Mei 2019, Ani diperiksa untuk dugaan perkara tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA dan atau menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Informasi yang disampaikan Ani Hasibuan tersebut dimuat di portal berita thanshnews.com pada 12 Mei 2019.

Kasus ini dilaporkan oleh seorang bernama Carolus Andre Yulika pada 12 Mei 2019 lalu. Surat panggilan ini sendiri diterbitkan Selasa kemarin, 15 Mei 2019

Ani diminta hadir untuk diperiksa penyidik pada Jumat 17 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, dan bertemu dengan Kasubdit III Sumdaling AKBP Ganis Setyaningrum.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Argo Yuwono, mengatakan belum mengetahui terkait surat tersebut.

“Baru dicek ke Krimsus” ucap Argo saat dihubungi VIVA.

Diketahui, Ani Hasibuan merupakan dokter ahli syaraf. Pernyataannya menjadi kontroversi ketika dia menyebut jika kematian ratusan anggota KPPS itu bukan karena kelelahan.

Menurut Ani Hasibuan, dia sangat tidak sepakat bahwa faktor kelelahan bisa membuat orang meninggal dunia. Karena itu, dia mempertanyakan sikap KPU yang tiba-tiba menyampaikan bahwa kematian para petugas KPPS karena kelelahan. Kenapa KPU tiba-tiba seperti dokter ahli forensik.

Dokter yang menelurusi misteri kematian para petugas KPPS hingga ke Jogja itu menyampaikan, bahwa kejadian meninggalkan petugas KPPS dalam jumlah yang banyak dan dalam kurun waktu yang pendek adalah tragedi. Lalu kenapa banyak yang diam saja.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Polri: Pihak yang Merasa Dikriminalisiasi Bisa Ajukan Praperadilan

Published

on

Polri: Pihak yang Merasa Dikriminalisiasi Bisa Ajukan Praperadilan

Finroll.com – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan apabila terdapat pihak-pihak yang merasa keberatan dengan tindakan penyidik dari kepolisian dapat mengajukan gugatan praperadilan. Pernyataan ini merespons tudingan kriminalisasi sejumlah pihak.

“Kalau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan penyidik, ”kan ada mekanisne konstitusionalnya, bisa diuji di ranah sidang praperadilan,” ujar Dedi Prasetyo di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Selasa (14/5).

Dalam praperadilan, langkah-langkah penyidik, termasuk dalam menetapkan sebagai tersangka suatu kasus, akan dibuka untuk diketahui sudah tepat atau tidak. Menurut dia, selama ini penyidik selalu berpatokan pada fakta hukum dan menjalankan pekerjaan dengan standar yang cukup tinggi serta profesional.

Untuk itu, Dedi Prasetyo mengingatkan semua pihak untuk menghargai proses hukum yang berjalan serta mekanisme konstitusional yang berlaku.

Tudingan kriminalisasi muncul lantaran sejumlah tokoh dilaporkan atas dugaan melakukan tindakan makar, yakni politikus Gerindra Permadi, mantan kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen (Purn.) Kivlan Zen, aktivis Lieus Sungkharisma, dan caleg Eggi Sudjana. Selain itu, juga terdapat tudingan adanya kriminalisasi ulama karena penetapan Bachtiar Nasir sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal pengalihan aset Yayasan Keadilan untuk Semua.(Antara)

Continue Reading
Advertisement

Trending