Connect with us

Nasional

Jokowi Beri 6 Tokoh Gelar Pahlawan Nasional, Satu Diantaranya Kakek Bang Anies Baswedan

Published

on


Jokowi Beri 6 Tokoh Gelar Pahlawan Nasional, Satu Diantaranya Kakek Bang Anies Baswedan

Finroll.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada enam tokoh. Satu di antaranya adalah kakek dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Abdurrahman Baswedan alias AR Baswedan, menjadi salah satu Pahlawan Nasional.

Keputusan penganugerahan gelar pahlawan nasional itu termaktub dalam Keputusan Presiden Nomor 123/TK/2018. Keputusan itu ditandatangani Jokowi pada 6 November 2018 dengan pedoman Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Penganugerahan itu disambut baik Anies Baswedan yang mewakili kakeknya menerima anugerah itu. Menurutnya, kebijakan Presiden Jokowi ini menjadi penyemangat bagi dirinya dan generasi muda melanjutkan perjuangan

“Kami bersyukur pemerintah menganugerahkan itu dan ini amanat bagi kami semua meneruskan perjuangan,” kata Anies di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (8/11).

AR Baswedan semasa hidupnya dikenal sebagai seorang nasionalis, jurnalis, pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, mubalig, dan sastrawan. Pada masa kemerdekaan, pria yang wafat pada 16 Maret 1986 itu pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Baca Juga: Jadi, Ikut Nonton Gun N Roses Nanti Malam Pak Jokowi?

Pada masa kemerdekaan, AR Baswedan yang lahir di Ampel pada 1908 itu pun sempat masuk dalam kabinet yakni sebagai Wakil Menteri Muda Penerangan RI pada Kabinet Sjahrir. Selain itu ia diketahui pernah menjadi bagian dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), Anggota Parlemen, dan Anggota Dewan Konstituante.

Usai menerima penganugerahan gelar pahlawan nasional pada kakeknya dari tangan Jokowi, Anies bercerita bahwa ia tumbuh menjadi remaja di bawah asuhan AR Baswedan. Ia menghabiskan waktu itu hingga duduk bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) di Yogyakarta. Anies mengungkapkan banyak pengalaman dan pelajaran yang bisa diambil saat tinggal bersama kakeknya itu.

“Beliau adalah orang yang memang mencintai Indonesia luar biasa dalam semua pikirannya, langkahnya, tindakannya begitu. Bahkan anaknya yang duduk di belakang ini namanya Imlati, itu lahir bulan Juli ketika beliau masih anggota BPUPKI,” ujar Anies

Berikut nama penerima penganugerahan gelar pahlawan nasional 2018:

1. Abdurrahman Baswedan tokoh dari Provinsi DI Yogyakarta.

2. IR H Pangeran Mohammad Noor tokoh dari Kalimantan Selatan.

3. Agung Hajjah Andi Depu tokoh dari Sulawesi Barat.

4. Depati Amir tokoh dari Bangka Belitung.

5. Kasman Singodimedjo tokoh dari Jawa Tengah, dan

6. Brigjen K.H. Syam’un tokoh dari Banten.

sumber CNN

Advertisement

Nasional

Ditengah Hiruk Pikuk Debat Pilpres, Ternyata Provinsi DKI Jakarta Meraih Top 50 Smart City Goverment

Published

on

DKI Jakarta

Kabar baik datang dari Ibu Kota Negara Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih Top 50 Smart City Government 2018.

Finroll.com – Pada peringkat tersebut, DKI Jakarta berada di posisi ke-47 Smart City Government dari 140 kota di dunia.

“Predikat tersebut diraih atas dasar sepuluh indikator penilaian,” kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Republika.

Penilaian tertinggi dalam penghargaan tersebut pada Indikator visi Pemprov DKI Jakarta, Kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai kepala pemerintahan serta alokasi anggaran/APBD Provinsi DKI Jakarta.

“Alhamdulillah, baru saja mendapatkan informasi dari Eden Strategy Institute, sebuah perusahaan konsultasi, ada 140 kota yang diriset dan diranking untuk pengembangan smart city-nya. Jakarta mendapatkan predikat Top 50,” kata Atika.

Pihaknya tidak akan berpuas diri dengan prestasi yang baru saja diraih. Pihaknya mempersiapkan smart city 4.0 yang fokus pada pengembangan platform kolaborasi, yaitu kota yang menjadi platform satu atap yang memungkinkan kolaborasi industri terjadi antara perusahaan swasta dan badan publik dalam berbagi data, mengembangkan wawasan dan lebih jauh meningkatkan layanan publik agar lebih memenuhi kebutuhan warganya.

