Connect with us

Makro Ekonomi

Janji Manis Ekonomi 7% Presiden Jokowi & Gagalnya Menteri

Published

on


Jokowi meminta para pelaku usaha e-commerce seperti Bukalapak dan lainnya, bisa menghubungkan UKM yang sebelumnya offline menjadi online.

Finroll.com  – Sekadar mengingatkan, Joko Widodo (Jokowi) yang kala itu maju sebagai Capres lima tahun silam mengikuti debat. Di Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu (15/6/2014), Jokowi meyakini ekonomi tumbuh 7% bukan suatu yang sulit.

Sayangnya, hal tersebut hanyalah janji manis. Data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa kepemimpinan Jokowi kurang menggembirakan.

Selama era Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya 5,04% per tahun.

Berikut data pertumbuhan ekonomi era Presiden Joko Widodo :

2015 : 4,88%
2016 : 5,03%
2017 : 5,07%
2018 : 5,17%
2019 : 5,07% (Kuartal I-2019)

Jokowi kali ini meminta penjelasan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

Di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7/2019), Bambang mengemukakan, tingkat pertumbuhan maksimal dengan ‘extra effort’ melakukan segala sesuatunya secara 100% itu hanya 5,3%.

“Sulit sekali untuk tumbuh di atas itu,” tutur Bambang.

“Untuk melihat apa penyebab lambatnya pertumbuhan tersebut kami melakukan yang namanya diagnosa pertumbuhan, dan ternyata faktor pertama dalam ekonomi Indonesia yang menghambat pertumbuhan adalah masalah regulasi dan institusi,” imbuh Bambang.

Ia menambahkan, institusi, menurut Bambang artinya birokrasi pemerintahan masih dianggap belum cukup handal untuk bisa memudahkan investasi maupun melancarkan di sektor perdagangan.

Sedangkan di regulasi, hambatan utamanya adalah masih banyaknya regulasi atau implementasi regulasi yang berbelit.

“Misalnya untuk ekspor saja ternyata administrasi dan kepabeanan di Indonesia memakan waktu rata-rata 4,5 hari yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga kita. Singapura cuma setengah hari, maupun Vietnam, Thailand yang sekitar 2 harian,” jelasnya.

Demikian juga untuk investasi, Bambang memaparkan, untuk memulai bisnis atau kemudahan berbisnis (ease of doing business) terkendala. “Misalkan untuk memulai investasi di Indonesia diperlukan rata-rata masih sekitar 19 hari. Itu masih jauh di atas negara-negara tetangga kita yang jumlah hari untuk memulai investasinya lebih rendah dari pada kita,” jelasnya lagi.

Selain itu, lanjut Bambang, ternyata biaya untuk mulai investasi di Indonesia pun lebih tinggi dibandingkan biaya memulai investasi di negara-negara tetangga.

“Kita baru bicara bagaimana masuk atau meningkatkan pertumbuhan optimal ke 5,4% dari 5,3%. Itu saja sudah membutuhkan tadi, harus membereskan dulu masalah yang paling berat yaitu masalah regulasi dan institusi yang dianggap belum cukup mendukung ekspor dan ivestasi.”

Paling Loyo di ASEAN

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 akan berada di bias bawah kisaran 5,0-5,4%. Itu artinya pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan berada di kisaran 5,0-5,2%.

Sementara pemerintah tahun ini menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,3%. Menurut analisis BI, pertumbuhan ekonomi RI tengah menghadapi sejumlah hambatan.

Salah satu faktornya adalah ketidakpastian pasar keuangan dunia yang meningkat. Hal itu disebabkan oleh eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China yang menyebabkan aliran modal bergerak menjauhi negara berkembang ke negara maju.

Sebagaimana yang telah diketahui, pada bulan Mei 2019 Presiden AS, Donald Trump, telah meningkatkan bea impor produk China senilai US$ 200 miliar menjadi 25% (dari yang semula 10%). Pemerintah China juga telah membalas dengan memberi bea impor tambahan antara 5-25% pada produk ‘made in USA’ senilai US$ 60 miliar.

