Connect with us

Politik

Penjelasan BPN soal Angka Kemenangan Prabowo Turun dari 62% ke 54%

Published

on


Biar Rileks, Prabowo-Sandiaga Disarankan Makan Enak dan Nyanyi

Finroll.com – Capres Prabowo Subianto sempat mengklaim memenangkan Pilpres 2019 dengan angka 62 persen. Namun, angka itu lalu menurun menjadi 54,24 persen dalam paparan BPN Prabowo-Sandi di acara pengungkapan fakta kecurangan, Selasa (14/5).

“Ini perubahan biasa ya, Pak Prabowo suaranya mengalami penurunan. Dulu data kita, Pak Prabowo sempat di angka 62 persen, sekarang turun jadi 54 persen, tentu ada pengurangan, jadi angka kemenangan Pak Prabowo berkurang,” kata Jubir BPN Andre Rosiade saat dihubungi, Rabu (15/5).

Andre menjelaskan, angka kemenangan 62 persen didapat ketika perhitungan TPS yang masuk belum mencapai 51 persen. Namun, dalam paparan fakta kecurangan, jumlah suara yang dihitung sudah mencapai 51 persen. Sehingga persentase suara Prabowo turun.

Menurut dia, penurunan ini adalah hal yang wajar.

“Ya suara rekap sekarang di internal BPN kan sudah di atas 50 persen lebih surat suara yang masuk. Kemarin masih di angka 40 persen rekap suara dari seluruh provinsi. Sekarang sudah di atas 51 persen surat suara yang masuk, kemudian kita hitung manual. Nah di situ Pak Prabowo unggul 54 persen dari yang sebelumnya 62 persen,” jelas Andre.

Sebelumnya, Prof Laode dalam acara BPN bertajuk “Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019” memaparkan hasil kemenangan Prabowo tanpa kecurangan. Dia mengatakan, data tanpa kecurangan tabulasi C1 dari relawan Prabowo-Sandi menunjukkan keunggulan yang signifikan.

“Data tanpa kecurangan yang kita miliki pada jam 12 hari ini, posisi kita 54,24 persen (48 juta suara). Jokowi 44,24 persen (39 juta suara). Posisi ini diambil dari total TPS 51 persen lebih, bagi ahli statistik angka ini sudah valid dan angka ini hanya bisa berubah kalau betul-betul dirampok. Dan ini yang perlu kita jaga, dan teman-teman IT,” papar Laode.

Pada 17 April 2019 lalu, Prabowo sempat menggelar jumpa pers untuk menyikapi hasil hitung cepat yang memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Saat itu, ia mengklaim, hasil survei internal timnya justru memenangkan Prabowo-Sandi dengan persentase sekitar 55,4 persen.

“Hasil exit poll kita di 5.000 TPS menunjukkan kita menang 55,4 persen, dan hasil quick count menang 52,2 persen,” ucap Prabowo yang disambut riuh pendukungnya.

Namun, beberapa jam kemudian, Prabowo kembali menggelar jumpa pers. Ia mengklaim, angka kemenangannya sudah bertambah menjadi 62 persen.

Politik

Suara Davin Kirana Digelembungkan?

Published

on

By

Finroll.com  – Partai Demokrat memprotes dugaan penggelembungan suara oleh caleg NasDem dapil II DKI Jakarta, Davin Kirana, dalam penghitungan suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) via pos di Kuala Lumpur dan Selangor, Malaysia, yang berlangsung di Gedung PWTC pada Kamis (16/5).

Menurut Ketua Daerah Pemilihan Luar Negeri (DPLN) Partai Demokrat, Lukmanul Hakim, ia melihat ada dugaan kecurangan karena Davin Kirana mendapat suara tak wajar. Dari 22.807 surat suara yang diterima, sebagian besar suara untuk putra dari Dubes Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana, itu.

“Kejanggalan muncul ketika perhitungan suara di mana hampir 80 persen suara semuanya untuk Davin Kirana. Berdasarkan pantauan para saksi kami karena rata-rata 400 suara ke Davin muncul di setiap pos perhitungan, bahkan partai lain nol,” ungkap Lukman saat dihubungi kumparan, Jumat (17/5).

