Deretan Skandal Properti Terbesar di Asia: Evergrande hingga Konglomerat Vietnam

  • Bagikan

Finroll.com – Sejumlah skandal di dunia bisnis properti dengan nilai fantastis terjadi di Asia. Terbaru, konglomerat real estat Vietnam menggelapkan dana US$12,4 miliar atau setara Rp192 triliun.

Kasus penggelapan dana yang menyeret bos properti Truong My Lan sebesar Rp192 triliun digadang-gadang menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

Hal tersebut tentu menambah catatan panjang sejumlah skandal pada sektor properti yang pernah terjadi. Pada pertengahan 2023 misalnya, dunia baru saja dihebohkan dengan kasus raksasa properti asal China Evergrande yang jatuh bangkrut.

Evergrande ambruk karena dilanda krisis likuiditas jumbo mencapai US$300 miliar atau sekitar Rp4.600 triliun hingga berdampak pasar properti China yang turut porak poranda tersentil sentimen negatif.

Berikut sederet skandal properti di kawasan Asia, berdasarkan catatan Bisnis:

1. Evergrande

Krisis properti yang melanda perusahaan raksasa China Evergrande berawal saat perusahaan mengalami gagal pembayaran obligasi sebesar US$340 miliar atau sekitar Rp4.400 triliun pada 2021.

Padahal, raksasa properti ini juga diketahui memiliki implikasi luas bagi sistem keuangan China mencapai US$60 triliun, dan dapat berdampak terhadap seluruh bank dan jutaan pemilik rumah.

Tak ayal, peristiwa tersebut lantas menghambat pertumbuhan ekonomi China. Pada saat itu, para ekonom memprediksi pertumbuhan ekonomi China akan berada di bawah target pemerintah, yakni sekitar 5 persen.

Kasus yang melanda perusahaan membuat bos Evergrande Group, Hui Ka Yan kehilangan status sebagai miliarder. Kekayaannya turun ke titik terendah imbas krisis utang yang didera Evergrande sejak 2021 senilai Rp4.500 triliun per Juni 2023.

Melansir dari Bloomberg, Minggu (29/10/2023) kekayaan pendiri Evergrande Group itu merosot hingga 98% menjadi US$979 juta atau setara dengan Rp15,6 triliun. Padahal, harta kekayaan Hui Ka Yan pada tahun 2017 tercatat sebesar US$42 miliar atau Rp669,6 triliun.

Tak sampai di sana, setelah kehilangan status miliardernya, taipan yang mendirikan Evergrande pada 1996 itu kini di tahan dan dalam masa penyelidikan polisi karena dugaan melakukan kejahatan ilegal terkait keuangan perusahaannya.

Sementara itu, Melansir Bloomberg, Kamis (7/12/2023), Evergrande secara resmi mengajukan kebangkrutan pada Kamis (17/8/2023).

2. Konglomerat Properti Vietnam

Kasus Van Thinh Phat Property, pengembang besar asal Vietnam masuk dalam deretan skandal properti besar di Asia Tenggara usai sang pemilik yakni Truong My Lan diduga tersandung kasus penggelapan dana mencapai Rp192 triliun.
Melansir informasi yang dibagikan oleh DW.Com, Rabu (6/12/2023), skandal korupsi jumbo tersebut bahkan nilainya mencapai 3 persen dari total pendapatan domestik bruto (PDB) Vietnam. Aksi korupsi yang dilancarkan oleh Truong My Lan pertama kali terendus pada 17 November 2023 oleh Kementerian Keamanan Publik.
Dalam perinciannya, My Lan diketahui menggelapkan dana sebesar Rp192 triliun ke Saigon Commercial Bank. Sebagai catatan, My Lan sendiri merupakan saham mayoritas dari bank tersebut.

3. 1Malaysia Development Berhad (1MDB)

Kasus penggelapan dana investasi negara 1MDB (1Malaysia Development Berhad) menjadi salah satu skandal besar di sektor properti. Untuk diketahui, 1MDB sendiri merupakan dana investasi negara yang diluncurkan oleh Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak.
Portofolio lembaga dana investasi negara ini di antaranya bergerak pada sektor properti hingga pembangkit listrik di Malaysia. Dalam laporannya, Pemerintah Malaysia dan AS memperkirakan sekitar US$4,5 miliar atau hampir Rp70 triliun telah digelapkan dari 1MDB antara tahun 2009 dan 2014.
Skandal ini mencuri perhatian di seluruh dunia usai diketahui melibatkan para pejabat tinggi pemerintah dan pejabat perbankan di Malaysia serta sejumlah negara lainnya.
Salah satunya yakni turut menyeret bank investasi asal AS Goldman Sachs yang diduga telah membantu 1MDB mengumpulkan US$6,5 miliar dalam dua penawaran obligasi, dan menghasilkan $600 juta dalam bentuk fee, menurut Departemen Kehakiman AS.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *