Connect with us

Hukum & Kriminal

Pemkot Surabaya Segera Perberat Sanksi Larangan Merokok Sembarangan

Published

on


Pemkot Surabaya Segera Perberat Sanksi Larangan Merokok Sembarangan

Finroll.com – Pemerintah Kota Surabaya saat ini tengah merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok.

Sanksi yang diterapkan kepada para pelanggar juga akan diperberat hingga Rp250 ribu per orang.

“Kami akan mempertajam untuk sanksi denda dalam draf revisi Perda 5/2008 ini,” ungkap Ketua Panitia Khusus Revisi Perda 5/2008 DPRD Surabaya, Junaedi, Kamis (6/12).

Sementara dalam draf rancangan Perda tersebut, ada 15 sampai 16 pasal yang mengatur tentang larangan merokok. Mulai dari ketentuan tempat larangan merokok, serta pengawas atau penegak aturan tentang larangan merokok.

Salah satu peraturan yang kena revisi adalah pelarangan tempat kerja untuk digunakan sebagai kawasan merokok.

Baca Lainnya: Ternyata Coklat Yang Termahal Belum Tentu Yang Paling Enak

“Kami akan mempertegas untuk tempat ini, tidak hanya sebatas pada ruang lingkup Pemkot Surabaya dan perusahaan swasta lainnya. Begitu juga dengan tempat lainnya, ini kami minta Dinkes untuk menjabarkan,” lanjutnya.

Ia merinci, sanksi berupa denda administrasi juga akan berlaku bagi pengelola tempat yang tidak memasang tanda dilarang merokok sebesar Rp50 juta.

Junaedi juga menekankan pentingnya mempertegas peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya, dalam hal ini Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah.

Baginya selama ini, pengaplikasian Perda no 5/2008 kurang efektif. Penegakan aturannya juga tidak maksimal. Apalagi sanksi bagi perokok yang melanggar peraturan hanya berupa teguran lisan, imbauan, arahan dan binaan saja.

Sumber: Antara

Advertisement

Hukum & Kriminal

Berikut Jadwal dan Persyaratan Gugatan Hasil Pemilu 2019 ke MK

Published

on

Berikut Jadwal dan Persyaratan Gugatan Hasil Pemilu 2019 ke MK

Finroll.com – Para kontestan, baik pilpres maupun pileg, berhak mengajukan gugatan atas hasil Pemilu 2019. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menetukan jadwal pendaftaran sengketa pemilu, yaitu 8-25 Mei 2019.

Gugatan baik dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, maupun para calon anggota legislatif akan diproses dalam 30 hari kerja pasca-registrasi lengkap.

Menurut Juru Bicara MK, Fajar Laksono, ada yang berbeda dari pengajuan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Pemilu 2019 berbeda dengan pilkada serentak.

Dalam hal ini, untuk Pemilu 2019 tidak ada syarat jumlah atau presentase selisih perolehan suara antarcalon untuk melayangkan gugatan ke MK.

“Selisih hasil perolehan suara hanya ada dan dikenal dalam pilkada. Jadi tidak ada pembatasan selisih hasil suara dalam pemilu serentak,” kata Fajar saat dikonfirmasi, Selasa (16/4).

Fajar menjelaskan, sejumlah syarat pengajuan sengketa Pemilu 2019 ke MK masih sama dengan yang berlaku di penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sesuai tahapan dan jadwal PHPU tahun 2019, dalam Peraturan MK Nomor 5 tahun 2018, MK akan menerima pendaftaran sengketa Pileg 2019 pada 8-25 Mei.

“Sedangkan pendaftaran sengketa Pilpres pada 23-25 Mei 2019,” kata dia.

Adapun jangka waktu penyelesaian PHPU oleh MK sesuai peraturan maksimal 30 hari kerja sejak permohonan PHPU diregistrasi lengkap.

Jika semua persyaratan saat pendaftaran PHPU dinyatakan lengkap, maka MK akan menggelar sidang perdana atau pemeriksaan pendahuluan untuk PHPU pilpres pada 14 Juni 2019, dan PHPU pileg pada 9 hingga 12 Juli 2019.

MK akan menggelar sidang putusan PHPU pilpres pada 28 Juni 2019, sedangkan putusan PHPU pileg dibacakan pada 6 sampai 9 Agustus 2019.

“Penyelesaian PHPU sendiri diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 474 dan sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh MK,” tutupnya.(PojokSatu)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Terkait Kasus Audrey Pentingnya Pendidikan Karakter

Published

on

By

Finroll.com – Akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman Wisnu Widjanarko mengatakan kasus pengeroyokan terhadap Audrey yang masih SMP mengingatkan pentingnya pendidikan karakter pada generasi muda. Wisnu mengatakan pendidikan karakter yang dimaksud adalah penguatan budi pekerti dan nilai-nilai moral yang menyertai proses pembelajaran.

