Connect with us

Hukum & Kriminal

Polisi Awasi Tamu yang Jenguk Ratna Sarumpaet Lewat CCTV

Published

on


Polisi Awasi Tamu yang Jenguk Ratna Sarumpaet Lewat CCTV

Finroll.com – Petugas akan mengawasi para tamu yang menjenguk tersangka ujaran kebohongan Ratna Sarumpaet di Rumah Tahanan (Rutan) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melalui kamera pengawas (Closed Circuit Television/CCTV).

“Kita tambah empat unit CCTV nanti bisa pantau keluar masuk orang yang besuk,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Kamis (11/10).

Argo mengatakan empat unit kamera pemantau tambahan itu dipasang di sekitar Rutan Ditreskrimum Polda Metro Jaya agar polisi mengetahui orang yang datang.

Argo menambahkan petugas juga menyiapkan makanan bagi Ratna melalui pemeriksaan tim Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Metro Jaya.

Pada Rabu (10/10), tim Biddokkes Polda Metro Jaya memeriksa kesehatan fisik dan psikologi perempuan aktivis berusia 70 tahun tersebut.

Anggota Polda Metro Jaya menahan Ratna selama 20 hari terhitung sejak Jumat (5/10) usai ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten pada Kamis (4/10) malam.

Polisi menjerat tersangka Ratna dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana dan Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sejauh ini, penyidik Polda Metro Jaya telah meminta keterangan Ratna Sarumpaet, mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, Presiden Konfederasi Serikat Indonesia (KSPI) Said Iqbal, dan dokter Siddik yang mengoperasi plastik Ratna.

source MI

Hukum & Kriminal

Belajar Dari Augie Fantinus, Sembarangan Posting Video di Sosmed Bisa Masuk Penjara

Published

on

Belajar Dari Augie Fantinus, Sembarangan Posting Video di Sosmed Bisa Masuk Penjara

Finroll.com – Artis Augie Fantinus kini harus mendekam di tahanan rutan Polda Metro Jaya akibat memposing video di Instagram.

Augie disangkakan melanggar Undang-Undang ITE karena menuding anggota polisi sebagai calo tiket Asian Para Games lewat akun media sosial.

Augie yang merupakan presenter itu mengunggah video tudingan tersebut di akun Instagram @augiefantinus pada Kamis (11/10). Dalam unggahannya, mantan manajer Timnas Basket Indonesia itu menuliskan keterangan bahwa dia hendak menonton Timnas basket kursi roda. Antrean pembelian tiket pun diakuinya cukup panjang.

Namun, Augie mengaku kecewa dengan dua orang berseragam polisi yang disebutnya sebagai calo, karena bukan melayani dan menjaga masyarakat. Postingan Augie pun membuat heboh.

Karena merasa namanya dicemarkan, anggota polisi yang ada di dalam video itu membuat laporan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya langsung melakukan penyelidikan.

Pada Jumat (12/10), video tersebut sudah tidak ada di @augiefantinus. Tak perlu menunggu waktu hingga 1×24 jam, polisi menetapkan Augie sebagai tersangka dan kemudian menahannya hingga 20 hari ke depan.

Polisi meyakini memiliki cukup bukti untuk menetapkan Augie sebagai tersangka. Rekaman video serta telepon genggam milik Augie disita polisi.

Hasil Penyelidikan

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono membantah tudingan Augie bahwa ada polisi yang menjadi calo ticket Asian Para Games.

Menurut Argo, angota polisi tersebut hanya membantu siswa SD Tarakanita membeli 100 tiket untuk menonton pertandingan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi dari pihak SD Tarakanita, Inapgoc dan keterangan anggota polisi dalam video itu, penyidik menyimpulkan tudingan Augie tidak dapat dibuktikan.

Awalnya, Argo menjelaskan, pada saat itu terjadi antrean panjang di loket penjualan tiket. Akhirnya, panitia memutuskan untuk menutup loket penjualan tiket sementara karena khawatir tidak ada lagi kursi bagi yang mereka telah mengantre panjang.

Kemudian, lanjutnya, siswa dari SD Tarakanita menghampiri kedua polisi tersebut dan meminta tolong untuk membelikan 100 tiket. Dari 100 tiket yang sudah dibeli, didapati kelebihan sebanyak lima tiket. Polisi pun memutuskan untuk refund tiket tersebut, tetapi justru tidak bisa.

“Setelah dibantu, sudah dapat tiket itu, dikasih ke siswa SD Tarakanita, ternyata ada kelebihan lima tiket, kira-kira ada di-refund supaya dikembalikan duitnya. Kemudian anggota ke ticket box, anggota bawa lima untuk di-refund, ternyata enggak bisa,” ujar Argo.

