Connect with us

Politik

Mahasiswa Harus Ikut Sukseskan Pilpres 2019 dan Jauhi Hoaks

Published

on


Pilpres 2019

Pilpres 2019 merupakan momentum yang baik untuk memilih pemimpin. Momentum ini harus dimanfaatkan dengan cara menyukseskannya.

Finroll.com – Semua komponen warga negara yang memiliki hak pilih, termasuk mahasiswa, harus menggunakan hak pilihnya secara proporsional dengan memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD, dan pasangan Capres-Cawapres.

Pilih yang benar-benar bisa diyakini mampu membawa kebaikan di negeri ini. Caranya dengan memperhatikan secara cermat para calon itu: bagaimana latar belakang kehidupannya, bagaimana keluarganya, bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia memperlakukan orang lain, semua harus diperhatikan.

“Kita harus tahu bagaimana kehidupan sehari-hari calon pemimpin kita. Kita harus tahu, misalnya, bagaimana dia tidur. Apakah dia tidur dengan istrinya, atau dengan istri orang lain. Kalau dia mengisap rokok misalnya, kita harus tahu apakah rokoknya murni atau bercampur narkoba, dan seterusnya. Kita harus memilih yang benar-benar baik menurut kita. Mungkin bukan yang terbaik, tapi yang kita yakini paling sedikit keburukannya,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abd Rohim Ghazali.

Di hadapan sekitar 300 mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ, Abd Rohim Ghazali mengatakan bahwa pendidikan memiliki peranan penting dalam membangun suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa bisa dilihat terutama dari kualitas pendidikannya.

Oleh karena itu, ketika kota Hiroshima dan Negasaki luluh lantak akibat bom atom tantara Sekutu, yang ditanyakan Kaisar Jepang pertama kali adalah berapa jumlah guru yang menjadi korban, dan berapa jumlah guru yang selamat. Bukan berapa jumlah dokter atau insinyur. Itu artinya, untuk membangun kembali kota yang hancur, pertama kali yang harus diperhatikan adalah pendidikannya.

“Bukan berarti bidang-bidang lain tidak penting,” tegas Rohim.

“Semuanya penting, tapi yang paling penting adalah sektor pendidikannya. Jika sektor pendidikan sudah baik, yang lain-lain akan ikut baik.”

Tapi di tahun politik ini kita sulit membedakan mana kejujuran dan mana kebohongan. Antara yang haq dan yang hoaks, sulit dibedakan, apalagi berita-berita yang tersebar di media sosial. Para penyebar berita hoax bisa dari mana saja, bahkan dari kalangan profesor pun ada yang hobi menyebar hoax. “Ironis bukan?” tutup Rohim.

Politik

Prabowo Ajukan Gugatan ke MK, IHSG Terus Melaju di Zona Hijau

Published

on

By

Hari Ini IHSG Dibuka Menguat di Level 6.517

Finroll.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat o,16% ke level 6.042,58 dan terus memperlebar penguatannya sering dengan berjalannya waktu. Pada pukul 09:30 WIB, IHSG melesat hingga 0,34% menjadi 6.053.35.

Sementara itu, bursa saham utama kawasan Asia bergerak bervariatif di awal perdagangan, meski mayoritas sempat memulai hari di zona merah.

Hingga berita ini dimuat indeks Nikkei anjlok 0,58%, indeks Kospi melemah 0,59%, indeks Straits Times menguat 0,13%, indeks Hang Seng naik 0,43%, dan indeks Shanghai naik 0,28%.

Sejatinya, sentimen eksternal perang dagang masih menunjukkan hawa negatif dikarenakan China mulai buka suara dan menunjukkan sikap galak atas tindakan Amerika Serikat yang memasukkan Huawei ke dalam daftar hitam karena dianggap mengancam keamanan nasional.

“Serangan AS terhadap perusahaan-perusahaan China tidak hanya menyebabkan kerusakan serius pada kerja sama komersial normal kedua negara namun juga menjadi ancaman besar bagi keamanan industri dan rantai pasokan global,” kata juru bicara Kementerian Perdagangn China Gao Feng, Kamis (23/5/2019, dilansir CNBC International.

