Connect with us

Citizen Journalism

Cuci Tangan Parpol Terhadap Korupsi Politikus

Published

on


Pemberantasan korupsi di Indonesia sepertinya mengalami jalan panjang yang tak berkesudahan. Berita yang membosankan dengan konten yang menjenuhkan. Selalu berulang, Operasi Tangkap Tangan (OTT) selalu menimpak kepala pemerintah atau politikus yang seharusnya mengawasi.

Lobi-lobi dan kong kalikong sepertinya kegiatan lumrah yang banyak dilakukan kepala pemerintah daerah, DPRD, maupun pengusaha untuk menguras uang negara. Bahkan angkanya sudah mencapai taraf yang memprihatinkan.

Coba tengok fenomena korupsi yang terjadi di Kota Malang. Gemas bukan, Bupatinya ternyata tikus negara. Di perparah dengan lembaga yang seharusnya mengawasi kinerja pemerintah daerah, malah berkolaborasi untuk mendapatkan cipratan proyek. Hasilnya sungguh wow, dari seluruh anggota DPRD Malang, hanya tiga orang yang lolos dari gratifikasi, itu pun dikarena ada anggota yang mengisi paruh waktu.

Cape deh kalo kita membahas korupsi politikus di Indonesia, lantas bagaimana caranya agar korupsi para politikus ini dapat dicegah atau diberantas? Jika kita beranggapan KPK memiliki kewenangan yang super power untuk mengatasi korupsi sepertinya laksana menguras air laut.

Yup, kegiatan yang dilakukan KPK dalam menangani pemberantasan korupsi sepertinya tidak memiliki tepian. Bayangkan saja sejak tahun 2004, hingga Bupati Cirebon telah menjadi politikus ke-100 yang ditangkap lembaga anti rasuah tersebut.

Mirisnya lagi tiap tahun bukannya berkurang malah terus bertambah. Bahkan KPK telah menorehkan OTT terbanyak sepanjang tahun 2018. Dari 2016 hingga 2018 saja KPK berhasil melakukan OTT 43 orang. 9 Orang ditahun 2016, 8 orang tahun 2017, dn 26 orang pada tahun 2018.

Membaca indikasi peningkatan kasus korupsi setiap tahunnya, maka tidak salah kalau kita mengambil kesimpulan, KPK tidak mampu memberantas korupsi. Bukan Karena kinerja lembaga tersebut yang bernilai merah, tapi para pelakunya yang memang tidak memiliki rasa takut dan budaya malu.

So, solusinya apa dong?

Menganalisis para pelaku korupsi adalah para politikus tentunya yang bisa mengatasi gurita korupsi ini para politikus yang memiliki kenegarawanan. Dimanakah orang-orang tersebut? Mereka yang memiliki integritas dan idealisme terhadap bangsa ini juga berkumpul di satu wadah kok, iya namanya partai politik.

Membasmi tikus-tikus negera ini memang harus dimulai sejak dalam kandungan. Partai politik merupakan ibu dari para politikus yang lahir pada saat ini. Sudah saatnya kita mengarahkan telunjuk kita kepada partai politik yang melahirkan dan membesarkan tikus-tikus.

Jika mengamati apa yang terjadi dengan politikus yang tersangkut korupsi, Parpol sebagai induk semang kelahiran para kepala daerah sudah waktunya mengambil tanggung jawab moral, bukan hanya sekedar memecat dan tidak memberikan bantuan hukum belaka.

Sudah waktunya bumi pertiwi ini melahirkan manusia-manusia paripurna, manusia yang telah selesai dengan kehidupannya, dan membaktikan kehidupannya untuk bangsa Indonesia, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Dimana Chandra Dimuka manusia-manusia paripurna berada di partai politik. Negarawan yang kini menjabat sebagai ketua partai sudah seharusnya memikul tanggung jawab jikalau ada kadernya yang terjerat korupsi.

Para pendiri dan ketua partai politik sudah saatnya berkumpul menjalin sumpah bersama untuk mencegah korupsi. Bukan cuci tangan seperti sekarang ini, parpol sudah harus melakukan seleksi yang ketat, menelurkan bibit-bibit yang tangguh terhadap rayuan memperkaya diri sendiri, doktrinasi kader-kadernya terkait budaya malu.