Jurnalisme warga

Tindakan polisi terhadap penahanan Augie dinilai bertolak belakang dengan permintaan Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada 2017 lalu. Saat itu, Tito menyampaikan masyarakat boleh melaporkan polisi yang terlibat aksi pungli. Bahkan, dia tidak mempersoalkan jika laporan itu dilakukan via media sosial bahkan di-viral-kan.

Menurut Tito kala itu, laporan masyarakat melalui media sosial merupakan bagian dari citizen journalism atau jurnalisme warga.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan mengatakan melaporkan melalui media sosial memang tidak menjadi masalah. Namun, terdapat catatan penting yang harus diingat, laporan harus didasari dengan fakta.

Menurut Adi, kasus Augie merupakan salah satu contoh laporan tanpa bukti atau fakta yang benar sehingga mengakibatkan berujung fitnah kepada polisi yang dituding sebagai calo.

“Melaporkan itu didasari informasi yang benar karena apabila tidak (benar) maka itu fitnah,” ujar Adi.

Maka itu, kata Adi, Augie pun dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 juncto pasal 27 ayat 3 UU ITE dan Pasal 310 ayat 1 juncto Pasal 311 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik.

 

source cnn

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Prabowo – Sandiaga Uno Akan Sampaikan Sikap Soal Meikarta

Published

on

Finroll.com – Calon wakil presiden Sandiaga Uno belum bisa berkomentar banyak soal kasus suap perizinan yang terjadi pada megaproyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam kasus ini, sejumlah pejabat kebupaten Bekasi diciduk KPK termasuk sang Bupati Neneng Hassanah Yasin.

“Kami prihantin, nanti akan ada tim hukum yang menyusun sikap resmi,” kata Sandi saat ditemui dalam selepas menghadiri acara Conference on Indonesia Foriegn Policy di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Sabtu, 20 Oktober 2018.

Selain prihatin, Sandi mengatakan bahwa dirinya tetap ingin ada governance atau tata kelola pemerintahan yang baik hingga kemudahan perizinan. Namun kembali lagi, ia belum bisa menyampaikan lebih jauh soal sikap resmi tersebut. “Nanti sikap resmi pasti akan disampaikan,” ujarnya.

Sampai saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap sebanyak 10 pejabat dinas di Pemerintah Kabupaten Bekasi. Adapun Neneng ditangkap karena diduga menerima suap terkait perizinan lahan dari Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro.

Meikarta memang merupakan proyek di bawah PT Mahkota Sentosa Utama, cicit perusahaan dari Lippo Group. PT Lippo Cikarang Tbk menguasai 100 persen saham tidak langsung di Mahkota Sentosa. Kemudian, PT Lippo Karawaci Tbk menguasai 54,37 persen saham di Lippo Cikarang. Nah, Lippo Group adalah pemegang saham mayoritas di Lippo Karawaci yaitu sebanyak 62,48 persen.

Sebagai pengusaha, Sandiaga Uno mengenal beberapa anggota keluarga dari  Mochtar Riady yang mendirikan Lippo Group. “Hanya berteman, Pak Prabowo juga, kami berteman dengan semua,” ujarnya.

Sumber ; tempo.co

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Bagi-Bagi Sembako di Jakut, Caleg Perindo Jadi Tersangka

Published

on

Bagi-Bagi Sembako di Jakut, Caleg Perindo Jadi Tersangka

Finroll.com – Calon Legislatif (Caleg) DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo David H Rahardja ditetapkan sebagai tersangka terkait kampanye bagi sembako berupa minyak goreng di Jakarta Utara. Status tersebut diberikan usai penyidikan bukti dan saksi-saksi.

Bawaslu akan mengawal perkar ini secara ketat hingga proses persidangan di pengadilan guna menjamin kepastian hukum dan menegakan keadilan,” kata Ketua Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Jakarta Utara Benny Sabdo dalam keterangan tertulis, Jumat (19/10).

Bagi-Bagi Sembako di Jakut, Caleg Perindo Jadi Tersangka

Screenshot video saat caleg Perindo bagi-bagi sembako (Foto: dok. Panswaslu Jakut)

Sebelumnya diketahui David membagikan minyak goreng kepada warga di wilayah CIlincing dan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selain itu David memasang stiker di rumah warga. Kampanye tersebut juga digelar tanpa pemberitahuan.

Dengan begitu menurut Benny, David melanggar Pasal 235 ayat (1) juncto pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Pemilu.
Benny mengakui fenomena politik transaksional kerap terjadi di tahun pemilu. Maka itu ia berharap kasus yang menimpa David tidak terulang kembali.
“Politik transaksional mendorong calon legislatif untuk menjadi bandit demokrasi,” pungkasnya.

source kumparan

Continue Reading
Advertisement

Trending