Connect with us

Hukum & Kriminal

Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Sepanjang 2019, Terbanyak Bulan Mei

Published

on


Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Sepanjang 2019, Terbanyak Bulan Mei

Finroll.com – Jajaran Kepolisian RI (Polri) terus menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif dengan memburu para terduga teroris. Sepanjang tahun ini (Januari-Mei 2019), sudah 68 terduga teroris yang ditangkap.

Dari jumlah itu, jumlah teroris yang terbanyak ditangkap pada Mei atau menjelang pengumuman resmi hasil pemilihan presiden (pilpres) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei mendatang. Sepanjang bulan ini, ada 29 terduga teroris yang ditangkap Polri.

“Polri melakukan upaya paksa untuk menangkap 68 terduga teroris sepanjang tahun ini,” kata Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri, Irjen M Iqbal saat memberikan konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Irjen Iqbal lalu memerinci ada empat terduga teroris yang ditangkap pada Januari lalu. Kemudian, menyusul 1 tersangka pada Februari, 20 tersangka pada Maret, 14 orang pada April, dan 29 orang pada Mei 2019.

“Dari 68 terduga teroris yang ditangkap, 8 orang di antaranya meninggal dunia. Salah satunya adalah terduga teroris yang meledakkan diri di Sibolga, Sumatera Utara,” ujar Iqbal.

Sementara, 7 terduga teroris yang tewas lainnya ditembak aparat Polri yang sedang melakukan operasi penangkapan. “Tujuh orang itu ditembak, karena mereka mengancam petugas,” ujar Iqbal.

“Khusus 29 tersangka yang ditangkap bulan ini terafiliasi JAD dengan rincian 18 tersangka ditangkap di Bekasi, Kerawang, Tegal, Nganjuk, dan Bitung Sulawesi Utara. Ini adalah proses pengembangan panjang, preventive strike,” sambungnya.

Ada juga yang berperan menyembunyikan DPO JAD di Lampung yang merencanakan aksi amalia atau aksi teror dengan menyerang kerumumunan massa pada 22 Mei mendatang dengan menggunakan bom.

Hukum & Kriminal

Kasus BLBI, Rizal Ramli Penuhi Panggilan KPK

Published

on

By

Rizal Ramli

Finroll.com –  Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Rizal Ramli memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (19/7). Ia diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Rizal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim (SJN).

“Saya dipanggil KPK untuk kasus SKL (surat keterangan lunas) BLBI dalam kasus SJN dan ITN (Itjih Nursalim). Saya sendiri pada saat kejadian kasus itu bukan pejabat lagi karena itu terjadi pada tahun 2004 pada saat pemerintahan Mbak Mega (Megawati Soekarnoputri),” kata Rizal saat tiba di gedung KPK

Pemeriksaan Rizal pada Jumat ini merupakan penjadwalan ulang setelah dia tidak memenuhi panggilan lembaga antirasuah itu pada Kamis (11/7).

“Saya dianggap banyak ngerti, tahu prosedur dari sejak awal BLBI. KPK minta saya memberikan penjelasan spesifiknya,” ucap Rizal.

Selain Rizal, KPK pada Jumat juga memanggil Sjamsul dan istrinya, Itjih, untuk diperiksa sebagai tersangka kasus BLBI tersebut.

Sjamsul yang merupakan pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) bersama Itjih merupakan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI selaku obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

KPK telah menetapkan keduanya sebagai tersangka pada 10 Juni 2019. Sjamsul dan Itjih diduga melakukan misrepresentasi terkait dengan piutang petani petambak sebesar Rp 4,8 triliun. Sjamsul dan Itjih diduga melakukan misrepresentasi terkait dengan piutang petambak sebesar Rp 4,8 triliun.

Misrepresentasi tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun. Pasalnya, saat dilakukan Financial Due Dilligence (FDD) dan Legal Due Dilligence(LDD) disimpulkan bahwa aset tersebut tergolong macet dan hanya memiliki hak tagih sebesar Rp 220 miliar.

Atas perbuatan tersebut, Sjamsul dan Itjih disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Kasus Novel, Mantan Kapolda Metro Jaya Ikut Diperiksa?

Published

on

By

Polri Menyangkal Pembentukan Tim Gabungan Novel Terlambat

Finroll.com – Mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Mochamad Iriawan membantah menjadi terperiksa oleh tim gabungan bentukan Kepala Polri Jenderal Tito Karnivian. Menurut dia, tidak ada pemeriksaan yang dilakukan dalam pertemuannya dengan tim pencari fakta kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan, sekitar dua bulan lalu.

“Bukan diperiksa, tetapi klarifikasi atau ngobrol. Kalau diperiksa itu kan di-BAP, tetapi pertemuan saya dengan TGPF (tim gabungan) tidak ada pemeriksaan,” kata pria yang akrab disapa Iwan Bule itu , Ahad (14/7).

Pemeriksaan Iriawan terungkap oleh salah satu anggota dewan pakar tim gabungan, Hendardi. Ketua Setara Institute itu mengungkapkan, pemeriksaan terhadap Komjen Iriawan, lantaran diyakini pernah berkomunikasi dengan Novel Baswedan sebelum peristiwa penyiraman terjadi dan selepas insiden serangan.

“Kalau orang diperiksa, itu kan biasa saja. Sebagai saksi. Hubungannya apa? Misalkan, Novel pernah ke Polda (Metro Jaya), Pak Iriawan juga pernah kunjungi Novel, sebelum atau sesudah kejadian. Itu yang kami (tim)periksa,” ujar Hendardi. Hendardi memastikan, Komjen Iriawan adalah satu-satunya perwira yang diperiksa.

