Connect with us

Hukum & Kriminal

Hadiri Pembinaan Haji di Jabar, Menteri Agama Mangkir Dari Panggilan KPK

Published

on


Hadiri Pembinaan Haji di Jabar, Menteri Agama Mangkir Dari Panggilan KPK

Finroll.com – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin batal memenuhi panggilan penyidik KPK terkait kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama, Rabu (24/4/2019), hari ini.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agama Mastuki mengatakan alasan Menteri Lukman batal menghadiri agenda pemeriksaan kasus tersebut lantaran bentrok dengan kegiatan di luar daerah.

“Tidak (hadir pemeriksaan) hari, ini Pak Menteri (Lukman) sudah terjadwal mengisi acara pembinaan haji di Jawa Barat,” Matsuki dihubungi, Rabu (24/4/2019).

Menurut Matsuki, penyidik KPK baru mengirimkan surat panggilan kepada Menteri Lukman pada Selasa (23/4/2019) sore. Sementara, Lukman sudah dijadwalkan akan menghadiri acara kegiatan pembinaan haji di Jawa Barat.

Terkait hal ini, Kemenag meminta agar penyidik lembaga antirasuah itu untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Menteri Lukman.

“Sementara undangan KPK baru sore kemarin diterima. Jadi meminta dijadwal ulang,” tutup Matsuki.

Diketahui, KPK sempat menggeledah ruang kerja Menteri Lukman Hakim lantaran dianggap berkaitan dengan kasus suap. Dari serangkaian penggeledahan itu, penyidik KPK menemukan uang sebesar Rp 180 juta dan 30 ribu dolar Amerika Serikat di laci meja ruangan Lukman.

Namun, sejauh ini belum diketahui apakah ada uang yang kini disita itu berkaitan dengan kasus suap jual beli jabatan di Kemenag.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga orang tersangka. Mereka adalah mantan Ketum PPP Romahurmuziy atau Rommy, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Kasus suap jual beli jabatan ini terungkap setelah KPK menciduk Rommy terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah uang sebesar Rp 156 juta. Uang suap tersebut diterima Romi dari Muafaq dan Haris dalam memuluskan jabatan mereka menjadi pejabat di kantor wilayah Kementerian Agama, Jawa Timur.

Diketahui, sudah ada sebanyak 63 saksi yang diperiksa KPK terkait kasus suap jual beli jabatan di Kemenag.(suara)

Advertisement

Hukum & Kriminal

Polisi Tangkap Lieus Sungkharisma Terkait Kasus Dugaan Makar

Published

on

Polisi Tangkap Lieus Sungkharisma Terkait Kasus Dugaan Makar

Finroll.com – Juru kampanye Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Lieus Sungkharisma diciduk oleh penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya di kediamannya pagi ini, 20 Mei 2019. Penangkapan Lieus ini diduga terkait kasus makar.

“Iya betul, saudara Lieus dijemput oleh penyidik jam 09.00 WIB. Sekarang sedang dalam perjalanan menuju Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta Selatan pada Senin, 20 Mei 2019.

Lieus dilaporkan oleh seseorang bernama Eman Soleman atas dugaan penyebaran berita bohong dan makar pada 7 Mei 2019 ke Bareskrim Mabes Polri. Laporan terhadap Lieus diterima dengan nomor laporan LP/B/0441/B/2019/Bareskrim tertanggal 7 Mei 2019.

Namun, laporan Lieus di Bareskrim Polri kini telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. “Kemarin kami limpahkan berkas kasusnya ke Polda Metro Jaya dan sudah diterima oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum,” ucap Dedi.

Dalam laporan tersebut, Lieus Sungkharisma dilaporkan atas Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong atau hoax dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP pasal 14 dan atau pasal 15 serta terhadap Keamanan Negara atau Makar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 juncto asal 110 juncto Pasal 87 dan atau Pasal 163 bis juncto Pasal 107.

Lieus sebelumnya sudah dipanggil oleh penyidik ketika kasusnya masih ditangani oleh Bareskrim. Panggilan pertama dilayangkan pada 14 Mei 2019. Ia absen karena masih mencari pengacara.

