Connect with us

Property

MRT di Jakarta Dongkrak Industri Properti!

Published

on


MRT di Jakarta

Impian Indonesia lebih dari 30 tahun lalu untuk memiliki sarana transportasi massal berbasis rel Mass Rapid Transit (MRT) kini telah terwujud.

Finroll.com – Gagasan membangun transportasi MRT di Jakarta sebenarnya sudah ada sejak tahun 1985, namun baru pada 10 Oktober 2013 akhirnya dilakukan groundbreaking pembangunan konstruksi MRT Jakarta Fase I.

MRT Jakarta Fase I dengan rute Lebak Bulus menuju Bunderan HI dan sebaliknya memiliki jalur sepanjang 16 kilometer meliputi 10 kilometer jalur layang dan 6 kilometer jalur bawah tanah serta 7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah.

MRT Jakarta Fase I ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sekaligus melakukan groundbreaking MRT Jakarta Fase II sepanjang 8,3 km dari Bundaran HI menuju Kampung Bandan/Ancol pada 24 Maret 2019 kemarin.

Country Manager Rumah.com, Marine Novita menjelaskan bahwa sistem transportasi massal dalam kota memiliki dampak yang sangat nyata pada kenaikan harga properti. Keberadaan koridor transportasi baru atau perubahan sistem transportasi massal akan meningkatkan potensi investasi properti di suatu wilayah.

Terealisasinya MRT Jakarta Fase I ini akan mendongkrak harga properti karena akan meningkatkan konektivitas, akses masyarakat, dan mengurangi waktu perjalanan.

“Dengan beroperasinya MRT Jakarta Fase I, investasi di bidang properti, akan meningkat di sepanjang jalur MRT tersebut. Harga tanah dan aset properti di sekitar wilayah Jalan Thamrin, Sudirman, Blok M, Fatmawati dan TB Simatupang yang dilalui jalur MRT ini akan terdongrak. Sedangkan wilayah sekitar Lebak Bulus dan TB Simatupang bisa menjadi kawasan pusat niaga baru di Jakarta Selatan,” ujarnya.

Menurut Marine, kehadiran MRT Jakarta juga bisa mendorong masyarakat yang selama ini tinggal di pinggiran Jakarta untuk kembali tinggal di tengah kota. Apalagi menurut data Diskominfo DKI Jakarta, kepadatan penduduk di kelurahan-kelurahan yang memiliki stasiun MRT rata-rata kurang dari setengah dari kepadatan per kelurahan di DKI Jakarta yaitu 22,483 jiwa/km.

Sehingga bisa dijadikan agenda pemerintah untuk melakukan pemerataan kepadatan penduduk ke wilayah yang kepadatannya masih rendah dan dekat dengan stasiun MRT.

Advertisement

Property

Permintaan Coworking Space Semakin Banyak, Ciputra Land Bangun Gedung Perkantoran Baru

Published

on

Ciputra Land

PT Ciputra Land Tbk sedang bangun tower ketiga gedung perkantoran di Jakarta Barat. Adapun saat ini 60% dari gedung tersebut telah dibeli strata tittle oleh Propan Grup.

Arthadinata Djangkar, Direktur PT Ciputra Land Tbk menyebutkan bahwa saat ini pihaknya telah memiliki tiga gedung perkantoran yang telah beroperasi yakni DBS Tower di kawasan CBD, Tokopedia Tower, dan Tokopedia Care di kawasan Puri, Jakarta Barat. Adapun tingkat okupansinya, saat ini untuk DBS Tower disebutnya telah 100%. Sedangkan untuk Tokopedia Tower mendekati 70% dan Tokopedia Care 80%.

Oleh sebab itu, mengingat minat yang tinggi, pihaknya juga tengah membangun tower baru yang berada di kawasan Puri, bersebelahan dengan Tokopedia Care.

“Sedang bangun namanya Propan Tower karena 60% dari gedung itu telah dibeli strata tittle oleh Propan Grup,” ujarnya dikutip dari kontan.co.id, Jumat (29/3).

Adapun untuk tersebut ditargetkan dapat mulai beroperasi pada awal tahun depan. Untuk investasinya sendiri ia mengaku tidak mengingat tetapi ia meyakini bahwa nilai investasi yang dikeluarkan pihaknya tidak terlalu besar. Adapun total luas dari bangunan tersebut 26.000 m2 yang dipasarkan per m2 sebesar Rp 25 juta.