Dengan pendidikan karakter, anak tidak saja cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki kepekaan emosional dan sosial. “Ini sebuah pekerjaan rumah bagi semua pihak agar kita semua terlibat dan berperan aktif untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan membudayakan pentingnya karakter sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pendidikan khususnya generasi muda,” kata dosen komunikasi keluarga FISIP Universitas Jenderal Soedirman tersebut, Rabu (10/4).

Menurut Wisnu, keluarga memegang peranan penting bagi pendidikan karakter seorang anak. Keluarga menjadi penentu utama karena nilai-nilai kehidupan, budi pekerti, dan moralitas untuk kali pertama dipelajari seseorang adalah di keluarga.

Kendati demikian, menanamkan pendidikan karakter sejak dini bukan hanya menjadi tugas orang tua. Penanaman pendidikan karakter juga menjadi tugas para pengajar di sekolah atau di kampus serta tugas masyarakat dan pemerintah.

“Artinya seluruh pihak tersebut harus mengampanyekan dan terlibat bahwa cerdas dan berkarakter seperti dua sisi mata uang, satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pencapaian prestasi anak,” katanya.

Orang tua, kata dia, harus mengajarkan nilai-nilai budi pekerti dalam keseharian, melalui bentuk-bentuk yang sederhana. Tujuannya agar anak terbiasa dan memiliki panduan moral ketika nanti berinteraksi di lingkungan dan masyarakat. “Sementara di sekolah, para guru mengedukasi siswa dalam model-model pembelajaran yang memberikan contoh pentingnya karakter,” jelasnya.

Selain itu, masyarakat juga perlu berperan aktif menjadi ruang bersama untuk saling mengingatkan pentingnya karakter sebagai instrumen berkehidupan. “Pemerintah perlu membuat regulasi yang dukungan untuk membudayakan nilai-nilai karakter,” kata Wisnu.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

KPK Lelang Dua Mobil Zumi Zola Seharga Rp 31,85 Juta, Berminat?

Published

on

KPK Lelang Dua Mobil Zumi Zola Seharga Rp 31,85 Juta, Berminat?

Finroll.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi akan melelang dua mobil milik terpidana korupsi Zumi Zola. Hal ini dilakukan usai putusan terhadap eks gubernur Jambi itu dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

“Jaksa Eksekusi KPK bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi melakukan lelang barang rampasan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat keterangan tertulisnya pada Jumat (5/4/2019).

Dua mobil yang hendak dilepas adalah mobil merek Suzuki tipe APV STD warna silver. KPK menetapkan harga limit untuk dua mobil tersebut sebesar Rp31.858.000.

“Barang yang dilelang dilengkapi dengan BPKB dan STNK,” ujar Febri.

Febri menjelaskan, calon peserta lelang dapat melihat 2 mobil tersebut pada Selasa tanggal 9 April 2019 di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara klas I Jambi, Kenali Asam Bawah, Kota Baru, Jambi. Kesempatan itu dibuka dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB.

Sementara lelang akan digelar di Kantor KPKNL Jambi pada 10 April 2019 hingga pukul 10.00 WIB. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis mantan gubernur Jambi dengan 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan pada Kamis (6/12/2018).

Zumi Zola divonis bersalah karena terbukti menerima gratifikasi dan terlibat dalam kasus uang ketok APBD di lingkungan Provinsi Jambi. Hakim menilai, Zumi Zola terbukti menerima uang gratifikasi sebesar Rp37,4 miliar, 173 ribu dolar AS, dan 100 ribu dolar Singapura.

Politikus PAN itu juga dinilai menerima 1 mobil Alphard. Menurut hakim, hadiah itu diberikan oleh rekanan penggarap proyek yaitu Muhammad Imadudin alias Iim, Agus Herianto, Endria Putro, Nicko Handi, Rudy Lidra, Jeo Fandy Yoesman alias Asiang, Hardono alias Aliang, Yosan Tonius alias Atong, Andi Putra Wijaya alias Andi Kerinci, Kendry Ariyon alias Akeng dan Musa Effendi. Selain itu, hakim menilai Zumi terbukti menyuap 50 anggota DPRD Provinsi Jambi.

Ia bersama-sama dengan Apif Firmansyah, Erwan Malik, Arfan dan Saifudin memberikan uang sebesar Rp16,3 miliar sebagai uang “ketok palu”. Uang itu digunakan agar DPRD Provinsi Jambi mengesahkan Rancangan APBD tahun 2017 sebesar Rp12,9M, dan juga Rancangan APBD tahun 2018 sebesar Rp3,4M.

Hakim menyatakan Zumi Zola terbukti dalam dua dakwaan yakni pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain itu Zumi juga terbukti melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

source: tirto

Continue Reading
Advertisement

Trending