Connect with us

Hukum & Kriminal

KPK Dorong Romahurmuziy Ajukan Justice Collaborator Terkait Perkaranya!

Published

on


Romahurmuziy

Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, M. Romahurmuziy alias Rommy, mengajukan justice collaborator terkait perkaranya, jual beli jabatan di Kementerian Agama. Sebelumnya, Rommy menyebut beberapa nama terkait kasusnya.

“Tersangka itu punya hak sebenarnya untuk mengajukan diri sebagai justice collaborator. Tapi ingat, informasi yang disampaikan, tentu harus informasi yang benar,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Jl. Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat 22 Maret 2019.

Menurut Febri, seorang tersangka yang hendak mendapat JC, juga harus memberi informasi yang didukung dengan bukti kepada KPK. Selain itu, membuka perkaranya seluas-luasnya.

Baca Juga: Enam Hari Ditahan, Romahurmuziy Mengeluh Sakit Dan Sempat Dibawa Ke RS

“Dan, informasi itu jangan setengah hati, karena ada sebelumnya tersangka politisi juga mengajukan diri sebagai JC, tetapi memberikan informasinya setengah-setengah. Bahkan, tidak mengakui perbuatannya. Itu dipastikan pengajuan JC-nya akan ditolak,” kata Febri.

Pada perkara ini, Romahurmuziy alias Rommy dijerat sebagai penerima suap dengan status anggota DPR. Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin.

Hukum & Kriminal

KPK Periksa Khofifah Sebagai Saksi Terkait Kasus Suap Romahurmuziy

Published

on

KPK Periksa Khofifah Sebagai Saksi Terkait Kasus Suap Romahurmuziy

Finroll.com – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa selama 4 jam di Mapolda Jawa Timur, di Surabaya, Jumat (26/4/2019) Khofifah diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI tahun 2018-2019.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Khofifah di gedung Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim dari pukul 09.00 – 13.00 WIB.

“Diperiksa dari pukul 09.00 sampai 13.00 WIB di Tipidkor, Ditreskrimsus Polda Jatim menyangkut saksi yang ditetapkan KPK,” ujarnya ketika dikonfirmasi wartawan.

Mengenai subtansi pemeriksaan, mantan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan itu menegaskan bahwa hal tersebut menjadi wewenang KPK karena Polda hanya menyiapkan tempat dan ruangan untuk pemeriksaan.

“Mengenai substansi itu wewenang KPK. Kami hanya menyiapkan tempat dan ruang,” ucap perwira menengah tersebut.

Mengenai informasi beberapa pejabat pejabat Kanwil Kemenag Jatim yang turut diperiksa KPK di Polda Jatim, Barung enggan berkomentar.

“Yang kami tahu hanya Khofifah Indar Parawansa. Selebihnya silakan tanya KPK,” katanya.

Nama Khofifah sempat disebut oleh Romahurmuziy alias Rommy, tersangka lainnya dalam kasus tersebut. Mantan ketua umum PPP itu mengaku hanya meneruskan aspirasi soal pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI.

Menurut dia, banyak pihak yang menganggap dirinya sebagai orang yang bisa menyampaikan aspirasi tersebut kepada pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan. Ia pun mencontohkan soal jabatan Haris Hasanuddin sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur.

Dalam kasus ini, Haris juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Polisi Baku Tembak dengan KKB di Aceh, Satu Orang Tewas

Published

on

By

Kelompok Kriminal Bersenjata Tembak Mati 31 Pekerja Proyek di Papua

Finroll.com – Tim gabungan Polda Aceh dan Polres Aceh Timur terlibat baku tembak dengan tiga orang Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Desa Kruet Lintang, Kecamatan Peureulak Timur. Dalam peristiwa itu, pimpinan KKB tersebut tewas tertembak.

Dirreskrimum Polda Aceh Kombes Agus Sartijo mengatakan baku tembak terjadi saat pihaknya berupaya menangkap ketiga orang KKB.

“Berawal dari informasi masyarakat tentang keberadaan mereka kemudian tim langsung melakukan penindakan menuju ke lokasi, di sebuah rumah di Dusun Seuneubok Teungoh, Desa Kruet Lintang, tepatnya di rumah seseorang,” kata Agus, di Banda Aceh, Kamis (25/4).

Dalam upaya penangkapan tersebut, ketiga orang KKB melakukan perlawanan dengan melepaskan tembakan ke arah petugas. Baku tembak pun terjadi. Aksi tersebut berlangsung sekitar 45 menit.

“Mereka ialah Nasir Agung (45), Mahdi (34), dan Sofyan alias Apuy. Polisi berusaha mengimbau agar mereka menyerahkan diri namun tidak dihiraukan. Sehingga terjadi kontak senjata selama 45 menit antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan petugas kepolisian,” ujar Agus.

Pimpinan KKB Nasir Agung tewas usai tertembak di dada sebelah kiri. Sementara, Mahdi berhasil ditangkap, namun Apuy melarikan diri.

“Untuk tersangka Nasir Agung selain pimpinan KKB, dia juga merupakan DPO Polres Lhokseumawe karena melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Lhoksumawe atas kasus penculikan orang,” katanya.

Kata Agus, dalam penangkapan tersebut pihaknya berhasil mengamankan barang bukti dua senjata api jenis AK 56 dan satu AK 47, tiga magazine, 400 butir peluru, dan lima selongsong.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

KPK Tetapkan Wali Kota Tasikmalaya Sebagai Tersangka

Published

on

KPK Tetapkan Wali Kota Tasikmalaya Sebagai Tersangka

Finroll.com – Terlibat kasus suap DAK, KPK menetapkan Walikota Tasikmalaya Budi Budiman sebagai tersangka, Rabu (24/4/2019).

Dilansir dari laman sindonews.com, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Walikota Tasikmalaya Budi Budiman sejak Rabu (24/4/2019) pagi.

Agus pun membenarkan saat disinggung penggeledahan dilakukan setelah sebelumnya KPK menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan (Sprindik) penetapan atas nama Budi Budiman.

Sebagai tersangka pemberi suap kepada terpidana Yaya Purnomo (Divonis 6 tahun 6 bulan penjara) selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Sprindik sudah ada,” tegasnya di laman sindonews.com

Sebelumnya majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Yaya Purnomo terbukti menerima suap Rp300 juta serta gratifikasi Rp6.528.985.000, USD55.000, dan 325.000 dolar Singapura (sekitar Rp3.568. 825.000).

Suap itu terkait pengurusan alokasi tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) dari APBN 2016, APBN 2017, APBN-P 2017, APBN 2018, dan APBN 2019 untuk 9 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Majelis memastikan, seluruh uang gratifikasi yang diterima Yaya yang tidak dilaporkan ke KPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan haruslah dianggap sebagai suap.

Continue Reading
Advertisement

Trending