Connect with us

Komoditi

Pembukaan Pasar Awal Pekan, IHSG Dibuka Melemah di Level 6.453

Published

on


IHSG Dibuka Zona Merah

Finroll.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah awal pekan ini. Pelemahan dibuka pada level 6.453,92.

Sementara nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah pagi ini masuk ke level Rp 14.225.

Membuka perdagangan Senin (25/3/2019), IHSG melemah 1,09% poin (0,79%) ke 6.453,92. Indeks LQ45 juga melemah 12,616 poin (1,23%) ke 1.013,318

Sementara itu, pada perdagangan akhir pekan kemarin (22/03) Wall Street kompak ditutup dalam zona merah. Dimana, Dow Jones melemah 1.77%, S&P 500 turun 1.90% dan Nasdaq negatif 2.50%.

Kekhawatiran pelaku pasar atas datangnya krisis perekonomian yang kian dekat menekan pergerakan Indeks utama. Hal ini di indikasikan oleh rilisnya data pabrik dari Amerika Serikat yang tercatat melemah di level 54.3 dari sebelumnya di level 55.5. Pelemahan indeks ini mengindikasikan adanya perlambatan pada aktivitas ekonomi AS.

Perdagangan bursa saham Asia bergerak negatif pagi ini. Berikut pergerakannya:

  • Indeks Nikkei 225 turun 673 poin di posisi 20.954,330
  • Indeks Hang Seng turun 485,930 poin ke 28.267,430
  • Indeks Komposit Shanghai turun 27,100 poin ke 3.077,05
  • Indeks Strait Times turun 38,090 poin ke 3.174,010

Komoditi

Toko Tani Indonesia Kementan Menginspirasi Gubernur Sumatera Barat Bangun TTIC Modern

Published

on

Finroll.com – Untuk menjaga pasokan dan stablitasi harga pangan, peranan Toko Tani Indonesia Centre (TTIC) Kementerian Pertanian (Kementan) sangat strategis, karena mampu mempengaruhi harga pangan.

Kementan sangat mengapresiasi kepada pimpinan daerah yang mempunyai inisiasi mengembangkan TTIC, agar stok dan harga pangan bisa terkontrol setiap saat.

“Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur Sumatera Barat dalam menjaga pasokan dan stabilitasi harga pangan, dengan membangun TTIC modern full menggunakan APBD,” ujar Kepala Badan ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi, saat menghadiri peresmian TTIC di Sumatera Barat (Sumbar) bersama Guberbur Irwan Prayitno di TTIC Dinas Pangan Sumbar, Rabu (17/7/2019).

“TTIC di Sumbar ini luar biasa,” ujar Agung.

“Selain mempunyai gedung permanen yang ditata dengan bagus, komoditas pangan yang dijual beragam, juga dilengkapi dengan fasilitas modern. Ini perlu dicontoh daerah lainnya,” tambah Agung.

Dikatakan Agung, dibangunnya TTIC dan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Distribusi, Pasokan dan akses pangan, menandakan tingginya komitmen Gubernur dalam membangun ketahanan pangan wilayah.

Melalui TTIC yang dibangun dan dikelola dengan baik, diharapkan ketahanan pangan daerah semakin mantap, karena pemerintah dapat mengintervensi ketika harga pangan tinggi melalui operasi pasar dan melakukan pembelian langsung kepada petani ketika harga jatuh.

“Dengan cara ini, akses pangan masyarakat bisa terpenuhi, petani mendapatkan untung, dan inflasi dari pangan bisa terkendali,” jelas Agung yang didampingi Kepala pusat diatribusi dan Cadangan Pangan Risfaheri.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam sambutannya mengatakan, “Dibangunnya Rumah Inflasi, atau UPTD Distribusi, Pasokan dan Akses Akses Pangan, bisa juga disebut TTIC ini, karena saya terinspirasi dengan TTI yang dibangun Kementan,” ujar Irwan Prayitno.

“Melalui TTIC, selain masyarakat mudah mengakses pangan, dan produsen tetap untung, diharapkan juga berpengaruh terhadap inflasi, karena harga pangan,” tambahnya.

