Connect with us

Nasional

Jokowi Beri 6 Tokoh Gelar Pahlawan Nasional, Satu Diantaranya Kakek Bang Anies Baswedan

Published

on


Jokowi Beri 6 Tokoh Gelar Pahlawan Nasional, Satu Diantaranya Kakek Bang Anies Baswedan

Finroll.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada enam tokoh. Satu di antaranya adalah kakek dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Abdurrahman Baswedan alias AR Baswedan, menjadi salah satu Pahlawan Nasional.

Keputusan penganugerahan gelar pahlawan nasional itu termaktub dalam Keputusan Presiden Nomor 123/TK/2018. Keputusan itu ditandatangani Jokowi pada 6 November 2018 dengan pedoman Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Penganugerahan itu disambut baik Anies Baswedan yang mewakili kakeknya menerima anugerah itu. Menurutnya, kebijakan Presiden Jokowi ini menjadi penyemangat bagi dirinya dan generasi muda melanjutkan perjuangan

“Kami bersyukur pemerintah menganugerahkan itu dan ini amanat bagi kami semua meneruskan perjuangan,” kata Anies di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (8/11).

AR Baswedan semasa hidupnya dikenal sebagai seorang nasionalis, jurnalis, pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, mubalig, dan sastrawan. Pada masa kemerdekaan, pria yang wafat pada 16 Maret 1986 itu pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Baca Juga: Jadi, Ikut Nonton Gun N Roses Nanti Malam Pak Jokowi?

Pada masa kemerdekaan, AR Baswedan yang lahir di Ampel pada 1908 itu pun sempat masuk dalam kabinet yakni sebagai Wakil Menteri Muda Penerangan RI pada Kabinet Sjahrir. Selain itu ia diketahui pernah menjadi bagian dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), Anggota Parlemen, dan Anggota Dewan Konstituante.

Usai menerima penganugerahan gelar pahlawan nasional pada kakeknya dari tangan Jokowi, Anies bercerita bahwa ia tumbuh menjadi remaja di bawah asuhan AR Baswedan. Ia menghabiskan waktu itu hingga duduk bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) di Yogyakarta. Anies mengungkapkan banyak pengalaman dan pelajaran yang bisa diambil saat tinggal bersama kakeknya itu.

“Beliau adalah orang yang memang mencintai Indonesia luar biasa dalam semua pikirannya, langkahnya, tindakannya begitu. Bahkan anaknya yang duduk di belakang ini namanya Imlati, itu lahir bulan Juli ketika beliau masih anggota BPUPKI,” ujar Anies

Berikut nama penerima penganugerahan gelar pahlawan nasional 2018:

1. Abdurrahman Baswedan tokoh dari Provinsi DI Yogyakarta.

2. IR H Pangeran Mohammad Noor tokoh dari Kalimantan Selatan.

3. Agung Hajjah Andi Depu tokoh dari Sulawesi Barat.

4. Depati Amir tokoh dari Bangka Belitung.

5. Kasman Singodimedjo tokoh dari Jawa Tengah, dan

6. Brigjen K.H. Syam’un tokoh dari Banten.

sumber CNN

Advertisement

Nasional

Bagaimana Dengan Persiapan Kedua Pasangan Capres Dan Cawapres Jelang Kampanye Terbuka

Published

on

Kampanye Terbuka

Kampanye terbuka pemilihan presiden 2019 dimulai pada 24 Maret 2019. Pasangan nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi – Ma’ruf Amin dan lawannya, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, mulai mempersiapkan diri.

Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi – Ma’ruf, Ahmad Iman Syukri, mengatakan baik calon presiden inkumben dan calon wakilnya, akan lebih terbuka dalam berkampanye nanti.

“Model kampanye yang akan kita siapkan agak variatif nanti ya,” kata Iman dalam acar diskusi ‘Siapa Dongrak Calon Presiden’, di Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2019).

Iman mengatakan sikap ini diambil setelah sejumlah hasil sigi belakangan menunjukkan penurunan suara pasangan nomor urut 01. Salah satunya merupakan hasil sigi Litbang Kompas, yang menunjukan Jokowi – Ma’ruf merosot, sedangkan elaktabilitas Prabowo – Sandiaga naik.

Menurut Iman, hal itu membuat TKN bersiap bekerja lebih keras sebelum pencoblosan. “Tapi ini rahasia, saya enggak bisa ngomong. Tentu nanti pada kampanye akbar kita akan maksimalkan penampilan Pak Jokowi maupun Kiai Ma’ruf Amin, sesuai target-target yang sudah kita siapkan,” kata Iman.

Kubu Prabowo

Di kubu Prabowo tak ada perubahan kampanye. Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan tak akan ada perubahan kampanye yang akan dilakukan.

“(Kampanye) secara terbuka sama ya. Nanti Pak Prabowo punya style sendiri, Bang Sandi punya style sendiri. Akan tetapi, bedanya akan terbuka, kemudian Pak Prabowo akan speech seperti biasa. Bang Sandi lebih cozy, lebih asyik,” kata Dahnil.

Kampanye terbuka pada 24 Maret hingga 13 April 2019. Setelah itu, masa tenang hingga hari H pencoblosan pada 17 April nanti. (Bisnis)

Continue Reading

Nasional

Survei Kompas: Partai Lama Belum Aman, Partai Baru Tak Lolos Ambang Batas

Published

on

By

Finroll.com – Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan sejumlah partai pendatang baru di Pilpres 2019 tidak lolos ambang batas parlemen (PT) 4 persen. Tak hanya terancam tidak lolos ke Senayan, sejumlah partai baru juga mendapat resistensi (penolakan) dari masyarakat.

