Connect with us

News

Luhut Panjaitan Telepon Prabowo, Ini Isi Pembicaraannya

Published

on


Luhut Panjaitan Telepon Prabowo, Ini Isi Pembicaraannya

Finroll.com – Luhut Binsar Panjaitan mengaku telah diutus oleh calon presiden pejawat Joko Widodo (Jokowi) untuk menemui capres Prabowo Subianto. Menurut Luhut, ia telah berkomunikasi dengan Prabowo melalui telepon sebelum agenda pertemuan pada Ahad kemarin.

Menurut Luhut, saat berkomunikasi dengan Prabowo, capres nomor urut 02 itu pun menyambutnya dengan baik. Bahkan, keduanya juga sempat tertawa saat berbincang melalui sambungan telepon.

Selain itu, Luhut juga mengaku sempat bernostalgia dengan Prabowo saat berkomunikasi. Kendati demikian, rencana pertemuan tersebut batal lantaran Prabowo dikabarkan sedang sakit.

“Ya memang saya sudah telepon sama pak Prabowo, bicara per telpon, ya kami kan teman. Bicara baik-baik ketawa-ketawa, ya kita janjian mau ketemu. Hari minggu kemarin tapi kemudian ada masalah teknis beliau agak sakit flu, kita reschedule,” ujar Luhut di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (22/4).

Luhut pun menyebut, pertemuan dengan Prabowo akan kembali dijadwalkan kembali setelah Prabowo sehat. Namun, ia mengatakan akan kembali menghubungi Prabowo sebelum agenda pertemuan nanti dijadwalkan.

Menteri koordinator bidang Kemaritiman itu menilai Prabowo merupakan sosok yang rasional dan memiliki jiwa patriotisme yang tinggi. “Seorang negarawan, dia tidak pernah ingin menghancurkan negeri ini dengan keputusan yang keliru,” ucap Luhut.

Saat ditanya apakah Jokowi juga berencana untuk menemui Prabowo, Luhut menyebut agenda tersebut belum direncanakan dalam waktu dekat ini. Lantaran Jokowi masih memiliki agenda yang padat yang harus dilakukan sebagai Presiden.

[sumber: republika]

Nasional

Pushidrosal Siapkan Survei Petakan Perairan di Kawaaan Pelabuhan Morowali Industrial Park

Published

on

Ket. Gambar : Kapushidrosal Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos.,S.H., M.H dan Managing Director IMIP Hamid Mina, B.Sc., sepakat kerjasama survei hidro-oseanografi.

Finroll.com — Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) menjalin kerjasama dengan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dalam survei dan pemetaan hidro-oseanografi di kawasan perairan Pelabuhan Khusus Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Kerjasama survei antara Kapushidrosal Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos.,S.H., M.H dengan Managing Director IMIP Hamid Mina, B.Sc., di Gedung Wisma Mulia, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan.

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam hal survei dan pemetaan hidro-oseanografi di kawasan perairan, alur masuk dan pelabuhan khusus Morowali guna menjamin keselamatan navigasi dan keamanan pelayaran bagi Kapal dan wahana laut di kawasan perairan tersebut.

Pada kesempatan tersebut Kapushidrosal menyampaikan bahwa Pushidrosal siap mendukung survei dan pemetaan kawasan perairan dan alur masuk pelabuhan IMIP untuk digambarkan dalam Peta Laut Indonesia (PLI) no. 313, guna mendukung keselamatan fasilitas industri dan keselamatan navigasi.

Selain itu, kerjasama ini dlaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah dalam mewujudkan konektivitas antar pulau dan Tol Laut nasional.

“Pelabuhan khusus Morowali Industrian Park merupakan Kawasan industri yang besar dengan lalu-lintas kapal bertonase besar yang keluar masuk pelabuhan membutuhkan data dan informasi hidrografi-oseanografi yang akurat berupa peta laut terbitan Pushidrosal sebagai panduan navigasi” kata Kapushidrosal.

Menurutnya, banyak pihak lain yang melakukan kegiatan survei dan pemetaan, tetapi hanya data hidro-oseanografi Pushidrosal yang diakui dunia internasional, karena akuisisi dan pengolahan datanya memenuhi metode dan standar International Hydrographic Organization (IHO), khusus nya Special Publication No. 44.

“Saat ini Pushidrosal sedang menyusun buku Standar Survei Nasional, yang nantinya dipakai sebagai pedoman bagi lembaga atau pihak yang bergiat di bidang survei dan pemetaan laut, agar hasil data yang didapat sesuai standar yang dipersyaratkan” jelasnya.

