Connect with us

Politik

BPN Prabowo-Sandi Ajukan Perubahan Visi dan Misi, KPU: Tidak Bisa Diubah Lagi

Published

on


BPN Prabowo-Sandi Ajukan Perubahan Visi dan Misi, KPU: Tidak Bisa Diubah Lagi

Finroll.com – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ajukan perubahan visi dan misi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dahnil Anzar Simanjuntak benarkan kabar mengungkapkan ada beberapa alasan yang menjadi evaluasi perubahan visi dan misi tersebut.

“Intinya Pak Prabowo dan Bang Sandi Ingin ada perbaikan pada empat hal,” kata Dahnil sebagaimana dilansir laman republika Jumat, 11/1.

Pertama, Prabowo-Sandiaga ingin visi misi dituliskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Kedua, perubahan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat referensi dan dasar utama visi dan misi berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

“Di mana perlu ada penegasan bahwa Prabowo-Sandi ingin mengembalikan pembangunan ekonomi harus berlandaskan konstitusi yakni Pasal 33,” katanya.

Ketiga, tujuan diubahnya visi-misi tersebut adalah untuk memperkuat pesan visi masa depan pemerintah Prabowo-Sandiaga yang ingin menghadirkan pemerintahan yang aman adil, dan makmur untuk semua rakyat. Keempat, ia menuturkan ada perubahan layout pada visi misi yang baru.

Namun dilain kesempatan, KPU menyatakan untuk perbaikan dokumen visi dan misi tak bisa dilakukan perbaikan lagi.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan perubahan visi dan misi pasangan capres-cawapres sudah tidak diperbolehkan untuk saat ini. Dengan demikian, perbaikan visi dan misi yang sempat disampaikan oleh tim kampanye Prabowo-Sandiaga Uno juga tidak bisa diterima oleh KPU.

Wahyu mengungkapkan kronologi permohonan penggantian visi dan misi oleh Paslon capres-cawapres Prabowo-Sandiaga Uno. “Pada 9 Januari 2019, BPN paslon 02 bersurat kepada KPU. Dalam surat itu pada intinya menyerahkan dokumen berisi visi-misi program. Karena itu surat resmi, maka kita juga akan menjawab secara resmi pula,” ujar Wahyu ketika dikonfirmasi wartawan, Jumat (11/1).

Namun, Wahyu menegaskan KPU berpandangan bahwa visi, misi dan program merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pencalonan capres-cawapres. Sementara itu, ahapan pencalonan capres-cawapres itukan sudah jauh berlalu.

Dokumen visi dan misi terdahulu dari pihak Prabowo-Sandiaga juga sudah dipublikasikan melalui laman resmi KPU. Dokumen ini pun sudah menjadi alat peraga kampanye yang digunakan sebagai media sosialisasi kepada masyarakat luas.

“Ya tentu menjadi tidak diperbolehkan (perubahan visi misi). Karena itu tadi, sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pencalonan capres-cawapres. Dan pada saat pendaftaran itu juga ada tenggat waktu untuk memperbaikinya, prinsipnya tahapan sudah terlewati,” tegas Wahyu.

Dia menambahkan dokumen visi dan misi terdahulu sudah tidak bisa diubah lagi. “Dokumennya sudah tidak bisa diubah lagi,” tuturnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan ada informasi yang menyebut adanya pengajuan perbaikan visi dan misi dari Paslon capres-cawapres Prabowo-Sandiaga Uno. Meski demikian, KPU belum bisa mengungkapkan secara konkret perubahan visi misi tersebut.

“Ada informasi memang (visi,misi) masuk. Tetapi saya belum melihat barangnya dan tidak mengetahui penyerahannya dengan cara apa, kapan,” ujar Pramono ketika dihubungi wartawan, Kamis (10/1).

Pramono mengakui dirinya tidak secara langsung bertemu dengan tim yang menyerahkan perbaikan visi dan misi capres-cawapres nomor urut 02 itu. “Saya tidak bisa memberikan informasi penyerahannya apakah di sana (di Hotel Bidakara, Jakarta, saat pertemuan persiapan debat pertama pilpres) atau lewat email atau lewat apa saya tidak tahu,” tambah Pramono.

Politik

Ketum Plt PPP Suharso Monoarfa Menangis Saat Menyampaikan Pidato Pengukuhannya

Published

on

Suharso Monoarfa

Suharso Monoarfa resmi dikukuhkan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Mukernas III.

Finroll.com – Suharso Monoarfa dikukuhkan menggantikan Romahurmuziy, Ketua Umum PPP yang diberhentikan karena terseret kasus dugaan korupsi jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).

Suharso menangis saat menyampaikan pidato pengukuhannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas), Hotel Seruni, Bogor, Rabu (20/3/2019) malam.

Ia sama sekali tidak pernah bermimpi menjadi pemimpin partai.

“Untuk berdiri di sini menerima mandat ini yang sungguh berat buat saya. Bagi saya, saudara Romy itu dia anak saya ya, adik saya,” ungkap Suharso sambil terisak saat berpidato.

