Connect with us

Hukum & Kriminal

Jadi Sasaran Teror, Agus Raharjo Berencana Persenjatai Anggota KPK

Published

on


Jadi Sasaran Teror, Agus Raharjo Berencana Persenjatai Anggota KPK

Finroll.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengevaluasi keamanan personelnya. Langkah ini diambil menyusul serangkaian teror yang baru-baru ini terjadi di kediaman dua pimpinan KPK, Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua Laode M Syarif.

Menurut Ketua KPK Agus Raharjo, demi keamanan, ada kemungkinan ke depan petugas KPK dipersenjatai.

“Kita sedang mengevaluasi, misalkan nanti petugas KPK akan dilengkapi dengan senjata tertentu, ini nanti kita akan bicarakan hari-hari ini,” kata Agus saat ditemui di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (10/1).

Tak hanya kepada petugas, pengamanan juga akan dilakukan terhadap penyidik KPK. Baca juga: Sebelum Teror Bom, Ada Orang Asing Tanya Lokasi Rumah Ketua KPK Menurut Agus, langkah tersebut sudah pernah diambil oleh KPK saat kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

Namun demikian, Agus enggan berandai-andai mengenai motif pelaku teror. Ia hanya menegaskan, teror tersebut tak akan menghentikan kinerja KPK. Agus enggan berandai-andai apa motif dibalik teror terhadap pimpinan KPK ini.

Namun dia menegaskan aksi teror tak akan menghentikan kerja-kerja komisi antirasuah dalam memberantas korupsi. “( Teror ini) jangan sampai membuat kita takut. Kita terus melangkah dan berjuang. Dukungan dari Anda, masyarakat sangat dibutuhkan,” ujar dia.

Dua bom molotov dilemparkan ke rumah Wakil Ketua KPK Laode M Syarif pada Rabu (9/1). Sementara itu, sebuah tas disangkutkan di pagar rumah Ketua KPK Agus Rahardjo, Rabu (9/1). Polisi memastikan tas di pagar rumah Agus itu bukan berisi bom. (Kompas)

Hukum & Kriminal

Panglima TNI dan Luhut Jadi Penjamin Eks Danjen Kopassus

Published

on

By

Finroll.com  – Polri mengabulkan permohonan penangguhan penahanan tersangka kepemilikan senjata api ilegal, Mayjen (Purn) Soenarko. Dalam proses penangguhan penahanan, Polri menyebut ada berbagai alasan pihaknya mengabulkan penangguhan penahanan tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan, subjektivitas penyidik menjadi alasan penahanan Soenarko ditangguhkan. Penyidik, kata Dedi, berkeyakinan bahwa Soenarko tak melarikan diri dan mengulangi perbuatannya lagi.

“Dalam proses pemeriksaan Pak Soenarko juga cukup kooperatif menyampaikan masalah yang beliau alami,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 21 Juni 2019.

Selain subjektivitas penyidik, Dedi menjelaskam, alasan lain yaitu ada penjamin dalam proses penangguhan penahanan. Disebutkan Dedi, penjamin penangguhanan penahanan eks Danjen Kopassus ini adalah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

“Jadi untuk permohonan penangguhan penahanan yang diajukan pihak kuasa hukum Soenarko sudah diterima penyidik Bareskrim dengan penjaminnya Pak Panglima TNI dan Menko Maritim Pak Luhut,” katanya.

Diketahui, Soenarko telah ditetapkan sebagai tersangka lantaran terlibat diduga terlibat penyelundupan senjata ilegal dari Aceh. Terkait penetapan tersangka itu, Soenarko telah mendekam di Rumah Tahanan Militer, Guntur, Jakarta Selatan.

Kasus yang menyeret Soenarko ke penjara ini berawal dari laporan yang diterima Bareskrim Polri pada Senin, 20 Mei lalu atas nama pelapor Humisar Sahala. Dalam laporan bernomor LP/B/0489/V/2019/Bareskrim, Soenarko dituduh melakukan tindakan dugaan makar. Kasus ini telah dilimpahkan ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Soenarko diduga melanggar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 110 jo Pasal 108 Ayat (1), dan Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP Pasal 163 bis jo Pasal 146.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Sidang MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo Sebut Polri dan BIN Tidak Netral

Published

on

Sidang MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Sebut Polri dan BIN Tidak Netral

Finroll.com – Denny Indrayana, anggota tim kuasa hukum Prabowo – Sandiaga, menuding Capres Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin telah melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif karena melibatkan Badan Intelijen Negara serta Polri.

