Connect with us

News

Polri Kirim Densus dan BIN ke Filipina Guna Identifikasi Pelaku Bom Gereja

Published

on


Finroll.com – POLRI mengirimkan tim ke Filipina untuk mengidentifikasi pelaku bom bunuh diri di gereja Katedral di Jolo yang diduga merupakan warga negara Indonesia.

Kadiv Humas Polri, Irjen Mohammad Iqbal, mengatakan tim tersebut terdiri dari Detasemen Khusus 88, perwakilan Badan Intelijen Nasional (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Kementerian Luar Negeri.

“Hari ini, Polri (Densus 88 AT) bersama BIN, BNPT, dan Kemlu ke Filipina untuk identifikasi pelaku bom Filipina karena ada dugaan pelaku bom bunuh diri yang disebut-sebut dari Indonesia,” ucap Iqbal saat dikonfirmasi pada Rabu (6/2).

“Dari Polri ada tiga orang (yang dikirim ke Filipina). Intinya, Indonesia ingin membantu mengungkap walaupun sampai saat ini belum ada fakta yang membenarkan bahwa itu (pelaku bom bunuh diri) benar WNI.”

Pernyataan itu diutarakan Iqbal menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Filipina, Eduardo Ano, pada pekan lalu yang menyatakan pelaku serangan bom bunuh diri yang menewaskan 21 orang pada Minggu (27/1) itu adalah WNI.

Namun, Menlu RI, Retno Marsudi, menyebut pihaknya masih menunggu hasil identifikasi dari otoritas Filipina. Sampai akhir pekan lalu, otoritas Filipina belum bisa mengonfirmasi hasil identifikasi pelaku bom tersebut.

“Kami mendengar kabar bahwa pelakunya warga Indonesia. Dari kemarin saya sudah berkomunikasi dengan otoritas Filipina, namun sampai pagi ini belum terkonfirmasi hasil identifikasinya,” kata Retno, di Padang, Sabtu (2/2).

Dia menyatakan, berdasarkan komunikasi dengan pihak Filipina, proses investigasi dan identifikasi masih berlangsung.

“Jika betul WNI, akan kami pastikan,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Wiranto, memprotes sikap Filipina yang mengklaim pelaku sebagai WNI, padahal penyelidikan belum rampung.

“Saat ini cukup ramai dibicarakan mengenai tuduhan dari pihak Filipina terutama Menteri Dalam Negeri (Filipina) bahwa ada keterlibatan WNI dalam aksi teror di Filipina. Di sini saya sampaikan bahwa itu kan berita sepihak,” ujar Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (4/1).(cnn)

International

Konferensi Internasional TNI Dengan ICRC Menjadi Salah Satu Upaya Untuk Mempersiapkan Perdamaian

Published

on

Keterangan foto : Suasana konferensi internasional antara TNI dan International Committee of Red Cross (ICRC) di hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

 

Finroll.com – Merujuk kepada salah satu maxim dari  Publius Flavius Vegetius RenatusQui Desederat Pacem, Praeparet Pacem” atau “Siapa Yang Menginginkan Perdamaian Harus Mempersiapkan Perdamaian”, hal tersebut menunjukkan bahwa perdamaian adalah impian dan harapan setiap manusia atau setiap negara, akan tetapi perdamaian tidak datang dengan sendirinya tetapi harus dipersiapkan dengan berbagai upaya dan konferensi internasional antara TNI dan International Committee of Red Cross (ICRC) merupakan salah satu upaya untuk “mempersiapkan perdamaian” atau “praeparet pacem”.

 

Demikian sambutan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., yang dibacakan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Joni Supriyanto pada saat menutup konferensi internasional antara TNI dan ICRC bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

 

Dalam kesempatan tersebut Panglima TNI menyampaikan bahwa TNI dan ICRC perwakilan Indonesia-Timor Leste, merasa bangga dan terhormat karena para peserta sekalian dari 28 negara, telah mengirim perwakilan delegasinya untuk hadir serta mengikuti kegiatan konferensi internasional yang bertemakan “Preparing Modern Armed Forces for Peacekeeping Operations in the 21ˢͭ Century” .