Dari survei itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi partai baru yang paling tinggi resistansinya atau dengan kata lain paling ditolak masyarakat. Dengan elektabiltas 0,9 persen, resistansi masyarakat terhadap partai baru pimpinan Grace Natalie ini ditolak oleh 5,6 persen masyarakat.

Selanjutnya adalah Perindo dengan elektabilitas 1,5 persen, resistensinya 1,9 persen. Kemudian Berkarya elektabilitas 0,5 persen, resistensinya 1,3 persen. Selanjutnya, Garuda elektabilitas 0,2 persen, resistensinya 0,9 persen.

Selain survei mengenai resitensi parpol baru, survei Kompas juga menunjukkan Hanura, partai yang mempunyai kursi DPR 2014-2019, terancam gagal masuk Senayan karena elektabilitasnya hanya berkisar 0,9 persen.

Sementara partai lama yang tidak lolos parlemen pada 2014-2019 seperti PBB dan PKPI, berpotensi kembali gagal, karena elektabiltasnya masing-masing 0,4 persen dan 0,2 persen.

Survei juga menunjukkan partai-partai seperti Nasdem, PPP dan PAN belum aman. Sebab, dengan elektabilitas Nasdem (2,6 persen), PPP (2,7), PAN (2,9), masih dalam rentang margin of error dari ancaman ketidaklolosan ambang batas parlemen 4 persen.

Elektabilitas Jokowi dan Prabowo

Hasil survei juga menunjukkan, elektabilitas Jokowi dan Prabowo angkanya saat ini lebih tipis dibandingkan dengan survei Litbang Kompas pada Oktober 2018.

Elektabilitas Jokowi dan Prabowo saat ini hanya selisih 11,8 persen. Jokowi-Maruf mendapat perolehan suara 49,2 persen, sedangkan Prabowo-Ma’ruf 37,4 persen. Sebanyak 13,4 persen masih merahasiakan pilihannya.

Metode pengumpulan pendapat menggunakan wawancara tatap muka sejak tanggal 22 Februari-5 Maret 2019. Survei ini diikuti 2.000 responden yang dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Tingkat kepercayaannya 95 persen dengan margin of error penelitian plus/minus 2,2 persen.

Sebelumnya pada Oktober 2018 lalu, Litbang Kompas juga telah merilis elektabilitas dua pasangan capres.

Saat itu, elektabilitas Jokowi-Ma’ruf sebanyak 52,6 persen, sedangkan Prabowo-Sandiaga Uno 32,7 persen. Sebanyak 14,7 persen masih merahasiakan pilihannya. Saat itu, selisih suara keduanya masih 19,9 persen.

Continue Reading

Nasional

Presiden Tegaskan Integrasi Sistem Transportasi Ibu Kota Harus Diprioritaskan

Published

on

Sistem Transportasi

Presiden Joko Widodo gelar rapat terbatas mengenai sistem transportasi Jabodetabek. Rapat yang digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, tersebut merupakan kelanjutan dari pembahasan pada 8 Januari 2019 lalu.

Di awal arahannya, Kepala Negara mengingatkan kembali jajarannya tentang sinkronisasi antarlembaga pemerintah terkait urusan transportasi dan persoalan tumpang tindih kewenangan yang harus diperbaiki.

“Pada rapat terbatas sebelumnya, saya telah menugaskan Pak Wakil Presiden untuk mengoordinasikan dengan seluruh menteri dan gubernur terkait dengan percepatan pengintegrasian sistem pengelolaan jaringan transportasi perkotaan antarwilayah,” ujarnya.

Presiden mengatakan, pengintegrasian sistem transportasi di ibu kota merupakan hal yang harus dijadikan prioritas dan tidak bisa ditunda lagi. Menurutnya, kemacetan yang terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sudah menimbulkan kerugian yang sangat besar.

“Bukan bertahun, tapi sudah berpuluh tahun. Seperti yang pernah saya sampaikan, studi Bappenas ditemukan angka kerugian Rp 65 triliun karena kemacetan di Jabodetabek setiap tahunnya. Bahkan Pak Wapres dan Gubernur menyampaikan angka sampai Rp 100 triliun,” tuturnya.

Angka kerugian tersebut dirasa sudah sangat besar. Kepala Negara mengatakan, sudah saatnya bagi seluruh pihak untuk melakukan penataan.

“Tidak ada lagi yang namanya ego sektoral, ego kementerian, dan ego daerah. Saya kira semuanya yang ada adalah kepentingan nasional,” ucap Presiden.

Selain itu, sebagaimana yang sering disampaikan Kepala Negara, pembangunan moda transportasi massal yang saat ini sedang digalakkan diminta untuk saling terintegrasi antara satu dengan lainnya. Pembangunan tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan berbasis transit oriented development. Yang mengintegrasikan sistem transit transportasi dan tata guna lahan untuk mengurangi mobilitas penduduk dan penggunaan kendaraan pribadi.

“Saya meyakini bahwa langkah-langkah tersebut akan sangat mengurangi kemacetan yang ada di Jabodetabek dan kita harapkan dengan selesainya MRT dan LRT serta yang lainnya kita akan mendapatkan sebuah layanan transportasi massal yang aman, nyaman, dan yang lebih baik,” tandasnya.

Continue Reading
Advertisement

Trending