Connect with us

Hukum & Kriminal

Polisi Awasi Tamu yang Jenguk Ratna Sarumpaet Lewat CCTV

Published

on


Polisi Awasi Tamu yang Jenguk Ratna Sarumpaet Lewat CCTV

Finroll.com – Petugas akan mengawasi para tamu yang menjenguk tersangka ujaran kebohongan Ratna Sarumpaet di Rumah Tahanan (Rutan) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melalui kamera pengawas (Closed Circuit Television/CCTV).

“Kita tambah empat unit CCTV nanti bisa pantau keluar masuk orang yang besuk,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Kamis (11/10).

Argo mengatakan empat unit kamera pemantau tambahan itu dipasang di sekitar Rutan Ditreskrimum Polda Metro Jaya agar polisi mengetahui orang yang datang.

Argo menambahkan petugas juga menyiapkan makanan bagi Ratna melalui pemeriksaan tim Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Metro Jaya.

Pada Rabu (10/10), tim Biddokkes Polda Metro Jaya memeriksa kesehatan fisik dan psikologi perempuan aktivis berusia 70 tahun tersebut.

Anggota Polda Metro Jaya menahan Ratna selama 20 hari terhitung sejak Jumat (5/10) usai ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten pada Kamis (4/10) malam.

Polisi menjerat tersangka Ratna dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana dan Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sejauh ini, penyidik Polda Metro Jaya telah meminta keterangan Ratna Sarumpaet, mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, Presiden Konfederasi Serikat Indonesia (KSPI) Said Iqbal, dan dokter Siddik yang mengoperasi plastik Ratna.

source MI

Hukum & Kriminal

Hari Ini Giliran Deddy Mizwar yang Diperiksa KPK Soal Meikarta

Published

on

Hari Ini Giliran Deddy Mizwar yang Diperiksa KPK Soal Meikarta

Finroll.com – Hari ini, aktor senior sekaligus Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dilakukan institusi anti rasuah itu untuk mendalami kasus korupsi perizinan proyek Meikarta di Cikarang.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BS (Billy Sindoro),” ungkap Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah kepada awak media, Rabu (12/12).

Setibanya di KPK, Deddy mengatakan jika ia mengetahui soal rencana pembangunan proyek Meikarta. Ia pun merasa pemanggilannya oleh KPK menjadi hal yang wajar.

“Sejak awal saya mengatakan ada yang kurang beres (dengan) rencana pembangunan Meikarta,” katanya.

Sebelumnya Febri menyebut jika pemanggilan Deddy dilakukan, karena penyidik ingin mengetahui rekomendasi yang dikeluarkan Pemprov Jawa Barat untuk proyek Meikarta.

Baca Lainnya: KPK Temukan Kode Baru “Babe” di Kasus Suap Proyek Meikarta

“Kami perlu mendalami bagaimana proses saat itu terkait dengan rekomendasi perizinan Meikarta,” paparnya.

Pada proyek pembangunannya, Pemkab Bekasi sudah mengeluarkan IPPT seluas 84,6 hektare pada PT Lippo Cikarang Tbk sejak Mei 2017. Izin tersebut meliputi pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, hotel, perumahan dan perkantoran.

Sembilan orang tersangka telah ditetapkan KPK menjadi tersangka, yang dua diantaranya merupakan tokoh sentral yakni Bupati Bekasi Neneng Hasanah dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Kemudian tujuh orang sisanya berasal dari Pemkab Bekasi dan Lippo Group lainnya.

Neneng diduga telah menerima uang suap sejumlah Rp7 miliar secara bertahap lewat tersangka BS. Uang haram ini diduga merupakan fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar dalam proses perijinan pembangunan Meikarta.

Baca Lainnya: Megaproyek Meikarta Segera Dikaji Ulang Oleh Pemprov Jabar

Sumber: Berbagai sumber

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Komitmen Polda Papua, Tangkap KKB Nduga Hingga Kemanapun

Published

on

Komitmen Polda Papua, Tangkap KKB Nduga Hingga Kemanapun

Finroll.com – Kepolisian Daerah (Polda) Papua yang didukung oleh Kodam XVII/Cendrawasih, menyatakan komitmennya untuk menangkap dan menumpas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), di Kabupaten Nduga yang beberapa waktu lalu membantai puluhan pekerja PT Istaka Karya dan seorang prajurit TNI.

“Kami telah membentuk tim untuk pengejaran para pelaku. Komitmen kami dari Polda Papua tidak akan berhenti untuk melakukan pengejaran, penangkapan dan penegakan hukum terhadap KKB,” ujar Kapolda Papua, Irjen Pol Martuani Sormin, Selasa (11/12).

Sementara itu, Kapolda mengatakan sesuai perintah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Tito Karnavian, jika TNI akan memberikan dukungan penuh untuk membantu menangkap KKSB pimpinan Egianus Kogoya.

Dalam upaya menumpas dan mengejar kelompok ini, aparat gabungan menghadapi hambatan karena kondisi medan yang terdiri dari pegunungan.

Baca Lainnya: Pernyataan Sikap Kementerian PUPR Atas Penembakan Para Pekerja Pembangunan Jembatan di Papua

“Daerah itu ketinggiannya diatas 10 ribu kaki dengan oksigen tipis, lereng curam, cuaca tidak bersahabat, sinyal tidak ada. Anggota kita tidak terbiasa di medan seperti itu, sementara mereka sudah biasa karena dibesarkan di alam seperti itu,” paparnya.

Di sisi lain, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring menegaskan jika pembangunan Jalan Trans Papua di Kabupaten Nduga kembali dilanjutkan dalam waktu dekat.

“Perintah Panglima TNI sudah jelas bahwa pembangunan kembali Jalan Trans Papua akan segera dilakukan, tidak boleh berhenti,” ungkapnya.

Baca Lainnya: Kelompok Kriminal Bersenjata Tembak Mati 31 Pekerja Proyek di Papua

Sumber: Antara

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Ketua KPK: Anggaran 800 Miliar Kurang Ideal Untuk Memantau 2.200 Triliun

Published

on

Ketua KPK: Anggaran 800 Miliar Kurang Ideal Untuk Memantau 2.200 Triliun

Finroll.com – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkit jumlah anggaran yang diberikan negara kepada mereka.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menilai anggaran sebesar Rp 800 miliar masih jauh dari kata ideal. Sebab, tugas pengawasan KPK membentang di 34 provinsi dari Aceh hingga Papua.

Tidak hanya itu, total anggaran negara yang dipantau juga mencapai Rp 2.200 triliun.

“Yang dipantau Rp 2.200 triliun, sementara anggaran yang diberikan hanya Rp 800 miliar. You can imagine,” ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di Hotel Akmani, Menteng, Jakarta, Senin (10/12).

Dengan anggaran yang kecil, Saut khawatir kinerja KPK tidak maksimal. Namun begitu, pihaknya menjanjikan untuk melakukan yang terbaik dalam pemberantasan korupsi.

“KPK nggak komplain ketika anggaran dipotong, Targetnya nggak boleh tinggi, 200 kasus per tahun,” tukasnya. (rmol)

Continue Reading
Advertisement

Trending