Sejak saat itu pula, aliran modal mulai meninggalkan negara berkembang dan masuk ke negara maju. Maklum, risiko investasi di negara-negara berkembang relatif lebih tinggi dibanding negara-negara maju.

Eskalasi perang dagang juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi global semakin melambat. Bahkan pada April 2019, Bank Dunia (World Bank/WB) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2019 menjadi 3,3% dari yang semula 3,5%.

Sementara pada tahun 2020, proyeksi pertumbuhan ekonomi global versi WB tetap berada di level 3,6%.

Untuk menghadapi hal tersebut BI menandai sejumlah faktor yang akan menjadi tantangan Indonesia. Salah satu masalah besar masih belum bisa diselesaikan adalah transaksi berjalan.

Sudah sejak akhir tahun 2011, defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) selalu muncul di Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Transaksi berjalan sendiri merupakan komponen penting yang berperan dalam menjaga stabilitas keuangan dalam negeri.

Bukan hanya sekadar defisit, transaksi berjalan Indonesia juga merupakan yang paling memble diantara negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam.

Tengok saja data tahun 2017, dimana Indonesia mencatat CAD sebesar US$ 16,19 miliar atau setara 1,73% Produk Domestik Bruto (PDB). Pada periode yang sama, Thailand, Malaysia, dan Vietnam mampu mencatat surplus transaksi berjalan yang masing-masing setara 10,5%, 3%, dan 2,74% dari PDB.

Dari data tersebut sudah jelas terlihat bahwa perekonomian Indonesia terindikasi menjadi yang terburuk di antara negara-negara ASEAN.

Jokowi dan Para Menteri Gagal Memanfaatkan

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira mengungkapkan kegagalan Presiden Jokowi dan para menterinya. Pemerintah tak bisa melakukan antisipasi perang dagang terutama.

“Ya gagal antisipasi perang dagang dan gagal melakukan percepatan reformasi struktural ekonomi. Ketika harga sawit jatuh semua panik. Lupa lakukan hilirisasi, dan diversifikasi ekspor,” kata Bhima.

Vietnam bisa terus mencatatkan pertmbuhan di atas negara ASEAN lain karena reformasi kebijakan untuk dorong industrialisasi berorientasi ekspor dengan aneka insentif fiskal berjalan, kata Bhima lebih jauh.

“Kita jor-joran kasih tax holiday, tax allowances buktinya ekspor masih rendah dan realisasi FDI juga turun. Insentif fiskal terlalu umum, kurang fokus dan dianggap obat segala penyakit,” terangnya.

Sebelumnya, data dari Nomura menyatakan, Vietnam untung banyak dari perang dagang dibanding Indonesia, karena tingginya kemiripan produk ekspor Vietnam dengan China. Sehingga importir di AS akan mengalihkan impor dari China ke Vietnam.

Data Nomura yang dihimpun oleh Bank Indonesia (BI) mengatakan, ekspor produk telepon selular Vietnam ke AS meningkat tajam selama perang dagang terjadi. Ekspor telepon selular Vietnam ke AS ini mencapai 5,7% dari PDB Vietnam.

Sedih memang, karena Indonesia tidak bisa memanfaatkan perang dagang ini untuk meningkatkan ekspornya. Malah ekspor Indonesia tercatat turun, karena memang masih banyak mengandalkan komoditas. Sementara harga komoditas turun akibat melemahnya ekonomi China, sebagai salah satu pembeli terbesar komoditas dunia.

Pada periode Januari-Mei 2019, investasi China ke Vietnam meningkat tajam, mencapai US$ 1,6 miliar (naik 456% yoy) dari US$ 280,9 juta di periode yang sama tahun lalu. Bahkan lebih tinggi dari investasi China ke Vietnam sepanjang 2018.

Perang dagang membuat China menggeser posisi Jepang, Korea Selatan, dan Singapura sebagai investor utama di Vietnam.

Investasi asing yang masuk ke Vietnam memang mayoritas untuk sektor manufaktur.

