Connect with us

Hukum & Kriminal

Jelang Debat Pilpres Tim Gabungan Kasus Novel Baswedan Dibentuk, Adakah Hubungannya?

Published

on


Sejumlah pihak menduga pembentukan Tim Gabungan kasus Novel Baswedan sebagai persiapan Presiden Joko Widodo dalam debat pertama pemilihan presiden 2019. 

Finroll.com – Polri telah membentuk tim gabungan untuk mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Pembentukan tim gabungan tersebut berdasarkan surat perintah pada Selasa, 8 Januari 2019 dengan ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Pembentukan tim gabungan ini berdasarkan Surat Tugas (ST) dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan Nomor Sgas/3/I/HUK.6.6/2019. Dalam surat tersebut, ada 65 anggota yang dipimpin langsung oleh Tito, selain dari polisi juga ada dari pihak KPK sebanyak lima orang.

Kemudian dari pihak luar Polri-KPK juga ada tim pakar sebanyak tujuh orang yakni mantan Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji, peneliti LIPI, Hermawan Sulistyo, Ketua Umum Ikatan Sarjana Hukum Indonesia, Amzulian Rifai, Ketua Badan SETARA Institute, Hendardi, Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti, dan Komisioner Komnas HAM periode 2007-2012, Nur Kholis dan Ifdhal Kasim.

Terkait pembentukan tim gabungan ini, Tim Advokasi penyidik KPK Novel Baswedan heran mengapa Polri seolah membentuk tim gabungan jelang debat Pipres. Tim advokasi khawatir pembentukan tim gabungan ini hanya untuk menyediakan jawaban bagi Presiden sekaligus capres petahana Joko Widodo (Jokowi) dalam debat nanti.

“Aneh, kok seolah bekerja pas mau Debat. Saya khawatir dibentuk tim ini, hanya untuk menyediakan jawaban buat Jokowi saat debat,” kata salah satu anggota tim advokasi Novel, Haris Azhar, Jumat (11/1/2019).

Apalagi debat perdana jelang Pilpres 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut akan mengangkat tema hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

Anggota tim advokasi Novel lainnya, Alghifari Aqsa, tetap menilai pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) secara independen merupakan jalur yang realistis untuk mengungkap teror air keras terhadap Novel. Menurutnya, tim gabungan bentukan Polri tidak independen.

Baca Juga : Jadi Sasaran Teror, Agus Raharjo Berencana Persenjatai Anggota KPK

Dilain tempat, Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pihaknya berprasangka baik ihwal tujuan pembentukan Tim Gabungan kasus Novel Baswedan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dahnil berharap Tim Gabungan itu tak dibentuk sekadar untuk mengantiispasi debat pemilihan presiden 17 Januari mendatang.

“Kami sih berprasangka baik saja. Berprasangka baik itu bukan dipersiapkan untuk menjawab pertanyaan menjelang debat,” kata Dahnil ketika dihubungi, Jumat, 11 Januari 2019.

Sementara itu, desakan dari masyarakat sipil untuk membentuk tim gabungan pencari fakta yang independen sudah sejak lama digaungkan. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( Kontras) Yati Andriyani mengatakan jika melihat dari komposisi anggota, tim gabungan tersebut tidak memenuhi harapan masyarakat sipil terkait aspek independensi.

“Soal independensi juga tidak memenuhi ekspektasi masyarakat sipil. Anggotanya secara komposisi juga kan ‘dari kita untuk kita kepada kita’. Hendardi dan Hermawan Sulistyo itu kan penasihat Kapolri ada juga dari Kompolnas,” tambah Yati.

Hukum & Kriminal

Tidak Semua Pejabat Korup, Berikut Daftar Pejabat yang Menolak Uang Suap

Published

on

By

Finroll.com – Godaan korupsi kerap kali menjerat para pejabat di Indonesia. Tak banyak, namun juga tak sedikit para pemangku kepentingan itu terlilit dalam pusaran korupsi.

Apalagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin giat melakukan operasi tangkap tangan atau OTT. KPK sama sekali tidak memandang bulu.

