Connect with us

International

Muslim Israel Dilarang Masuk Kawasan Arab Saudi

Published

on


Finroll.com – Warga Muslim Israel yang berjumlah 17 persen dari populasi negara, dilarang melakukan ziarah (baik haji maupun umrah) ke Makkah dan Madinah. Pelarangan ini dilakukan usai Saudi mengubah aturan terkait keimigrasiannya.

Perizinan itu bermula pada 1978. Sesuai dengan keputusan Raja Hussein dari Yordania, warga Muslim Israel yang ingin melakukan ziarah ke Makkah dapat pergi lebih dulu ke Yordania, di mana mereka mengeluarkan paspor sementara Yordania yang memungkinkan mereka masuk dan meninggalkan Arab Saudi.

Tapi kini, Arab Saudi telah mengubah aturannya. Anggota komite haji dan umrah Israel baru-baru ini mengetahui bahwa Muslim Israel dilarang memasuki Arab Saudi bahkan dengan paspor sementara dari Yordania, demikian seperti dikutip dari situs surat kabar Israel Haaretz, Kamis (8/11).

Informasi itu diperoleh komite haji dan umrah Israel ketika lembaga tersebut hendak mengatur perizinan ziarah umrah yang direncanakan pada Desember 2018.

Ketua komite, Salim Shalata, mengatakan kepada Haaretz bahwa dalam kontak dengan Kementerian Urusan Wakaf Islam Yordania dan Tempat-Tempat Suci, ia mengetahui bahwa pihak berwenang Saudi tidak akan lagi mengizinkan warga Muslim Israel yang masuk menggunakan ke Saudi menggunakan paspor sementara.

Siapa pun yang ingin memasuki Arab Saudi harus memiliki paspor reguler, perubahan yang secara efektif menghalangi warga Muslim Israel untuk berziarah.

Shalata mengatakan bahwa selama 40 tahun pengaturan itu ada, pelaksanaannya berjalan tanpa hambatan, dan bahwa ada ribuan peziarah Muslim Israel melakukan perjalanan setiap tahun.

“Kami tidak memiliki penjelasan atas apa yang terjadi, jadi kami naik banding ke setiap jalan bantuan yang mungkin, tetapi kami sangat menyesal bahwa ziarah yang seharusnya berlangsung pada bulan Desember, di mana ribuan orang telah mendaftar, tidak akan terlaksana,” kata Shalata.

Haaretz telah mengetahui bahwa Komite Haji dan Umrah Israel meminta kepala Komite Pemantau Tinggi Arab di Israel, Mohammed Barakeh, serta Anggota Parlemen Ahmad Tibi, untuk menyampaikan kasus ini kepada pihak berwenang Yordania dan mencoba untuk menekan Saudi agar membatalkan larangan tersebut.

Kementerian Urusan Wakaf Islam Yordania dan Tempat-Tempat Suci mengatakan bahwa pihaknya telah menangani masalah tersebut dengan mitra Arab Saudi tetapi belum ada solusi yang berhasil disepakati.

Keputusan Saudi juga mempengaruhi puluhan ribu warga Muslim Palestina di Yerusalem Timur, Tepi Barat dan Jalur Gaza yang juga memegang paspor sementara Yordania. Namun, kedekatan Palestina dengan Saudi, ditambah fakta bahwa mereka memiliki paspor Palestina atau dokumen perjalanan yang diizinkan Saudi, membuat mereka terlolos dari permasalahan yang sama seperti warga Muslim Israel.

Pemerintah Arab Saudi sampai saat ini belum berkomentar lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut.

source: Merdeka

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

International

Ini Pentingnya Konsep Indo-Pasifik di KTT ASEAN Bagi Presiden Jokowi

Published

on

Ini Pentingnya Konsep Indo-Pasifik di KTT ASEAN Bagi Presiden Jokowi

Finroll.com – Dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (KTT ASEAN) ke 33 di Singapura, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan pentingnya konsep kerjasama Indo-Pasifik. Ia menilai, konsep Indo-Pasifik amat penting bagi ASEAN untuk tetap relevan sekaligus menjaga netralitas.

