Connect with us

News

Petugas KPPS Meninggal di Pemilu 2019 Hingga Saat Ini Capai 225 Orang

Published

on


Petugas KPPS Meninggal di Pemilu 2019 Hingga Saat Ini Capai 225 Orang

Finroll.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia pada penyelenggaraan Pemilu 2019 bertambah menjadi 225 orang. Jumlah korban itu didasarkan pada data yang masuk ke KPU per Kamis (25/4) hingga pukul 18.00 WIB.

Komisioner KPU, Viryan menyatakan angka itu melonjak naik dari jumlah sebelummya yang berjumlah 144 orang yang tercatat pada Rabu (24/4).

“Data hingga pukul 18.00 WIB sebanyak 225 petugas KPPS wafat dalam bertugas,” kata Viryan saat dihubungi wartawan, Kamis (25/4).

Selain itu, Viryan turut merinci petugas KPPS yang turut mengalami sakit dengan jumlah 1.470 orang. Sehingga, total keseluruhan antara petugas yang meninggal dan sakit sebanyak 1.695 orang.

Jumlah petugas yang sakit sampai saat ini berjumlah 1.470 sehingga keseluruhan totalnya saat ini 1.695,” kata dia.

Terpisah, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan menegaskan bahwa pemerintah tak akan abai dan bertanggungjawab untuk mengulurkan bantuan bagi keluarga korban. “Udah nanti negara yang bertanggung jawab,” kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim menyebut pihaknya masih menunggu besaran santunan untuk keluarga korban petugas KPPS yang meninggal dunia dan sakit dari Kementerian Keuangan.

Ia mengatakan alokasi dana santunan bagi keluarga korban akan diberikan dari optimalisasi anggaran KPU. Arif menyatakan Kemenkeu akan membeberkan nominal besaran santunan yang akan diterima keluarga korban pada pekan ini.

“Pembayaran menggunakan optimalisasi anggaran KPU. Kami dijanjikan minggu ini,” kata Arif.

Jatuh korban dalam pemilu serentak tahun ini sebelumnya juga direspons Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. Ia mengamini pemilu serentak membuat durasi kerja KPPS menjadi bertambah.

Mahfud menyebut hal itu berdampak pada petugas KPPS kelelahan hingga jatuh sakit dan meninggal dunia. “Harus ditinjau lagi yang dimaksud pemilu serentak itu apa sih? Apakah harus harinya sama? Atau petugas lapangan harus sama sehingga tidak bisa berbagi beban? Atau bagaimana? Itu kita evaluasi lagi,” tutur dia.

Seperti diketahui, korban meninggal dunia tak hanya dari petugas KPPS. Bawaslu mencatat turut meninggal dunia 33 anggota panitia pengawas pemilu (panwaslu) di sejumlah daerah. Sementara dari pihak kepolisian, Polri mengonfirmasi 16 personel juga meninggal dunia, didominasi faktor kelelahan.

Advertisement

Nasional

Pushidrosal Siapkan Survei Petakan Perairan di Kawaaan Pelabuhan Morowali Industrial Park

Published

on

Ket. Gambar : Kapushidrosal Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos.,S.H., M.H dan Managing Director IMIP Hamid Mina, B.Sc., sepakat kerjasama survei hidro-oseanografi.

Finroll.com — Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) menjalin kerjasama dengan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dalam survei dan pemetaan hidro-oseanografi di kawasan perairan Pelabuhan Khusus Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Kerjasama survei antara Kapushidrosal Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos.,S.H., M.H dengan Managing Director IMIP Hamid Mina, B.Sc., di Gedung Wisma Mulia, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan.

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam hal survei dan pemetaan hidro-oseanografi di kawasan perairan, alur masuk dan pelabuhan khusus Morowali guna menjamin keselamatan navigasi dan keamanan pelayaran bagi Kapal dan wahana laut di kawasan perairan tersebut.

Pada kesempatan tersebut Kapushidrosal menyampaikan bahwa Pushidrosal siap mendukung survei dan pemetaan kawasan perairan dan alur masuk pelabuhan IMIP untuk digambarkan dalam Peta Laut Indonesia (PLI) no. 313, guna mendukung keselamatan fasilitas industri dan keselamatan navigasi.

Selain itu, kerjasama ini dlaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah dalam mewujudkan konektivitas antar pulau dan Tol Laut nasional.

“Pelabuhan khusus Morowali Industrian Park merupakan Kawasan industri yang besar dengan lalu-lintas kapal bertonase besar yang keluar masuk pelabuhan membutuhkan data dan informasi hidrografi-oseanografi yang akurat berupa peta laut terbitan Pushidrosal sebagai panduan navigasi” kata Kapushidrosal.

Menurutnya, banyak pihak lain yang melakukan kegiatan survei dan pemetaan, tetapi hanya data hidro-oseanografi Pushidrosal yang diakui dunia internasional, karena akuisisi dan pengolahan datanya memenuhi metode dan standar International Hydrographic Organization (IHO), khusus nya Special Publication No. 44.

