Connect with us

Hukum & Kriminal

Jelang Debat Pilpres Tim Gabungan Kasus Novel Baswedan Dibentuk, Adakah Hubungannya?

Published

on


Sejumlah pihak menduga pembentukan Tim Gabungan kasus Novel Baswedan sebagai persiapan Presiden Joko Widodo dalam debat pertama pemilihan presiden 2019. 

Finroll.com – Polri telah membentuk tim gabungan untuk mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Pembentukan tim gabungan tersebut berdasarkan surat perintah pada Selasa, 8 Januari 2019 dengan ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Pembentukan tim gabungan ini berdasarkan Surat Tugas (ST) dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan Nomor Sgas/3/I/HUK.6.6/2019. Dalam surat tersebut, ada 65 anggota yang dipimpin langsung oleh Tito, selain dari polisi juga ada dari pihak KPK sebanyak lima orang.

Kemudian dari pihak luar Polri-KPK juga ada tim pakar sebanyak tujuh orang yakni mantan Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji, peneliti LIPI, Hermawan Sulistyo, Ketua Umum Ikatan Sarjana Hukum Indonesia, Amzulian Rifai, Ketua Badan SETARA Institute, Hendardi, Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti, dan Komisioner Komnas HAM periode 2007-2012, Nur Kholis dan Ifdhal Kasim.

Terkait pembentukan tim gabungan ini, Tim Advokasi penyidik KPK Novel Baswedan heran mengapa Polri seolah membentuk tim gabungan jelang debat Pipres. Tim advokasi khawatir pembentukan tim gabungan ini hanya untuk menyediakan jawaban bagi Presiden sekaligus capres petahana Joko Widodo (Jokowi) dalam debat nanti.

“Aneh, kok seolah bekerja pas mau Debat. Saya khawatir dibentuk tim ini, hanya untuk menyediakan jawaban buat Jokowi saat debat,” kata salah satu anggota tim advokasi Novel, Haris Azhar, Jumat (11/1/2019).

Apalagi debat perdana jelang Pilpres 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut akan mengangkat tema hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

Anggota tim advokasi Novel lainnya, Alghifari Aqsa, tetap menilai pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) secara independen merupakan jalur yang realistis untuk mengungkap teror air keras terhadap Novel. Menurutnya, tim gabungan bentukan Polri tidak independen.

Baca Juga : Jadi Sasaran Teror, Agus Raharjo Berencana Persenjatai Anggota KPK

Dilain tempat, Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pihaknya berprasangka baik ihwal tujuan pembentukan Tim Gabungan kasus Novel Baswedan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dahnil berharap Tim Gabungan itu tak dibentuk sekadar untuk mengantiispasi debat pemilihan presiden 17 Januari mendatang.

“Kami sih berprasangka baik saja. Berprasangka baik itu bukan dipersiapkan untuk menjawab pertanyaan menjelang debat,” kata Dahnil ketika dihubungi, Jumat, 11 Januari 2019.

Sementara itu, desakan dari masyarakat sipil untuk membentuk tim gabungan pencari fakta yang independen sudah sejak lama digaungkan. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( Kontras) Yati Andriyani mengatakan jika melihat dari komposisi anggota, tim gabungan tersebut tidak memenuhi harapan masyarakat sipil terkait aspek independensi.

“Soal independensi juga tidak memenuhi ekspektasi masyarakat sipil. Anggotanya secara komposisi juga kan ‘dari kita untuk kita kepada kita’. Hendardi dan Hermawan Sulistyo itu kan penasihat Kapolri ada juga dari Kompolnas,” tambah Yati.

Hukum & Kriminal

Sidang MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo Sebut Polri dan BIN Tidak Netral

Published

on

Sidang MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Sebut Polri dan BIN Tidak Netral

Finroll.com – Denny Indrayana, anggota tim kuasa hukum Prabowo – Sandiaga, menuding Capres Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin telah melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif karena melibatkan Badan Intelijen Negara serta Polri.

Dengan demikian, Denny menuding kedua lembaga negara tersebut kehilangan netralitasnya saat perhelatan Pilpres 2019.

“Untuk dipahami bahwa ketidaknetralan Polri dan BIN adalah kecurangan yang TSM karena melibatkan aparatur Pemerintah negara yang direncanakan di seluruh Indonesia,” ujar Denny, Jumat (14/6/2019).

Denny mengatakan hal tersebut ketika membacakan dalil permohonan Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, dalam sidang pendahuluan perkara sengketa Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi.

Secara langsung atau tidak langsung hal ini telah menciptakan ketidakseimbangan ruang, hingga akhirnya Paslon 02 bukan hanya berkompetisi dengan Paslon 01, tapi juga dengan Presiden Indonesia atau petahana, tambah Denny.

Salah satu bukti peran polisi, kata dia, adalah adanya pengakuan di Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Pengakuan AKP Salman Azis tersebut sempat ramai diberitakan, namun kemudian laporannya dicabut.

