Connect with us

Politik

Jelang Pemilu 2019, Facebook Larang Iklan Politik Dari Luar Indonesia

Published

on


Jelang Pemilu 2019, Facebook Larang Iklan Politik Dari Luar Indonesia

Finroll.com – Pltform media sosial Facebook umumkan untuk melarang iklan politik asing di Indonesia jelang pemilihan umum 2019 April mendatang. Kebijakan yang dikeluarkan facebook tidak lain untuk mencegah layanan digunakan untuk memanipulasi sikap pemilih.

“Melawan campur tangan asing adalah salah satu pilar utama dalam pendekatan kami untuk mengawal pemilu yang berintegritas. Sebagai bagian dari komitmen ini, kami untuk sementara melarang iklan politik dari luar Indonesia menjelang pemilu,” tulis Facebook dalam blog resminya.

Iklan-iklan yang dilarang adalah yang berisi dukungan terhadap politikus atau partai politik Indonesia, serta iklan yang mendorong pemilih untuk datang ke tempat pencobolosan suara atau sebaliknya.

Facebook sendiri sedang jadi sorotan setelah platform media sosialnya digunakan oleh Rusia untuk memengaruhi hasil pemilihan umum di Amerika Serikat dan referendum di Inggris pada 2016.

Dalam pemilu AS 2016, Facebook dipenuhi dengan iklan-iklan politik dari Rusia, yang isinya berusaha untuk memenangkan Donald Trump yang belakangan terpilih menjadi presiden. Sementara di Inggris, Rusia menggunakan Facebook untuk mendorong pemilik suara memilih keluar dari Uni Eropa.

Dinukil laman cnn yang juga melansir AFP, Rabu, 6/3, Menyoal kemungkinan adanya ujaran kebencian dan konten hoaks jelang Pilpres April mendatang, Facebook mengatakan jika pihaknya mengerahkan kecerdasan buatan dan campur tangan manusia untuk menghapus konten negatif.

Pernyataaan ini disampaikan beberapa pekan setelah Facebook menuai kritik dari Uni Eropa setelah dianggap terlalu ikut campur proses Pemilu di berbagai negara.

Sejumlah pejabat Uni Eropa mengecam sikap Facebook yang dianggap tak memilah iklan yang muncul jelang pemilihan pada Mei mendatang.

Menanggapi protes tersebut, Facebook mengubah aturan yang membuat iklan politik terkait pemilu secara khusus diotorisasi dan ditandai lengkap dengan sosok atau lembaga yang membiayai iklan tersebut.

Kekhawatiran atas keterlibatan Facebook dalam kampanye politik meningkat setelah adanya campur tangan pada Pemilu AS 2016 lalu. Kala itu, Rusia berhasil mengungkap jika Facebook campur tangan dalam proses pemenangan Trump atas rivalnya Hillary Clinton.

Politik

Kuasa Hukum Prabowo Tarik Alat Bukti yang Belum Disusun Sesuai Aturan

Published

on

FINROLL.COM — Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meminta agar Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga memperbaiki tambahan barang bukti. Barang bukti yang baru diserahkan pada Selasa (18/6/2019), belum disusun sesuai dengan aturan persidangan sehingga hakim kesulitan memverifikasi.

Hakim pun, meminta Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi menyusun barang bukti sesuai dengan aturan hingga pukul 12.00 WIB. Menanggapi hal ini, Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto akan menarik dan membatalkan barang bukti tersebut.

“Ada lebih dari 30 kontainer yang sudah diterima oleh MK, barang sekarang C1 dan saya akan cabut saja. Tapi ada kontainer lain masuk dan sudah terverifikasi itu saja yang akan kami jadikan alat bukti. Sementara ini (bukti baru) akan kita tarik,” ujar BW dalam persidangan di Mahkamah konstitusi (MK), Rabu (19/6/2019).

Namun, Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta agar Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi tetap memperbaiki alat bukti. Sebab, bisa saja bukti tersebut berkaitan dengan saksi yang akan diperiksa di persidangan.