Melalui konsep smart city, Hal-hal yang akan diimplementasikan di Jakarta yang dibuat berdasarkan enam pilar, yaitu Smart Governance, Smart People, Smart Living, Smart Mobility, Smart Economy dan Smart Environment.

Continue Reading

Nasional

Seberapa Besar Antusias Masyarakat Menjelang Debat Capres-Cawapres Nanti Malam?

Published

on

Debat Capres-Cawapres

Masyarakat di Provinsi Riau antusias untuk mengikuti debat Capres-Cawapres yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Finroll.com – Debat Capres-Cawapres pertama yang akan berlangsung nanti malam pada Kamis 17 Januari 2019 akan dimulai pada pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat (WIB). Yang rencananya akan disiarkan secara langsung di berbagai stasiun televisi dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI).

Seperti dikatakan oleh Bambang, salah seorang mahasiswa mengatakan dalam debat nanti, pemilih bisa mengetahui tingkat intelektual dan pengalamana dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

“Melalui debat itu, kita bisa mengetahui tingkat intelektual dan pengalaman dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, jadi sangat perlu,” ungkapnya, Rabu (16/1/2019).

Hal sama juga diakui oleh Desi, salah seorang ibu rumah tangga juga mengatakan bahwa melalui debat maka pemilih bisa mengetahui visi dan misi pasangan calon presiden untuk pembangunan Indonesia lima tahun kedepan.

“Kalau sudah kita ketahui melalui pemaparan visi dan misi itu, maka kita bisa menentukan pilihan,” ungkapnya.

Begitu juga pendapat Ale, salah seorang dosen menilai masyarakat sudah menunggu dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam memaparkan visi-misi dan menjawab pertanyaan dari panelis.

“Jadi debat ini sangat perlu karena masyarakat ingin mengetahui pandangan para calon dalam hal hukum, HAM,  korupsi dan terorisme, sehingga debat calon presiden menjadi sesuatu yang harus disimak masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Riau, Nurhamin mengatakan masyarakat harus melihat dan mendengarkan debat calon presiden dan calon wakil presiden agar memberikan edukasi untuk menentukan pilihan pada hari pemungutan suara yaitu hari Rabu tanggal 17 April 2019, karena akan diketahui visi dan misi calon presiden dan calon wakil presiden.

“Kami sebenarnya sudah merancang Nobar debat capres-cawapres di tingkat provinsi dan kabupaten/kota namun karena keterbatasan dana, maka masyarakat dihimbau untuk mengikuti baik melalui Nobar maupun dari rumah masing –masing,” harapnya.

Menurutnya, masyarakat penting mengikuti debat pertama tersebut karena mendapatkan informasi dan mengetahui tentang program, visi dan misi setiap pasangan, agar bisa menjadi referensi dalam menentukan pilihan.

“Debat akan memberikan masyarakat kesempatan untuk mengetahui program-program yang ditawarkan dua pasangan calon, tidak menutup kemungkinan, masyarakat sudah menentukan keputusannya seusai menyaksikan debat,” tambahnya.

Debat kandidat merupakan tahapan yang sudah diatur dalam PKPU pasal 277 ayat 6 UU Pemilu, tujuannya agar masyarakat bisa menjadi pemilih yang cerdas dalam menentukan pilihan, sebab nantinya, pemilih dapat mengetahui kualitas, penguasaan permasalahan, visi, konsep, program konkrit dan lainnya dari masing-masing kandidat. (rri)

Continue Reading

Nasional

Catat, Aturan dan Jadwal Siaran Langsung Debat Perdana Capres-Cawapres 2019

Published

on

Catat, Aturan dan Jadwal Siaran Langsung Debat Perdana Capres-Cawapres 2019

Finroll.com – Debat perdana capres-cawapres 2019 akan dihelat Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada malam Ini Kamis, 17 Januari 2018, di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan.

Acara Debat dimulai pukul 20:00 WIB dan disiarkan langsung 4 stasiun Televisi diantaranya, Kompas TV, TVRI, RTV dan RRI.

Peserta debat perdana adalah pasangan capres cawapres, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tema yang diangkat yaitu hukum, HAM, terorisme dan korupsi. Debat perdana ini akan dipandu oleh dua orang moderator, mantan jurnalis Ira Koesno dan jurnalis senior Imam Priyono.