TTIC yang dikelola Dinas Pangan ini berlokasi di Jl. Bypass KM 15 Aie Pacah, Kota Padang. Fasilitas yang tersedia antara lain bangunan TTIC 2 lantai, 2 unit cold strorage kapasitas 10 ton (untuk daging) dan kapasitas 8 ton (untuk sayuran), 6 mobil box, 18 mitra kerja TTIC ( Vendor) serta gudang penyimpanan.

Dalam peresmian TTIC ini juga diadakan Gelar Pangan Murah Cabai Merah Keriting dengan harga Rp.40.000,-/kg, serta komoditi pangan strategis lainnya.

“Harga pangan yang dijual disini harus lebih murah dibanding harga ditempat lainnya, karena barangnya langsung dari petani, dsn distribusinya sudah lebih pendek,” ujar Irwan Prayitno.

Sementara acara ini juga dihadiri para pimpinan daerah se Sumbar, Kepala Dinas Pangan, Bank Indonesia, Perangkat pimpinan daerah, gabungan kelompok tani dan undangan lainnya.(red)

Continue Reading

Komoditi

Meski Harga Cabai di Pasar Tinggi, TTI Kementan Tetap Jual Dengan Harga Murah

Published

on

Finroll.com — Upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mengantisipasi kenaikan harga cabai terus dilakukan, salah satunya melalui Gelar Cabai Murah (GCM) di 30 Toko Tani Indonesia ( TTI) Jabodetabek sejak 7 Juli 2019.

Melalui pasokan sebanyak 10 ton cabai merah keriting dan 4 ton cabai rawit diharapkan mampu mempengaruhi harga pasar dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan Agung Hendriadi, TTI sangat berperan sebagai pemasok pangan murah termasuk cabai.

Kementan melalui TTIC mendistribusikan cabai dari petani langsung ke TTI yang tersebar di Jabodetabek dengan, tujuan menjaga stabilisasi harga cabai agar kembali stabil dan normal kembali.

“Upaya yang kami lakukan ini diharapkan akan membantu masyarakat untuk mendapatkan cabai dengan harga murah,” ujar Agung.

Sementara itu, Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan BKP Risfaheri, yang ditemui di TTIC, Sabtu (13/7/2019) menjelaskan, pihaknya melakukan gelar cabai murah sampai harga stabil.

Hal ini dilakukan, karena dari pantauan yang dilakukan, harga cabai di beberapa pasar Jabodetabek, belum beranjak turun, baik di tingkat petani maupun pedagang.

“Harga cabai merah keriting rata-rata nasional di tingkat produsen hari ini Rp. 41.750/kg, cabai rawit merah Rp.33.800/kg.

Sedangkan di Pasar DKI, harga cabai merah keriting rata-rata Rp 65.276/kg dan cabai rawit merah 66.361/kg,” ujar Risfaheri.

Melalui Gelar Cabai Murah, TTI menjual dengan harga Rp 35.000/kg untuk cabai merah kerting dan cabai rawit merah.

Kementan bisa menjual harga cabai dengan harga murah dan masih fresh, karena bekerjasama dengan gabungan kelompoktani yang menjadi binaan.

“Kami terus berupaya melayani masyarakat dalam pemenuhan pangan murah dan terjangkau, khususnya cabai seperti sekarang ini.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat harga cabai kembali stabil,” tambah Risfaheri.

Salah satu TTI binaan BKP yang ramai dikunjungi konsumen adalah TTI Selly di Poris, Tangerang Selatan.

Selama dilakukan GCM, TTI Selly memesan melalui aplikasi _e commerce_ untuk memperbanyak pasokan, dan setiap pesanan tiba, langsung habis di serbu pembeli.

“Saya pesan 100 kg ke TTIC sehari langsung habis. Saya berterima kasih sekali pada Kementerian Pertanian yang sudah melakuan gelar cabai murah, sehingga saya bisa membantu masyarakat menjual cabai murah.

Ada kebanggaan tersendiri bagi saya bisa membantu masyarakat menjual cabai murah,” ujar Yati pemilik TTI Selly.

Menurut Yati, cabai yang di belinya hanya sebentar sudah langsung habis.

