Connect with us

Hukum & Kriminal

Pemkot Surabaya Segera Perberat Sanksi Larangan Merokok Sembarangan

Published

on


Pemkot Surabaya Segera Perberat Sanksi Larangan Merokok Sembarangan

Finroll.com – Pemerintah Kota Surabaya saat ini tengah merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok.

Sanksi yang diterapkan kepada para pelanggar juga akan diperberat hingga Rp250 ribu per orang.

“Kami akan mempertajam untuk sanksi denda dalam draf revisi Perda 5/2008 ini,” ungkap Ketua Panitia Khusus Revisi Perda 5/2008 DPRD Surabaya, Junaedi, Kamis (6/12).

Sementara dalam draf rancangan Perda tersebut, ada 15 sampai 16 pasal yang mengatur tentang larangan merokok. Mulai dari ketentuan tempat larangan merokok, serta pengawas atau penegak aturan tentang larangan merokok.

Salah satu peraturan yang kena revisi adalah pelarangan tempat kerja untuk digunakan sebagai kawasan merokok.

Baca Lainnya: Ternyata Coklat Yang Termahal Belum Tentu Yang Paling Enak

“Kami akan mempertegas untuk tempat ini, tidak hanya sebatas pada ruang lingkup Pemkot Surabaya dan perusahaan swasta lainnya. Begitu juga dengan tempat lainnya, ini kami minta Dinkes untuk menjabarkan,” lanjutnya.

Ia merinci, sanksi berupa denda administrasi juga akan berlaku bagi pengelola tempat yang tidak memasang tanda dilarang merokok sebesar Rp50 juta.

Junaedi juga menekankan pentingnya mempertegas peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya, dalam hal ini Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah.

Baginya selama ini, pengaplikasian Perda no 5/2008 kurang efektif. Penegakan aturannya juga tidak maksimal. Apalagi sanksi bagi perokok yang melanggar peraturan hanya berupa teguran lisan, imbauan, arahan dan binaan saja.

Sumber: Antara

Advertisement

Hukum & Kriminal

Polda Riau Tetapkan 3 Tersangka Perusakan Atribut Partai Demokrat

Published

on

Polda Riau Tetapkan 3 Tersangka Perusakan Atribut Partai Demokrat

Finroll.com – Kepolisian Daerah (Polda) Riau menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus perusakan atribut Partai Demokrat di Pekanbaru, Riau. Saat ini, ketiga tersangka sudah ditahan di Polresta Pekanbaru.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo mengatakan, ketiga orang tersangka masing-masing berinisial HS, KS, dan MW. Penyidik sudah meminta keterangan dari ketiga tersangka.

Dari hasil pemeriksaan polisi, ketiga tersangka ini dijanjikan dibayar sebesar Rp150.000. Ketiga tersangka HS, KS, dan MW diduga terlibat perusakan atribut partai di dua lokasi di Kota Pekanbaru, yakni Jalan Sudirman dan di wilayah Kecamatan Tenayan Raya.

“Dijanjikan dibayar Rp150.000, itu saja, nggak ada motif-motif yang lain. Yang menjanjikan ada seseorang, itu yang masih dalam rangka penyelidikan. Jadi dijanjikan, hai kamu lakukan ini, saya bayar Rp150.000, tetapi uangnya juga belum diterima, tidak ada motif lain, hanya sekadar itu saja,” papar Kapolda di Mapolda Riau, Senin (17/12/2018).

Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 170 junto pasal 406 KUHP tentang Perusakan. Ketiganya diancam dengan hukuman lima tahun penjara.

Widodo mengatakan, kasus perusakan atribut Partai Demokrat ini sudah dianggap selesai. Sebab, polisi sudah bekerja menerima laporan, melaksanakan penyelidikan, dan penyidikan. Dia telah memerintahkan kepada penyidik untuk segera melimpahkan kasus itu kepada penuntut umum.

“Cepat kita bekerja. Dengan harapan untuk kasus seperti ini tidak berulang lagi di wilayah Pekanbaru khususnya dan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau. Jadi saya anggap permasalahan ini sudah selesai,” paparnya.

Baca Juga: Baliho Partainya Dirusak, SBY Isyaratkan Tanda “Perang”

Dia juga mengimbau kepada masyarakat agar jangan mudah terprovokasi, baik itu melalui sosial media dan pemberitaan-pemberitaan hoax. Masyarakat harus waspada, cermat, dan pandai melihat apakah pemberitaan tersebut bisa dipertanggungjawabkan atau hanya bohong belaka.

Selain itu, dia meminta kepada para para ketua partai politik dan para calon anggot legislatif di Provinsi Riau untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama masa kampanye.

