Connect with us

International

Mantan Pengacara Trump Mengancam Akan Berikan Kesaksian di Kongres, Terkait Pilpres 2016 Lalu

Published

on


Presiden Amerika Serikat

Mantan pengacara Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Michael Cohen akan memberikan kesaksian di Kongres. Kesaksian akan diberikan pada 7 Februari mendatang.

Finroll.com – Kesaksian kemungkinan akan digunakan untuk menyelidiki transaksi keuangan organisasi Trump termasuk juga transaksi kampanyenya pada pemilihan presiden 2016 lalu. Anggota Kongres AS, Kamis (10/1) menyatakan kesaksian tersebut bisa memberikan ancaman baru bagi Presiden Trump.

Apalagi selain masalah transaksi keuangan. Dalam kesaksian tersebut pihaknya juga akan memeriksa laporan keuangan dan pembayaran yang dilakukan Cohen sebelum pemilihan presiden 2016. Termasuk pembayaran untuk dua wanita yang mengaku memiliki hubungan khusus dengan Trump.

Cohen menjadi tangan kanan Trump. Desember lalu ia dijatuhi hukuman tiga tahun penjara atas berbagai macam kejahatan, termasuk; pelanggaran pidana keuangan kampanye.

Jaksa pernah menduga pelanggaran pidana kampanye tersebut dilakukan Cohen atas perintah Trump. Cohen pada saat dijatuhi hukuman pada 12 Desember 2018 lalu mengatakan ia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menutupi ‘borok’ bosnya tersebut.

“Saya berharap memiliki hak istimewa untuk mendapatkan platform yang dapat digunakan untuk memberikan akun penuh dan kredibel dari peristiwa yang telah terjadi,” kata Cohen seperti dikutip dari AFP, Jumat (11/1).

Ketua Komite Pengawas dan Refromasi Pemerintah Kongres Elijah Cummings mengatakan sebelum berencana mendengarkan kesaksian Cohen, sebenarnya pihaknya sudah meminta Gedung Putih dan Organisasi Trump untuk membuat laporan yang berkaitan dengan transaksi pembayaran gelap yang pernah mereka lakukan.

“November lalu, saat masyarakat Amerika memberikan suara besar bagi Kongres untuk melakukan itu,” katanya. (CnnIndonesia)

International

Nicolas Maduro Tetap Menentang Bantuan Kemanusiaan Yang Diberikan Juan Guaido

Published

on

Nicolas Maduro

Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido berusaha meyakinkan puluhan ribu pendukungnya bahwa bantuan kemanusiaan akan didatangkan, walaupun ditentang oleh Presiden Nicolás Maduro.

Finroll.com – Di hadapan massa pendukungnya di Caracas, Guaido juga mengatakan bahwa “perampas kekuasaan (Nicolas Maduro) harus pergi”.

Sebelumnya, Nicolas Maduro mengatakan kepada BBC bahwa dia tidak akan mengizinkan bantuan makanan dan obat-obatan karena itu adalah cara bagi AS untuk membenarkan upaya intervensinya.

AS dan sebagian besar negara Barat telah mengakui Guaido sebagai presiden sementara Venezuela.

Nicolas Maduro, yang didukung Rusia dan Cina, berada dalam tekanan yang makin membesar agar digelar pemilu presiden di tengah memburuknya krisis ekonomi dan tuduhan korupsi yang meluas dan pelanggaran HAM.

Apa yang dikatakan Pak Guaido?

Guaido mengatakan kepada para pendukungnya di ibukota bahwa bantuan kemanusiaan akan didatangkan ke Venezuela pada 23 Februari.

“Hampir 300.000 orang warga Venezuela akan mati jika bantuan tidak masuk. Ada hampir dua juta orang yang kesehatannya terancam,” katanya.

Pekan lalu, truk pertama yang membawa bantuan kemanusiaan AS untuk Venezuela tiba di kota Cucuta di perbatasan Kolombia-Venezuela.

Truk itu diparkir di dekat jembatan Tienditas, yang sejauh ini tetap diblokir oleh militer Venezuela.

Apa yang dikatakan Maduro dalam wawancara dengan BBC?

Dalam wawancara dengan wartawan BBC Orla Guerin, Maduro menyebut pemerintahan Presiden AS Donald Trump sebagai “gerombolan ekstrimis” dan menuduh AS sebagai penyebab krisis di negaranya.

Dia juga menegaskan tidak akan mengizinkan bantuan kemanusiaan AS ke Venezuela.

“Mereka adalah penghasut perang demi menguasai Venezuela,” katanya.

Maduro – yang masih mendapat dukungan Turki, Rusia dan Cina dan, yang terpenting, militer Venezuela – mengatakan dia tidak melihat perlunya pemilu presiden dalam waktu dekat.

“Apa itu logis, apakah beralasan, untuk mengulang pemilu?” Maduro bertanya balik.

Hubungan AS-Venezuela makin memburuk setelah pemerintahan Presiden Donald Trump menjadi salah satu negara pertama yang mendukung Guaido sebagai pemimpin sementara.

Sebagai tanggapan, Venezuela memutuskan hubungan diplomatik dengan AS, sementara Trump mengatakan penggunaan kekuatan militer tetap menjadi salah-satu “pilihan”.

AS, yang menuduh pemerintahan Maduro melakukan pelanggaran HAM dan korupsi, juga mendorong dunia internasional untuk menekan Maduro agar turun dari kursi presiden.

Trump telah menerapkan serangkaian sanksi terhadap perusahaan minyak BUMN Venezuela, PDVSA, dengan tujuan menekan sumber pendapatan utama Venezuela.

Venezuela amat tergantung pada AS di bidang perminyakan mengingat sebanyak 41% ekspor minyak Venezuela dikirim ke AS.

