Connect with us

Makro Ekonomi

Modal Jadi Ganjalan Pertumbuhan Startup di Indonesia, BKPM Siap Bantu

Published

on


Modal Jadi Ganjalan Pertumbuhan Startup di Indonesia, BKPM Siap Bantu

Finroll.com — Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menyatakan kesiapannya untuk  memfasilitasi startup companies, dalam memafaatkan pembiayaan  dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Salah satunya, dengan menggelar forum yang mempertemukan perusahaan startup (Startup Companies/SuC) dengan sejumlah perusahaan dan modal ventura.

“Kawasan Sains Teknologi atau KST, memiliki peran utama sebagai katalisator pembangunan ekonomi regional, sebagai inkubator unit-unit usaha baru yang berteknologi tinggi, dan sebagai penyedia layanan teknologi di daerah,” ujar Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM, Ikmal Lukman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/12).

Ia menilai, sektor permodalan menjadi salah satu aspek krusial yang banyak disuarakan oleh para pelaku SuC, untuk pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi (KST) di Indonesia. Sementara itu pemerintah menargetkan membangun 100 KST di seluruh Indonesia, yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019.

Baca Lainnya: Defisit CAD Masih Megganjal, Jokowi Sorot Industrialisasi dan Hilirisasi

Lebih lanjut dirinya menjelaskan dalam proses inkubasi yang dilakukan KST, salah satu tantangan utama yang dihadapi startup ialah pendanaan dan skema bisnis. Untuk mengatasi kendala tadi, BKPM terus berupaya memfasilitasi para perusahaan start-up untuk mendapatkan informasi mengenai best practices, dan bantuan permodalan dari dana CSR, dana ventura, hingga sumber dana lainnya.

Di sisi lain, Direktur BPPT Iwan Sudrajat mengatakan, konsep KST/technopark pada dasarnya melakukan hilirisasi hasil pengembangan teknologi yang ada, menjadi produk-produk komersial.

“Di Indonesia, dana CSR belum banyak dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan perusahaan strat-up,” papar Iwan.

Presiden Joko Widodo sebenarnya telah menerbitkan regulasi Peraturan Presiden (Perpres) No 106 Tahun 2017, tentang Kawasan Sains dan Teknologi (KST). Perpres ini juga menjadi tindak lanjut dari Nawacita keenam untuk membangun sejumlah KST di berbagai daerah melalui pembangunan sarana dan prasarana teknologi terkini.

Sumber: Antara

Makro Ekonomi

BI Catat Cadangan Devisa Naik US$ 3,2 Miliar Pada Akhir Februari

Published

on

BI Catat Cadangan Devisa Naik US$ 3,2 Miliar Pada Akhir Februari

Finroll.com – Bank Indonesia (BI) mencatat, cadangan devisa pada akhir bulan Februari naik sejumlah US$ 123,3 miliar.

Cadangan devisa ini naik US$ 3,2 miliar, bila dibandingkan dari akhir Januari lalu yang mencapai US$ 120,21 miliar.

Direktur  Departemen Komunikasi BI, Junanto Herdiawan menyebutkan peningkatan cadangan devisa ini didominasi oleh penerbitan sukuk global yang sudah dilakukan pemerintah.

Adapun peningkatan cadangan devisa ini juga berasal dari penerimaan minyak dan gas, berikut penerimaan valas lainnya

Junanto meyakini jika cadangan devisa tersebut mampu untuk menyokong ketahanan sektor eksternal, hingga menjaga stabilitas makroekonomi keuangan dalam negeri.

Baca Lainnya: Tak Mau Melulu Dari Negara Asia, Emil Cari Investor ke Timur Tengah

“Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,9 bulan impor atau 6,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor,” ujarnya Jumat (8/3).

Sementara itu, Junanto menyebut kedepannya BI melihat cadangan devisa masih memadai, sebab didukung keyakinan dari stabilitas dan prospek perekonomian domestik yang baik.