Bukan hanya sebuah slogan-slogan anti korupsi yang disebarkan di televisi, parpol sudah dituntut untuk menelurkan langkah nyata berupa kebijakan-kebijakan yang diarahkan kepada diri sendiri – parpol terhadap sanksi yang dapat diperoleh jika kadernya tersangkut masalah korupsi.

Selama ini tidak ada aturan-aturan yang dibuat parlemen untuk mengawasi partai politik. Beranikah para politikus membuat UU yang mampu menghukum partai politik. Sanksi apa yang dapat diterima partai politik yang kadernya tersangkut korupsi, sehingga parpol lebih bertanggung jawab terhadap kader-kader yang dicalonkan, bukan karena kegiatan transaksional seperti yang selama ini menjadi rahasia umum.

Hukuman tidak mendapatkan slot untuk berlaga dalam suatu pemilu merupakan hukuman yang sangat berat bagi partai politik. Sanksi eleminasi pada pemilihan kedepannya tentu memaksa partai politik untuk mengajukan putra putri terbaiknya.

Bagaimana jika hal tersebut tidak dilakukan? Meski berjalan lambat namun seleksi alam akan terjadi, melalui penghukuman rakyat. Meskipun saat ini ada secercah cahaya dengan munculnya parlemen threshold atau ambang batas parlemen. Bahkan prediksi tahun 2019 hanya terdapat 5 partai politik yang mampu menduduki kursi DPR RI.

Walau tak langsung memberantas korupsi, namun rakyat mampu menumpahkan kegeramannya terhadap parpol yang tidak konsisten memberantas korupsi, sehingga akhirnya menjadi partai politik yang punah melawan kehendak rakyat.

Citizen Journalism

Kritik untuk KPU: Alternatif Bahan Kotak Suara yang Lebih Hemat dan Kuat dari Kardus

Published

on

Perhelatan akbar pesta demokrasi rakyat Indonesia semakin mendekati hari H. Hanya tersisa waktu kurang lebih 4 bulan lagi menuju hari pencoblosan yang rencananya akan diselenggarakan tanggal 17 April 2019.

Segala persiapan pun dilakukan demi lancarnya pelaksanaan Pemilu 2019, yang berbeda dari pelaksanaan pemilu di periode sebelumnya. Kali ini rakyat akan langsung melakukan pemilihan legislatif (anggota DPD, DPRD, DPR RI) dan pemilihan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dalam satu hari pencoblosan.

Meski efisien dalam segi waktu dan tenaga kerja, namun kebutuhan logistik pemilu pelaksanaan konsep ini justru lebih meningkat. Terutama soal kotak suara yang berfungsi mengumpulkan kertas suara yang sudah dicoblos warga.

Biasanya tersedia rentang waktu tiga sampai empat bulan antara pileg dengan pilpres sehingga kotak suara yang terbuat dari alumunium dapat dipakai bergantian. Namun hal ini tidak bisa lagi dilakukan di Pemilu 2019 nanti.

Dengan alasan menekan anggaran, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berinovasi untuk membuat kotak suara dari kardus, bukan dari alumunium seperti biasanya. Tentu hal ini menimbulkan pro dan kontra.

Sejauh pandangan saya penolakan terhadap kotak suara dari kardus ini bukan saja berasal dari peserta pemilu yaitu partai politik dan para calon, tetapi juga dari segenap masyarakat. Mereka tak bisa menerima rasionalisasi dari pihak KPU yang menyatakan bahwa kotak suara kardus lebih kuat dari kotak suara alumunium. Bayangin ajah, gan 😑

Bahkan komisioner KPU RI, Ilham Saputra sempat membuktikan kekuatan kotak suara kardus ini dengan cara diduduki. Hal itu dilakukan saat ia melakukan pemantauan langsung ke pabrik produsen kotak dan bilik suara di PT Karya Indah Multiguna (KIM), di Jalan Narogong, Kota Bekasi. Kotak kardus tersebut masih terlihat kokoh dan tidak penyok saat Ilham yang berbobot 107 Kg mendudukinya.