Sebelumhya, Ciputra Grup pernah berencana untuk menjadikan sisa tempat di Tokopedia Tower menjadi ruang kerja dengan konsep co-coworking space. Hanya saja hingga saat ini masih belum tereralisasi lantaran harga yang ditawarkan dari kliennya dirasa masih belum cocok.

“Hingga kini ada 3 operator co-working space yang sedang lakukan negoisasi,” ungkapnya.

Untuk targetnya sendiri, ia bilang belum bisa ditentukan hal tersebut lantaran dari negosiasi sendiri belum menemukan titik terang secara komersial. Sedangkan dari sisi kontribusi pendapatan, persewaan gedung disebutnya masih kecil. Walaupun begitu, ia masih enggan mengungkapkannya.

Continue Reading

Property

Kementerian PUPR Lakukan Revitalisasi 10 Danau Dari 15 Danau Kritis

Published

on

Kementerian PUPR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak tahun 2016 secara bertahap telah melaksanakan kegiatan revitalisasi 10 danau dari 15 danau kritis yang menjadi prioritas nasional untuk ditangani.

Finroll.com – Revitalisasi danau bertujuan untuk mengembalikan fungsi alami danau sebagai tampungan air melalui pengerukan, pembersihan gulma air/eceng gondok, pembuatan tanggul, termasuk penataan di kawasan daerah aliran sungai.

Sepuluh danau yang sedang ditangani oleh Kementerian PUPR, yakni:

  1. Danau Toba di Sumatera Utara,
  2. Danau Maninjau di Sumatera Barat,
  3. Danau Kerinci di Jambi,
  4. Danau Rawa Pening di Jawa Tengah,
  5. Danau Kaskade Mahakam di Kalimantan Timur,
  6. Danau Tondano di Sulawesi Utara,
  7. Danau Limboto di Gorontalo,
  8. Danau Tempe di Sulawesi Selatan,
  9. Danau Poso di Sulawesi Tengah,
  10. Danau Sentani di Papua.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam penyelamatan danau kritis di Indonesia ditempuh melalui kegiatan struktural dan non struktural. Keduanya membutuhkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, akademisi, komunitas, dan masyarakat.

Salah satu upaya memperkuat sinergi dilakukan penandatangan nota kesepahaman tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang dilakukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa (26/3).

Penandatanganan dilakukan oleh:

  1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro,
  2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar,
  3. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono,
  4. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
  5. Kementerian Dalam Negeri,
  6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang,
  7. Kementerian Kelautan dan Perikanan,
  8. Kementerian ESDM, dan
  9. Kementerian Pariwisata.

Hal ini diikuti juga dengan penandatangan komitmen bersama oleh para gubernur dan bupati dimana lokasi danau berada, diantaranya :

  1. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo,
  2. Gubernur Sulawesi Selatan HM. Nurdin Abdullah,
  3. Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola,
  4. Wagub Sumatera Barat Nasrul Abit.

“Sebelumnya kami merasa sendiri. Meskipun yang lain juga sudah kerja, tapi belum terkoordinir. Dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman ini, kita akan keroyok bersama. Konsep program Citarum Harum bisa dipakai sebagai model kolaborasi dimana Komando oleh Pak Gubernur. Nanti seluruh Kementerian terkait, TNI, dan Polri akan mendukung,” tuturnya.

Menteri Basuki mengatakan kendala yang dihadapi adalah menyangkut aspek sosial ekonomi. Seperti di Danau Rawa Pening terdapat pertanian pasang surut dimana pupuk yang digunakan turut mempercepat pertumbuhan eceng gondok.

“Sebagai contoh di Danau Tondano dan Limboto, telah dibangun tanggul-tanggul supaya masyarakat tidak merambah ke badan danau. Di Rawa Pening dioperasikan 10 alat pemanen eceng gondok,” ujar Menteri Basuki. Revitalisasi juga dilakukan di Danau Tempe berupa pengerukan, pemancangan cerucuk bambu, pengendalian gulma air dengan pembersihan rutin eceng gondok serta pemasangan geokomposite dan geosintetis.

“Dulu Danau Tempe merupakan sumber suplai ikan gabus untuk seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di wilayah Indonesia Timur. Sekarang produksinya tinggal 20 persen. Apa yang kami lakukan di sana dengan pembuatan pulau-pulau adalah untuk memperbesar ruang air, sehingga produksinya bisa meningkat menjadi 40 persen. Hal ini demi kesejahteraan masyarakat di situ,” jelas Menteri Basuki.

Dalam nota kesepahaman tersebut, terdapat empat hal yang disepakati. Pertama, melaksanakan penyelamatan danau prioritas nasional dengan mengacu kepada Rencana Pengelolaan Danau Terpadu yang telah disusun bersama dengan para pihak sejak 2018.