Namun rupanya, tidak semua mudah terbujuk rayu oleh uang sogokan itu. Meski sering ditawarkan dengan jumlah besar, para pejabat ini dengan tegas menolak.

Mereka memilih untuk tetap jujur dan tidak termakan dengan rayuan uang haram tersebut.

Berikut cerita deretan pejabat Indonesia yang menolak melakukan korupsi dan harus dicontoh:

1. Artidjo Alkostar

Artidjo Alkostar bercerita semasa dirinya berkiprah sebagai hakim agung. Menurutnya, kala itu, berbagai upaya suap pernah dicoba dilakukan kepadanya.

Namun, Artidjo berulang kali menolaknya dengan tegas. Dia bercerita pernah ada seorang pengusaha datang langsung kantornya untuk memberikan suap agar dihentikan perkaranya.

Rupanya, iming-iming uang itu tak membuat Artidjo luluh. Dengan tegas, ia menolak suap tersebut.

“Saya marah betul. Ini apa saudara ini, saudara menghina saya,” kata Artidjo.

Tak berhenti di situ, upaya lain untuk menyuap Artidjo melalui kiriman selembaran fotokopi cek. Dia lalu dihubungi untuk meminta nomor rekening.

“Tidak saya baca berapa jumlahnya pokoknya saya jawab kepada dia. Saya terhina dengan surat-surat Anda itu. Itu jangan diteruskan lagi itu masalah menjadi lain,” kata Artidjo.

2. Brigjen Polisi Kaharoeddin

Brigjen Polisi Kaharoeddin diangkat menjadi gubernur pertama Sumatera Barat pada 1958 silam. Mantan Komandan Polisi Sumatera Tengah ini tetap mempertahankan gaya hidup sederhana dan anti korupsi.

Cerita percobaan suap terjadi saat seorang rekanan Pemprov datang berkunjung ke kantor Kaharoeddin.

Setelah berbasa-basi, pengusaha itu pulang dengan meninggalkan sebuah kotak roti. Tetapi setelah diperiksa, isinya uang. Kaharoeddin terkejut dan segera memanggil ajudannya.

“Kembalikan uang ini pada pengusaha yang menemui saya tadi. Bilang kalau mau menyumbang bukan sama gubernur, tapi ke jawatan sosial,” tegas Kaharoeddin.

Cerita itu dikutip dalam buku Brigadir Jenderal Polisi Kaharoeddin Datuk Rangkayo Basa, Gubernur di Tengah Pergolakan, terbitan Pustaka Sinar Harapan 1998.

Sementara itu, sejak menjadi pejabat polisi, Kaharoeddin melarang polisi berpakaian dinas nongkrong di kafe atau restoran serta tempat-tempat umum.

Menurut dia, baju dinas memang untuk dinas, bukan untuk bertemu seseorang di restoran. Kaharoeddin menyebut hal ini bisa disalahgunakan.

Karena itu pula Mariah, istri Kaharoeddin, berkisah dirinya sering mengantarkan makan siang untuk makanan sang suami di kantor.

Walau sudah menjadi istri gubernur, Mariah tetap mencucikan pakaian dan memasak untuk suaminya.

Hingga akhir hayatnya, Kaharoeddin tak punya rumah pribadi. Karena kejujuran dan kesederhanaannya Kaharoeddin yang menjabat gubernur Sumbar selama tujuh tahun, tak punya cukup uang untuk membeli rumah.

3. Mantan Kapolri Hoegeng Imam Santosa

Rupanya, mantan Kapolri Hoegeng Imam Santosa juga pernah mendapat godaan suap. Dia pernah dirayu seorang pengusaha keturunan Makassar-Tionghoa yang terlibat kasus penyelundupan.

Wanita itu meminta Hoegeng agar kasus yang dihadapinya tidak lagi dilanjutkan ke pengadilan.

Seperti diketahui, Hoegeng sangat gencar memerangi penyelundupan. Dia tidak peduli siapa beking penyelundup tersebut, semua pasti disikatnya.