“Kami menyadari masa kampanye sekarang ini adalah masa kontestasi, masa untuk melakukan sebuah kegiatan dalam meraih hati masyarakat. Silakan, tetapi juga kita sebagai warga negara, warga masyarakat, tentunya ada satu hal yang lebih utama dari itu, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban,” pungkasnya. (inews)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Tersangka Pengeroyok TNI di Ciracas Dijerat Hukuman 5 Tahun Penjara

Published

on

Tersangka Pengeroyok TNI di Ciracas Dijerat Hukuman 5 Tahun Penjara

 

Finroll.com – Tim pemburu dari Polda Metro Jaya berhasil meringkus lima orang pelaku pengeroyok seorang anggota TNI AL dan anggota Paspampres di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (11/12). Kelima pelaku dijerat ancaman hukuman lima tahun penjara.

“Tersangka dikenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman 5 tahun ke atas,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jumat (14/12).

Sementara kelima pelaku yang ditangkap yakni Agus Pryantara (AP), Herianto Panjaitan (HP), Depi, Iwan Hutapea (IH), hingga Suci Ramdani (SR). Kelima pelaku juga memiliki perannya masing-masing dalam kasus ini.

“AP berperan memegangi korban sehingga korban tidak bergerak. HP mendorong korban di bagian dada. D menarik Kapten Komarudin untuk menahan dan memukul Pratu Rivonando. IH melakukan pemukulan ke korban. SR melakukan pemukulan terhadap korban,” paparnya.

Baca Lainnya: Kronologi Perusakan Polsek Ciracas, Diduga Buntut Dari Pengeroyokan TNI

Saat ini kelima tersangka ditahan di Polda Metro Jaya. Polisi juga menyita beberapa barang bukti seperti dua unit ponsel, satu buah KTP, sebuah tas jinjing, satu sweater, satu celana, dan satu jaket.

Di kesempatan yang sama, Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Roycke H Langie menyebutkan, salah seorang tersangka berinisial I saat kejadian pengeroyokan sedang terpengaruh minuman beralkohol.

“Nah untuk tersangka yang terpengaruh oleh alkohol atau minuman keras, memang ada satu. Inisial I, yang lain sesuai dengan pemeriksaan kesehatan dalam keadaan normal.” Imbuhnya.

Sumber: Detik

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Bonus OTT Bupati Cianjur, Angkot Ini Gratiskan Penumpang

Published

on

Apresiasi OTT Bupati Cianjur, Angkot Ini Gratiskan Penumpang

Finroll.com – Satu buah mobil angkutan umum di Cianjur, terlihat menggratiskan penumpangnya yang naik tanpa dimintai bayaran satu perak pun. Pelak angkot yang tidak memungut bayaran kepada penumpangnya, perihal Apresiasi sang supir atas tertangkapnya Bupati Cianjur dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarief mengunggah sebuah foto yang menampilkan respons warga Cianjur usai penetapan tersangka Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. Dalam akun twitternya, terlihat pintu angkot ditempel tulisan “Naik Angkot Gratis Hari Ini #Bonus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK”.

Terkait hal itu, Syarief mengungkapkan, hal tersebut sebagai apresiasi seorang warga Cianjur, yang berprofesi sebagai sopir angkutan kota atas tertangkapnya kepala daerahnya oleh KPK. Karena rasa syukurnya itu, maka sopir itu menggratiskan tarif untuk penumpang. Inilah yang membuat Syarief memiliki alasan kuat bersama lembaga antirasuah ini untuk bekerja keras memberantas para koruptor.

“APRESIASI SUPIR KENDARAAN UMUM CIANJUR seperti ini yang MEMBUAT @KPK_RI selalu bekerja keras memburu koruptor karena RAKYAT SUDAH SANGAT TERTINDAS OLEH PERILAKU POLITISI/PEJABAT KORUP,” tulis Laode dalam akun twitter @LaodeMSyarif.

Lebih lanjut, pimpinan KPK itu juga meminta dukungan kepada Wakil Rakyat dan Presiden Joko Widodo serta Jusuf Kalla dalam memberantas korupsi.

“MOHON DUKUNGAN Wakil Rakyat @DPR_RI Presiden @jokowi dan WAPRES @wapres_ri bapak @Pak_JK,” lanjutnya.

Saat dikonfirmasi secara terpisah, Syarief mengaku bahwa dia menganggap respons seorang sopir angkot itu sebagai bentuk apresiasi warga Cianjur kepada KPK.

“KPK menghargai keikhlasan dan support mereka kepada KPK. Bupati Cianjur sudah beberapa kali melakukan korupsi dan menurut laporan tiap tahun memotong dana pendidikan,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Jumat (14/12)

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Irvan sebagai tersangka dugaan pemerasan kepada 140 kepala SMP di Cianjur. Pemerasan itu diduga dilakukan terkait penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur pada 2018.

KPK menduga Irvan meminta atau memotong 14,5 persen dari Rp 46,8 miliar DAK tersebut. Sementara itu, bagian khusus untuk Irvan adalah 7 persen atau sekitar Rp 3,2 miliar.

sumber: Jawapos

Continue Reading
Advertisement

Trending