Sementara itu Managing Director IMIP Hamid Mina, B.Sc menyampaikan bahwa pihaknya memercayakan kawasan perairan dan alur pelabuhan Khusus disurvei oleh Pushidrosal yang sudah diakui internasional, dengan harapan keamanan fasilitas industry dan keamanan navigasi di perairan Morowali Industrial Park dapat terjamin.

Continue Reading

Nasional

Bakamla RI/IDNCG Amankan Kapal Tanker dan Kargo yang Lakukan Transfer BBM Illegal

Published

on

Finroll.com — Bakamla RI mengamankan dua kapal berjenis motor tanker (MT) dan kapal Self Propeller Oil Barge (SPOB) yang diduga melakukan transfer bahan bakar minyak (BBM) ilegal di perairan Muara Baru, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.

Kapal MT yang dinahkodai oleh MT Warga Negara Indonesia, mengangkut 11 orang anak buah kapal (ABK). Pada saat diamankan petugas patroli Bakamla RI, diketahui kapal tanker tersebut telah melakukan transfer BBM ke dua kapal nelayan masing-masing sekitar 35 kilo liter (KL).

Hasil dari pemeriksaan awal, diketahui bahwa kapal tanker tersebut tidak dilengkapi surat izin olah gerak ataupun dokumen pergerakan kapal lainnya.

Sedangkan dalam kaitannya kegiatan transfer BBM ke dua kapal nelayan, kapal tersebut juga tidak dapat menunjukkan dokumen resmi.

Di sisi lain, kapal SPOB yang dinahkodai oleh SP Warga Negara Indonesia, mengangkut 8 anak buah kapal (ABK).

Pada saat diamankan petugas patroli Bakamla RI, diketahui kapal SPOB tersebut telah melakukan transfer BBM ke kapal motor (KM) sekitar 5 KL dari 10 KL yang direncanakan.

Pada saat pemeriksaan awal, diketahui bahwa kapal SPOB tersebut tidak dilengkapi dokumen olah gerak kapal ataupun dokumen lainnya terkait pergerakan kapal, dan dokumen muatan tidak ada di atas kapal.

Untuk kepentingan penyidikan lanjutan, kedua kapal diizinkan lego jangkar pada posisi saat dilakukannya pemeriksaan.

Selanjutnya, kedua nahkoda kapal dimintai keterangan di Markas Besar Bakamla RI, yang kemudian diserahkan ke Komandan Satrol Lantamal III guna penyelesaian proses.(red)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Kasus BLBI, Rizal Ramli Penuhi Panggilan KPK

Published

on

By

Rizal Ramli

Finroll.com –  Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Rizal Ramli memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (19/7). Ia diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Rizal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim (SJN).

“Saya dipanggil KPK untuk kasus SKL (surat keterangan lunas) BLBI dalam kasus SJN dan ITN (Itjih Nursalim). Saya sendiri pada saat kejadian kasus itu bukan pejabat lagi karena itu terjadi pada tahun 2004 pada saat pemerintahan Mbak Mega (Megawati Soekarnoputri),” kata Rizal saat tiba di gedung KPK

Pemeriksaan Rizal pada Jumat ini merupakan penjadwalan ulang setelah dia tidak memenuhi panggilan lembaga antirasuah itu pada Kamis (11/7).

“Saya dianggap banyak ngerti, tahu prosedur dari sejak awal BLBI. KPK minta saya memberikan penjelasan spesifiknya,” ucap Rizal.

Selain Rizal, KPK pada Jumat juga memanggil Sjamsul dan istrinya, Itjih, untuk diperiksa sebagai tersangka kasus BLBI tersebut.

Sjamsul yang merupakan pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) bersama Itjih merupakan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI selaku obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

KPK telah menetapkan keduanya sebagai tersangka pada 10 Juni 2019. Sjamsul dan Itjih diduga melakukan misrepresentasi terkait dengan piutang petani petambak sebesar Rp 4,8 triliun. Sjamsul dan Itjih diduga melakukan misrepresentasi terkait dengan piutang petambak sebesar Rp 4,8 triliun.

Misrepresentasi tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun. Pasalnya, saat dilakukan Financial Due Dilligence (FDD) dan Legal Due Dilligence(LDD) disimpulkan bahwa aset tersebut tergolong macet dan hanya memiliki hak tagih sebesar Rp 220 miliar.

Atas perbuatan tersebut, Sjamsul dan Itjih disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Continue Reading
Advertisement

Trending