Connect with us

Politik

Debat Capres Jilid II, Jokowi Siap Pamer Hasil Capaian Pembangunan

Published

on


Debat Capres Jilid II, Jokowi Siap Pamer Hasil Capaian Pembangunan

Finroll.com – Debat Capres jilid II antara Jokowi dan Prabowo hanya tinggal hitungan hari saja. Berbagai macam persiapan pastinya sudah dilakukan oleh kedua calon presiden priode 2019-2024.

Jika debat perdana ada bocoran soal kisi-kisi pertanyaan, debat kali ini ada juga bocoran. Tapi bukan soal pertanyaan, melainkan hasil capaian. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf memeberikan sedikit bocoran poin yang akan disampaikan sang petahana pada debat nanti.

“Pada debat yang akan datang, Pak Jokowi cukup menyampaikan capaian-capaian yang telah dicapai,” ujar koordinator debat TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, kepada wartawan, Selasa (12/2/2019).

“Seperti dilansir detik Selasa, (12/2), Abdul Kadir Karding mengatakan ke awak media, Pada debat yang akan datang, Pak Jokowi cukup menyampaikan capaian-capaian yang telah dicapai”.

Pada debat kedua Pilpres 2019, yang akan digelar pada Minggu (17/2) mendatang, hanya capres yang akan tampil. Tema debat terkait isu energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan, serta infrastruktur.

Karding mengatakan Jokowi akan menjabarkan berbagai pembangunan yang telah dilakukan pemerintah selama ia memimpin hampir 5 tahun ini. Dari pembangunan irigasi hingga jalan tol yang dampaknya sangat dirasakan masyarakat.

“Saya kira capaian jalan desa, jembatan, bendungan, irigasi, jalan kabupaten dan nasional, juga luar biasa. Tol juga hampir 1.000-an km, puluhan bandara baru, begitu pula juga airport besar maupun kecil dibangun oleh Pak Jokowi,” kata Karding.

Pembangunan besar-besaran oleh Jokowi itu disebut dapat membuka ruang bagi ekonomi masyarakat. Karding menyebut setiap pembukaan jalan akan membuka akses masyarakat untuk berjualan atau melakukan kegiatan ekonomi lainnya.

“Akan dibangun KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) yang nanti akan memudahkan pengangkutan barang dan jasa sekaligus mempercepat pembangunan ekonomi dan juga diintegrasikan dengan pembangunan destinasi wisata. Ini akan membantu masyarakat, ini di bidang infrastruktur,” tambah anggota DPR ini.

Pembangunan infrastruktur ini, dikatakan Karding, sejalan dengan proses ketahanan pangan. Dengan irigasi dan bendungan yang banyak dibangun Jokowi, kata dia, itu memastikan jumlah air yang mengalir ke sawah atau kebun juga cukup.

“Karena itu, irigasi dan bendungan itu menjadi prasyarat mutlak. Dan jumlah yang dibangun Pak Jokowi dalam jumlah yang fantastis, bahkan jika dibandingkan dengan jumlah-jumlah pemerintah yang sebelumnya, 4 tahun Pak Jokowi membangun sungguh luar biasa,” tutur Karding.

“Soal ketersediaan pangan, memang kita berusaha memproduksi sebesar-besarnya, lahan sebanyak-banyaknya, menggunakan teknologi untuk produksi-produksi kita. Ketersediaan pangan ini mutlak dibutuhkan karena akan berdampak politik, oleh karena itu sepanjang telah kita upayakan dan rencanakan semaksimal mungkin maka ketersediaan pangan ini harus diupayakan dengan cara-cara lain salah satunya impor yang masih dalam batas wajar,” sambungnya.

Karding menegaskan, meski memang masih ada impor yang dilakukan, bukan berarti Jokowi merupakan penganut sistem impor. Jokowi, menurutnya, justru mendorong rakyat agar mau kembali bertani dengan cara meningkatkan kesejahteraan.

