Connect with us

News

Fadli Zon Sebut Lembaga Survei yang Sering Salah Harus Bersikap Harakiri

Published

on


Fadli Zon

Finroll.com – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon berpendapat, kebanyakan lembaga survei di Indonesia seharusnya melakukan harakiri (bunuh diri ala Jepang) lantaran sudah menanggung malu akibat banyak hasil survei mereka yang meleset jauh.

Di Jepang, harakiri diartikan sebagai tindakan mengakhiri hidup dengan cara menusukkan belati atau samurai ke perut atau jantung sendiri oleh orang-orang yang merasa kehilangan kehormatan akibat melakukan kejahatan, aib, dan atau mengalami kegagalan dalam menjalankan kewajiban.

Hal itu diungkapkan Fadli merujuk pada banyaknya lembaga survei yang meleset jauh dengan hasil sebenarnya. Sebagai contoh, kata dia, pada Pilkada DKI Jakarta 2017 hampir semua lembaga survei memprediksi jika pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat (Ahok–Djarot) bakal memenangkan kompetisi demokrasi tersebut. Bahkan, ada pula lembaga survei yang memprediksi pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno (Anies–Sandi) bakal langsung tersisih di putaran pertama Pilkada DKI.

Faktanya, hasil survei yang mayoritas dirilis itu ternyata meleset, bahkan jauh melampaui angka margin of error (toleransi kesalahan ukur). “Yang namanya lembaga survei harus ada akuntabilitas. Kalau devisiasi (penyimpangan) kesalahannya terlalu besar. Kalau di Jepang itu harusnya kita kasih samurai, kita suruh harakiri lembaga survei itu,” kata Fadli di Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Menurut dia, lembaga survei harusnya mempunyai rasa malu ketika hasil prediksi mereka meleset jauh. Apalagi, ada metodologi ilmiah dan aspek akademis yang harus dipertanggungjawabkan ketika mereka melakukan survei. Kendati demikian, Fadli menyadari bahwa belakangan ini lembaga survei justru dijadikan sebagai alat kampanye dari pihak tertentu dalam menghadapi kontestasi pemilu.

“Malu harusnya, karena mereka sudah memprediksi dan kesalahannya ratusan persen. Ya, tapi kita tahu lah lembaga survei di Indonesia sekarang jadi alat kampanye. Ada yang terang-terangan declare (deklarasi ke kandidat tertentu), ada juga yang sembunyi-sembunyi,” ujarnya.

Wakil ketua DPR itu berpendapat, harus ada regulasi yang tetap untuk mengatur lembaga-lembaga survei ke depan. “Misalnya, ada urusan pajak segala macam. Jadi, harus ada regulasi supaya ini tidak dijadikan alat kampanye,” tuturnya.(Inews)

News

Anies Baswedan Perluas Pergub Pembebasan PBB

Published

on

By

Tingkatkan Kualitas Layanan, Pemprov DKI Luncurkan 3 Aplikasi Kesehatan

Finroll.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan akan memperluas pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB). Ia menyebut pembebasan PBB diberlakukan untuk guru, pensiunan guru, veteran, pensiunan PNS, dan penerima bintang kehormatan dari presiden serta mantan presiden dan wakil presiden.

“Mereka adalah orang-orang yang dianggap berjasa pada bangsa. Dengan tandanya sederhana, mereka perintis kemerdekaan, pahlawan nasional, penerima bintang dari presiden, termasuk TNI, polisi yang sudah pensiun,” ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (23/4).

Ia menyebutkan, pembebasan PBB bagi pahlawan nasional dan veteran berlaku untuk tiga generasi. Sementara, para guru tidak dikenakan pembayaran PBB hingga dua generasi atau sampai anak mereka.

Namun, dengan catatan, lanjut Anies, hal itu berlaku untuk rumah pertamanya, hanya satu rumah. Apabila mereka mempunyai dua rumah, pembebasan PPB itu tidak berlaku bagi rumah kedua.

Ia mengatakan, meski rumah mantan presiden dan wakil presiden berada di kawasan elite yang berpotensi memberikan pendapatan asli daerah (PAD), hal itu tidak cukup berpengaruh. Sebab, menurut Anies, pembebasan PBB bagi mereka sebagai bentuk penghargaan.

Bahkan, ia mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka potensi untuk menambahkan batas maksimal dari pembebasan PBB. Semula pembebasan PBB berlaku bagi hunian dengan NJOP di bawah Rp 1 miliar. Namun, bisa saja ditingkatkan menjadi di bawah Rp 2 miliar.

“Kalau misalnya sekarang nih Rp 1 miliar, boleh enggak besok di bawah Rp 2 miliar? Boleh kan,” kata Anies.

