Connect with us

International

Polemik Tembok Perbatasan, Trump Ancam Keluarkan Status Darurat Nasional

Published

on


Polemik Tembok Perbatasan, Trump Ancam Keluarkan Status Darurat Nasional

Finroll.com – Kisruh penutupan sebagian pemerintah Amerika Serikat terus berlanjut. Presiden Donald Trump menggertak akan menggunakan hak prerogatifnya dengan menyatakan negara dalam keadaan darurat untuk mencairkan anggaran tembok perbatasan, dan mengakhiri kebuntuan perundingan dengan Dewan Perwakilan.

“Kami bisa menyatakan negara dalam keadaan darurat. Seharusnya sih tidak perlu. Saya punya hak penuh untuk menyatakan negara dalam keadaan darurat. Saya memang belum siap, tetapi jika terpaksa saya akan melakukannya,” kata Trump di sela-sela kunjungannya di perbatasan di negara bagian Texas, seperti dilansir Reuters, Jumat (11/1).

Trump sudah pernah mengancam akan melakukan itu sebelum dia menyampaikan pidato kepresidenannya, yang menyinggung soal anggaran tembok perbatasan, pada Kamis lalu. Namun, dia urung menyatakan status darurat nasional dalam pidato yang ditunggu-tunggu itu

Kewenangan yang diberikan undang-undang AS terhadap presiden memang bisa memotong birokrasi, dan mencairkan anggaran tanpa persetujuan Kongres.

Meski demikian, kemungkinan besar Dewan Perwakilan AS bakal mengajukan hak tanya jika Trump nekat menyatakan status darurat nasional. Namun, Trump mengklaim dia akan tetap menang dalam perdebatan itu.

Pertemuan antara Trump dengan Ketua DPR AS, Nancy Pelosi dan pemimpin fraksi Demokrat di Senat, Chuck Schumer kemarin berjalan tanpa hasil. Trump dilaporkan walk out karena Nancy dan Chuck menyatakan tetap tidak akan meloloskan proposal anggaran untuk pembangunan tembok perbatasan sebesar US$5 miliar.

DPR AS hanya mau menyetujui mencairkan US$1,3 miliar untuk tembok perbatasan AS-Meksiko. Menurut laporan surat kabar The Washington Post, Gedung Putih saat ini sedang menyiapkan seluruh pertimbangan untuk memenuhi permintaan Trump yang bakal menyatakan status darurat nasional.

Baca Juga: AS Tolak Keabsahan Maduoro yang Terpilih Lagi Menjadi Presiden Venezuela

Jika hal itu terjadi, kemungkinan besar Trump akan membangun tembok perbatasan dengan mengambil dana dari Korps Zeni Angkatan Darat AS. Kabarnya Trump memang akan melibatkan Angkatan Darat untuk pembangunan tembok perbatasan itu.

Penutupan sebagian pemerintahan AS yang dimulai sejak 22 Desember 2018 hingga kini belum juga berakhir. Jika situasi ini berlanjut sampai Sabtu (12/1) besok, maka ini menjadi yang terlama dalam sejarah Amerika Serikat.

Kemarin DPR AS hanya mengesahkan rancangan undang-undang terkait kementerian perhubungan, perumahan, dan pertanian. Namun, Trump mengancam akan menolak (veto) seluruh RUU itu jika diajukan kepada pemerintah. (cnn)

International

Selamat Dari Tragedi 9/11, Pria AS Ini Tewas Dalam Serangan Teror di Nairobi

Published

on

Finroll.com – Setidaknya 21 orang tewas dalam serangan teror di hotel mewah di ibu kota Kenya, Nairobi. Korban tewas termasuk warga Amerika yang pernah lolos dari maut dalam serangan teroris 9/11 di gedung World Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat pada 11 September 2001 lalu.

Otoritas AS belum secara resmi menyebutkan Jason Spindler sebagai salah satu korban jiwa, namun ibunya Sarah dan saudara laki-lakinya Jonathan mengonfirmasi kematiannya via Facebook dan kepada sejumlah media AS.

“Dengan berat hati saya harus melaporkan bahwa saudara laki-laki saya, Jason Spindler, meninggal pagi tadi saat serangan teror di Nairobi,” tulis Jonathan di Facebook seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (17/1/2019).

“Jason adalah survivor 9/11 dan seorang pejuang,” demikian ditulis Jonathan.

