Connect with us

Makro Ekonomi

Pemerintah Belum Temukan Solusi Terkait Harga Ayam Peternak Yang Terus Bergerak Turun

Published

on


Keterangan foto : Ilustrasi Ternak ayam potong

Finroll.com – Kementerian Perdagangan (Kemdag) dan Kementerian Pertanian (Kemtan) sedang mengupayakan menormalisasi harga ayam peternak. Persoalan anjloknya harga ayam ras atau life birth (LB) di tingkat peternak masih belum menemukan jalan keluar.

 

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemdag Tjahya Widayanti, mengatakan, sejak dua hari lalu harga ayam ras khususnya di Pulau Jawa terus bergerak turun yang mencapai rata-rata Rp 9.883 per kilogram (kg). Penurunan dimulai sejak 30 Mei 2019 yang dimulai dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta mulai diikuti oleh Jawa Barat pada tanggal 9 Juni 2019 kemarin.

 

“Menurut informasi yang diperoleh dari peternak mandiri maupun perusahaan perunggasan, kondisi tersebut diindikasikan terjadi akibat over-supply di tingkat peternak,” kata Tjahya.

 

Lebih lanjut ia mengaku, sebelum terjadi anjloknya harga yang sangat signifikan dalam tiga minggu terakhir, Kemdag telah melakukan beberapa antisipasi.

 

Tjahya bilang, pihaknya menekankan bahwa Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) anggota Asosiasi Rumah Potong Hewan Unggas (Arphuin) harus berkoordinasi dengan ritel anggota APRINDO untuk membeli karkas dari peternak dengan harga sesuai harga acuan Permendag nomor 96 tahun 2018, yaitu seharga Rp 18.000 per kg melalui Surat Dirjen PDN Nomor 130/PDN/SD/5/2019.

 

“Kami juga menindaklanjuti hasil keputusan rapat koordinasi perunggasan di Solo pada 14 Juni 2019 yang diselenggarakan oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan,” ungkap Tjahya.

 

Maka telah diterbitkan Surat Dirjen PDN Nomor 158/PDN/SD/6/2019 yang dalam rangka pendek mengarahkan perusahaan integrator, peternak mandiri, maupun peternak UMKM untuk membagikan ayam ras dan karkas kepada masyarakat yang membutuhkan dengan menggunakan dana CSR.

 

Selain juga ada upaya lain Ditjen PKH untuk pemotongan produksi chick-in DOC FS sekitar 30%. “Tapi memang belum berpengaruh signifikan karena perlu waktu koordinasi pelaku,” sebut Tjahya.

 

Untuk mengawasi peredaran stok daging ayam ras, kata Tjahya, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) telah berkoordinasi dengan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) untuk mengawasi stok daging ayam ras di seluruh cold storage milik anggota Rumah Pemotongan Hewan Unggas (RPHU) khususnya di Wilayah Pulau Jawa.

 

Tjahya mengaku hingga saat ini, Kemdag belum menerima informasi dari Dinas Perdagangan di daerah maupun dari instansi atau lembaga lainnya khususnya Badan Pusat Statistik yang menyatakan ada indikasi penurunan konsumsi.

 

Pada kesempatan lain, I Ketut Diarmita, Direktur Jenderal PKH Kemtan mengatakan, wewenang pengaturan harga itu sebenarnya ada di Kemdag. “Coba pelajari Permendag Nomor 96 Tahun 2018 itu sendiri, di Pasal 3 Ayat 1 itu sebenarnya diatur soal harga dan yang mengatur ada di Kemdag,” kata Ketut.

 

Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa Menteri (Mendag) dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan pembelian sesuai dengan harga acuan pembelian di tingkat petani (atau HPP), jika harga di tingkat petani berada di bawah harga acuan pembelian di tingkat petani.

 

Menurut Ketut, kunci permasalahan ini juga harus direalisasikan dengan menertibkan broker perunggasan yang menyebabkan disparitas harga di peternak dan konsumen sangat jauh. “Solusi terbaik daftar semua broker perunggasan milik integrator di Kemdag agar tidak liar, jika tidak maka harga semakin mudah dipermainkan,” katanya.

 

Lebih lanjut Tjahya Widayanti juga mengakui harga ayam live birth (ras) di tingkat peternak saat ini tengah turun. Soal pembagian ayam gratis, tidak hanya di Yogyakarta saja, tapi di beberapa daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur telah dilakukan sebelumnya.

 

“Soal harga itu kan cerminan supply demand, bisa jadi sekarang supply berlebih. Ini yang sedang dipelajari,” ujarnya.

 

Dia juga menyebutkan, sebelumnya ada rapat analisa kondisi perunggasan di Kantor Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kemtan) pada 13 Juni lalu, yang merumuskan akan adanya penarikan 30% bibit unggas untuk mengendalikan oversupplay.

 

“Tapi saya ngak punya hak dan wewenang soal ini (soal penarikan 30% bibit unggas) tanya Kemtan saja. Namun kalau ada kesimpulan soal penarikan itu tentu mereka ngaku ada over supply kan, logikanya kan demikian. Kami berpegang pada pandangan ya harga itu cerminan supply dan demand saja,” ungkapnya.