“Alhamdulillah berkah sekali toko saya, karena banyak pembeli berdatangan membeli cabai murah 35.000/kg. Pembelinya ibu-ibu majelis taklim, pemilik rumah makan padang, tukang warteg dan tetangga sekitar,” tambahnya.(red)

Continue Reading

Komoditi

BKP Kementan Dorong Pemerintah Daerah Memperkuat Cadangan Pangan Daerah

Published

on

Keterangan foto : Ilustrasi Cadangan pangan

 

Finroll.com — Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) memiliki peran strategis dalam penyediaan pangan untuk penanganan bencana, kerawanan pangan, kondisi darurat serta menjaga stabilisasi harga pangan di daerah.

Salah satu kelebihan CPPD adalah apabila terjadi bencana alam atau sosial dalam skala kecil dan bersifat lokal, pemerintah daerah dapat langsung menyalurkan bantuan kepada korban bencana.

Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam memanfaatkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ada di Bulog, provinsi sebesar 200 ton dan kabupaten/kota 100 ton untuk penanganan tanggap darurat, namun dalam proses pengeluarannya diperlukan persetujuan pemerintah pusat yang disertai dengan penetapan status tanggap darurat. CPPD dapat menjadi bantuan pangan tanggap darurat pertama sebelum turunnya bantuan beras dari CBP.

Menurut Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Risfaheri, telah diamanatkan dalam UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan pada Pasal 23 bahwa untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional, yaitu : Cadangan Pangan Pemerintah; Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan Cadangan Pangan Masyarakat.

Sesuai PP No 17 Tahun 2015 Pasal 5 dan 13 bahwa Cadangan Pangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupa pangan pokok tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya oleh Kepala Lembaga Pemerintah, Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Desa.

Mengingat mayoritas masyarakat di Indonesia mengonsumsi beras sebagai pangan pokok, dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dalam penentuan besaran jumlah cadangan pangan yang ideal dimiliki oleh provinsi maupun kabupaten/kota telah ditetapkan Permentan 11/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.

“Dalam mengatur Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan keberlanjutan pengelolaannya, sebaiknya diatur dalam Peraturan Daerah, sedangkan pelaksanaannya dapat bekerjasama melalui Bulog atau BUMD,” ujar Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan BKP Risfaheri, saat menerima kunjungan DPRD Provinsi Sumatera Barat di Kantornya, Selasa (9/7/19) untuk mendiskusikan Raperda Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Ditambahkan Risfaheri, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus mengalokasikan APBD untuk pengadaan, pengelolaan dan penyaluran CPPD.

“CPPD ditetapkan secara berkala dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah diutamakan melalui pembelian Pangan Pokok produksi dalam negeri, terutama pada saat panen raya,” tambahnya.

Berdasarkan Permentan No. 11/2018 kebutuhan ideal cadangan beras daerah setiap provinsi (pemda provinsi ditambah pemda kabupten/kota) adalah 0,5% dari jumlah penduduk dikali konsumsi perkapita dibagi 1000.

Cadangan beras yang harus dimiliki Pemda Provinsi sebesar 20 % dari cadangan beras daerah provinsi, dan sisanya 80 % di Pemda Kabupaten/kota yang besar cadangan berasnya di masing-masing kabupaten/kota sesuai proporsi jumlah penduduknya.

“Untuk provinsi Sumatera Barat idealnya, cadangan beras daerah sebesar 2.938 ton, yang terdiri dari 588 ton tanggungjawab pemda provinsi, dan sisanya pemda kabupaten/kota,” kata Risfaheri.

Selain itu, perlu didorong pembentukan Cadangan Pangan Desa yang selama ini masih belum terimplementasikan dengan baik.

“Dengan adanya Dana Desa, Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat lebih mudah direalisasikan oleh Pemerintah Desa. Untuk itu perlu dukungan kebijakan dari kementarian terkait,” jelas Risfaheri.

Sampai saat ini daerah yang telah mengalokasikan CPPD sebanyak 25 Pemda Provinsi, dan 206 Pemda kabupaten/kota. Masih terdapat 308 Pemda kabupaten/ kota yang belum mengalokasikan CPPD, dan 9 Pemda provinsi yaitu di Bali, DKI. Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua Barat.(red)

Continue Reading
Advertisement

Trending