Serangan di Nairobi tersebut diklaim oleh Al-Shabaab, kelompok militan Somalia yang terkait Al-Qaeda. Al-Shabaab telah menargetkan Kenya sejak negara itu mengirimkan militernya ke Somalia pada Oktober 2011 untuk memerangi kelompok tersebut.

Spindler merupakan lulusan University of Texas-Austin dan sekolah hukum New York University. Pria AS berumur 40 tahun tersebut juga pernah bergabung dengan Korps Perdamaian di Peru.

Pada 11 September 2001, Spindler bekerja untuk bank investasi Salomon Smith Barney di World Trade Center (WTC). Saat itu gedung tersebut hancur setelah dihantam dua pesawat penumpang yang dibajak oleh para anggota Al-Qaeda. Hampir 3 ribu orang dilaporkan tewas dalam serangan teroris 9/11 itu.

Kevin Yu, yang pernah kuliah di University of Texas-Austin bersama Spindler, mengatakan bahwa pria itu membantu menyelamatkan orang-orang yang terjebak dalam reruntuhan WTC.

“Orang seperti itulah dia,” ujar Yu kepada media The Washington Post. “Saya tak ragu bahwa ketika dia mendengar ledakan di luar hotel, dia salah satu orang yang mencoba untuk membantu,” imbuhnya.

Setelah menyelesaikan sekolah hukumnya, Spindler ikut mendirikan firma konsultan dan investasi I-Dev, dan bekerja di Kenya untuk proyek jaringan listrik mini yang dirancang untuk daerah-daerah terpencil.

“Jason berbasis di Nairobi, namun sering bepergian ke San Francisco dan keliling Amerika Latin, Afrika, Eropa,” kata juru bicara perusahaan I-Dev.

Ibunya, Sarah mengatakan kepada NBC News bahwa putranya itu berusaha membuat perubahan positif di dunia ketiga. “Kami semua sangat kehilangan dia. Dan sangat menyedihkan bahwa anak muda yang begitu cemerlang telah direnggut oleh terorisme,” cetusnya.

Continue Reading

International

Theresa May Berhasil Lolos Lewat Voting Mosi Tidak Percaya

Published

on

Theresa May Gagal Dilengserkan Lewat Voting Mosi Tidak Percaya

Finroll.com – PM Inggris Theresa May, berhasil diselamatkan dari mosi tidak percaya sesudah satu hari dirinya derita kekalahan telak di parlemen terkait kesepakatan Berexitnya.

Pemungutan suara dijadwalkan oleh pemimpin Partai Buruh oposisi, Jeremy Corbyn. Pada akhirnya, pemerintahan Perdana Menteri Inggris Theresa May selamat ketika anggota Parlemen memilih untuk tetap mendukungnya dengan suara 325 berbanding 306 seperti dikutip sindo yang juga melansir ABC News, Kamis (17/1/2019).

Ini adalah mosi tidak percaya kedua yang dihadapi perdana menteri Inggris itu dalam hitungan minggu. Pada 12 Desember, May selamat dari mosi tidak percaya, yang didalangi oleh anggota parlemen yang tidak puas dari dalam partai Konservatifnya sendiri, dengan selisih 200-117.

Namun, pemungutan suara kali ini memiliki potensi untuk implikasi yang jauh lebih signifikan.

Jika May kalah dalam pemungutan suara, dia kemungkinan akan dipaksa untuk mengundurkan diri, dengan pemilihan umum yang akan segera menyusul, membuat nasib akhir Brexit semakin diragukan.

Meskipun 118 anggota parlemen dari Partai Konservatif May sendiri memberikan suara menentang perjanjian Brexit pada hari Selasa, perdana menteri itu diperkirakan akan selamat dari mosi tidak percaya.

Anggota parlemen konservatif bersatu di belakangnya pada hari Rabu, meskipun menentang kesepakatan Brexit pada hari Selasa. Suara kepercayaan menunjukkan mereka takut prospek pemilihan umum lebih dari prospek May tetap bertanggung jawab atas proses Brexit.

May telah memegang kekuasaan, tetapi masa depan Brexit masih berada di tengah ketidakpastian. Setelah kekalahan pada kesepakatan Brexit, May sekarang memiliki waktu hingga Senin untuk mengusulkan kesepakatan lain ke Parlemen.

Sejauh ini tidak ada indikasi perubahan apa yang akan direncanakanya untuk membuat kesepakatan Brexit yang gagal. Namun, setelah kekalahan di parlemen, May mengatakan ia akan mendengarkan keprihatinan politisi dan mencoba mencari hubungan yang lebih baik dengan para pemimpin Uni Eropa.