“China dengan tegas melawan ini. Kami akan mengamati perkembangannya dengan ketat dan membuat persiapan yang cukup,” lanjutnya.

Namun, sepertinya meskipun hawa kekhawatiran menyelimuti bursa global, IHSG justru bergerak menguat dikarenakan situasi pasar dinilai mulai kondusif pasca-redanya aksi demonstrasi 22 Mei yang menolak hasil rekapitulasi pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Bara demo yang sudah mendingin ini membuat kecemasan yang dirasakan investor menjadi berkurang, memberikan optimisme untuk masuk ke pasar saham.

Terlebih lagi, karena IHSG cukup tertekan sepanjang pekan lalu yang membukukan koreksi hingga 6,56%, sehingga wajar saja jika terjadi technical rebound pada bursa saham tanah air. Investor asing juga mencatatkan aksi beli bersih di pasar reguler mencapai Rp 40,5 miliar

Pelaku pasar memburu saham-saham murah yang membantu mendongkrak pergerakan IHSG ke zona hijau. Saham-saham yang naik tinggi di awal perdagangan diantaranya PT Bentoel International Investama Tbk/RMBA (+15,87%), PT Bank Dinak Indonesia Tbk/DNAR (+10,85%), PT Sat Nusapersada Tbk/PTSN (+10,78%), PT Satria Antaran Prima Tbk/SAPX (+6,98%), PT Bank Mitraniaga Tbk/NAGA (6,96%).

Hari ini, Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan mendaftarkan gugatan hasil pemilihan presiden (pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) siang ini, Jumat (24/5/2019).

Hal itu disampaikan oleh Anggota Direktorat Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Habiburokhman, yang mengatakan pihaknya menggelar rapat terkait pendaftaran gugatan itu sejak Kamis malam.

“Yang jelas besok enggak mungkin pagi, paling cepat jam 14.00 WIB,” kata Habiburokhman sata dikonfirmasi tadi malam, dikutip dari pemberitaan detikcom.

Ia mengaku pihaknya sengaja menunggu hingga batas akhir pendaftaran gugatan demi memaksimalkan persiapan dokumentasi dan timnya

Continue Reading

Politik

Suara Davin Kirana Digelembungkan?

Published

on

By

Finroll.com  – Partai Demokrat memprotes dugaan penggelembungan suara oleh caleg NasDem dapil II DKI Jakarta, Davin Kirana, dalam penghitungan suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) via pos di Kuala Lumpur dan Selangor, Malaysia, yang berlangsung di Gedung PWTC pada Kamis (16/5).

Menurut Ketua Daerah Pemilihan Luar Negeri (DPLN) Partai Demokrat, Lukmanul Hakim, ia melihat ada dugaan kecurangan karena Davin Kirana mendapat suara tak wajar. Dari 22.807 surat suara yang diterima, sebagian besar suara untuk putra dari Dubes Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana, itu.

“Kejanggalan muncul ketika perhitungan suara di mana hampir 80 persen suara semuanya untuk Davin Kirana. Berdasarkan pantauan para saksi kami karena rata-rata 400 suara ke Davin muncul di setiap pos perhitungan, bahkan partai lain nol,” ungkap Lukman saat dihubungi kumparan, Jumat (17/5).

“Ya jelas penggelembungan suara, karena hasilnya per TPS pos tadi,” lanjutnya.

Lukman menyebut kejanggalan diketahui lantaran surat suara yang diterima via pos itu berdatangan hanya dari distrik tertentu, yang jumlah pemilihnya sedikit.

“Setelah diselidiki dari mana datangnya surat pos tersebut, muncullah alamat dengan kota atau distrik Sekinchan, Selangor. Di mana disitu orang Indonesia sebenarnya minim dibanding dengan kawasan lainnya,” tuturnya.

Tak hanya itu, Lukman dan beberapa saksi parpol lainnya seperti PKS, PDIP, hingga Golkar ikut memprotes karena ada sekitar 62 ribu surat suara baru tiba Kamis (16/5), atau melebihi waktu yang ditentukan KPU yakni 15 Mei 2019. Dan yang terhitung masuk sampai batas akhir adalah 22.807 suara.