Sumber: CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

Darmin Nasution Sebut Bisnis Ekonomi Syariah di RI Belum Oke

Published

on

Darmin Nasution Sebut Bisnis Ekonomi Syariah di RI Belum Oke

Finroll.com – Menko Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan kondisi bisnis dan perekonomian syariah di Indonesia belum maksimal. Ia pun berharap manajemen perekonomian syariah bisa lebih baik.

“Sebetulnya perkembangan keuangan syariah yang tidak bisa cepat setelah beberapa tahun terakhir. Kendala malah di sektor riil kegiatan ekonomi kita sendiri. Sehingga manajemen yang seharusnya sudah disempurnakan dari waktu ke waktu menjadi lebih syariah,” ujarnya dalam pertemuan dengan ratusan pengusaha travel haji dan umrah di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (6/3).

Ia pun menyinggung soal besarnya jumlah penduduk yang beragama Islam, namun hal itu tidak berbanding lurus dengan kegiatan bisnis syariah.

“Penduduk muslim Indonesia 87% dari total penduduk Indonesia. Dengan penduduk muslim sebesar itu Indonesia punya pangsa pasar yang berpotensi di dunia Islam. Tapi masuk ke dalam keuangannya kita mulai tidak nomor satu,” paparnya.

Baca Lainnya: BI Optimis Pertumbuhan Ekonomi RI Tembus 6% di Tahun…

Darmin mencotohkan, kegiatan bisnis syariah yang terkendala berasal dari industri. Dirinya juga mengatakan selama ini travel haji dan umrah masih fokus pada pemberangkatan haji dan umrah saja.

Sementara koper-koper yang diberikan kepada jamaah masih di impor dari China. Padahal menurutnya, industri koper bisa dikembangkan di Indonesia.

“Saya pernah ikut umrah dan ngobrol dengan kelompok lain, itu kan tas koper bagus dan keren apa tampilannya, warnanya begitu ditanya itu buatan China semua. Kita nggak bisa mengumpulkan energi dan dana untuk membangun industri untuk itu sehingga tidak memperparah defisit kita terhadap China,” tandasnya.

Sumber: Detik

Continue Reading

Makro Ekonomi

Sah! Australia-RI Sepakati Perjanjian Perdagangan Bebas

Published

on

Sah! Australia-RI Sepakati Perjanjian Perdagangan Bebas

Finroll.com – Pemerintah Indonesia dan Australia, hari ini resmi menandatangani kesepakatan perjanjian perdagangan bebas atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

Terkait dengan ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla pun berharap kerjasama antar kedua negara bisa makin erat dalam berbagai sektor.

“Kita bisa melakukan banyak hal sekarang untuk sama-sama meningkatkan perekonomian kita,” kata JK saat berpidato di hadapan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia Simon Birmingham, di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Senin (4/3).

Ia melanjutkan, RI-Australia bisa memulai kerjasama di bidang kesehatan, pendidikan, hingga pelatihan vokasi.

Sementara pada bidang pelayanan kesehatan, JK meminta agar para investor Australia segera berinvestasi dan bekerja bersama pihak swasta, berikut pemerintah Indonesia untuk membangun fasilitas pelayanan kesehatan di Tanah Air.

Baca Lainnya: BI Optimis Pertumbuhan Ekonomi RI Tembus 6% di Tahun…

“Perjanjian ini tak akan berarti banyak bila tak diimplementasikan. Sosialisasikan kepada seluruh stakeholder. Bangun program kerja sama yang bagus,” papar JK.

“Penandatanganan ini adalah momen yang sangat berharga, karena setelah sembilan tahun melakukan perundingan, akhirnya Indonesia-Australia CEPA bisa ditandatangani,” jelas Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita.

Enggar merinci jika perjanjian ini akan mengeliminasi 100 persen tarif barang asal Indonesia ke Australia dan 94 persen tarif barang dari Australia ke Indonesia.

Sumber: Detik Finance

Continue Reading
Advertisement

Trending