Wanita ini pun berusaha mengajak damai Hoegeng. Berbagai hadiah mewah dikirim ke alamat Hoegeng. Tentu saja Hoegeng menolak mentah-mentah. Hadiah ini langsung dikembalikan oleh Hoegeng. Tapi si wanita tak putus asa dan terus mendekati Hoegeng.

Namun justru Hoegeng dibuat terheran-heran. Karena, rekan kepolisian dan kejaksaan malah memintanya untuk melepaskan si wanita.

Hoegeng heran, kenapa begitu banyak pejabat yang mau menolong pengusaha wanita tersebut. Hoegeng pun hanya bisa mengelus dada prihatin menyaksikan tingkah polah koleganya yang terbuai uang.

4. Mayjen TNI Purnawirawan Eddie M Nalapraya

Kisah percobaan korupsi juga pernah dirasakan Mayjen TNI Purn Eddie M Nalapraya. Eddie mengawali karirnya sebagai prajurit rendahan hingga akhirnya bisa pensiun dengan pangkat Mayor Jenderal (Mayjen).

Setelah itu, Eddie sempat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 1984-1987. Tentu sebuah hal yang langka dari dulu hingga sekarang.

Pria yang dikenal dekat dengan kalangan ulama dan aktivis di Jakarta ini mengungkap beberapa kali menolak uang suap dan uang haram yang ditawarkan padanya.

Jika seandainya diambil, mungkin Eddie sudah berhadapan dengan hukum dan habis karirnya. Kisah ini ditulis dalam buku Memoar Eddie M Nalapraya, Jenderal Tanpa Angkatan yang ditulis Ramadhan KH dan kawan-kawan. Buku ini diterbitkan Zigzag Creative tahun 2010.

Saat menjabat Kepala Staf Kodam Jaya pada 1980 awal, Eddie sempat didatangi anak buahnya di Kodam.

Si perwira tiba-tiba menyerahkan uang yang jumlahnya kala itu cukup untuk membeli tiga buah mobil mercy keluaran terbaru. Mungkin kalau dinilai sekarang di atas Rp 1 miliar.

“Ini uang apa? Asalnya dari mana?” kata Eddie terkejut.

“Oh ini dana taktis, Pak. Dari hasil ruislag (tukar guling tanah) di Jembatan Merah, untuk disimpan oleh Bapak,” kata si perwira.

“Sudah lapor Panglima Kodam belum?” balas Eddie lagi. Si perwira menggeleng. Eddie memintanya lapor Panglima Kodam saja lebih dulu.

Sejak saat itu dia tak tahu lagi kelanjutan soal uang tersebut. Eddie juga tak pernah lagi mengingat-ingatnya.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Idrus Marham Dituntut 5 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap PLTU Riau

Published

on

Idrus Marham Dituntut 5 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap PLTU Riau

Finroll.com – Terdakwa kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau-1 yang juga mantan Menteri Sosial, Idrus Marham dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan penjara.

Tuntutan itu disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2019).

“Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan,” kata jaksa Lie Putra Setiawan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2019).

Idrus bersama mantan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih diyakini menerima hadiah berupa uang total Rp 2,250 miliar dalam perkara suap proyek PLTU Riau-1. Suap itu diduga mengalir ke Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar 2017.

Dalam pertimbangan jaksa, Idrus yang saat itu menjadi Plt Ketua Umum Golkar meminta uang ke bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo melalui Eni, sejumlah 2,5 juta dolar Amerika Serikat. Uang itu turut disebut untuk keperluan Munaslub Partai Golkar 2017.

Menurut jaksa, Idrus berkeinginan untuk menjadi pengganti antar waktu atau PAW Ketua Umum Partai Golkar saat itu menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus KTP elektronik.

“Idrus selaku pelaksana tugas (Plt) Ketum Golkar saat itu meminta uang melalui Eni ke Kotjo untuk maju sebagai Ketum Partai Golkar. Didukung dengan bukti percakapan antara Eni dan Idrus,” ungkap jaksa.