Kedua, mengintegrasikan penyelamatan danau prioritas nasional ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis masing-masing kementerian/lembaga dan rencana tata ruang. Ketiga, melaksanakan kerja sama dengan para pihak untuk mewujudkan danau prioritas nasional yang sehat dan lestari. Keempat, mendukung penyusunan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait penyelamatan danau prioritas nasional.

Komitmen Untuk Rawa Pening

Sebagai upaya penyelamatan Danau Rawa Pening dan Pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tuntang Di Provinsi Jawa Tengah, dilakukan juga nota kesepahaman yang ditandatangani oleh:

  1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar,
  2. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono,
  3. Menteri ATR/Kepala BPN diwakili Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Budi Situmorang,
  4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo,
  5. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo,
  6. Bupati Semarang Mundjirin.

Beberapa kesepakatan dalam nota kesepahaman tersebut yakni meningkatkan koordinasi, sinkronisasi program dan pelaksanaan penyelamatan Danau Rawa Pening dan Pemulihan DAS Tuntang. Perencanaan detail tata ruang dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang kawasan Rawa Pening dan DAS Tuntang yang berwawasan lingkungan dan pengurangan resiko bencana serta sertipikasi badan air Danau Rawa Pening.

Selain itu akan dilakuka penataan kawasan Rawa Pening, usaha mikro kecil dan menengah berbasis komunitas dan ekonomi lokal.

Continue Reading

Property

Bersantap Siang di Daerah Blok M, Dubes Jepang Menggunakan MRT Jakarta

Published

on

MRT Jakarta

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii mengaku, tak sabar ingin menggunakan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari.

Finroll.com – Salah satunya, menggunakan moda transportasi berbasis rel yaitu MRT Jakarta untuk makan siang di salah satu pusat perbelanjaan di Blok M, Jakarta Selatan.

“Kedubes Jepang akan ke sana. Saya secara pribadi ingin gunakan MRT. Ketika makan siang saya ingin menggunakan MRT ke Blok M. Kalau saya makan siang di Blok M saya akan posting di Instagram,” seloroh Ishii menjawab pertanyaan yang dikutip dari Kompas.com.

Jarak Kedutaan Besar Jepang yang berada di Jalan MH Thamrin Nomor 24 memang terbilang cukup dekat dengan Stasiun MRT Bundaran HI.

Bila berjalan kaki hanya dibutuhkan waktu kurang dari lima menit karena jaraknya hanya terpaut 100 meter saja. Adapun salah satu lokasi pemberhentian atau stasiun MRT berada tepat di depan Blok M Plaza. Bahkan, stasiun tersebut terintegrasi dengan jalur layang pedestrian menuju pusat perbelanjaan tersebut.

Peresmian MRT Jakarta jalur Selatan-Utara Fase 1 dari Lebak Bulus ke Bundaran HI, sebut Ishii, merupakan titik awal penguatan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang. Terlebih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat peresmian tersebut, sekaligus mencanangkan pembangunan MRT Fase 2 dari Bundaran HI ke Kampung Bandan sepanjang delapan kilometer.

“Bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla juga ingin meminta bantuan dari Jepang untuk membangun rute MRT sepanjang 200 kilometer selama 10 tahun. Proyek kerja sama antara Jepang dan Indonesia akan terus berlanjut,” kata dia.

Hadirnya MRT, imbuh Ishii, akan memberikan dampak besar bagi kemajuan sistem transportasi publik di Tanah Air khususnya Jakarta.

Kemacetan yang selama ini terjadi akan dapat diurai, sehingga diharapkan tingkat perekonomian Indonesia akan semakin membaik. Sementara itu, Wakil Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang, Yasuhiro Shinohara mengatakan, sebelum ada MRT Jakarta, waktu tempuh Lebak Bulus ke Bundaran HI dapat mencapai satu jam.

“Tapi dengan ini bisa mencapai 30 menit,” kata Shinohara.

Ia menambahkan, Jepang dulu juga menghadapi persoalan transportasi yang sama seperti Jakarta. Mulai dari pencemaran udara hingga polusi suara. Namun secara bertahap Pemerintah Jepang mengambil kebijakan untuk mendorong masyarakat berpindah dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum.

“Kami pihak Jepang ingin berkontribusi kepada Indonesia dengan mengekspor infrastruktur berkualitas, seperti kereta tersebut,” tutupnya.

Continue Reading
Advertisement

Trending