Connect with us

Hukum & Kriminal

Empat Terpidana Kasus Korupsi Dieksekusi ke Penjara Oleh KPK

Published

on


Kasus Korupsi

Empat terpidana kasus korupsi dengan perkara yang berbeda dieksekusi ke penjara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menyusul putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Keempat terpidana kasus korupsi tersebut adalah mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Cirebon Gatot Rachmanto. Yang merupakan terpidana perkara suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dan gratifikasi terkait proyek pembangunan di Kabupaten Cirebon.

Kemudian tiga terpidana suap pungurusan anggaran yakni mantan anggota DPR Komisi IX Fraksi Demokrat Amin Santono, mantan pejabat di Ditjen Kementeriaan Keuangan Yaya Purnomo, dan Konsultan Eka Kamaluddin.

“[Gatot Rachmanto] dieksekusi ke rumah tahanan Klas I [Kebonwaru] Bandung. Sementara yang lainnya ke Lapas Klas I Sukamiskin, Bandung,” kata Juru bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (13/3/2019).

Gatot Rachmanto‎ sebelumnya divonis 1 tahun 2 bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, Jawa Barat. Atas kasus suap kepada Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra guna memperoleh jabatan.

‎Sementara, Eka Kamaluddin divonis 4 tahun penjara karena terbukti bersalah terkait dengan perkara suap pengurusan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) 2018.

Febri mengatakan untuk terpidana Eka Kamaluddin telah membayar uang denda senilai Rp158 juta.

“Uang ini kemudian akan disetor ke kas negara sebagai bagian dari upaya asset recovery,” ujar Febri.

Terpidana lainnya, Amin Santono dan Yaya Purnomo masing-masing divonis 8 dan 6,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Amin juga didenda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menerima suap Rp3,3 miliar. Terkait meloloskan anggaran bagi Kabupaten Lampung Tengah dan Sumedang. Tak hanya itu, diminta membayar uang pengganti senilai Rp1,6 miliar.

Adapun Yaya Purnomo terbukti menerima suap Rp300 juta bersama Amin Santono dari mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa. Yaya juga diwajibkan membayar uang denda Rp200 juta subsider 1 tahun 15 hari kurungan. (Bisnis)

Hukum & Kriminal

KPK Dorong Romahurmuziy Ajukan Justice Collaborator Terkait Perkaranya!

Published

on

Romahurmuziy

Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, M. Romahurmuziy alias Rommy, mengajukan justice collaborator terkait perkaranya, jual beli jabatan di Kementerian Agama. Sebelumnya, Rommy menyebut beberapa nama terkait kasusnya.

“Tersangka itu punya hak sebenarnya untuk mengajukan diri sebagai justice collaborator. Tapi ingat, informasi yang disampaikan, tentu harus informasi yang benar,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Jl. Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat 22 Maret 2019.

Menurut Febri, seorang tersangka yang hendak mendapat JC, juga harus memberi informasi yang didukung dengan bukti kepada KPK. Selain itu, membuka perkaranya seluas-luasnya.

Baca Juga: Enam Hari Ditahan, Romahurmuziy Mengeluh Sakit Dan Sempat Dibawa Ke RS

“Dan, informasi itu jangan setengah hati, karena ada sebelumnya tersangka politisi juga mengajukan diri sebagai JC, tetapi memberikan informasinya setengah-setengah. Bahkan, tidak mengakui perbuatannya. Itu dipastikan pengajuan JC-nya akan ditolak,” kata Febri.

Pada perkara ini, Romahurmuziy alias Rommy dijerat sebagai penerima suap dengan status anggota DPR. Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

KPK Tetapkan 4 Orang Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Krakatau Steel

Published

on

Korupsi Krakatau Steel

Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dugaan korupsi suap pengadaan barang dan jasa PT Krakatau Steel Persero.

Finroll.com – Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjelaskan bahwa empat orang yang terlinat kasus korupsi Krakatau Steel tersebut yaitu :

  • Direktur Teknologi dan Produksi PT KS Wisnu Kuncoro
  • pihak kontraktor swasta Alexander Muskitta sebagai terduga penerima suap
  • pihak kontraktor swasta Kenneth Sutardja (masih buron) sebagai terduga pemberi suap
  • Kurniawan Eddy Tjokro alias Yudi Tjokro (masih buron), sebagai terduga pemberi suap

Saut menjelaskan perkara ini bermula ketika Direktorat Teknologi dan Produksi PT KS merencanakan kebutuhan barang dan peralatan senilai Rp24 miliar dan Rp2,4 miliar.

Alexander berperan sebagai makelar yang menawarkan rekanan kepada WNU dan disetujui. Atas dasar persetujuan ini, Alexander mewakili Wisnu kemudian menyepakati adanya commitment fee dari dua rekanan, yaitu PT Grand Kartech (PT GK) dan Group Tjokro (GT) senilai 10% dari nilai kontrak.