“Kita berharap petani penghasilannya baik, di satu sisi masyarakat juga tidak mendapatkan harga yang terlalu melambung. Caranya adalah mengefisiensikan ongkos produksi di pertanian kita. itu yang sedang dilakukan Pak Jokowi. Alhamdulillah petani baik-baik saja, kedua harga-harga juga tidak menonjol seperti yang disampaikan oleh pihak BPN (Prabowo Subianto-Sandiaga Uno),” jelas Karding.

Soal isu lingkungan dan kehutanan, politikus PKB ini memamerkan berkurangnya jumlah kebakaran hutan dan lahan di era Jokowi. Ketegasan dalam penegakan hukum di pemerintahan Jokowi, disebut Karding, menjadi salah satu alasannya.

“Selama 13 tahun kita malu dengan negeri tetangga, mereka kena dampak dan sangat merugikan mereka. Hari ini kita lihat bagaimana tidak ada sedikit pun kebakaran hutan terjadi di zaman Pak Jokowi ini. Selama 13 tahun masalah ini terus terjadi,” tuturnya.

Dalam debat, Jokowi disebut akan membeberkan keberhasilan pemerintahnya mendapatkan saham mayoritas di Freeport. Belum lagi blok-blok lainnya.

“Penguasaan blok-blok besar Mahakam, Freeport, Rokan, dan beberapa blok lain, itu adalah sumber energi luar biasa bagi kita dan sekarang bisa kita atur oleh anak bangsa sendiri. Kita menuju kepada kemandirian energi,” ucap Karding.

“Sekaligus juga elektrifikasi, akan didorong elektrifikasi mencapai 99,9% dan pemerintah akan menyiapkan anggaran untuk elektrifikasi gratis di Indonesia pada 2018-2019 ini. Itu komitmen pemerintah agar seluruh warga Indonesia bisa mengakses listrik, terutama yang belum bisa mengakses listrik,” tambah anggota DPR ini.

Politik

Akankah Jokowi Dan Prabowo Saling “Serang”di Debat Kedua Pilpres 2019 Yang Tak Ada Lagi Kisi-Kisi

Published

on

Debat Kedua Pilpres 2019

Debat kedua Pilpres 2019 akan digelar pada Minggu (17/02) mendatang dan bakal mengangkat isu energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur.

Finroll.com – Berbeda dengan sebelumnya, Debat kedua Pilpres 2019 ini hanya akan melibatkan dua capres, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Faldo Maldini, menyebut calon presiden nomor urut 02 siap mempreteli klaim-klaim keberhasilan pemerintahan Jokowi.

Sejumlah hal yang dikritisi yaitu pembangunan infrastruktur yang dinilai tidak berdampak terhadap peningkatan produksi hasil pertanian dan tak tercapainya target swasembada pangan.

“Prabowo akan menguji argumentasi-argumentasi klaim keberhasilan yang disampaikan petahana dan menyampaikan beberapa gagasan. Kita punya catatan janji-janji petahana yang tidak tercapai. Misalnya tidak ingin impor di tahun 2015, tapi ternyata impor,” ujar Faldo Maldini di diskusi Kedai Kopi, Jakarta.

Merujuk pada persoalan itu, menurut Faldo, Prabowo sudah menyiapkan strategi bagaimana mengatasinya. Untuk masalah pangan, misalnya, Prabowo akan memberantas para mafia dalam 100 hari kerja jika terpilih.

Hal lain mengenai alternatif pembiayaan infrastruktur yang selama ini dianggap membebani APBN. Menurutnya, pembiayaan dengan skema public private partnership atau Kerja sama Pemerintah dengan Swasta bisa dipakai tanpa harus memakan anggaran negara.

Public private partnership itu hanya sebagian kecil digunakan. Padahal kata Sri Mulyani bisa dilakukan. Nah sebelum memulai pembangunan infrastruktur, mestinya produksi seperti baja dibanyakin,” ujarnya.

“Dengan adanya jalan juga, produksi hasil pertanian harusnya bisa naik tiga kali lipat. Itu hal sederhana yang selalu kami sampaikan. Nggak sekadar jalan dibangun lalu dipandang-pandangin doang, lantas kita nggak bisa nikmati,” imbuh Faldo.