CNBCIndonesia.com

Makro Ekonomi

Kadin Mengapresiasi Kementan Kembangkan Lumbung Pangan di Perbatasan

Published

on

Finroll.com — Wilayah perbatasan Indonesia relatif tertinggal dari wilayah lain. Selain faktor geografis, juga disebabkan keterbatasan infrastruktur pendukung, khususnya dari aspek sosial ekonomi masyarakat.

Untuk mengatasi masalah tersebut, khususnya dalam pemenuhan pangan dan kesejahteraan masyarakat, Kementerian Pertanian telah mengembangkan Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor di wilayah perbatasan.

“Sesuai Nawa Cita dan Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang dimulai dari pinggiran, pembangunan wilayah perbatasan menjadi prioritas dan menjadi bagian integral yang menjadi beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi yang mewakili Menteri Pertanian dalam Focus Group Discussion (FGD) di kantor Kamar Dagang Industri (KADIN) Di Jakarta, Selasa (26/6/2019).

Menurut Agung, membangun Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor di Wilayah Perbatasan harus dikaitkan dengan upaya peningkatkan ketahanan pangan nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan antarwilayah.

“Fokus utama pengembangan lumbung pangan di wilayah perbatasan adalah meningkatkan produksi pangan dan pertanian agar mampu mencukupi kebutuhan penduduk setempat dan daerah lain di Indonesia, bahkan diekspor ke negara tetangga, terutama Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Papua Nugini, dan Timor Leste,” tambah Agung.

Untuk itu, kata Agung, Kementerian telah membuat grand design.

“Mengacu Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan  2011-2025 yang diterbitkan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, kami telah menyiapkan Grand Design untuk membangun lumbung pangan berorientasi ekspor di wilayah perbatasan yang mencakup 147 kecamatan dari 41 kabupaten/kota pada 13 provinsi di Indonesia,” jelas Agung.

Ketua Komite Tetap Agribisbis Kadin, Andi Bachtiar Sirang sangat berterimakasih dan mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan Kementerian Pertanian.

“Apa yang sudah dirintis dan dikembangkan Kementan ini sangat bagus dan strategis, tidak hanya dalam  mencukupi pangan bagi masyarakat di wilayah perbatasan, juga menjadikan arah yang jelas dalam menungkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dipinggiran,” ujar Bachtiar Sirang.

Acara yang dipandu Suharso Husein dari Kadin ini juga menghadirkan pembicara lain, yaitu dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dari Perguruan Tinggi dan Yayasan Kedaulatan Pangan Nusantara.(red)

Continue Reading

Makro Ekonomi

APPBI Siap Gelar Indonesia Great Sale, Pesta Diskon Serempak Pertama Di Indonesia

Published

on

Finroll.com — Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, setiap tahunnya pusat perbelanjaan beramai-ramai menyiapkan berbagai program dan event menarik untuk pengunjung, seperti showcase fashion design yang mengangkat tema kemerdekaan hingga festival kuliner nusantara.

Tidak berhenti disitu saja, tentunya pusat perbelanjaan juga menghadirkan berbagai program belanja, mulai dari cashback hingga belanja berhadiah menarik yang pastinya sayang jika terlewat.

Dalam rangka memeriahkan momentum tersebut, berbagai gerai makanan, sport hingga fashion retail di pusat perbelanjaan juga turut berpartisipasi dengan memberikan promo berupa potongan harga ataupun diskon.

Adapun ragam promo yang ditawarkan sesuai dengan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, yaitu melibatkan angka 17, 8 ataupun 45. Berbagai penawaran dan program menarik ini biasanya berlangsung untuk periode sebelum 17 Agustus hingga akhir bulan.

Selain untuk menyemarakkan HUT RI, berbagai program dan promo ini juga digelar untuk menarik lebih banyak lagi pengunjung. Menyadari betapa diminatinya berbagai program dan promo diskon di pusat perbelanjaan selama HUT RI dan didasari dengan keinginan untuk terus berinovasi, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengambil peranan untuk mengadakan Indonesia Great Sale bersama dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) dan Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Indonesia Great Sale merupakan sebuah program belanja yang akan serempak dilaksanakan di seluruh pusat perbelanjaan di Indonesia dalam rangka menyambut HUT RI ke-74. Dimulai bersamaan pada tanggal 14 Agustus hingga 25 Agustus 2019, pengunjung dapat menikmati pesta diskon di seluruh pusat perbelanjaan di Indonesia. Tahun ini, pembukaan Indonesia Great Sale akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2019 di Tangcity Mall.