Sayang pembuktian hanya sampai disitu, padahal masyarakat ingin melihat bagaimana jadinya kalau Pak Ilham menduduki kotak kardus tersebut sambil disirami air. Apakah kotak kardus masih akan kokoh? Atau hanya basah-basah manja meski Pak Ilham sudah basah kuyup? Sungguh masih misteri.

Masyarakat seperti saya juga ingin tahu, apakah kotak kardus tersebut yang nantinya juga bakal dipakai di TPS Terapung adalah kotak anti badai yang tak mudah terbawa angin sekaligus bertahan jika sewaktu-waktu tak sengaja jatuh ke laut. Untuk itu kami meminta Pak Ilham untuk mencoba masuk kedalam kotak dan menceburkannya ke dalam kolam. Atau letakan kotak di lapangan saat turun hujan. Kalau air tidak mampu menembus kardus dan Bapak merasa baik-baik saja di dalam kardus -tidak basah, rapuh dan lengket-  seperti yang akan kertas suara alami jika terkena air, maka kami baru percaya bahwa kotak suara kardus tersebut lebih baik kualitasnya dari kotak suara alumunium.

Tolong jangan cemberut dulu Pak. Kami mengkritisi ini bukan tanda tak cinta dan hanya mencari-cari kesalahan. Bukankah sebagai rakyat kami sering disuguhi berita berupa laporan baik dari KPUD maupun KPU RI yang menyatakan bahwa adanya kertas suara yang rusak akibat terkena air, terjatuh ke laut, dll.

Nah, setahu kami yang rata-rata sudah lulus Sekolah Dasar dan mempelajari sifat benda ini, guru kami selalu mengatakan bahwa besi lebih kuat dan tahan air daripada kardus. Jadi ketika Bapak dan kawan-kawan mengatakan sebaliknya, sungguh kami perlu pembuktian yang nyata dan bisa diterima logika.  Kalau kotak suara dari alumunium saja tak mampu mengantisipasi serangan air, apalagi jika dari kardus? Gitchu Pak!

Tapi sebagai warga masyarakat yang baik, kami pun tak ingin memberikan kritik tanpa solusi. Berikut beberapa alternatif kotak yang bisa dipergunakan dalam Pemilu 2019, yang kami pikir lebih kuat dan fungsional dibanding kardus.

1. Kotak suara dari Tupperware

Tupperware merupakan jaminan ampuh untuk kotak bekal makan dan minum anti bocor. Selain tahan banting, plastiknya kuat di suhu panas dan dingin sekaligus. Tidak mudah berkerut, melempem atau penyak penyok.

Sekarang ini tupperware sering mengeluarkan produk terbaru dalam ukuran besar, berupa tempat kerupuk bervolume 5 liter sampai tempat menyimpan beras yang bisa menampung 10 Kg beras. Saya pikir pihak Tupperware tidak mungkin menolak jika mendapat pesanan produk yang ukurannya lebih besar lagi. Apalagi jika jumlah pesanannya besar, sampai puluhan ribu pcs.

Memang anggaran akan membengkak karena produk kotak suara tupperware jelas mahal dari kotak suara berbahan lain. Namun sebanding rasanya dengan garansi seumur hidup yang dijamin oleh pihak tupperware. Ada yang rusak dikit bisa diklaim untuk dapat ganti yang baru. Jadi kedepan KPU Indonesia gak perlu repot-repot lagi mikirin pembuatan kotak suara plus menghadapi pro kontra yang melingkupinya. Aman, efektif dan efisien serta jauh lebih hemat kedepannya.