May telah menghabiskan lebih dari dua tahun untuk menegosiasikan kesepakatan Brexit dengan para pemimpin Uni Eropa.

Jean Claude Juncker, presiden Komisi Eropa, badan politik utama Uni Eropa, menyatakan penyesalannya atas hasil pemungutan suara pada Selasa malam lalu.

“Risiko penarikan yang tidak teratur dari Inggris telah meningkat dengan pemungutan suara malam ini,” katanya dalam sebuah pernyataan.

“Meskipun kami tidak ingin ini terjadi, Komisi Eropa akan melanjutkan pekerjaan daruratnya untuk membantu memastikan UE sepenuhnya siap. Saya mendesak Inggris untuk mengklarifikasi niatnya sesegera mungkin,” imbuhnya

Batas waktu bagi Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa adalah 29 Maret. Jika Parlemen tidak dapat menyetujui kesepakatan atau batas waktu tidak diperpanjang, Inggris dapat meninggalkan Uni Eropa dengan tidak ada kesepakatan, yang oleh sebagian besar politisi dan pelaku bisnis dianggap akan menjadi bencana.

“Waktu hampir habis,” tambah Junker.

Continue Reading

International

Thailand Lagi-lagi Menunda Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019

Published

on

Pemilihan Umum

Pemilihan umum untuk mengakhiri pemerintahan militer di Thailand yang telah lama tertunda akan kembali mundur dari jadwal pelaksanaan semula.

Finroll.com – Pejabat Komisi Pemilihan Umum Thailand mengatakan, pemilihan yang semula dijadwalkan digelar pada 24 Februari itu kemungkinan baru dapat terlaksana pada Maret 2019.

Komisi Pemilihan Umum Thailand belum mengumumkan penundaan tersebut, tetapi dua pejabat senior pemilihan umum mengatakan kepada Reuters bahwa tidak mungkin mengadakan pemilihan pada 24 Februari, seperti yang diumumkan bulan lalu.

Junta militer yang telah memerintah selama hampir lima tahun sebelumnya menyarankan penundaan pemilu selama satu bulan karena jadwalnya yang bentrok dengan penobatan raja pada Mei mendatang.

“Pemilihan 24 Februari tidak dapat terjadi karena Komisi Pemilihan tidak memiliki cukup waktu untuk menyelenggarakannya,” kata seorang pejabat senior komisi pada Selasa.

Baca Juga: H-1 Debat Capres Dan Cawapres!

“Sekarang ada dua kemungkinan tanggal … 10 Maret atau 24 Maret,” kata pejabat itu.

Upacara penobatan untuk Raja Maha Vajiralongkorn telah dijadwalkan untuk 4-6 Mei, dan pemerintah mengatakan akan ada ritual kerajaan yang berlangsung selama 15 hari sebelum dan setelah tiga tanggal tersebut.

“Akan ada pemilihan sebelum penobatan,” kata Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha kepada wartawan pada Selasa.

“Kami harus mengatur kedua hal itu bersama-sama, tetapi kami harus memberikan waktu untuk persiapan penobatan terlebih dahulu,” kata Prayuth.

Dua partai politik terbesar Thailand mengatakan mereka tidak keberatan dengan penundaan itu.

Berdasarkan undang-undang Thailand, Komisi Pemilihan harus mengesahkan Anggota Parlemen yang menang dalam waktu 60 hari dari hari pemungutan suara. Parlemen kemudian harus bersidang dalam waktu 15 hari dari pengumuman hasil pemilihan dan Raja harus memimpin pembukaan Parlemen.

Pemerintah mengatakan peristiwa politik ini bisa berbenturan dengan upacara penobatan.

Monarki dihormati di Thailand, dan upacara penobatan tahun ini akan menjadi yang pertama yang dialami oleh sebagian besar warga Thailand.

Raja Vajiralongkorn telah menjabat sejak 2016, tak lama setelah ayahnya, Raja Bhumibol Adulyadej meninggal pada 2016. Namun, sampai hari ini dia belum secara resmi dinobatkan selama periode berkabung yang panjang.

Pemerintah militer telah berulang kali menunda mengadakan pemilihan baru sejak menggulingkan perdana menteri terpilih dalam kudeta 2014. Bulan lalu, junta mencabut larangan kegiatan politik yang diberlakukan sejak kudeta, yang memungkinkan partai politik untuk memulai kampanye. (Okezone)

Continue Reading
Advertisement

Trending