Didukung oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Indonesia serta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Indonesia Great Sale dipastikan akan menjadi pesta diskon serempak pertama dan terbesar yang pernah dilakukan di Indonesia. Kedepannya, Indonesia Great Sale juga akan menjadi program belanja tahunan dari APPBI dan APRINDO.

Ditemui saat jumpa pers Indonesia Great Sale, Bapak A. Stefanus Ridwan S., selaku Ketua Umum APPBI mengatakan, “Kami meyakini kerjasama dengan APRINDO sebagai asosiasi dengan jaringan ritel terbesar di Indonesia adalah salah satu bentuk nyata komitmen APPBI untuk selalu berinovasi menghadirkan berbagai program menarik.

Melalui Indonesia Great Sale, kami juga memberikan kemudahan dan kesempatan bagi pusat perbelanjaan untuk menarik pengunjung. Kami juga berharap melalui Indonesia Great Sale yang dilaksanakan secara serempak, pengunjung dapat merasakan pengalaman terbaiknya dalam berbelanja mengingat terdapat variasi produk yang ditawarkan dengan promo yang fantastis,” jelasnya.

Kementerian Pariwisata melalui Tim Percepatan Pengembangan Wisata Belanja dan Kuliner Kemenpar, sangat menyambut baik kegiatan Indonesia Great Sale ini.

“Kerjasama strategis antara APPBI dan APRINDO kedepannya dalam Indonesia Great Sale akan mampu menjadi daya tarik wisata belanja tahunan yang menarik untuk warga lokal maupun wisatawan asing.

Ajang Great Sale memang telah menjadi magnet bagi para shopaholic domestik dan mancanegara. Ini dirasakan oleh negara-negara tetangga di ASEAN seperti Malaysia dengan Mega Sale, Singapura dengan Singapore Great Sale serta Thailand dengan Amazing Thailand Great Sale.

Ajang-ajang tersebut bahkan menjadikan warga Indonesia sebagai target pasarnya. Oleh karenanya, sudah saatnya Indonesia menjadi destinasi belanja bagi warganya sendiri sekaligus menjadi magnet untuk wisatawan asing untuk berbelanja wisata di Indonesia.”

Bapak Roy N Mandey selaku Ketua Umum DPP APRINDO mengatakan “Pertumbuhan bisnis ritel masih berkembang baik di Indonesia dan terus mengalami kenaikan. Tentunya hal ini juga tak lepas dari kerjasama yang apik antara ritel dan pusat perbelanjaan yang terus menciptakan ide-ide baru.

Continue Reading

Makro Ekonomi

Ini Deretan Usaha yang Dapat Pengurangan ‘Pajak Super’ Jokowi

Published

on

By

Tumbuh 15,3%, Penerimaan Perpajakan Capai Rp 1.301 Triliun Per November

Finroll.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) nomor 45 Tahun 2019.

PP ini merupakan perubahan atas peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2019 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan.

Poin baru dalam aturan ini adalah fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka penanaman modal serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu.

Berikut dirangkum redaksi, Selasa (9/7/2019) dari PP 45 Tahun 2019.

Apa saja usaha yang dapat insentif tersebut? Ini daftarnya :

Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Industri pionir sebagaimana dimaksud merupakan industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang: a. merupakan industri padat karya; dan b. tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau fasilitas sebagaimana dimaksud dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 60 % (enam puluh persen) dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.

Wajib Pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran.

Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% (tiga ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.

“Kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia untuk menghasilkan invensi, menghasilkan inovasi, penguasaan teknologi baru, dan/atau alih teknologi bagi pengembangan industri untuk peningkatan daya saing industri nasional,” bunyi Pasal 29C ayat (2) PP ini.

Continue Reading
Advertisement

Trending