Ia menuturkan Panwaslu Kuala Lumpur juga sudah mengingatkan berdasarkan surat edaran KPU bahwa suara yang akan dihitung adalah yang sampai ke PPLN hingga 15 Mei.

“Pemaksaan PPLN untuk menghitung 62 ribu tambahan yang datangnya pada 16 Mei 2019 dari pos Malaysia. Maka diadakan pertemuan terlebih dahulu antara saksi-saksi partai, Panwaslu, dan PPLN,” ucap dia.

“Demokrat, Golkar, PDIP, Gerindra, dan PPP menolak untuk dihitung karena itu sudah melanggar surat edaran KPU yang hanya menerima batas akhir 15 Mei,” imbuhnya.

Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan panjang, bahkan hingga deadlock. Panwaslu dan saksi-saksi sejumlah parpol menolak, namun PPLN tetap melanjutkan proses perhitungan.

“62 ribu (tetap) dihitung dan sekarang masih dalam proses perhitungan. Dan hasilnya sama, penggelembungan suara ke Davin Kirana,” ujarnya.

Selain itu, ia berencana melaporkan temuan ini ke Bawaslu dan ditindaklanjuti dalam rapat pleno bersama KPU RI. Tak hanya itu, Lukman menyebut ada caleg-caleg dari partai lain yang turut melakukan protes.

“Protes datang dari Bu Christina (Christina Aryani dari Golkar), Mustafa Bakri caleg Golkar, Masinton (Masinton Pasaribu dari PDIP). Bu Christina mengikuti perhitungan suara pos dari kemarin sampai saat ini, sebagai saksi dari DPP Golkar,” jelas Lukman.

PSU digelar di Kuala Lumpur dan Selangor setelah kasus ditemukannya surat suara tercoblos di sebuah gudang beberapa waktu lalu. Dalam kasus yang tidak jelas ujungnya ini, surat suara yang tercoblos itu untuk capres 01 dan caleg Davin Kirana. Bawaslu menganggap kasus ini selesai karena menjadi urusan polisi, dan diselesaikan dengan rekomendasi PSU.

Continue Reading

Politik

Terkait Situng, Bawaslu Putuskan KPU Bersalah

Published

on

By

KPU: Pegajuan Gugatan Hasil DCT ke Bawaslu Diberi Waktu 3 Hari

Finroll.com – Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menggelar sidang putusan gugatan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi terkait penghentian Sistem Informasi Penghitungan Suara atau Situng Komisi Pemilihan Umum, karena dianggap curang.

Bawaslu menyatakan, KPU melanggar tata cara dan prosedur dalam penginputan data, namun tetap memerintahkan penggunaan Situng.

“Menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi penghitungan suara atau Situng,” kata Ketua Majelis Hakim, yang juga Ketua Bawaslu Abhan dalam persidangan di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis 16 Mei 2019.

Atas putusan tersebut, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memperbaiki sistem dan tata cara, serta prosedur dalam proses penginputan data ke Situng Pemilu 2019, dengan tetap mempertahankan Situng sebagai sebuah dasar acuan.

Majelis di persidangan menjelaskan alasan mempertahankan Situng sebagai cara, karena Situng telah diatur sebelumnya oleh undang undang. Dan, disiapkan sebagai instrumen yang transparan dalam penghitungan pemilu.

“Keberadaan Situng, hendaknya dipertahankan sebagai instrumen yang digunakan KPU dalam menjamin keterbukaan dan akses informasi dalam penyelenggaran pemilu bagi masyarakat,” ujarnya.

Bawaslu di persidangan mengingatkan kembali kepada KPU, agar selalu cermat di setiap tingkatan saat melakukan input data. Agar, tidak memicu polemik di masyarakat.

“Situng ini harus tetap memperhatikan ketelitian, akurasi dalam memasukkan data ke dalam aplikasi sistem. Sehingga, tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” katanya.

Continue Reading
Advertisement

Trending