“Ya jelas penggelembungan suara, karena hasilnya per TPS pos tadi,” lanjutnya.

Lukman menyebut kejanggalan diketahui lantaran surat suara yang diterima via pos itu berdatangan hanya dari distrik tertentu, yang jumlah pemilihnya sedikit.

“Setelah diselidiki dari mana datangnya surat pos tersebut, muncullah alamat dengan kota atau distrik Sekinchan, Selangor. Di mana disitu orang Indonesia sebenarnya minim dibanding dengan kawasan lainnya,” tuturnya.

Tak hanya itu, Lukman dan beberapa saksi parpol lainnya seperti PKS, PDIP, hingga Golkar ikut memprotes karena ada sekitar 62 ribu surat suara baru tiba Kamis (16/5), atau melebihi waktu yang ditentukan KPU yakni 15 Mei 2019. Dan yang terhitung masuk sampai batas akhir adalah 22.807 suara.

Ia menuturkan Panwaslu Kuala Lumpur juga sudah mengingatkan berdasarkan surat edaran KPU bahwa suara yang akan dihitung adalah yang sampai ke PPLN hingga 15 Mei.

“Pemaksaan PPLN untuk menghitung 62 ribu tambahan yang datangnya pada 16 Mei 2019 dari pos Malaysia. Maka diadakan pertemuan terlebih dahulu antara saksi-saksi partai, Panwaslu, dan PPLN,” ucap dia.

“Demokrat, Golkar, PDIP, Gerindra, dan PPP menolak untuk dihitung karena itu sudah melanggar surat edaran KPU yang hanya menerima batas akhir 15 Mei,” imbuhnya.

Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan panjang, bahkan hingga deadlock. Panwaslu dan saksi-saksi sejumlah parpol menolak, namun PPLN tetap melanjutkan proses perhitungan.

“62 ribu (tetap) dihitung dan sekarang masih dalam proses perhitungan. Dan hasilnya sama, penggelembungan suara ke Davin Kirana,” ujarnya.

Selain itu, ia berencana melaporkan temuan ini ke Bawaslu dan ditindaklanjuti dalam rapat pleno bersama KPU RI. Tak hanya itu, Lukman menyebut ada caleg-caleg dari partai lain yang turut melakukan protes.

“Protes datang dari Bu Christina (Christina Aryani dari Golkar), Mustafa Bakri caleg Golkar, Masinton (Masinton Pasaribu dari PDIP). Bu Christina mengikuti perhitungan suara pos dari kemarin sampai saat ini, sebagai saksi dari DPP Golkar,” jelas Lukman.

PSU digelar di Kuala Lumpur dan Selangor setelah kasus ditemukannya surat suara tercoblos di sebuah gudang beberapa waktu lalu. Dalam kasus yang tidak jelas ujungnya ini, surat suara yang tercoblos itu untuk capres 01 dan caleg Davin Kirana. Bawaslu menganggap kasus ini selesai karena menjadi urusan polisi, dan diselesaikan dengan rekomendasi PSU.

Continue Reading

Politik

Terkait Situng, Bawaslu Putuskan KPU Bersalah

Published

on

By

KPU: Pegajuan Gugatan Hasil DCT ke Bawaslu Diberi Waktu 3 Hari

Finroll.com – Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menggelar sidang putusan gugatan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi terkait penghentian Sistem Informasi Penghitungan Suara atau Situng Komisi Pemilihan Umum, karena dianggap curang.

Bawaslu menyatakan, KPU melanggar tata cara dan prosedur dalam penginputan data, namun tetap memerintahkan penggunaan Situng.

“Menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi penghitungan suara atau Situng,” kata Ketua Majelis Hakim, yang juga Ketua Bawaslu Abhan dalam persidangan di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis 16 Mei 2019.

Atas putusan tersebut, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memperbaiki sistem dan tata cara, serta prosedur dalam proses penginputan data ke Situng Pemilu 2019, dengan tetap mempertahankan Situng sebagai sebuah dasar acuan.