Dengan demikian, Denny menuding kedua lembaga negara tersebut kehilangan netralitasnya saat perhelatan Pilpres 2019.

“Untuk dipahami bahwa ketidaknetralan Polri dan BIN adalah kecurangan yang TSM karena melibatkan aparatur Pemerintah negara yang direncanakan di seluruh Indonesia,” ujar Denny, Jumat (14/6/2019).

Denny mengatakan hal tersebut ketika membacakan dalil permohonan Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, dalam sidang pendahuluan perkara sengketa Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi.

Secara langsung atau tidak langsung hal ini telah menciptakan ketidakseimbangan ruang, hingga akhirnya Paslon 02 bukan hanya berkompetisi dengan Paslon 01, tapi juga dengan Presiden Indonesia atau petahana, tambah Denny.

Salah satu bukti peran polisi, kata dia, adalah adanya pengakuan di Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Pengakuan AKP Salman Azis tersebut sempat ramai diberitakan, namun kemudian laporannya dicabut.

“Itu tidak berarti serta merta pengakuannya menjadi salah, karena hal itu dapat juga merupakan indikasi bahwa pengakuan adalah benar, namun yang bersangkutan mendapatkan tekanan sehingga terpaksa mencabut pengakuannya,” kata Denny.

Pengakuan tersebut dinilai pihak Prabowo – Sandiaga sebagai fenomena puncak gunung es dan bukan satu-satunya yang terjadi.

“Ada indikasi tidak netralnya Polri setelah adanya informasi bahwa Polri membentuk kekuatan dukungan hingga ke desa untuk mematangkan dukungan sekaligus menguatkan strategi pemenangan Paslon 01,” ucap Denny.

Selanjutnya, Denny menyebutkan indikasi tidak netralnya BIN setelah Kepala BIN Budi Gunawan hadir dalam perayaan ulang tahun PDI Perjuangan, sementara Budi tidak datang dalam perayaan ulang tahun partai lainnya.

“Hal ini jelas bertentangan dengan UU Kepolisian Negara, UU BIN, dan UU Pemilu yang menuntut baik Polri dan BIN selalu menjaga netralitasnya dan tidak memihak pada paslon mana pun,” ujar Denny.(suara)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Situasi di Hong kong Kembali Normal Usai Bentrokan Polisi Dengan Masa Demo

Published

on

Situasi di Hong kong Kembali Normal Usai Bentrokan Polisi Dengan Masa Demo

Finroll.com – Suasana di Hong Kong kembali berangsur normal hari Kamis (13/6) setelah bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa yang menentang RUU ekstradisi yang kontroversial, yang memungkinkan tersangka penjahat diekstradisi ke China Daratan untuk diadili.

Cuaca hujan dan mungkin rasa lelah menurunkan jumlah demonstran yang turun ke jalan hari Kamis, meskipun para demonstran bertekad mencapai target mereka pada hari kedua.

“Rapat Dewan Legislatif hari ini telah dibatalkan. Saya pikir kita bisa beristirahat sejenak.Apa yang terjadi kemarin tampaknya membuat semua orang merasa sangat kelelahan. Sulit mendorong banyak orang turun ke jalan hari ini. Kita akan beristirahat sejenak. Mungkin baru besok atau minggu depan dilanjutkan. Saya harap saya dapat menghemat energi dan melihat apakah ada tindakan yang harus diambil untuk mendukung demonstrasi minggu depan,” kata Chan, seorang penggerak demonstrasi.

Demonstrasi ribuan aktivis hari Rabu (12/6) berhasil membuat markas pemerintah dan Dewan Legislatif tutup, padahal mereka sedianya membahas RUU ekstradisi itu.

Aparat keamanan menembakkan gas air mata, peluru karet dan semprotan merica untuk mendorong dan membubarkan demonstran, yang sebagian membalas dengan melemparkan benda-benda ke arah polisi. Petugas medis di rumah sakit mengatakan sedikitnya 72 orang luka-luka.

Dewan Legislatif hari Kamis mengatakan belum menetapkan jadwal baru kapan akan membahas RUU itu.

Perubahan yang diusulkan atas aturan hukum di Hong Kong itu menarik kecaman luas masyarakat internasional, termasuk Amerika. China hari Selasa (11/6) menuduh Amerika mencampuri urusan dalam negerinya.

Continue Reading
Advertisement

Trending