“Kalau demikian, anda harus bisa mencluster bahwa ketika keterangan saksi, dan merujuk pada bukti hanya yang bisa dirujuk pada bukti yang sudah diverifikasi. Ini segera akan kami konfrontir dengan saksi. Kalau itu perlu waktu, kita akan hold dulu dan taruh di belakang,” ujar Hakim Suhartoyo.

Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi pun meminta izin keluar dan berkoordinasi dengan stafnya untuk menyusun alat bukti sesuai aturan. (Liputan6.com)

Continue Reading

Politik

Jadi Target Pembunuhan, Yunarto Wijaya Maafkan Perencana dan Eksekutor

Published

on

Jadi Target Pembunuhan, Yunarto Wijaya Maafkan Perencana dan Eksekutor

Finroll.com – Yunarto Wijaya adalah pimpinan Charta Politika, lembaga survei dan juga lembaga quick count Pilpres 2019. Nama Yunarto Wijaya menjadi target pembunuhan diungkap oleh tersangka kasus makar, Irwansyah alias HK yang mengaku mendapat pesan atau perintah dari tersangka KZ.

POLISI akhirnya mengungkap siapa dalang kerusuhan Mei 2019. Polisi juga mengungkap siapa pimpinan lembaga survei jadi target pembunuhan pada Mei 2019 lalu.

Hal itu terungkap dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) yang dipimpin Kadiv Humas Mabes Polri Irjen M Iqbal, Selasa (11/6/2019).

Yunarto Wijaya kemudian memberikan tanggapan melalui akun twitternya setelah namanya muncul di ruang publik dalam jumpa pers itu sebagai target pembunuhan.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia itu mengungkapkan bahwa dirinya dan keluarganya tak dendam pada pihak yang merencanakan pembunuhan atas dirinya.

“Sama seperti yg pernah saya tulis, sudah tak ada dendam lagi dari saya & keluarga baik buat yg jadi perencana ataupun eksekutor… Dari situasi2 seperti ini saya belajar ttg apa itu kasih, termasuk ketika bisa maafkan yg memusuhi kita.. Ayo terus mencintai Indonesia…,” tulisnya Yunarto dalam cuitan twitternya.

Continue Reading

Politik

Rapat Paripurna ke-19, Sebanyak 342 Anggota DPR Absen Tidak Hadir

Published

on

Rapat Paripurna ke-19, Sebanyak 342 Anggota DPR Absen Tidak Hadir

Finroll – Dewan Perwakilan Rakyat menghelat rapat paripurna di masa persidangan V tahun 2018-2019 yang digelar di Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).Sebanyak 342 dari 560 anggota dewan tidak hadir.

Berdasarkan daftar hadir, sebanyak 218 dari 560 anggota dewan hadir. Sementara itu 83 anggota mengajukan izin. Pimpinan yang hadir dalam paripurna ialah Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Agus Hermanto. Rapat paripurna dipimpin oleh Fadli. Bel rapat berdering pukul 14.00 WIB.

Membuka rapat, Fadli menyatakan rapat paripurna dibuka untuk umum. Agenda paripurna hari ini adalah tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2020.

“Dengan ini rapat dibuka untuk umum,” kata Fadli.

Berikut ini absensi paripurna penutupan DPR hari ini:

Fraksi PDIP: 48 dari 109 anggota
Fraksi Partai Golkar: 39 dari 91 anggota
Fraksi Partai Gerindra: 37 dari 73 anggota
Fraksi Demokrat: 22 dari 61 anggota
Fraksi PAN: 15 dari 48 anggota
Fraksi PKB: 13 dari 47 anggota
Fraksi PKS: 19 dari 40 anggota
Fraksi PPP: 11 dari 39 anggota
Fraksi NasDem: 7 dari 36 anggota
Fraksi Hanura: 7 dari 16 anggota

Total yang hadir: 218 dari 560 anggota
Izin: 83 anggota

source: detik

Continue Reading
Advertisement

Trending