“Saat ini Pushidrosal sedang menyusun buku Standar Survei Nasional, yang nantinya dipakai sebagai pedoman bagi lembaga atau pihak yang bergiat di bidang survei dan pemetaan laut, agar hasil data yang didapat sesuai standar yang dipersyaratkan” jelasnya.

Sementara itu Managing Director IMIP Hamid Mina, B.Sc menyampaikan bahwa pihaknya memercayakan kawasan perairan dan alur pelabuhan Khusus disurvei oleh Pushidrosal yang sudah diakui internasional, dengan harapan keamanan fasilitas industry dan keamanan navigasi di perairan Morowali Industrial Park dapat terjamin.

Continue Reading

Nasional

Bakamla RI/IDNCG Amankan Kapal Tanker dan Kargo yang Lakukan Transfer BBM Illegal

Published

on

Finroll.com — Bakamla RI mengamankan dua kapal berjenis motor tanker (MT) dan kapal Self Propeller Oil Barge (SPOB) yang diduga melakukan transfer bahan bakar minyak (BBM) ilegal di perairan Muara Baru, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.

Kapal MT yang dinahkodai oleh MT Warga Negara Indonesia, mengangkut 11 orang anak buah kapal (ABK). Pada saat diamankan petugas patroli Bakamla RI, diketahui kapal tanker tersebut telah melakukan transfer BBM ke dua kapal nelayan masing-masing sekitar 35 kilo liter (KL).

Hasil dari pemeriksaan awal, diketahui bahwa kapal tanker tersebut tidak dilengkapi surat izin olah gerak ataupun dokumen pergerakan kapal lainnya.

Sedangkan dalam kaitannya kegiatan transfer BBM ke dua kapal nelayan, kapal tersebut juga tidak dapat menunjukkan dokumen resmi.

Di sisi lain, kapal SPOB yang dinahkodai oleh SP Warga Negara Indonesia, mengangkut 8 anak buah kapal (ABK).

Pada saat diamankan petugas patroli Bakamla RI, diketahui kapal SPOB tersebut telah melakukan transfer BBM ke kapal motor (KM) sekitar 5 KL dari 10 KL yang direncanakan.

Pada saat pemeriksaan awal, diketahui bahwa kapal SPOB tersebut tidak dilengkapi dokumen olah gerak kapal ataupun dokumen lainnya terkait pergerakan kapal, dan dokumen muatan tidak ada di atas kapal.

Untuk kepentingan penyidikan lanjutan, kedua kapal diizinkan lego jangkar pada posisi saat dilakukannya pemeriksaan.

Selanjutnya, kedua nahkoda kapal dimintai keterangan di Markas Besar Bakamla RI, yang kemudian diserahkan ke Komandan Satrol Lantamal III guna penyelesaian proses.(red)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Kasus BLBI, Rizal Ramli Penuhi Panggilan KPK

Published

on

By

Rizal Ramli

Finroll.com –  Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Rizal Ramli memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (19/7). Ia diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Rizal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim (SJN).

“Saya dipanggil KPK untuk kasus SKL (surat keterangan lunas) BLBI dalam kasus SJN dan ITN (Itjih Nursalim). Saya sendiri pada saat kejadian kasus itu bukan pejabat lagi karena itu terjadi pada tahun 2004 pada saat pemerintahan Mbak Mega (Megawati Soekarnoputri),” kata Rizal saat tiba di gedung KPK

Pemeriksaan Rizal pada Jumat ini merupakan penjadwalan ulang setelah dia tidak memenuhi panggilan lembaga antirasuah itu pada Kamis (11/7).

“Saya dianggap banyak ngerti, tahu prosedur dari sejak awal BLBI. KPK minta saya memberikan penjelasan spesifiknya,” ucap Rizal.

Selain Rizal, KPK pada Jumat juga memanggil Sjamsul dan istrinya, Itjih, untuk diperiksa sebagai tersangka kasus BLBI tersebut.

Sjamsul yang merupakan pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) bersama Itjih merupakan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI selaku obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

KPK telah menetapkan keduanya sebagai tersangka pada 10 Juni 2019. Sjamsul dan Itjih diduga melakukan misrepresentasi terkait dengan piutang petani petambak sebesar Rp 4,8 triliun. Sjamsul dan Itjih diduga melakukan misrepresentasi terkait dengan piutang petambak sebesar Rp 4,8 triliun.

Misrepresentasi tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun. Pasalnya, saat dilakukan Financial Due Dilligence (FDD) dan Legal Due Dilligence(LDD) disimpulkan bahwa aset tersebut tergolong macet dan hanya memiliki hak tagih sebesar Rp 220 miliar.

Atas perbuatan tersebut, Sjamsul dan Itjih disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Continue Reading
Advertisement

Trending