 

“Dua hari kita mendengarkan paparan, saling bertukar pengalaman dan informasi satu dengan lainnya serta menyamakan visi dan persepsi tentang peacekeeping operation, protection of civilian and medical personel in armed conflict dan roles of women in peacekeeping operation serta berbagai permasalahan dan tantangan kedepan dalam pelaksanaan peacekeeping operation”, ujar Panglima TNI.

 

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, situasi dan kondisi dunia yang aman, damai dan kondusif adalah cita-cita dan harapan setiap insan dan negara, namun kita juga harus menyadari bahwa sampai saat ini konflik bersenjata masih terjadi di berbagai negara.

 

“Kondisi ini sangat memprihatinkan dan kita semua dituntut untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap upaya untuk mewujudkan dan mempersiapkan perdamaian dunia karena kita adalah bagian dari masyarakat internasional yangmemiliki  tanggung jawab yang sama terhadap keamanan, ketertiban dan perdamaian dunia”, ucap Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

 

Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI mengatakan bahwa ada beberapa hal yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan konferensi internasional TNI dan ICRC, antara lain, preparing modern armed forces for peacekeeping operations in the 21ˢͭ centuty atau mempersiapkan angkatan bersenjata modern untuk operasi pemeliharaan perdamaian PBB di abad ke 21 adalah suatu keniscayaan bagi suatu negara dan protection of civilian in armed conflict harus menjadi prioritas pada setiap operasi pemeliharaan perdamaian sebagaimana disebutkan dalam resolusi kewan kemanan PBB nomor 1674 tahun 2006.

 

Selanjutnya Panglima TNI  juga menyampaikan bahwa protection of medical personel and healthcare in armed conflict harus terus di promosikan dan disebarluaskan dalam pelaksanaan peacekeeping operation sebagaimana diamanatkan dalam resolusi dewan keamanan PBB nomor 2286 tahun 2016  tentang condemning attacks on healthcare in armed conflict dan roles of women in peacekeeping operation harus terus ditingkatkan dimasa depan, karena di beberapa wilayah konflik pelibatan wanita dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB sangat efektif dalam memberikan pelayanan, perawatan, perlindungan dan pemulihan kesehatan maupun psikhis traumati akibat kekerasan sexual atau kekejaman perang selama konflik berlangsung.

 

Sementara itu di kesempatan yang sama Alexandre Faite selaku ICRC Head of the Regional Delegation (HORD) untuk Indonesia dan Timor Leste menyampaikan bahwa pelaksanaan konferensi internasional antara TNI dan ICRC telah memunculkan ide-ide baru mengenai bagaimana menghadapi peacekeeping operation in the 21ˢͭ Century dengan membangun Angkatan Bersenjata yang modern.(red)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

MK Anggap Prabowo-Sandi Keliru Adukan Pelanggaran TSM, Ini Argumentasi Hakim

Published

on

By

Finroll.com – Hakim Konstitusi menyampaikan bahwa tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno keliru mengadukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif ke Mahkamah Konstitusi.

Alasannya, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus perselisihan suara dalam hasil pemilu. Hal ini dibacakan dalam sidang putusan sengketa pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (27/6/2019).

“Sehubungan dalil pemohon adalah apakah Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran yang berkait dengan proses pemilu khususnya dalam pelanggaran bersifar TSM dan mendiskualifikasi capres dan cawapres sebagaimana dimohonkan pemohon,” ujar Hakim Konstitusi Manahan Sitompul.

“Jawaban persoalan tersebut sangat penting, karena sengketa pemilu yang berkait dengan TSM proses kewenangan untuk menyelesaikannya diberikan kepada lembaga lain di luar Mahkamah,” tambah Manahan.

Lembaga lain yang dimaksud oleh Majelis Hakim adalah Badan Pengawas Pemilu. Ini sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

Dalam peraturan itu, Bawaslu sudah mengatur objek pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat TSM.