Inilah yang membuat Ibu-Ibu selembut apapun tetap senyum jika sang suami pulang tanpa sepatu namun berang jika mendapat laporan tupperware-nya ketinggalan atau tutupnya hilang. Barang kesayangan soalnya Hehehe…

2. Kotak Suara dari Blek/Kaleng Kerupuk

Desain-nya yang mampu mempertahankan kelembaban udara di dalam kaleng sehingga kerupuk tahan lama, tidak mudah melempem dan tetap kriuk sudah terbukti di seluruh Indonesia. Tidak butuh pengujian produk lagi. Cukup sedikit modifikasi dengan ukuran yang lebih besar dan ditambah perangkat gembokan maka blek (tanpa pink) bisa menjadi pilihan yang tepat untuk kotak suara sempurna. Terlebih ia memiliki bagian transparan di depan yang membuat kita bisa melihat kertas suara di dalamnya. Sehingga tidak mudah bagi penguasa kegelapan untuk merekayasa penambahan dan pengurangan jumlah kertas suara. *ups 🙊

Lagipula KPU tak perlu bingung mengenai tempat penyimpanan dan perawatan pasca acara. Cukup sewakan atau jual tempat kerupuk ini ke UMKM yang bergerak dibidang ke-kriuk-an maka pemilu Indonesia akan punya dana abadi dari cash back penjualan kaleng kerupuk ini. Hemat bukan?!

3. Kotak Suara dari Plastik Sampah Bening.

Saya pikir inilah pilihan yang paling tepat jika tujuan KPU adalah menghemat biaya pembuatan logistik pemilu. Berapapun jumlah yang diperlukan pasti bisa dan cepat diproduksi. Plastik sampah tinggal ditempeli stiker untuk masing-masing hasil coblosan dan digulung sedikit atasnya sehingga bisa terbuka dan membentuk tabung. Kemudian tinggal diikat setelah perhitungan suara di TPS selesai dan kirimkan ke PPK dan jenjang perhitungan selanjutnya.

Jangan lupa tempelkan potongan ayat Alqur’an, Injil, Weda, Tripitaka atau huruf china yang menegaskan bahwa siapapun yang membuka ikatan plastik kotak suara padahal ia tidak berhak dan berwenang, maka akan disumpahi seluruh rakyat Indonesia terkena azab dan musibah sampai 7 turunan. Mantab kan!

Semoga KPU bisa mendengar kritik dan masukan dari kami. Kalau tidak, yaa mending kami golput saja…. *maksa 😂

Ya habis gimana, sudah repot-repot beri suara tapi suaranya gak dijaga sepenuh jiwa. Kan sedih. Sama sedihnya kayak kamu-kamu yang sudah memberi hati dan jiwamu kepada cem-ceman, tapi dia “lepeh” begitu ajah… 😒 *eh tapi ini bercanda ding!😜

Jangan golput lah, tapi pilih ajah semuanya *eh maksud saya pilih salah satunya…😉

Continue Reading

Citizen Journalism

Menanti Kejutan Ahok di Tahun Politik 2019

Published

on

Menjelang perayaan natal 2018 dan tahun baru 2019, pemberitaan di berbagai media diramaikan mengenai mantan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dipastikan akan bebas murni menjalani masa hukuman pidana yang menjeratnya atas kasus penodaan agama pada 24 Januari 2019. (more…)

Continue Reading

Citizen Journalism

Pilpres 2019, Dua Perbedaan Untuk Kemajuan Bangsa

Published

on

pemilihan presiden

Pemilihan presiden (pilpres) sebagai bentuk pesta demokrasi telah terasa gaungnya walaupun tanpa konvoi kendaraan dan kibaran bendera partai. Namun kegaduhannya tetap terasa di telinga lewat dunia maya hingga percakapan pengamat politik musiman.

Kegiatan politik lima tahunan seperti tak pernah kehabisan bahan untuk diperbincangkan. Bahkan berita hoax pun tidak luput dari pembicaraan. Tidak jarang pula perdebatan hingga gesekan terjadi dengan lawan bicara saat tensi semakin tinggi.

Untuk pertama kalinya pemilihan presiden di Indonesia menghadirkan 2 calon yang sama dengan pilpres sebelumnya. Dua calon presiden (capres) dengan latar belakang yang berbeda, semakin manambah daya tarik pembicaraan. Selalu ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing calon untuk dibicarakan.