Untuk memenuhi target pendapatan PBB, Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan pendataan ulang atas hunian-hunian atau fiskal kadaster. Selain itu, pengumpulan data terkait kebenaran informasi atas luas tanah yang tertera dengan kenyataannya di lapangan dan mengenai pengalihan fungsi dari hunian menjadi lahan komersial.

“Misalnya, gedung dihitung per lantai 1.000 meter. Dalam kenyataannya bisa jadi 1.200 meter. Nah, itu yang kita sedang lakukan dengan cara seperti itu insya Allah pendapatan pajak kita jadi lebih banyak,” kata Anies.

Anies mengatakan, terkait fiskal kadaster sedang berjalan, pihaknya sedang melakukan proses pemotretan dan mendatangi bangunan di wilayah DKI hingga memperoleh data yang lengkap. Ia menargetkan pengumpulan data akan rampung pada Juni atau Juli 2019.

Kendati memberikan perluasan pembebasan lahan, Anies meyakini Pemprov DKI akan mendapatkan PAD yang cukup. Untuk itu, data dari fiskal kadaster akan dapat mengukur dan mendongkrak PAD dari kegiatan lain.

Sebelumnya, Anies merevisi Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan Atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa, dan Rumah Susun Sederhana Milik dengan Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp 1 Miliar.

Revisi itu ditandai dengan diterbitkannya Pergub Nomor 38 Tahun 2019 tertanggal 15 April 2019. Anies menegaskan, dengan dikeluarkannya perubahan kedua atas Pergub 259/2015 tersebut, tidak lantas menghapus pembebasan PBB bagi hunian dengan NJOP di bawah Rp 1 miliar.

Hal-hal yang ditambahkan, antara lain, Pasal 2A mengecualikan pembebasan PBB bagi objek pajak yang mengalami peralihan hak kepemilikan, penguasaan, ataupun pemanfaatan kepada wajib pajak badan. Kemudian Pasal 4A menyebutkan bahwa pembebasan PBB berlaku hanya 31 Desember 2019.

Namun, Anies mengatakan, adanya penyebutan batas pemberlakuan dimaksudkan karena sejalan dengan masa berlakunya PBB itu sendiri. Sementara, mengenai pembebasan PBB yang bahkan diperluas akan diterbitkan melalui pergub baru yang tengah disusun.

Selain itu, dalam Pasal 5A disebutkan bahwa pihak yang mendapatkan pembebasan PBB sebelum berlakunya pergub perubahan tetap mendapatkan pembebasan PBB. Adapun pergub ini berlaku surut terhitung sejak 1 Januari 2019.

“Tidak ada rencana untuk menghapuskan PBB bagi rumah yang NJOP-nya di bawah Rp 1 miliar. Kita tidak ada, bahkan kita memperluas pembebasan PBB itu sampai orang-orang yang memberikan jasa bagi negara dan bangsa,” kata Anies.

Sementara, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengapresiasi langkah Pemprov DKI memperluas pembebasan PBB bagi masyarakat. Akan tetapi, hal itu perlu dibarengi dengan data yang jelas agar penerima pembebasan lahan itu tepat sasaran.

“Hunian yang berubah fungsi menjadi komersial juga harusnya dikecualikan jangan sampai tidak adil. (Fiskal kadaster) segera dilakukan akan membantu insentifnya tepat sasaran lalu potensi yang tidak tergali akan tergali,” ujar Yustinus, Selasa.

Di sisi lain, ia belum mengetahui mengenai konsep dan skema pembebasan PBB tersebut. Ia menjelaskan, apakah skema itu mengatur tentang penentuan besaran NJOP atau kalangan-kalangan yang tidak akan dikenakan PBB.

“Artinya, selama ini seharusnya enggak lihat subjeknya. Artinya, mau pensiunan, mau siapa ya, yang penting di bawah Rp 1 miliar dapat pembebasan lahan,” kata dia.

Ia menambahkan, perluasan pembebasan PBB memang akan berpengaruh pada PAD DKI Jakarta. Akan tetapi, menurut Yustinus, hal tersebut sudah tepat dilakukan sebagai fasilitas publik yang bermanfaat bagi masyarakat.

Ia menyebut, banyak pengganti pendapatan dari pajak lainnya, seperti pajak reklame, pajak hiburan, dan sebagainya yang masih besar potensinya. Meskipun, PBB merupakan salah satu pendapatan terbesar selain pajak kendaraan bermotor.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

KPK Tetapkan Wali Kota Tasikmalaya Sebagai Tersangka

Published

on

KPK Tetapkan Wali Kota Tasikmalaya Sebagai Tersangka

Finroll.com – Terlibat kasus suap DAK, KPK menetapkan Walikota Tasikmalaya Budi Budiman sebagai tersangka, Rabu (24/4/2019).