Iriawan mengaku tetap tenang dalam pertemuan dengan tim gabungan di kantornya. Sebab, sekretaris utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) itu mengaku tidak mengetahui pelaku penyiraman air keras ke wajah Novel Baswedan.

“Saya enggak ada sangkut paut dengan kasus ini. Mungkin TGPF, merasa saya tahu kasusnya Novel, saya bilang enggak tahu,” kata dia.

Iriawan menceritakan, dirinya sempat ditanyai perlihal pertemuannya dengan Novel Baswedan di Polda Metro Jaya. Dia pun kembali menampik pertemuannya tersebut terkait dengan kasus penyiraman air keras pada 11 April 2017 itu.

“Saya diskusi masalah sinergitas Polri dan KPK dalam penanganan korupsi. Kala itu, Novel datang bersama Brigadir Arif, itu sahabatnya dia. Dia anak buah saya di Brimob Polda Metro Jaya. Lewat dia, akhirnya ketemu saya,” kata dia.

Iriawan menerangkan, pertemuan nya dengan Novel juga terkait dengan penanganan kasus korupsi besar dan termasuk dalam sektor yang belum bisa diungkap KPK, seperti mafia pangan. Dia mengatakan, mereka bertemu di ruang kerja Kapolda Metro Jaya.

“Kemudian, saya sempat ditanya (tim), kapan lagi pernah ketemu? Saya jawab pernah ke rumahnya (Novel) diajak Arif juga karena anaknya Novel lahir, nama anaknya Umar. Saya silaturahim,” kata dia.

Iriawan mengaku memang sempat mengingatkan Novel terkait adanya ancaman kepada penyelidik KPK. Namun, ingatan itu hanya dalam hal konteks yang wajar. “TGPF mempunyai asumsi bahwa saya ke rumah Novel itu memberi tahu bahwa nanti akan ada yang menganiaya, makanya diingatkan harus hati- hati. Mereka juga berasumsi bahwa saya tahu pelaku dari pada penyiraman ke Novel. Ini kananeh,” kata Iriawan.

Dia pun menyarankan tim gabung an itu agar mencari pelaku penyiraman Novel dengan benar dan serius. Tim itu, kata dia, harusnya sudah bisa menjelaskan apa yang sudah dilakukan mulai dari TKP, temuan lain yang memberikan petunjuk kepada peristiwa, dan sejumlah kendala sehingga tim belum bisa mengungkap atau menemukan fakta.

Menurut dia, dikaitkannya diri nya dalam kasus penyiraman Novel telah menjatuhkan nama baiknya hingga berdampak pada keluarga. Karena itu, Iriawan menegaskan, akan melawan semua tuduhan terse but.

Berbeda dengan Iriawan, Mabes Polri mengakui adanya pemeriksaan terhadap Iriawan. Pada Jumat (12/7), Kepala Biro Penerangan Massyarakat Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, Iriawan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Kapolda Metro Jaya. “Sifatnya pemeriksaan waktu itu, oleh pakar, klarifikasi,” kata Dedi.

Menurut Dedi, dewan pakar tim gabungan menanyakan proses penyidikan kasus penyiraman air keras dari awal hingga akhir. “Semuanya terkait mekanisme dan proses penyidikan yang dilakukan Polda Metro waktu itu,” kata Dedi.

Sejak awal, pengungkapan kasus Novel ditangani tim penyidik Polda Metro. Saat itu, Komjen Iriawan masih menjabat sebagai Kapolda Jakarta berpangkat bintang dua atau Irjen.

Dedi memastikan, pemeriksaan terhadap Iriawan bukan soal materi kasus Novel, apalagi menyangkut keterlibatan orang-orang tertentu. Namun, pemeriksaan lebih pada kla rifikasi tentang proses pengung kapan kasus. Jadi, (pemeriksaan itu) tidak ada kaitannya dengan itu (ke terlibatan, atau dugaan pelaku penyi raman), sambung Dedi.

Saat ini, laporan dewan pakar tim gabungan itu masih dalam proses pengkajian khusus oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Menurut dia, laporan tim itu akan memberikan jalan baru dalam penguraian fakta peristiwa serangan terhadap Novel.

Artinya ada kemajuan. Ada progres yang sangat jelas dari hasil investigasi tim itu, kata Dedi. Dia sedikit membocorkan, salah satu isi laporan itu terkait bukti dan motif penyerangan terhadap Novel. Nanti secara utuh akan disampaikan pekan depan, kata Dedi.

republika.co.id

Continue Reading

Hukum & Kriminal

OTT Gubernur Kepri, KPK Amankan Uang Ribuan Dollar

Published

on

By

KPK OTT Anggota DPR Terkait Distribusi Pupuk

Finroll.com – Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap enam orang termasuk Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun dalam operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (10/7/2019).

Tak hanya itu, dalam OTT ini, tim Satgas KPK juga menyita uang tunai ribuan dollar yang diduga digunakan untuk praktek suap.

“Ada uang yang kami amankan dari operasi hari ini sekitar SGD 6 ribu,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/7/2019) malam.

Suap ini terkait dengan izin lokasi rencana reklamasi di Kepri.

“Kami mendapat informasi tentang akan terjadinya transaksi terkait dengan izin lokasi rencana reklamasi di Provinsi Kepulauan Riau,” kata Febri.

Lima orang lainnya yang diamankan dalam operasi senyap kali ini terdiri dari Kepala Dinas di bidang kelautan, Kepala Bidang, dua staf dinas dan pihak swasta.

“Nanti tentu kami akan diidentifikasi dan dalami lebih lanjut mulai dari proses pemeriksaan ini,” kata Febri soal identitas lima orang tersebut.

Continue Reading
Advertisement

Trending