Ia berharap, dengan Prabowo menyampaikan kebijakan-kebijakan konkret terkait empat isu yang diangkat dalam debat, pemilih bisa mengetahui perbedaan yang jelas antara dua capres tersebut.

Sedangkan terkait metode debat yang lebih banyak memberikan ruang kepada masing-masing calon tanya-jawab dan tanpa kisi-kisi, menurutnya, akan menguntungkan capres nomor urut 01.

Ini karena Prabowo akan banyak menantang Jokowi atas beberapa kekeliruan kebijakannya selama menjabat.

“Misalnya target 35 ribu megawatt yang meleset lalu bagaimana subsidi energi yang dicabut belakangan.”

Sementara itu, anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Taufik Basari menyebut calon presiden nomor urut 01 akan tetap mengumbar sejumlah prestasi pemerintah selama lima tahun ini, terutama yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Sedangkan untuk menjawab tudingan mengenai naiknya harga pangan dan tak tercapainya swasembada pangan, Jokowi akan menjelaskan langsung termasuk program-program konkret untuk empat isu itu.

“Semua empat isu itu penting, jadi tidak ada yang jadi prioritas. Karena isu-isu itu berkaitan satu sama laim. Mengenai pangan, kita sadar itu kritikan yang ditujukan ke pemerintah dan sudah dijawab Jokowi,” ujar Taufik Basari yang dilansir dari BBC.

“Yang jelas dalam mengkaji hal itu, kita lihat secara komprehensif. Gimana pemerintah punya tugas menjaga stabilitas pangan, maka harus dilakukan kebijakan-kebijakan yang barangkali ada yang populer dan tidak. Tapi itulah tugas pemerintah, berani mengambil kebijakan untuk kepentingan rakyat,” sambungnya

Taufik Basari juga meminta publik menelusuri rekam jejak para capres. Menurut dia, hal itu penting untuk memastikan janji yang diumbar para capres maupun cawapres sesuai dengan tindakannya selama ini.

“Ketika kita memberikan kepercayaan mengambil keputusan isu pangan, lingkungan, infrastruktur dan energi, tentu kita bisa lihat rekam jejaknya apakah sesuai dengana apa yang disampaikan.”

“Misalnya kebijakan yang katanya prorakyat, dalam posisi sebagai pebisnis apakah sudah menunjukkan bisnis yang dijalankan prorakyat atau belum? Ini kan penting untuk menilai dan mengkritisinya.”

Pengamat politik dari Lembaga survei Kedai Kopi, Hendri Satrio, memperkirakan debat kedua nanti akan menampikan keaslian masing-masing calon. Ini karena dalam debat, keduanya dipersilakan saling tanya-jawab tanpa kisi-kisi dari panelis.

Menurut dia, Prabowo akan menggunakan kondisi itu untuk mencecar Jokowi tentang isu-isu kontroversial seperti Freeport dan impor pangan.

“Besok itu Jokowi banyak hal yang bisa dipamerkan. Tapi Prabowo punya banyak hal untuk mempertanyakan. Misalnya Freeport, laporan tahunan BUMN yang belum keluar. Terus impor pangan, BBM satu harga,” jelas Hendri Satrio kepada BBC News Indonesia.

“Makanya begitu nggak ada kisi-kisi, kita tunggu otentiknya mereka itu. Bagaimana mereka menjawab, apakah ngeles atau nggak, kita mau tahu,” sambungnya.

Dari hasil survei Kedai Kopi, debat capres sangat memengaruhi elektabilitas para calon. Sebab lewat debat, pemilih yang sebelumnya belum menentukan pilihan akan berubah sikap.

Dalam debat pertama, misalnya. Sebelum debat terdapat 25,2% yang belum menentukan pilihan. Setelah debat, pemilih yang belum memutuskan tinggal 9,4%.

Namun begitu, Jokowi agak tidak diuntungkan jika merujuk pada momentum politik dunia. Pada 2014 silam, tren pemimpin dunia adalah berusia muda, berasal dari kalangan minoritas, dan sederhana. Ia mencontohkan mantan Presiden AS, Barack Obama dan Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau.