“Itu tidak berarti serta merta pengakuannya menjadi salah, karena hal itu dapat juga merupakan indikasi bahwa pengakuan adalah benar, namun yang bersangkutan mendapatkan tekanan sehingga terpaksa mencabut pengakuannya,” kata Denny.

Pengakuan tersebut dinilai pihak Prabowo – Sandiaga sebagai fenomena puncak gunung es dan bukan satu-satunya yang terjadi.

“Ada indikasi tidak netralnya Polri setelah adanya informasi bahwa Polri membentuk kekuatan dukungan hingga ke desa untuk mematangkan dukungan sekaligus menguatkan strategi pemenangan Paslon 01,” ucap Denny.

Selanjutnya, Denny menyebutkan indikasi tidak netralnya BIN setelah Kepala BIN Budi Gunawan hadir dalam perayaan ulang tahun PDI Perjuangan, sementara Budi tidak datang dalam perayaan ulang tahun partai lainnya.

“Hal ini jelas bertentangan dengan UU Kepolisian Negara, UU BIN, dan UU Pemilu yang menuntut baik Polri dan BIN selalu menjaga netralitasnya dan tidak memihak pada paslon mana pun,” ujar Denny.(suara)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Situasi di Hong kong Kembali Normal Usai Bentrokan Polisi Dengan Masa Demo

Published

on

Situasi di Hong kong Kembali Normal Usai Bentrokan Polisi Dengan Masa Demo

Finroll.com – Suasana di Hong Kong kembali berangsur normal hari Kamis (13/6) setelah bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa yang menentang RUU ekstradisi yang kontroversial, yang memungkinkan tersangka penjahat diekstradisi ke China Daratan untuk diadili.

Cuaca hujan dan mungkin rasa lelah menurunkan jumlah demonstran yang turun ke jalan hari Kamis, meskipun para demonstran bertekad mencapai target mereka pada hari kedua.

“Rapat Dewan Legislatif hari ini telah dibatalkan. Saya pikir kita bisa beristirahat sejenak.Apa yang terjadi kemarin tampaknya membuat semua orang merasa sangat kelelahan. Sulit mendorong banyak orang turun ke jalan hari ini. Kita akan beristirahat sejenak. Mungkin baru besok atau minggu depan dilanjutkan. Saya harap saya dapat menghemat energi dan melihat apakah ada tindakan yang harus diambil untuk mendukung demonstrasi minggu depan,” kata Chan, seorang penggerak demonstrasi.

Demonstrasi ribuan aktivis hari Rabu (12/6) berhasil membuat markas pemerintah dan Dewan Legislatif tutup, padahal mereka sedianya membahas RUU ekstradisi itu.

Aparat keamanan menembakkan gas air mata, peluru karet dan semprotan merica untuk mendorong dan membubarkan demonstran, yang sebagian membalas dengan melemparkan benda-benda ke arah polisi. Petugas medis di rumah sakit mengatakan sedikitnya 72 orang luka-luka.

Dewan Legislatif hari Kamis mengatakan belum menetapkan jadwal baru kapan akan membahas RUU itu.

Perubahan yang diusulkan atas aturan hukum di Hong Kong itu menarik kecaman luas masyarakat internasional, termasuk Amerika. China hari Selasa (11/6) menuduh Amerika mencampuri urusan dalam negerinya.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Divonis 1 Tahun Penjara, Ahmad Dhani Ajukan Banding

Published

on

Divonis 1 Tahun Penjara, Ahmad Dhani Ajukan Banding

Finroll.com – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai R Anton Widyopriyono menjatuhkan vonis bersalah pada musisi Ahmad Dhani dalam kasus pencemaran nama baik melalui vlog ‘idiot’ yang dilaporkan oleh elemen Koalisi Bela NKRI.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim R Anton Widyopriyono seperti dikutip dari Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (11/6).

Dalam amar putusannya, Ahmad Dhani dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik.

Menurut majelis hakim, ada tiga hal yang menjadi alasan pemberat dalam amar putusan bersalah Ahmad Dhani, yakni tidak adanya penyesalan, merendahkan orang lain dan pernah dihukum dalam kasus lain.

“Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan selama persidangan,” kata hakim Widyopriyono.

Dalam kasus ini, perbuatan Ahmad Dhani telah bertentangan dengan pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 5 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atas vonis hakim ini, Ahmad Dhani langsung menyatakan sikap, dengan berkata langsung melakukan upaya hukum. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rachmat Hari Basuki menyatakan pikir pikir.

“Saya banding majelis,”ucap Ahmad Dhani menjawab pertanyaan majelis hakim yang langsung disusul dengan ketukan palu sebagai tanda berakhirnya persidangan.

Untuk diketahui, vonis majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yang sebelumnya menuntut Ahmad Dhani dengan hukuman 1,5 tahun penjara.

sumber: RMOL

Continue Reading
Advertisement

Trending