Connect with us

Hukum & Kriminal

Gak Cuma Jakarta, E Tilang Akan Berlaku di Solo Mulai Esok

Published

on


Gak Cuma Jakarta, E Tilang Akan Berlaku di Solo Mulai Esok

Finroll.com – Pihak kepolisian akan menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement atau tilang elektronik di Solo mulai besok.

Kapolresta Surakarta, Kombes Ribut Hari Wibowo mengatakan sejumlah kamera pengintai CCTV telah dipasang pada 66 titik, untuk mendukung pemberlakuan tilang kendaraan bermotor itu.

“Kamera CCTV sudah kita pasang sejak setahun lalu. Besok baru mulai kita terapkan (tilang elektronik). Kami imbau masyarakat agar lebih tertib berkendara,” ujarnya ketika meninjau TMC Polresta Surakarta, Selasa (12/2).

Ia menjelaskan nantinya petugas TMC akan memperbesar gambar CCTV ketika menemukan pelanggar. Petugas akan mencatat nomor polisi kendaraan, jenis pelanggarannya dan mengirimkan bukti beserta surat tilang ke alamat pemilik kendaraan.

“Jika kendaraan tersebut ternyata dipinjam atau sudah pindah tangan, maka diberi waktu empat hari untuk mengkonfirmasi ke Satlantas. Jika tidak, maka akan kami blokir untuk sementara,” imbuhnya.

Baca Lainnya: Kemenhub: Berkendara Pakai GPS Bisa Ditilang Oleh Polisi

“Sementara untuk pengendara luar kota juga tetap kita kenakan tilang. Nanti akan kita koordinasikan dengan kepolisian di wilayah lain,” lanjutnya.

Dari 66 titik CCTV yang dipasang, diantaranya di Jln Slamet Riyadi, Jln Adi Sucipto, dan Jln Veteran.

Di sisi lain Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Surakarta, Ari Wibowo mengatakan ke-66 CCTV milik polisi ini berbeda dengan yang dimiliki Dishub.

Meski sama, namun ia menegaskan jika keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Sebab CCTV kepolisian lebih ditujukan bagi penegakan hukum.

“Kalau di Dishub lebih ke manajemen lalu lintas. Kami bisa mengatur agar lampu itu menyala merah atau hijau. Ke depan bisa saja keduanya saling terintegrasi, tapi saat ini belum,” paparnya.

Sumber: Detik

Hukum & Kriminal

KPK Tetapkan Wali Kota Tasikmalaya Sebagai Tersangka

Published

on

KPK Tetapkan Wali Kota Tasikmalaya Sebagai Tersangka

Finroll.com – Terlibat kasus suap DAK, KPK menetapkan Walikota Tasikmalaya Budi Budiman sebagai tersangka, Rabu (24/4/2019).

Dilansir dari laman sindonews.com, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Walikota Tasikmalaya Budi Budiman sejak Rabu (24/4/2019) pagi.

Agus pun membenarkan saat disinggung penggeledahan dilakukan setelah sebelumnya KPK menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan (Sprindik) penetapan atas nama Budi Budiman.

Sebagai tersangka pemberi suap kepada terpidana Yaya Purnomo (Divonis 6 tahun 6 bulan penjara) selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Sprindik sudah ada,” tegasnya di laman sindonews.com

Sebelumnya majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Yaya Purnomo terbukti menerima suap Rp300 juta serta gratifikasi Rp6.528.985.000, USD55.000, dan 325.000 dolar Singapura (sekitar Rp3.568. 825.000).

Suap itu terkait pengurusan alokasi tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) dari APBN 2016, APBN 2017, APBN-P 2017, APBN 2018, dan APBN 2019 untuk 9 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Majelis memastikan, seluruh uang gratifikasi yang diterima Yaya yang tidak dilaporkan ke KPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan haruslah dianggap sebagai suap.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Jadi Tersangka KPK, Harta Kekayaan Sofyan Basir Capai Rp 106 Miliar

Published

on

Jadi Tersangka KPK, Harta Kekayaan Sofyan Basir Capai Rp 106 Miliar

Finroll.com – Dirut PT PLN Sofyan Basir Ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi PLTU Riau-1.

KPK Menduga Sofya Basir membantu Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Maulani Saragih menerima suap dari pemilik saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo.

Selain itu, KPK juga menyangka Sofyan menerima janji atau hadiah dengan bagian yang sama besar dengan yang diterima oleh Eni Saragih.