Dilansir dari laman sindonews.com, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Walikota Tasikmalaya Budi Budiman sejak Rabu (24/4/2019) pagi.

Agus pun membenarkan saat disinggung penggeledahan dilakukan setelah sebelumnya KPK menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan (Sprindik) penetapan atas nama Budi Budiman.

Sebagai tersangka pemberi suap kepada terpidana Yaya Purnomo (Divonis 6 tahun 6 bulan penjara) selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Sprindik sudah ada,” tegasnya di laman sindonews.com

Sebelumnya majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Yaya Purnomo terbukti menerima suap Rp300 juta serta gratifikasi Rp6.528.985.000, USD55.000, dan 325.000 dolar Singapura (sekitar Rp3.568. 825.000).

Suap itu terkait pengurusan alokasi tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) dari APBN 2016, APBN 2017, APBN-P 2017, APBN 2018, dan APBN 2019 untuk 9 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Majelis memastikan, seluruh uang gratifikasi yang diterima Yaya yang tidak dilaporkan ke KPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan haruslah dianggap sebagai suap.

Continue Reading

International

Naik Kereta Lapis Baja, Kim Jong-Un Tiba di Rusia Untuk Bertemu Putin

Published

on

Naik Kereta Lapis Baja, Kim Jong-Un Tiba di Rusia Untuk Bertemu Putin

Finroll.com – Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un dikabarkan telah tiba di Rusia dalam rangka pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Kantor berita Rusia, Tass mengutip seorang pejabat setempat yang mengatakan Kim diberi bunga, roti, dan garam di stasiun kereta Hassan setelah melintasi perbatasan, dikutip dari Mirror, Rabu (24/4/2019).

Kim tiba di Hassan dengan kereta antipeluru pada pukul 10:30 waktu setempat, sebuah sumber informasi mengatakan kepada situs web berita Vl.ru.

Dikatakan kereta melintasi Jembatan Persahabatan di atas sungai Tumangang. Kim, yang mengenakan mantel hitam dan panas, disambut oleh gubernur Primorsky Krai Oleg Kozhemyako ketika ia melangkah keluar dari kereta.

Kedua pemimpin akan bertemu di pelabuhan Vladivostok, Rusia Pasifik, untuk pertama kalinya pada pertemuan puncak simbolis untuk membahas kebuntuan internasional menyangkut program nuklir Pyongyang, menurut seorang pejabat Kremlin.

Dikatakan KTT akan diadakan di kampus Universitas Federal Timur Jauh dengan pembantu-pembantu top Kim sudah membuat persiapan untuk acara tersebut.

Gambar muncul menunjukkan Kim melambai-lambaikan tangan di kerumunan dan pejabat yang bersorak saat ia berdiri di platform sebelum ikon ‘Kim Jong-un Express’.

Kim dilaporkan membawa rombongan 230 orang, memulai perjalanan 20 jam menuju timur laut. Kakak Kim, Kim Yo-jong tidak terlihat menemani Kim di stasiun.

Menurut media Korea Selatan, Kim Yo-jong telah tiba di Vladivostok pada hari Senin menjelang kedatangan kakaknya. “Kim Yo-jong naik pesawat di Pyongyang menuju Vladivostok di pagi hari,” kata seorang sumber.

“Dia terbang ke Rusia sebelum Kim John-un untuk mempersiapkan KTT.”

Kereta mewah satu-of-a-kind dikatakan membawa pasukan kecil pengawal dan mobil anti peluru yang dapat mengantar ‘pemimpin tertinggi’ ke tempat yang aman jika ia diserang.

Itu menyerupai transportasi lapis baja yang ayahnya, Kim Jong-il, gunakan untuk pesta mewah selama perjalanan ke Cina atau Rusia – dilaporkan dengan lobster, anggur dan penghibur wanita Prancis yang dikenal sebagai ‘konduktor wanita’.

Gerbong kereta pribadi yang dibuat khusus diperkuat dengan lambang pelindung dan memiliki jendela berwarna untuk menyembunyikannya.

Perairan di sekitar Pulau Russky, tempat sekolah itu berada, tidak akan dibuka antara Rabu pagi dan Jumat pagi, kata pihak berwenang Maritim.

Stasiun kereta utama Vladivostok akan ditutup dan tetap dalam keamanan tinggi selama beberapa hari, dan bus lokal akan dialihkan dari stasiun kereta hari ini, lapor media setempat.

Continue Reading
Advertisement

Trending