Pada Pemilihan presiden periode kali ini (2019-1024), sejatinya akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Dilakukan secara serentak dengan pemilihan legislatif pada seluruh wilayah Indonesia.  Bapak Joko Widodo (Jokowi) selaku petahana akan kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto (PS08) yang pernah dikalahkan pada pilpres sebelumnya.

Jika kita perhatikan ada cerita menarik dari kedua capres tersebut di atas, penyebutan atau penyingkatan nama yang memiliki sejarahnya masing-masing. Joko Widodo dengan sebutan Jokowi-nya dan Prabowo Subianto dengan sebutan PS08-nya.

Ilustrasi: pemilihan presiden

Ilustrasi: pemilihan presiden

Antara Jokowi dan PS08

Presiden Indonesia saat ini sejak kecil dikalangan keluarga dan teman-temannya dikenal dengan nama panggilan Joko.  Sebagaimana kita ketahui bersama Joko Widodo mempunyai latar belakang sebagai pengusaha mebel.

Sebutan Jokowi bermula saat beliau mulai aktif mengekspor mebel ke Eropa lewat perusahaannya, PT Rakabu. Salah satu buyernya yang berasal dari Perancis sering kali bingung dan kerap salah kirim pesanan ke  Joko. Karena memang sangat banyak orang yang memiliki nama panggilan Joko di Pulau Jawa.

Oleh karena itulah sang buyer asal Perancis tersebut memberikan tambahan kata wi sebagai kependekan dari Widodo. Jadilah sebutan Jokowi yang hingga sekarang menjadi lebih terkenal dari panggilan semasa kecil.

Berbeda dengan uniknya cerita awal penggunaan sebutan Jokowi, sebutan PS08 pada Prabowo Subianto memiliki cerita tersendiri. Pada penyebutan PS08, dua hurup di depan sudah dapat dimengerti kalau itu adalah singkatan dari Prabowo Subianto. Bagaimana dengan angka 08?

Bagi para pengguna twitter dan memfollow akun Prabowo Subianto (@Prabowo08) mungkin sudah tidak asing dengan angka 08. Sebagiannya barangkali bertanya-tanya tentang makna angka 08 tersebut. Angka 08 merupakan sandi radio dari Prabowo Subianto saat masih bertugas di TNI.

Sandi 08 disematkan padanya ketika menjabat sebagai Wakil Komandan Jenderal Pasukan Khusus. Sedangkan Komandan Kopassus saat itu, Luhut Binsar Panjaitan menggunakan sandi 09. Ketika beliau diangkat sebagai Danjen Kopassus menggantikan Luhut tidak lantas memakai sandi 09.

Prabowo tetap mempertahankan sandi 08, yang hingga kini masih dipakainya. Bahkan sampai sekarang masih banyak yang menyebutnya dengan sebutan Jenderal 08.

Antara Cebong dan Kampret

Ada hal lain yang sungguh menarik dalam persaingan untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia. Selain latar belakang berbeda diantara dua kontestannya, sebutan unik pun disematkan pada para pendukungnya. Penyebutan yang diambil dari dua jenis nama hewan dengan wilayah hidup yang berbeda.

Ada sebutan cebong untuk pendukung sang petahana dan sebutan kampret untuk sang penantang. Sebagaimana kita ketahui bersama cebong atau kecebong adalah sebutan lain dari bludru yang merupakan anak dari katak.

Kecebong hidup di dalam air sebelum nantinya berubah menjadi katak yang hidup di dua alam. Lain halnya dengan kampret yang kesehariannya beterbangan di malam hari untuk memenuhi hajat hidupnya.

Semua perbedaan di atas bisa menjadi sesuatu yang berakibat negatif atau sebaliknya akan memberikan dampak positif. Tergantung bagaimana kita menyikapinya, saat kita memandang perbedaan tak bisa disatukan tentu akan memberikan efek yang negatif.

Namun akan terjadi hal yang yang sebaliknya bila kita melihat perbedaan adalah untuk saling menutupi kekurangan masing-masing. Hal yang demikian tentu akan memberikan dampak positif yang dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih maju.

Continue Reading
Advertisement

Trending