Beberapa hal yang sedang dihadapi negara di kawasan Indo-Pasifik adalah ketidakpastian dan besarnya berbagai tantangan yang berpotensi menimbulkan ancaman bagi perdamaian, stabillitas, dan kemakmuran.

Baca Lainnya: Giliran Amnesti Internasional Cabut Penghargaan HAM Aung San Suu Kyi

“Dunia kita penuh dengan ketidakpastian. Tarik menarik kepentingan kita rasakan di kawasan, ASEAN harus jadi motor bagi perdamaian dan kesejahteraan. ASEAN harus bisa mengubah potensi ancaman tadi jadi sebuah peningkatan kerjasama, potensi ketegangan jadi perdamaian,” tulisnya dalam siaran resmi Istana, yang dilansir dari Republika, Rabu (14/11).

Kemudian, ia menyebut konsep Indo-Pasifik bisa dikembangkan lebih baik dengan peningkatan kerjasama yang mengedepankan prinsip keterbukaan dan penghormatan pada hukum internasional.

“Pada KTT April lalu, saya sudah menjelaskan pentingnya ASEAN mengembangkan kerjasama di kawasan Indo-Pasifik yang mengedepankan prinsip keterbukaan, inklusivitas, transparan, menghormati hukum internasional dan menghargai sentralitas ASEAN,” sambungnya.

Menyambut Baik Konsep Indo-Pasifik

Di sisi lain, Presiden Jokowi juga menyambut baik dari tanggapan positif negara-negara ASEAN pada konsep Indo-Pasifik yang dijadikan konsep bersama. “Saya gembira draft konsep bersama itu telah dibahas dan Insyaallah bisa segera disepakati. Konsultasi informal ini juga telah dilakukan dengan mitra-mitra ASEAN,” pungkasnya.

Baca Lainnya: “Saya Tercekik” Jadi Kata Terakhir Khashoggi Sebelum Maut

Terakhir, Presiden menilai wawasan yang inovatif ini bisa memberikan arah kerjasama yang baik kedepannya bagi ASEAN. Dengan menekankan Indo-Pasifik menjadi single geo-strategic theatre, yang mengutamakan kerjasama daripada persaingan. Berikut memajukan pembangunan, dan mewujudkan kesejahteraan bagi semua masyarakat.

Source: Republika

Continue Reading

International

Kim Jong-Un Dituduh Sembunyikan 13 Pangkalan Rudal Balistik

Published

on

Kim Jong-Un Dituduh Sembunyikan 13 Pangkalan Rudal Balistik

Finroll.com – Rezim Kim Jong-un dituduh tetap menjalankan program rudal balistik. Bahkan, rezim tersebut menyembunyikan 13 pangkalan misil di lokasi-lokasi terpencil.

Tudingan itu muncul dalam laporan terbaru Center for Strategic and International Studies (CSIS), sebuah lembaga think-tank yang berbasis di Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan gambar-gambar satelit yang dianalisis oleh CSIS, 13 dari dugaan 20 pangkalan rudal berada di tempat tersembunyi. Sebagian besar tersebar di daerah pegunungan terpencil di Korea Utara.

“Basis operasi rudal balistik kecil, tersebar di seluruh negeri, dan, dengan beberapa pengecualian, terletak di lembah gunung sempit,” bunyi laporan CSIS.

Kendati demikian, laporan CSIS yang dilansir hari Senin tersebut tidak bisa diverifikasi secara independen. Terlebih, pemerintah Pyongyang sangat merahasiakan program persenjataan mereka.

Temuan yang dilaporkan tersebut menimbulkan keraguan baru atas pernyataan Presiden AS Donald Trump bahwa ada kemajuan “luar biasa” yang dibuat dalam pembicaraan antara Washington dengan Pyongyang.

Trump telah memuji pertemuan puncak dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada bulan Juni di Singapura. Pertemuan itu telah membuka jalan untuk denuklirisasi di semenanjung Korea.

Sejak pertemuan itu, Korea Utara telah menghentikan uji coba senjata nuklir dan rudal. Pyongyang juga membongkar tempat uji coba rudal.