Sedangkan kini, tren pemimpin dunia yang muncul terlihat tegas, berani, dan berusia tua. Sebut saja, Presiden AS Donald Trump; Presiden Brasil Jair Bolsonaro; Presiden Filipina Rodrigo Duterte; Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.

“Jadi tren saat ini tidak menguntungkan Jokowi. Makanya Jokowi sekarang ingin tampil lebih tegas. Sebab tegas selama ini kan punya Prabowo. Nah ini sulitnya,” ungkap Hendri.

Formula baru di debat kedua pilpres 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengubah format debat capres kedua yang digelar pada Minggu (17/02). Debat itu akan dibagi menjadi empat segmen di antaranya beradu pendapat dan program mengenai energi, pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Di segmen terakhir akan ditayangkan film berdurasi pendek terkait isu yang diangkat dalam debat. Setelah video diputar, kedua capres diminta untuk menanggapi dan saling melemparkan pertanyaan. Tidak ada batasan waktu bagi kedua peserta dalam memberikan tanggapan.

“Nanti silakan 01 dan 02 menanggapi (film) itu, lalu mereka berdebat,” ujar Arief.

Moderator untuk debat kedua pilpres 2019 ini yakni Tommy Tjokro dan Anisha Dasuki.

Sementara itu, delapan panelis yang ditetapkan oleh KPU antara lain Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng yang merupakan Rektor ITS; Dr Arif Satria, Rektor IPB; Prof Dr Ir Irwandy Arif, MSc adalah ahli pertambangan dari ITB; Ahmad Agustiawan ST, MSc, PhD yakni pakar energi dari UGM; Sudharto P Hadi merupakan pakar lingkungan dari UNDIP.

Kemudian Dr Suparto Wijoyo SH, MHum yakni pakar hukum lingkungan UNAIR; Direktur Eksekutif WALHI, Nur Hidayati; Sekretaris Jenderal Konsorsium Pengembangan Agraria (KPA), Dewi Kartika. (BBC)

Continue Reading

Politik

Jusuf Kalla Berharap BTP Tak Bergabung ke TKN Jokowi-Ma’ruf

Published

on

Jusuf Kalla Berharap BTP Tak Bergabung ke TKN Jokowi-Ma'ruf

Finroll.com – Jusuf Kalla, selaku ketua dewan pengarah Tim Kampanye Kemenangan (TKN) Jokowi-Ma’ruf, menyarankan agar Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak bergabung dalam tim sukses (timses) pasangan calon tersebut. Jika Ahok bergabung sebagai timses, dikhawatirkan elektabilitas paslon nomor urut 01 justru akan tergerus.

“Jangan, alasannya bisa berakibat lagi orang mengingat ini Pak Jokowi didukung orang yang penista agama. Kan bahaya itu, bisa mengurangi suara lagi,” kata Jusuf Kalla seperti dikutipAntara, di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (12/2).

Bergabungnya mantan gubernur DKI Jakarta tersebut ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai juga dapat memengaruhi elektabilitas Jokowi sebagai capres petahana. Di satu sisi, masuknya Ahok sebagai kader PDIP dapat menaikkan keterpilihan pasangan Jokowi-Ma’ruf di kalangan Ahoker atau pendukung loyal Ahok. Namun, bergabungnya Ahok dengan PDIP juga bisa membawa dampak buruk bagi perolehan suara Jokowi di kalangan masyarakat yang memperhatikan kasus penistaan agama.

“Tentu ada yang nambah, ada yang tergerus. Bagi Ahoker, tentu mungkin menambah tapi bagi yang konsisten dengan apa yang terjadi kepada Ahok, tentu tidak mau milih (Jokowi-Ma’ruf),” ujar pria yang akrab disapa JK ini.

Ia meminta Ahok menikmati masa kebebasannya terlebih dahulu sebelum terjun kembali ke dunia politik. Apalagi, pelaksanaan Pemilu 2019 hanya tinggal dua bulan lagi. Efek Ahok dinilai tidak akan terlalu banyak menambah elektabilitas petahana.