“SFB diduga mendapatkan janji atau hadiah yang sama besar dengan jatah Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Saut Situmorang, di kantornya, Selasa, 23 April 2019.

Sofyan Basir merupakan Direktur Utama PLN sejak 2014. Sebelumnya ia lama menekuni dunia perbankan. Kariernya cemerlang saat memimpin Bank Rakyat Indonesia selama 10 tahun.

Menurut data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang diunduh dari situs KPK, Sofyan terakhir melaporkan harta kekayaannya pada Desember 2017. Harta Sofyan itu didominasi kepemilikan 15 tanah dan bangunan di Kawasan Jakarta, Bogor dan Tangerang Selatan senilai Rp 27 miliar lebih.

Selain itu, dia juga memiliki 6 unit mobil bermerek Toyota Alphard, Mercedes Benz, BMW, Land Rover dan Avanza bernilai lebih dari Rp 3 miliar. Hartanya juga ditambah kepemilikan logam dan batu mulia senilai Rp 10,2 miliar. Dan surat berharga senilai Rp 2,6 miliar, giro dan setara kas lainnya Rp 63,7 miliar serta US$ 370 ribu. Bila diakumulasi, Sofyan memiliki harta mencapai Rp 106 miliar.

Jumlah harta Sofyan Basir meningkat hampir 4 kali lipat dibandingkan pada 2009 saat ia masih menjabat Direktur BRI. Saat itu, Sofyan memiliki jumlah harta Rp 26,2 miliar.

Hartanya terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 7,4 miliar, kendaraan bermotor Rp 4 miliar, logam dan batu mulia Rp 1,8 miliar dan surat berharga senilai Rp 3,6 miliar. Selain itu, Sofyan juga tercatat memiliki kas dan giro senilai 9,3 miliar dan USD 115 ribu. Dia juga memiliki piutang Rp 900 juta. Namun, jumlah hartanya harus dikurangi karena memiliki utang Rp 1 miliar.

sumber: tempo

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Hadiri Pembinaan Haji di Jabar, Menteri Agama Mangkir Dari Panggilan KPK

Published

on

Hadiri Pembinaan Haji di Jabar, Menteri Agama Mangkir Dari Panggilan KPK

Finroll.com – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin batal memenuhi panggilan penyidik KPK terkait kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama, Rabu (24/4/2019), hari ini.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agama Mastuki mengatakan alasan Menteri Lukman batal menghadiri agenda pemeriksaan kasus tersebut lantaran bentrok dengan kegiatan di luar daerah.

“Tidak (hadir pemeriksaan) hari, ini Pak Menteri (Lukman) sudah terjadwal mengisi acara pembinaan haji di Jawa Barat,” Matsuki dihubungi, Rabu (24/4/2019).

Menurut Matsuki, penyidik KPK baru mengirimkan surat panggilan kepada Menteri Lukman pada Selasa (23/4/2019) sore. Sementara, Lukman sudah dijadwalkan akan menghadiri acara kegiatan pembinaan haji di Jawa Barat.

Terkait hal ini, Kemenag meminta agar penyidik lembaga antirasuah itu untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Menteri Lukman.

“Sementara undangan KPK baru sore kemarin diterima. Jadi meminta dijadwal ulang,” tutup Matsuki.

Diketahui, KPK sempat menggeledah ruang kerja Menteri Lukman Hakim lantaran dianggap berkaitan dengan kasus suap. Dari serangkaian penggeledahan itu, penyidik KPK menemukan uang sebesar Rp 180 juta dan 30 ribu dolar Amerika Serikat di laci meja ruangan Lukman.

Namun, sejauh ini belum diketahui apakah ada uang yang kini disita itu berkaitan dengan kasus suap jual beli jabatan di Kemenag.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga orang tersangka. Mereka adalah mantan Ketum PPP Romahurmuziy atau Rommy, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Kasus suap jual beli jabatan ini terungkap setelah KPK menciduk Rommy terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah uang sebesar Rp 156 juta. Uang suap tersebut diterima Romi dari Muafaq dan Haris dalam memuluskan jabatan mereka menjadi pejabat di kantor wilayah Kementerian Agama, Jawa Timur.

Diketahui, sudah ada sebanyak 63 saksi yang diperiksa KPK terkait kasus suap jual beli jabatan di Kemenag.(suara)

Continue Reading
Advertisement

Trending