Disediakan waktu selama 89 menit 55 detik dalam penyelenggaraan debat pertama. Nantinya, debat akan dibagi ke dalam enam segmen. Segmen pertama, penyampaian visi-misi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Disediakan waktu selama 23 menit 15 detik untuk kedua pasangan calon memaparkan visi-misi mereka ke hadapan publik.

Segmen kedua dan ketiga adalah debat dengan metode pertanyaan terbuka. Waktu yang disediakan sekitar 31 menit. Dalam segmen itu, moderator debat akan menyampaikan pertanyaan kepada paslon, yang mana paslon sebelumnya telah mendapat kisi-kisi pertanyaan dari KPU. Masing-masing paslon akan diberi 1 pertanyaan dari setiap tema.

Segmen keempat dan kelima adalah debat dengan metode pertanyaan tertutup. Waktu yang dialokasikan dalam segmen ini sekitar 26 menit. Metode ini memberikan kesempatan kepada pasangan calon memberikan pertanyaan ke pasangan calon lainnya. Segmen terakhir adalah pernyataan penutup (closing statement). Alokasi waktu untuk segmen ini 11,30 menit.

Disepakati dua kubu

Selama debat, pasangan capres-cawapres diimbau untuk tak memberikan pertanyaan spesifik mengenai contoh kasus tertentu pada paslon lainnya.

Alih-alih meminta pernyataan sikap kandidat terhadap suatu kasus, paslon diminta fokus ke penggalian visi-misi, gagasan, dan pengetahuan, sebagaimana tujuan penyelenggaraan debat.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menerangkan, tak ada hukuman tertentu jika saat debat berlangsung paslon bertanya mengenai suatu kasus ke paslon lainnya. Sebab, tak ada aturan tertulis mengenai hal ini.

Meski begitu, hal ini telah disepakati oleh tim kampanye kedua paslon. Melalui sejumlah rapat persiapan debat, kedua tim kampanye bersepakat untuk tidak saling melempar pertanyaan yang terlalu konkret.

Selain itu, kandidat juga diminta untuk memperhatikan ketentuan debat pilpres yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menurut Undang-Undang tersebut, ada sejumlah hal yang tidak boleh dibahas dalam debat, misalnya dilarang mempersoalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, bentuk NKRI, hingga membawa isu SARA.

Tamu undangan

Supaya debat berjalan kondusif, KPU membatasi undangan penonton debat hanya untuk 500 orang. Undangan tersebutlah yang nantinya diperbolehkan masuk ke arena debat.

Dari 500 undangan, 100 undangan diperuntukan bagi pendukung pasangan calon nomor urut 01, dan 100 orang untuk pendukung paslon nomor urut 02. Sementara 300 orang sisanya adalah undangan KPU.

Tamu undangan KPU di antaranya, para tokoh bangsa, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, tokoh pemuda, budayawan, mahasiswa hingga pegiat.

KPU juga mengundang Presiden RI ke-3 B. J. Habibie, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Termasuk, KPU juga mengundang seluruh mantan wakil presiden RI.

Di luar tamu undangan, massa pendukung diperbolehkan hadir ke lokasi, tetapi tidak diizinkan masuk ke arena debat.

KPU menyediakan dua tempat terpisah di luar arena debat bagi massa pendukung kedua paslon. Kedua massa pendukung dipisah untuk menghindari terjadinya hal-hal yang mengganggu keamanan.

Akan disediakan layar lebar di dua tempat tersebut, sehingga, meskipun tak berada di arena debat, massa pendukung tetap dapat mengikuti jalannya debat.

Dilarang provokatif

KPU meminta para tamu undangan debat tak membawa alat peraga kampanye selama menyaksikan debat. Hal ini untuk menjaga suasana debat tetap kondusif.

Untuk tetap memeriahkan suasana debat, KPU akan menyediakan alat peraga kampanye bagi para tamu undangan. Alat peraga itulah yang boleh dibawa tamu selama menjadi penonton debat di ruangan.

Selain dilarang membawa alat peraga sendiri, KPU juga meminta para tamu tak mengenakan atribut kampanye yang provokatif. Para tamu diminta memakai atribut yang wajar dan sesuai dengan kaidah.

Misalnya, tidak perlu mengenakan baju bertuliskan ‘Jokowi Lagi’ atau Jokowi 2 Periode’, dan tidak perlu juga mengenakan baju bertuliskan ‘2019 Ganti Presiden’. (kontan)

Continue Reading
Advertisement

Trending