Sekretaris Dewan Pertimbangan Daerah PDIP Bali Adi Wiryatama mengatakan, Ahok bergabung dengan PDIP sejak 26 Januari lalu. “Memang sesuai garis ideologi perjuangan saya,” kata Ahok di Denpasar, Jumat (8/2).

Pria yang kini ingin disapa BTP ini mengaku sudah lama menjadi simpatisan PDIP. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bebas dari rumah tahanan Markas Komando Brimob (Mako Brimob) pada 24 Januari 2019 setelah menjalani hukuman selama satu tahun delapan bulan.

Ia dipenjara karena terbukti melanggar Pasal 156 A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni secara sengaja mengeluarkan perasaan atau perbuatan permusuhan atau penodaan agama. Setelah berlibur di Bali, Ahok akan menghabiskan waktu 2,5 bulan ke depan untuk berlibur ke beberapa daerah lainnya.

sumber: Antara

Continue Reading

Politik

Dibalik Kesuksesan Pria Ada Wanita Dibelakangnya, Pengamat Politik: Suara Perempuan Sangat Menentukan Di Pilpres 2019

Published

on

Suara Perempuan

Suara perempuan senantiasa menjadi faktor dominan dalam setiap perhelatan politik baik di pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).

Finroll.com – Dalam gelaran Pilpres 2019 Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan berebut suara perempuan yang mencapai 96.557.044 pemilih. Pengamat politik, Lely Arrianie mengatakan suara perempuan yang lebih dari 90 juta pemilih akan menjadi tolak ukur keberhasilan calon pasangan yang bertarung di Pilpres 2019.

Tidak terkecuali suara perempuan di daerah pelosok yang begitu besar tentu menjadi dominan dan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon presiden (capres).

“Sangat menentukan karena jumlahnya banyak lebih dari 50 persen. Nah karena itu menentukan, maka tentu masing-masing kandidat terutama Pilpres 2019 bertarung ketat. Meski partisipasi perempuan secara keseluruhan rendah. Tapi biasanya perempuan turut serta keterlibatan dalam politik itu cukup besar. Perempuan dianggap pemilih yang loyal untuk bisa memenuhi target-target politik,” kata Lely yang dirilis dari  VOA.

Masih kata Lely, calon legislatif (caleg) juga memiliki peran penting dalam mempromosikan capres yang diusung partai politiknya ke para perempuanterutama di wilayah pelosok. Pileg dan Pilpres yang digelar berbarengan. Membuat sokongan suara keterpilihan caleg dari partai politik tentu tidak paralel dukungannya terhadap Pilpres.

Untuk itu para tim pemenangan masing-masing pasangan capres harus memiliki strategi khusus demi meraup suara perempuan yang begitu dominan dalam setiap gelaran event politik.

“Inti dari kampanye itu persuasif politik. Nah, ketika para caleg sekaligus harus mempromosikan capres yang mereka usung. Program dan isu-isu yang mereka angkat tadi harus bersentuhan dengan gender streaming, tidak bias gender dan sensitif gender,” ungkap Lely.

Melihat begitu pentingnya suara perempuan dalam gelaran Pilpres 2019, membuat masing-masing pasangan capres Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga saling mempopulerkan isu tentang perempuan ketika kampanye. Sandiaga Uno misalnya mempopulerkan isu tentang “politik emak-emak” dan berulangkali melempar isu soal mahalnya harga kebutuhan pokok.

Sementara di kubu Jokowi-Ma’ruf Amin mengandalkan program-program Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar yang berkaitan langsung denganperempuan. Maka secara otomatis berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan perempuan juga akan ikut bersentuhan dengan program yang dibuat oleh kubu Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Itu memperlihatkan salah satu bentuk bagaimana perempuan tersebut dipolitisasi dalam setiap momen politik tertentu karena mereka dianggap penting. Jadi isu-isu yang berkaitan dengan perempuan itu terus diangkat. Mereka saling bersaing ketat,” ucap Lely.

Continue Reading
Advertisement

Trending