Connect with us

Politik

BPN Prabowo-Sandi Ajukan Perubahan Visi dan Misi, KPU: Tidak Bisa Diubah Lagi

Published

on


BPN Prabowo-Sandi Ajukan Perubahan Visi dan Misi, KPU: Tidak Bisa Diubah Lagi

Finroll.com – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ajukan perubahan visi dan misi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dahnil Anzar Simanjuntak benarkan kabar mengungkapkan ada beberapa alasan yang menjadi evaluasi perubahan visi dan misi tersebut.

“Intinya Pak Prabowo dan Bang Sandi Ingin ada perbaikan pada empat hal,” kata Dahnil sebagaimana dilansir laman republika Jumat, 11/1.

Pertama, Prabowo-Sandiaga ingin visi misi dituliskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Kedua, perubahan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat referensi dan dasar utama visi dan misi berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

“Di mana perlu ada penegasan bahwa Prabowo-Sandi ingin mengembalikan pembangunan ekonomi harus berlandaskan konstitusi yakni Pasal 33,” katanya.

Ketiga, tujuan diubahnya visi-misi tersebut adalah untuk memperkuat pesan visi masa depan pemerintah Prabowo-Sandiaga yang ingin menghadirkan pemerintahan yang aman adil, dan makmur untuk semua rakyat. Keempat, ia menuturkan ada perubahan layout pada visi misi yang baru.

Namun dilain kesempatan, KPU menyatakan untuk perbaikan dokumen visi dan misi tak bisa dilakukan perbaikan lagi.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan perubahan visi dan misi pasangan capres-cawapres sudah tidak diperbolehkan untuk saat ini. Dengan demikian, perbaikan visi dan misi yang sempat disampaikan oleh tim kampanye Prabowo-Sandiaga Uno juga tidak bisa diterima oleh KPU.

Wahyu mengungkapkan kronologi permohonan penggantian visi dan misi oleh Paslon capres-cawapres Prabowo-Sandiaga Uno. “Pada 9 Januari 2019, BPN paslon 02 bersurat kepada KPU. Dalam surat itu pada intinya menyerahkan dokumen berisi visi-misi program. Karena itu surat resmi, maka kita juga akan menjawab secara resmi pula,” ujar Wahyu ketika dikonfirmasi wartawan, Jumat (11/1).

Namun, Wahyu menegaskan KPU berpandangan bahwa visi, misi dan program merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pencalonan capres-cawapres. Sementara itu, ahapan pencalonan capres-cawapres itukan sudah jauh berlalu.

Dokumen visi dan misi terdahulu dari pihak Prabowo-Sandiaga juga sudah dipublikasikan melalui laman resmi KPU. Dokumen ini pun sudah menjadi alat peraga kampanye yang digunakan sebagai media sosialisasi kepada masyarakat luas.

“Ya tentu menjadi tidak diperbolehkan (perubahan visi misi). Karena itu tadi, sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pencalonan capres-cawapres. Dan pada saat pendaftaran itu juga ada tenggat waktu untuk memperbaikinya, prinsipnya tahapan sudah terlewati,” tegas Wahyu.

Dia menambahkan dokumen visi dan misi terdahulu sudah tidak bisa diubah lagi. “Dokumennya sudah tidak bisa diubah lagi,” tuturnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan ada informasi yang menyebut adanya pengajuan perbaikan visi dan misi dari Paslon capres-cawapres Prabowo-Sandiaga Uno. Meski demikian, KPU belum bisa mengungkapkan secara konkret perubahan visi misi tersebut.

“Ada informasi memang (visi,misi) masuk. Tetapi saya belum melihat barangnya dan tidak mengetahui penyerahannya dengan cara apa, kapan,” ujar Pramono ketika dihubungi wartawan, Kamis (10/1).

Pramono mengakui dirinya tidak secara langsung bertemu dengan tim yang menyerahkan perbaikan visi dan misi capres-cawapres nomor urut 02 itu. “Saya tidak bisa memberikan informasi penyerahannya apakah di sana (di Hotel Bidakara, Jakarta, saat pertemuan persiapan debat pertama pilpres) atau lewat email atau lewat apa saya tidak tahu,” tambah Pramono.

Politik

Kuasa Hukum Prabowo Tarik Alat Bukti yang Belum Disusun Sesuai Aturan

Published

on

FINROLL.COM — Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meminta agar Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga memperbaiki tambahan barang bukti. Barang bukti yang baru diserahkan pada Selasa (18/6/2019), belum disusun sesuai dengan aturan persidangan sehingga hakim kesulitan memverifikasi.