 

Soal usulan agar seluruh lembaga terkait melakukan rapat koordinasi terbatas, Tjahya bilang selama ini Kemdag berada pada sisi hilir bukan bagian hulu. Entah siapa yang harus melakukan inisiasi, karena menurutnya beberapa rapat dan pertemuan antar kementerian telah sering dilakukan.

 

“Maka memang perlu waktu, mungkin saat ini belum pas saja,” sebutnya.

 

Sementara Ketut menambahkan, ia mensinyalir, adanya disparitas harga antara harga ayam di tingkat peternak dengan harga ayam di tingkat kosumen menunjukkan ada permainan antara distibutor/broker.

 

“Kita harus terbuka melihat fakta di lapangan. Keutuhan peternak, kebutuhan publik, dan kebutuhan integrator. Sudah nyata-nyata ini permainan distributor atau broker. Jika tidak demikian kenapa harga di pasar stabil tinggi, di peternak hancur lebur,” ujar Ketut.

 

Dia berpendapat, masalah harga ini bukan menjadi tanggang jawabnya. Dia berpendapat harga di tingkat peternak diatur oleh Kementerian Perdagangan seperti yang tertera dalam Permendag no. 96 tahun 2018 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen.

 

Menurut Ketut hal tersebut mengacu pada pasal 3 ayat 1 yang berbunyi: Dalam hal harga di tingkat petani berada di bawah harga acuan pembelian di tingkat petani, Menteri dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan pembelian sesuai dengan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani.

 

“Tugas saya di produksi. Jika produksi meningkat artinya tugas saya berhasil. Soal harga sudah diatur di Permendag 96/2018,” pungkasnya.(red)

Advertisement

Makro Ekonomi

Kadin Mengapresiasi Kementan Kembangkan Lumbung Pangan di Perbatasan

Published

on

Finroll.com — Wilayah perbatasan Indonesia relatif tertinggal dari wilayah lain. Selain faktor geografis, juga disebabkan keterbatasan infrastruktur pendukung, khususnya dari aspek sosial ekonomi masyarakat.

Untuk mengatasi masalah tersebut, khususnya dalam pemenuhan pangan dan kesejahteraan masyarakat, Kementerian Pertanian telah mengembangkan Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor di wilayah perbatasan.

“Sesuai Nawa Cita dan Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang dimulai dari pinggiran, pembangunan wilayah perbatasan menjadi prioritas dan menjadi bagian integral yang menjadi beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi yang mewakili Menteri Pertanian dalam Focus Group Discussion (FGD) di kantor Kamar Dagang Industri (KADIN) Di Jakarta, Selasa (26/6/2019).

Menurut Agung, membangun Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor di Wilayah Perbatasan harus dikaitkan dengan upaya peningkatkan ketahanan pangan nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan antarwilayah.

“Fokus utama pengembangan lumbung pangan di wilayah perbatasan adalah meningkatkan produksi pangan dan pertanian agar mampu mencukupi kebutuhan penduduk setempat dan daerah lain di Indonesia, bahkan diekspor ke negara tetangga, terutama Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Papua Nugini, dan Timor Leste,” tambah Agung.

Untuk itu, kata Agung, Kementerian telah membuat grand design.

“Mengacu Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan  2011-2025 yang diterbitkan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, kami telah menyiapkan Grand Design untuk membangun lumbung pangan berorientasi ekspor di wilayah perbatasan yang mencakup 147 kecamatan dari 41 kabupaten/kota pada 13 provinsi di Indonesia,” jelas Agung.

Ketua Komite Tetap Agribisbis Kadin, Andi Bachtiar Sirang sangat berterimakasih dan mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan Kementerian Pertanian.

“Apa yang sudah dirintis dan dikembangkan Kementan ini sangat bagus dan strategis, tidak hanya dalam  mencukupi pangan bagi masyarakat di wilayah perbatasan, juga menjadikan arah yang jelas dalam menungkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dipinggiran,” ujar Bachtiar Sirang.

Acara yang dipandu Suharso Husein dari Kadin ini juga menghadirkan pembicara lain, yaitu dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dari Perguruan Tinggi dan Yayasan Kedaulatan Pangan Nusantara.(red)

Continue Reading

Makro Ekonomi

APPBI Siap Gelar Indonesia Great Sale, Pesta Diskon Serempak Pertama Di Indonesia

Published

on

Finroll.com — Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, setiap tahunnya pusat perbelanjaan beramai-ramai menyiapkan berbagai program dan event menarik untuk pengunjung, seperti showcase fashion design yang mengangkat tema kemerdekaan hingga festival kuliner nusantara.

Tidak berhenti disitu saja, tentunya pusat perbelanjaan juga menghadirkan berbagai program belanja, mulai dari cashback hingga belanja berhadiah menarik yang pastinya sayang jika terlewat.