Lie menyebut bahwa Idrus bersama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih mempunyai niat untuk meminta sejumlah uang untuk kegiatan Munaslub Golkar Desember 2017, yang diminta dari bos Blackgold Natural Resource Johannes B. Kotjo.

Di mana uang tersebut dengan nilai total sebesar Rp 713 juta dari awal permintaan sebesar Rp 2.250 miliar, yang diserahkan kepada Wakil Sekretaris Steering Committe Munaslub Partai Golkar, Muhammad Sarmuji.

Uang tersebut diminta untuk turut membantu dalam memuluskan proyek PLTU Riau-1 agar dikerjakan oleh Blackgold dan China Huadian Engineering Company Ltd, perusahaan yang dibawa oleh Kotjo.

Dalam pertimbangan jaksa, hal yang memberatkan, Idrus Marham dinilai tidak membantu pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Sedangkan, hal yang meringankan, Idrus bersikap sopan dan koperatif selama menjalani persidangan.

“Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya,” ujar jaksa Lie.

Dalam dakwaan sebelumnya, Idrus didakwa melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.(suara)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Menag Lukman Hakim Berjanji Berikan Keterangan Usai Diperiksa KPK

Published

on

Menag Lukman Hakim

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin bungkam ketika ditanya para wartawan terkait dengan temuan uang ratusan juta rupiah yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruangan kerjanya di Kementerian Agama, Jakarta beberapa waktu lalu.

Finroll.com – Tim KPK sebelumnya menyita uang sekitar Rp 180 juta dan 30.000 dollar Amerika Serikat di ruang kerja Menag Lukman Hakim di Kementerian Agama, Senin (18/3/2019) silam.

“Begini, saya selalu menyatakan saya secara etis tidak layak, tidak patut, tidak pantas, kalau menyampaikan hal-hal yang dimungkinkan terkait materi perkara. Sebelum saya menyampaikan secara resmi ke KPK,” kata Lukman saat meninggalkan Mukernas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Hotel Seruni, Bogor, Rabu (20/3/2019) malam.

Diutarakannya dia akan berbicara kepada media terkait kasus itu setelah dipanggil untuk memberikan keterangan kepada KPK.  Sikap ini diambil untuk menghormati institusi KPK, lembaga antirasuh tersebut.

“Karena mereka yang mestinya harus menerima keterangan resmi dari saya terkait dengan kasus ini,” katanya.

Selain itu, Menag Lukman Hakim mengaku sama sekali belum mendapat panggilan dari KPK untuk dimintai keterangan terkait penyitaan uang dari ruangannya tersebut.

“Belum ada (panggilan),” ujarnya.

Baca Juga: KPK Akan Panggil Menag Lukman Hakim Saefuddin

Seusai dipanggil KPK, Lukman berjanji akan mengklarifikasi secara terbuka kepada publik.

“Pada saatnya nanti setelah saya menyampaikan secara resmi kepada KPK saya akan sampaikan kepada media,” ujarnya.

Lukman meminta berbagai pihak tenang menyikapi berbagai isu terkait dirinya, setelah KPK menggeledah, menyegel dan mengambil berbagai barang bukti di ruang kerja Menag.

“Jadi mohon maaf kepada para media saya belum bisa saat ini untuk menyampaikan segala sesuatu yang terkait hal ini,” ucapnya.

Baca Juga: KPK “Mengobok-obok” Kantor Kemenag, Uang Senilai Ratusan Juta Rupiah Ditemukan di Ruang Menteri Agama

Setelah menyampaikan sikapnya tersebut, Lukman langsung bergegas menuju ke arah lift hotel yang telah terbuka. Ia langsung turun untuk menuju mobilnya yang telah menanti di halaman lobby hotel.

Sebelumnya Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik menyita uang tersebut dari laci meja Lukman.

Menurut Febri, KPK akan mempelajari lebih lanjut hasil temuan itu untuk menelusuri ada atau tidaknya keterkaitan dengan kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kemenag wilayah Jawa Timur.

Continue Reading
Advertisement

Trending