Lalu, pada panggilan kedua, 17 Mei 2019, Lieus kembali mangkir dengan alasan surat panggilan penyidik belum ia terima.(tempo)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Sepanjang 2019, Terbanyak Bulan Mei

Published

on

Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Sepanjang 2019, Terbanyak Bulan Mei

Finroll.com – Jajaran Kepolisian RI (Polri) terus menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif dengan memburu para terduga teroris. Sepanjang tahun ini (Januari-Mei 2019), sudah 68 terduga teroris yang ditangkap.

Dari jumlah itu, jumlah teroris yang terbanyak ditangkap pada Mei atau menjelang pengumuman resmi hasil pemilihan presiden (pilpres) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei mendatang. Sepanjang bulan ini, ada 29 terduga teroris yang ditangkap Polri.

“Polri melakukan upaya paksa untuk menangkap 68 terduga teroris sepanjang tahun ini,” kata Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri, Irjen M Iqbal saat memberikan konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Irjen Iqbal lalu memerinci ada empat terduga teroris yang ditangkap pada Januari lalu. Kemudian, menyusul 1 tersangka pada Februari, 20 tersangka pada Maret, 14 orang pada April, dan 29 orang pada Mei 2019.

“Dari 68 terduga teroris yang ditangkap, 8 orang di antaranya meninggal dunia. Salah satunya adalah terduga teroris yang meledakkan diri di Sibolga, Sumatera Utara,” ujar Iqbal.

Sementara, 7 terduga teroris yang tewas lainnya ditembak aparat Polri yang sedang melakukan operasi penangkapan. “Tujuh orang itu ditembak, karena mereka mengancam petugas,” ujar Iqbal.

“Khusus 29 tersangka yang ditangkap bulan ini terafiliasi JAD dengan rincian 18 tersangka ditangkap di Bekasi, Kerawang, Tegal, Nganjuk, dan Bitung Sulawesi Utara. Ini adalah proses pengembangan panjang, preventive strike,” sambungnya.

Ada juga yang berperan menyembunyikan DPO JAD di Lampung yang merencanakan aksi amalia atau aksi teror dengan menyerang kerumumunan massa pada 22 Mei mendatang dengan menggunakan bom.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Beredar Surat Panggilan Polisi untuk Dokter Ani Hasibuan

Published

on

By

Finroll.com – Sebuah surat panggilan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk Robiah Khairani Hasibuan (Ani Hasibuan) beredar di kalangan media. Dalam surat tersebut, Ani dipanggil untuk menjadi saksi.

Informasi yang diterima VIVA, Kamis, 16 Mei 2019, Ani diperiksa untuk dugaan perkara tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA dan atau menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Informasi yang disampaikan Ani Hasibuan tersebut dimuat di portal berita thanshnews.com pada 12 Mei 2019.

Kasus ini dilaporkan oleh seorang bernama Carolus Andre Yulika pada 12 Mei 2019 lalu. Surat panggilan ini sendiri diterbitkan Selasa kemarin, 15 Mei 2019

Ani diminta hadir untuk diperiksa penyidik pada Jumat 17 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, dan bertemu dengan Kasubdit III Sumdaling AKBP Ganis Setyaningrum.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Argo Yuwono, mengatakan belum mengetahui terkait surat tersebut.

“Baru dicek ke Krimsus” ucap Argo saat dihubungi VIVA.

Diketahui, Ani Hasibuan merupakan dokter ahli syaraf. Pernyataannya menjadi kontroversi ketika dia menyebut jika kematian ratusan anggota KPPS itu bukan karena kelelahan.

Menurut Ani Hasibuan, dia sangat tidak sepakat bahwa faktor kelelahan bisa membuat orang meninggal dunia. Karena itu, dia mempertanyakan sikap KPU yang tiba-tiba menyampaikan bahwa kematian para petugas KPPS karena kelelahan. Kenapa KPU tiba-tiba seperti dokter ahli forensik.

Dokter yang menelurusi misteri kematian para petugas KPPS hingga ke Jogja itu menyampaikan, bahwa kejadian meninggalkan petugas KPPS dalam jumlah yang banyak dan dalam kurun waktu yang pendek adalah tragedi. Lalu kenapa banyak yang diam saja.

Continue Reading
Advertisement

Trending