Dalam rangka memeriahkan momentum tersebut, berbagai gerai makanan, sport hingga fashion retail di pusat perbelanjaan juga turut berpartisipasi dengan memberikan promo berupa potongan harga ataupun diskon.

Adapun ragam promo yang ditawarkan sesuai dengan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, yaitu melibatkan angka 17, 8 ataupun 45. Berbagai penawaran dan program menarik ini biasanya berlangsung untuk periode sebelum 17 Agustus hingga akhir bulan.

Selain untuk menyemarakkan HUT RI, berbagai program dan promo ini juga digelar untuk menarik lebih banyak lagi pengunjung. Menyadari betapa diminatinya berbagai program dan promo diskon di pusat perbelanjaan selama HUT RI dan didasari dengan keinginan untuk terus berinovasi, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengambil peranan untuk mengadakan Indonesia Great Sale bersama dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) dan Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Indonesia Great Sale merupakan sebuah program belanja yang akan serempak dilaksanakan di seluruh pusat perbelanjaan di Indonesia dalam rangka menyambut HUT RI ke-74. Dimulai bersamaan pada tanggal 14 Agustus hingga 25 Agustus 2019, pengunjung dapat menikmati pesta diskon di seluruh pusat perbelanjaan di Indonesia. Tahun ini, pembukaan Indonesia Great Sale akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2019 di Tangcity Mall.

Didukung oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Indonesia serta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Indonesia Great Sale dipastikan akan menjadi pesta diskon serempak pertama dan terbesar yang pernah dilakukan di Indonesia. Kedepannya, Indonesia Great Sale juga akan menjadi program belanja tahunan dari APPBI dan APRINDO.

Ditemui saat jumpa pers Indonesia Great Sale, Bapak A. Stefanus Ridwan S., selaku Ketua Umum APPBI mengatakan, “Kami meyakini kerjasama dengan APRINDO sebagai asosiasi dengan jaringan ritel terbesar di Indonesia adalah salah satu bentuk nyata komitmen APPBI untuk selalu berinovasi menghadirkan berbagai program menarik.

Melalui Indonesia Great Sale, kami juga memberikan kemudahan dan kesempatan bagi pusat perbelanjaan untuk menarik pengunjung. Kami juga berharap melalui Indonesia Great Sale yang dilaksanakan secara serempak, pengunjung dapat merasakan pengalaman terbaiknya dalam berbelanja mengingat terdapat variasi produk yang ditawarkan dengan promo yang fantastis,” jelasnya.

Kementerian Pariwisata melalui Tim Percepatan Pengembangan Wisata Belanja dan Kuliner Kemenpar, sangat menyambut baik kegiatan Indonesia Great Sale ini.

“Kerjasama strategis antara APPBI dan APRINDO kedepannya dalam Indonesia Great Sale akan mampu menjadi daya tarik wisata belanja tahunan yang menarik untuk warga lokal maupun wisatawan asing.

Ajang Great Sale memang telah menjadi magnet bagi para shopaholic domestik dan mancanegara. Ini dirasakan oleh negara-negara tetangga di ASEAN seperti Malaysia dengan Mega Sale, Singapura dengan Singapore Great Sale serta Thailand dengan Amazing Thailand Great Sale.

Ajang-ajang tersebut bahkan menjadikan warga Indonesia sebagai target pasarnya. Oleh karenanya, sudah saatnya Indonesia menjadi destinasi belanja bagi warganya sendiri sekaligus menjadi magnet untuk wisatawan asing untuk berbelanja wisata di Indonesia.”

Bapak Roy N Mandey selaku Ketua Umum DPP APRINDO mengatakan “Pertumbuhan bisnis ritel masih berkembang baik di Indonesia dan terus mengalami kenaikan. Tentunya hal ini juga tak lepas dari kerjasama yang apik antara ritel dan pusat perbelanjaan yang terus menciptakan ide-ide baru.

Continue Reading

Makro Ekonomi

Ini Deretan Usaha yang Dapat Pengurangan ‘Pajak Super’ Jokowi

Published

on

By

Tumbuh 15,3%, Penerimaan Perpajakan Capai Rp 1.301 Triliun Per November

Finroll.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) nomor 45 Tahun 2019.

PP ini merupakan perubahan atas peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2019 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan.

Poin baru dalam aturan ini adalah fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka penanaman modal serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu.

Berikut dirangkum redaksi, Selasa (9/7/2019) dari PP 45 Tahun 2019.

Apa saja usaha yang dapat insentif tersebut? Ini daftarnya :

Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Industri pionir sebagaimana dimaksud merupakan industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang: a. merupakan industri padat karya; dan b. tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau fasilitas sebagaimana dimaksud dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 60 % (enam puluh persen) dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.

Wajib Pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran.

Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% (tiga ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.

“Kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia untuk menghasilkan invensi, menghasilkan inovasi, penguasaan teknologi baru, dan/atau alih teknologi bagi pengembangan industri untuk peningkatan daya saing industri nasional,” bunyi Pasal 29C ayat (2) PP ini.

Continue Reading
Advertisement

Trending