“Berdasarkan pertimbangan di atas, telah terang bahwa kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ada di Bawaslu,” ujar Hakim.

Majelis Hakim kemudian menyampaikan bantahannya terhadap dalil permohonan Prabowo-Sandiaga. Sebab dalam dalil tersebut, tim hukum Prabowo-Sandiaga seolah menyiratkan tidak ada sarana yang disediakan untuk menyelesaikan pelanggaran TSM.

Majelis Hakim menilai hal itu adalah argumen yang salah. Meskipun MK tidak menangani pelanggaran TSM, lembaga lain punya kewenangan untuk menangani itu.

“Jalan hukum tersebut jelas tersedia dan diatur secara rinci bukan hanya substansi yang tercakup dalam administrasi TSM tetapi juga lembaga prosedur dan mekanisme penyelesaiannya,” ujar Hakim.

Majelis Hakim tidak mempedulikan apakah Prabowo-Sandiaga menempuh jalur lain itu atau tidak. Selain itu, juga tidak mempertimbangkan apakah hasil putusan lembaga lain itu memuaskan Prabowo-Sandi atau tidak.

Hal yang pasti, pelanggaran TSM tidak ditangani dalam tingkat MK. Majelis Hakim pun membantah bahwa hanya keadilan prosedural yang diciptakan karena pembagian kewenangan ini.

“Tidak benar anggapan Pemohon bahwa kalau Mahkamah hanya menangani PHPU, maka keadilan yang ditegakan hanga keadilan prosedural. Sebab secara substantif terhadap persoalan yang bukan perselisihan hasil pemilu telah tersedia jalan hukum lain untuk menyelesaikannya meski bukan dilaksanakan Mahkamah,” kata Hakim.

Continue Reading

News

1.300 Pegawai Krakatau Steel Terancam Di-PHK

Published

on

By

Finroll.com  – PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) berencana melakukan restrukturisasi organisasi yang berimbas pada pengurangan jumlah karyawan. Restrukturisasi itu akan dilakukan secara bertahap, mulai 2019 hingga 2022.

Hal itu diketahui pekerja setelah membaca Surat Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Krakatau Steel bernomor 73/Dir.SDM-KS/2019 perihal Restrukturiasi Organisasi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Dalam surat itu dijelaskan untuk mendukung program perusahaan dalam memperbaiki kinerja dan daya saing, manajemen memutuskan untuk melakukan penataan organisasi yang kompetitif, efisien, dan efektif yang selaras dengan strategi Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2018-2022.

Penataan organisasi dilakukan dengan cara melakukan pengurangan posisi dan jumlah karyawan yang bekerja sebesar 30 persen dari total posisi dan jumlah karyawan. Dalam surat itu pada Maret 2019, jumlah jabatan di Krakatau Steel sebanyak 6.264 posisi dengan pegawai sebanyak 4.453 orang.

Hingga 2022, Krakatau Steel akan melakukan perampingan jabatan menjadi 4.352 posisi dengan pengurangan pegawai sebanyak 1.300 orang. Ketika posisi dan pegawai berkurang, Krakatau Steel akan mengoptimalkan tenaga kerja muda dengan melakukan perluasan tanggungan pekerjaan dan peningkatan variasi pekerjaan.

Ketua Serikat Buruh Krakatau Steel, Sanudin, mengaku bahwa saat ini telah terdapat buruh outsourcing yang dirumahkan dengan alasan efisiensi biaya produksi perusahaan. Saat disinggung mengenai pegawai organik juga akan terkena imbas dirumahkan juga, dia belum mengetahui.

“Belum tahu. Kami inginkan tidak dirumahkan, tapi dipekerjakan di anak-anak perusahaan Krakatau Steel kan bisa,” ujarnya, Kamis (27/6).

Saat dikonfirmasi terpisah, Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim, enggan berkomentar. Dia mengaku persoalan restrukturisasi ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam konferensi pers yang digelar dalam waktu dekat.

“Nanti saya undang datang ke press conference saja ya,” tegas Silmy

Continue Reading
Advertisement

Trending