“Pembongkaran fasilitas peluncuran satelit Sohae Korea Utara, pada saat mendapatkan banyak perhatian media, telah mengaburkan ancaman militer terhadap pasukan AS dan Korea Selatan dari basis rudal balistik yang tidak dideklarasikan ini,” imbuh laporan CSIS, seperti dikutip Al Jazeera, Selasa (13/11/2018).

“Pangkalan operasi rudal ini, yang dapat digunakan untuk semua kelas rudal balistik dari rudal balistik jarak pendek (SRBM) hingga dan termasuk rudal balistik antarbenua (ICBM), mungkin harus tunduk pada deklarasi, verifikasi, dan pembongkaran di kesepakatan denuklirisasi final dan sepenuhnya dapat diverifikasi,” lanjut laporan tersebut.(Sindo)

Continue Reading

International

Giliran Amnesti Internasional Cabut Penghargaan HAM Aung San Suu Kyi

Published

on

Giliran Amnesti Internasional Cabut Penghargaan HAM Aung San Suu Kyi

Finroll.com – Amnesti Internasional baru-baru ini mengumumkan pencabutan penghargaan Hak Asasi Manusia (HAM) “Ambassador of Conscience” yang didapatnya pada tahun 2009 lalu. Apa yang dilakukan Suu Kyi pada etnis Rohingya di Myanmar menjadi bukti apabila ia telah mengkhianati nilai-nilai kemanusiaan yang pernah ia pegang.

Sekretaris Jenderal Amnesti Internasional, Kumi Naidoo telah mengirimkan surat kepada Suu Kyi yang berisikan gelar dan penghargaan yang ia terima dulu, saat ini sudah tidak bisa dibenarkan lagi.

Baca Lainnya: Kematian Jurnalis Khashoggi Bak Film Spionase Hollywood

“Harapan kami adalah supaya Anda bisa menggunakan otoritas moral untuk berbicara tentang melawan ketidakadilan di mana pun Anda melihatnya. Termasuk di Myanmar sendiri,” ujarnya yang dilansir dari The Guardian, Selasa (13/11).

Apa yang ditujukan Suu Kyi pada kondisi etnis muslim Rohingya di Myanmar membuat Amnesti Internasional merasa kecewa karena sikap diam yang ditunjukan Suu Kyi bertolak belakang dari aksi yang selama ini ia yakini atas pelanggaran HAM.

“Hari ini kami sangat kecewa menyampaikan bahwa Anda tidak lagi mewakili simbol harapan, keberanian, dan membela hak asasi manusia. Amnesti Internasional tidak mempunyai alasan lagi untuk mempertahankan status Anda sebagai penerima Ambassador of Conscience,” lanjut Kumi.

Aung San Suu Kyi dan Rohingya

Dilansir dari Antara, Aung San Suu Kyi menjadi pemimpin de facto pemerintahan sipil Myanmar pada April 2016 lalu. Pemerintahannya ini aktif terlibat dan atau membiarkan terjadinya pelanggaran HAM kepada etnis muslim minoritas Rohingya di Rakhine.

Dalam pelanggaran HAM yang dilakukan kepada masyarakat Rohingya, militer Myanmar dilaporkan membunuh, memperkosa wanita dan anak perempuan, menahan dan menyiksa laki-laki serta membakar pemukiman. Upaya ini juga diyakini sebagai pembersihan etnis di negara kawasan Asean itu.

Ratusan ribu warga Rohingya pun mencari suaka ke berbagai negara, salah satunya Bangladesh. Meski pemerintahan sipil tidak memiliki kontrol atas aksi militernya, Suu Kyi dan pemerintahannya melindungi militer dari pertanggung jawabannya atas genosida yang terjadi.

Sementara itu, pencabutan penghargaan dari Amnesti Internasional ini menambah panjang dari rangkaian penhargaan yang akan ditarik darinya, yakni penghargaan Elie Weisel dari Holocaust Museum and Freedom of The City, yang dicabut oleh Edinburgh, Oxford, Glasgow, dan Newcastle.

Continue Reading
Advertisement

Trending