Majelis di persidangan menjelaskan alasan mempertahankan Situng sebagai cara, karena Situng telah diatur sebelumnya oleh undang undang. Dan, disiapkan sebagai instrumen yang transparan dalam penghitungan pemilu.

“Keberadaan Situng, hendaknya dipertahankan sebagai instrumen yang digunakan KPU dalam menjamin keterbukaan dan akses informasi dalam penyelenggaran pemilu bagi masyarakat,” ujarnya.

Bawaslu di persidangan mengingatkan kembali kepada KPU, agar selalu cermat di setiap tingkatan saat melakukan input data. Agar, tidak memicu polemik di masyarakat.

“Situng ini harus tetap memperhatikan ketelitian, akurasi dalam memasukkan data ke dalam aplikasi sistem. Sehingga, tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” katanya.

Continue Reading

Politik

Prabowo Sapu Bersih Suara di Seluruh Banten

Published

on

By

Finroll.com – Raihan suara dua pasangan calon (Paslon) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) di Banten, telah selesai pleno oleh KPU. Presentasi raihan suara Jokowi saat Pilpres 2019 turun drastis di Banten, jika dibandingkan Pilpres 2014.

Saat 2014, suara Jokowi mendapatkan 41,90 persen. Sedangkan di Pilpres 2019, hanya meraih 38,46 persen.

Sedangkan Prabowo, berdasarkan presentase mengalami kenaikan. Pilpres 2014, Prabowo meraih 57,10 persen dan di tahun 2019 meraih 61,54 persen suara.

Jika dibandingkan dengan raihan suara, keduanya mengalami kenaikan. Jokowi saat 2014 meraih 2.398.631 suara dan di Pilpres 2019 meraih 2.537.524.

Sedangkan Prabowo di tahun 2014 meraih 3.192.671 suara dan di Pilpres 2019 mendapatkan dukungan 4.059.514 suara dari masyarakat Banten.

“Untuk PPWP (Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden), di Banten ini memperoleh suara terbanyak nomor dua,” kata Wahyul Furqon, Ketua KPU Banten, yang ditemui usai rapat pleno, Senin 13 Mei 2019.

Rapat Pleno KPU Banten selesai pada Senin, 13 Mei 2019, pukul 01.30 wib. Molor dari yang dijadwalkan, selesai pada Minggu, 12 Mei 2019 pukul 00.00 wib.

Hasil Pleno Pilpres dan Pileg KPU Banten ini akan dibawa ke KPU RI untuk di plenokan kembali secara nasional.

“Senin atau selasa ini kota akan rapat (pleno) juga ke KPU RI,” kata dia.

Di Banten sendiri, Paslon Jokowi-KH.Ma’ruf Amien hanya unggul di Kota Tangerang Selatan. Berikut raihan lengkap suara Pilpres 2019, dari delapan Kabupaten dan Kota di Banten :

1)Kabupaten Pandeglang
01-Jokowi-Ma’ruf Amin: 263.523
02-Prabowo-Sandiaga Uno: 443.323

2) Kabupaten Lebak
01-Jokowi-Ma’ruf Amin: 260.148
02-Prabowo-Sandiaga Uno: 489.793

3) Kabupaten Tangerang
01-Jokowi-Ma’ruf Amin: 669.423
02-Prabowo-Sandiaga Uno: 1.079.010

4) Kabupaten Serang
01-Jokowi-Ma’ruf Amin: 275.251
02-Prabowo-Sandiaga Uno: 649.982

5) Kota Tangerang
01-Jokowi-Ma’ruf Amin: 464.992
02-Prabowo-Sandiaga Uno: 562.963

6) Kota Cilegon
01-Jokowi-Ma’ruf Amin: 76.455
02-Prabowo-Sandiaga Uno: 177.568

7) Kota Serang
01-Jokowi-Ma’ruf Amin: 116.702
02-Prabowo-Sandiaga Uno: 266.505

8) Kota Tangerang Selatan
01-Jokowi-Ma’ruf Amin: 411.030
02-Prabowo-Sandiaga Uno: 390.370

Continue Reading
Advertisement

Trending