Hakim pun, meminta Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi menyusun barang bukti sesuai dengan aturan hingga pukul 12.00 WIB. Menanggapi hal ini, Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto akan menarik dan membatalkan barang bukti tersebut.

“Ada lebih dari 30 kontainer yang sudah diterima oleh MK, barang sekarang C1 dan saya akan cabut saja. Tapi ada kontainer lain masuk dan sudah terverifikasi itu saja yang akan kami jadikan alat bukti. Sementara ini (bukti baru) akan kita tarik,” ujar BW dalam persidangan di Mahkamah konstitusi (MK), Rabu (19/6/2019).

Namun, Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta agar Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi tetap memperbaiki alat bukti. Sebab, bisa saja bukti tersebut berkaitan dengan saksi yang akan diperiksa di persidangan.

“Kalau demikian, anda harus bisa mencluster bahwa ketika keterangan saksi, dan merujuk pada bukti hanya yang bisa dirujuk pada bukti yang sudah diverifikasi. Ini segera akan kami konfrontir dengan saksi. Kalau itu perlu waktu, kita akan hold dulu dan taruh di belakang,” ujar Hakim Suhartoyo.

Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi pun meminta izin keluar dan berkoordinasi dengan stafnya untuk menyusun alat bukti sesuai aturan. (Liputan6.com)

Continue Reading

Politik

Jadi Target Pembunuhan, Yunarto Wijaya Maafkan Perencana dan Eksekutor

Published

on

Jadi Target Pembunuhan, Yunarto Wijaya Maafkan Perencana dan Eksekutor

Finroll.com – Yunarto Wijaya adalah pimpinan Charta Politika, lembaga survei dan juga lembaga quick count Pilpres 2019. Nama Yunarto Wijaya menjadi target pembunuhan diungkap oleh tersangka kasus makar, Irwansyah alias HK yang mengaku mendapat pesan atau perintah dari tersangka KZ.

POLISI akhirnya mengungkap siapa dalang kerusuhan Mei 2019. Polisi juga mengungkap siapa pimpinan lembaga survei jadi target pembunuhan pada Mei 2019 lalu.

Hal itu terungkap dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) yang dipimpin Kadiv Humas Mabes Polri Irjen M Iqbal, Selasa (11/6/2019).

Yunarto Wijaya kemudian memberikan tanggapan melalui akun twitternya setelah namanya muncul di ruang publik dalam jumpa pers itu sebagai target pembunuhan.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia itu mengungkapkan bahwa dirinya dan keluarganya tak dendam pada pihak yang merencanakan pembunuhan atas dirinya.

“Sama seperti yg pernah saya tulis, sudah tak ada dendam lagi dari saya & keluarga baik buat yg jadi perencana ataupun eksekutor… Dari situasi2 seperti ini saya belajar ttg apa itu kasih, termasuk ketika bisa maafkan yg memusuhi kita.. Ayo terus mencintai Indonesia…,” tulisnya Yunarto dalam cuitan twitternya.

Continue Reading

Politik

Rapat Paripurna ke-19, Sebanyak 342 Anggota DPR Absen Tidak Hadir

Published

on

Rapat Paripurna ke-19, Sebanyak 342 Anggota DPR Absen Tidak Hadir

Finroll – Dewan Perwakilan Rakyat menghelat rapat paripurna di masa persidangan V tahun 2018-2019 yang digelar di Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).Sebanyak 342 dari 560 anggota dewan tidak hadir.

Berdasarkan daftar hadir, sebanyak 218 dari 560 anggota dewan hadir. Sementara itu 83 anggota mengajukan izin. Pimpinan yang hadir dalam paripurna ialah Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Agus Hermanto. Rapat paripurna dipimpin oleh Fadli. Bel rapat berdering pukul 14.00 WIB.

Membuka rapat, Fadli menyatakan rapat paripurna dibuka untuk umum. Agenda paripurna hari ini adalah tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2020.

“Dengan ini rapat dibuka untuk umum,” kata Fadli.

Berikut ini absensi paripurna penutupan DPR hari ini:

Fraksi PDIP: 48 dari 109 anggota
Fraksi Partai Golkar: 39 dari 91 anggota
Fraksi Partai Gerindra: 37 dari 73 anggota
Fraksi Demokrat: 22 dari 61 anggota
Fraksi PAN: 15 dari 48 anggota
Fraksi PKB: 13 dari 47 anggota
Fraksi PKS: 19 dari 40 anggota
Fraksi PPP: 11 dari 39 anggota
Fraksi NasDem: 7 dari 36 anggota
Fraksi Hanura: 7 dari 16 anggota

Total yang hadir: 218 dari 560 anggota
Izin: 83 anggota

source: detik

Continue Reading
Advertisement

Trending