Company-nya cuma dua itu, tapi itu barangnya [pengadaan] seperti peralatan kontainer dan [mesin] boiler,” ungkap Saut.

Selanjutnya, Alexander meminta Rp50 juta kepada Kenneth dari PT GK dan Rp100 juta kepada Yudi dari GT.

Seperti yang diberitakan bisnis.com, Tanggal 20 Maret 2019, Alexander menerima cek Rp50 juta dari Yudi, kemudian disetorkan ke rekening miliknya.

Selanjutnya, Alexander juga menerima uang US$4 ribu dan Rp45 juta di sebuah kedai kopi di Jakarta Selatan dari Kenneth. Uang tersebut kemudian disetorkan juga ke rekening miliknya.

Dari uang yang telah diterima tersebut, Alexander menyetorkan Rp20 juta pada 22 Maret 2019 ke Wisnu di kedai kopi di daerah Bintaro. Uang inilah yang kemudian disita sebagai barang bukti oleh KPK.

“Jangan lihat jumlah uangnya, tapi industrinya harus kita jaga. Bagaimana kita mau punya mobil sendiri kalau industri bajanya saja ketinggalan,” ujar Saut.

Akibat ulahnya, Wisnu dan Alexander disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Kenneth dan Yudi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan deak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Wiranto Sebut Penyebar Hoax Bisa Dijerat UU Terorisme, Fadli: Super Ngawur

Published

on

Penyebar Hoax

Finroll.com – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai ucapan Menteri Politik Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) Wiranto yang mewacanakan menjerat penyebar hoaks dengan Undang-Undang (UU) Terorisme ngawur. Sebab, kata dia, tidak ada hubungannya hoaks dengan aksi teror.

“Saya kira ini pernyataan sangat ngawur. Dan pernyataan ngawur seperti ini seharusnya diberikan sanksi karena tidak boleh seorang pejabat pemerintah apalagi Kemenko Polhukam bicara tidak berdasarkan aturan,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3).

Fadli menjelaskan dalam UU Terorisme memiliki definisi tersendiri terkait dengan aksi teror. Karena itu, dia menilai ucapan Mantan Panglima ABRI itu tidak memiliki korelasi.

“Ini enggak ada hubungannya dengan yang ada sekarang. Jadi menurut saya ini pernyataan benar-benar super ngawur,” ungkapnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun menyarankan Wiranto mencabut wacana tersebut. Dia juga mempertanyakan alasan Wiranto menggulirkan wacana itu.

“Segera harus dicabut, dan saya kira saya enggak tahu maksud dibelakangnya apa. Apakah ini memang sedang mabuk atau apa?,” ucapnya.

Sebelumnya, Wiranto mengingatkan akan bahaya hoaks. Bahkan dia memandang sebagai sebuah teror karena menakutkan masyarakat. “Hoaks ini meneror masyarakat. Terorisme itu ada yang fisik ada yang non fisik. Tapi kan teror. Karena menimbulkan ketakutan,” ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Rabu (20/3).

Dia lantas menarik lurus dengan terorisme. Di mana juga sama, membuat takut. “Terorisme itu kan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kalau masyarakat diancam dengan hoaks untuk tidak ke TPS, itu sudah terorisme,” ungkap Wiranto.

Karenanya, masih kata dia, pihaknya mewacanakan untuk menggunakan UU Terorisme untuk bisa melawan hoaks. “Untuk itu maka kita gunakan Undang-undang Terorisme agar aparat keamanan waspada ini,” tukasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun menyarankan Wiranto mencabut wacana tersebut. Dia juga mempertanyakan alasan Wiranto menggulirkan wacana itu.

“Segera harus dicabut, dan saya kira saya enggak tahu maksud dibelakangnya apa. Apakah ini memang sedang mabuk atau apa?,” ucapnya.

Sebelumnya, Wiranto mengingatkan akan bahaya hoaks. Bahkan dia memandang sebagai sebuah teror karena menakutkan masyarakat. “Hoaks ini meneror masyarakat. Terorisme itu ada yang fisik ada yang non fisik. Tapi kan teror. Karena menimbulkan ketakutan,” ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Rabu (20/3).

Dia lantas menarik lurus dengan terorisme. Di mana juga sama, membuat takut. “Terorisme itu kan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kalau masyarakat diancam dengan hoaks untuk tidak ke TPS, itu sudah terorisme,” ungkap Wiranto.

Karenanya, masih kata dia, pihaknya mewacanakan untuk menggunakan UU Terorisme untuk bisa melawan hoaks. “Untuk itu maka kita gunakan Undang-undang Terorisme agar aparat keamanan waspada ini,” tukasnya.(Merdeka)

Continue Reading
Advertisement

Trending