Dalam beberapa tahun terakhir AS telah membekukan aset Maduro di AS, membatasi akses Venezuela ke pasar AS, serta memblokir transaksi terhadap mereka yang terlibat dalam perdagangan emas negara itu.

Selama bertahun-tahun rakyat Venezuela menghadapi kekurangan bahan-bahan pokok seperti obat-obatan dan makanan.

Sebanyak tiga juta orang, atau 10% dari total populasi, telah meninggalkan negara itu semenjak ekonominya memburuk pada tahun 2014, menurut PBB.

Apa yang melatari krisis di Venezuela?

Maduro, yang berkuasa sejak 2013, terpilih kembali untuk masa jabatan kedua melalui pemilu tahun lalu.

Namun pemiliu itu diwarnai kontroversi, karena banyak kandidat oposisi dilarang mencalonkan diri atau dipenjara, dan diklaim ada kecurangan selama pemilu.

Dan, ketua Majelis Nasional yang dikendalikan tokoh oposisi Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela pada 23 Januari.

Guaido mengatakan konstitusi memungkinkan dia mengambil alih kekuasaan sementara ketika kehadiran Maduro sebagai presiden dianggap tidak sah.

Sumber: BBC

Continue Reading

International

Mantan Intelijen Angkatan Udara AS Dituntut Karena Menjadi Mata-Mata Iran

Published

on

Mantan Intelijen Angkatan Udara AS Dituduh Membelot dan Menjadi Mata-Mata Iran

Mantan Intelijen Angkatan Udara AS yang membelot ke Iran dan dituduh menjadi mata-mata pemerintahan Teheran. Ia diduga telah mengungkapkan Informasi rahasia, termasuk nama kode dan misi rahasia program pentagon kepada Iran.

Seperti dilansir laman berita VOA, Kamis, (14/2/2019), Departemen kehakiman mendakwa Monica Elfriede Witt, (39), dengan tuduhan mengungkap nama kode dan misi rahasia dari program akses khusus militer AS ke pemerintah Iran. Ia juga didakwa membantu dinas intelijen Iran dalam menarget mantan rekan kerjanya.

Empat warga Iran lainnya juga disebut dalam dakwaan itu dan menghadapi tuduhan konspirasi, intrusi komputer, dan pencurian identitas yang menarget mantan rekan kerja Witt pada tahun 2014 dan 2015. Keempat orang itu diidentifikasi sebagai Mojtaba Masoumpour, Behzad Mesri, Hossein Parvar dan Mohamad Paryar.

Keempat orang itu, menggunakan akun media sosial palsu dan bekerja atas nama Pasukan Pengawal Revolusi Iran, berusaha menyebarkan virus yang akan memberi mereka akses rahasia ke komputer dan jaringan target, kata jaksa penuntut.

“Kasus ini menekankan bahaya bagi para profesional intelijen kita dan sejauh mana musuh kita mengidentifikasi, mengekspos, menarget mereka dan dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, akhirnya membuat mereka melawan bangsa yang mereka sumpah untuk lindungi,” kata John Demers , asisten jaksa agung untuk keamanan nasional.

“Ketika para profesional intelijen kita menjadi sasaran atau berkhianat, Divisi Keamanan Nasional tanpa kenal lelah akan mengejar keadilan dari pelaku kejahatan,” tambahnya.

Dilahirkan dan dibesarkan di Texas, Witt menjabat sebagai perwira kontra intelijen untuk Angkatan Udara dari 1997 hingga 2008 dan sebagai pegawai kontrak dari 2008 hingga 2010. Terry Phillips, agen khusus di kantor investigasi khusus Angkatan Udara, mengatakan Witt mulai bekerja untuk pemerintah Iran setelah ia keluar dari militer.

Tindakannya adalah “pengkhianatan terhadap keamanan negara kita, militer kita, dan rakyat Amerika,” kata Phillips saat melakukan konferensi pers dengan wartawan.

Continue Reading

International

Mohammad Bin Salman, Putra Mahkota Arab Saudi Dikabarkan Dalam Waktu Dekat Berkunjung ke Indonesia

Published

on

Mohammad bin Salman

Putera Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammad bin Salman dikabarkan akan melakukan lawatan ke Indonesia.

Mengutip pemberitaan Asia Times, pangeran yang kerap disapa MBS itu dikabarkan akan berkunjung pada, Kamis (14/2/2019). Namun kabar tersebut ditepis oleh Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel.

Berbeda dengan kabar tersebut, Agus menyatakan bahwa MBS akan berkunjung pekan depan.

“Iya benar, kunjungan akan dilaksanakan pekan depan,” ucap Agus yang dikutip dari Bisnis, Rabu (13/2/2019).

Agus tak memperjelas tanggal pasti kunjungan tersebut, namun berita ini ditulis, Kementerian Luar Negeri belum memberikan keterangan resmi.

Diwartakan oleh Asia Times, Selasa (12/2/2019), seorang sumber dari komunitas muslim Indonesia menyebut Pangeran MBS akan melakukan kunjungan singkat ke Indonesia pada 14 Februari. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Mohammad bin Salman ke Asia, ia pun dikabarkan akan melawat ke Malaysia.

Riyadh disebut telah mengubah pandangan ke Indonesia sejak penyelenggaraan pertemuan IMF-WB di Bali Oktober lalu. Kegiatan itu dinilai memperlihatkan potensi ekonomi Indonesia bagi Saudi.

Pada bulan yang sama, Menteri Luar Negeri Arab Saudi yang kala itu menjabat, Adel Al-Jubeir pun melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Retno Marsudi.

Continue Reading
Advertisement

Trending