Baginya, mantan Ketum PPP itu seperti meteor yang memiliki kemampuan untuk menjadi calon pemimpin bangsa ke depannya.

“Semuanya ada di beliau [Romi], kapasitas ada, capability ada, bibit bobotnya ada,” kata Suharso.

Suharso memandang apa yang terjadi ke Romy sebagai musibah. Di sisi lain, ia mengajak seluruh jajaran partai untuk introspeksi diri atas kemungkinan kesalahan yang pernah dilakukan.

“Maka saya mengajak kita semua untuk kita berintrospeksi melihat apa yang sebenarnya yang salah pada kita,” ungkapnya.

Kemudian ia mengingatkan logo partai yang berupa Ka’bah. Suharso menjelaskan, keputusan para pendiri partai menggunakan logo tersebut tak mudah. Logo tersebut juga dinilainya memiliki makna mendalam bagi partai.

“Kita tahu sejarah itu [PPP didukung kiai besar], kita semua tahu. Entah apa yang menyengat dan menghampiri kita,” terangnya.

Secara filosofis, kata Suharso, PPP memiliki lambang dengan gambar kakbah yang berdiri tegak pada bendera partai tersebut. Ia menuturkan jika kakbah letaknya berada di Kota Makkah Arab Saudi yang artinya air mata.

“Apakah kemudian partai kita harus berlinang air mata? Padahal ketika nabi memimpin kembali ke Makkah tanpa kekerasan setelah menyusun Protap di Madinah,” tuturnya.

Di sisi lain, ia menyinggung para tokoh-tokoh PPP dahulu yang sukses membawa kejayaan partai.

“Bahkan di awal Reformasi adalah Pak Hamzah Haz yang menurut saya ketika orang menyepelekan Partai Persatuan Pembangunan, di tangan beliau, kita masih mencapai juara ketiga di Pemilu,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Suharso berharap jajaran partai untuk bangkit dan solid. Sebab, PPP juga akan menghadapi Pemilu 2019. Ia optimistis, jajaran partai mampu bekerja keras.

“Saya yakin sebenarnya kita karena partai besar kita punya pegalaman kita punya sejarah panjang, punya bukti, punya footprint yang tidak terbantahkan. Saya yakin dengan kader yang luar biasa, saya kira harus bangkit,” tutupnya.

Continue Reading

Politik

Strategi BPN Kejar Elektabilitas Jokowi

Published

on

By

Finroll.com – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi terus berusaha memperkecil selisih elektabilitas dengan capres-cawapres, Jokowi-Ma’ruf Amin. Salah satu strategi yang digunakan diantaranya dengan cara langsung menyapa masyarakat secara door to door.

“Untuk memenangkan strategi khusus kita sederhana ya, datang ke rumah masyarakat, sapa masyarakat, ketuk rumah masyarakat sapa masyarakat ajak pilih Prabowo-Sandi,” kata Juru Bicara BPN Andre Rosiade saat dihubungi merdeka.com, Rabu (20/3).

Andre mengatakan timnya memiliki kekuatan tersendiri yang tidak dimiliki oleh Jokowi-Ma’ruf. Di antaranya adalah relawan yang tidak bisa dimobilisasi.

“Di mana pendukung kita tidak perlu diberi dana mobilisasi dana transport, bahkan nasi bungkus. Mereka adaah pendukung-pendukung yang ingin perubahan. Saya kira tanpa diberi apa pun mereka bekerja untuk memenangkan Pak Prabowo dan Bang Sandi,” ungkapnya.

Dihubungi terpisah, Juru Kampanye Nasional BPN Mohammad Nizar Zahro mengatakan pihaknya akan melakukan pedekatan secara lebih masif pada masyarakat. Sehingga bisa menarik para pemilih mengambang atau undecided voters.

“Terstruktur sistematis dan masif melakukan pendekatan dan menarik suara undecide voters karena kita yaqin beban sejarah janji-janji Jokowi yang tidak terealisasi pasti dihukum oleh rakyat dengan tidak memilih Jokowi,” ucap Nizar.

Seperti dikutip Merdeka.com dari Harian Kompas, Rabu (20/3/2019), berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas elektabilitas Jokowi dan Prabowo saat ini lebih tipis dibandingkan survei Litbang Kompas Oktober 2018.

Elektabilitas Jokowi dan Prabowo saat ini hanya selisih 11,8 persen. Jokowi – Maruf mendapat perolehan suara 49,2 persen, sedangkan Prabowo-Ma’ruf 37,4 persen. Sebanyak 13,4 persen masih merahasiakan pilihannya.

Metode pengumpulan pendapat menggunakan wawancara tatap muka sejak tanggal 22 Februari – 5 Maret. Survei ini diikuti 2.000 responden yang dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Tingkat kepercayaannya 95 persen dengan margin of error penelitian plus/minus 2,2 persen.

Sebelumnya pada Oktober 2018 lalu, Litbang Kompas juga telah merilis elektabilitas dua pasangan capres. Saat itu, elektabilitas Jokowi-Ma’ruf sebanyak 52,6 persen sedangkan Prabowo- Sandiaga Uno32,7 persen. Sebanyak 14,7 persen masih merahasiakan pilihannya. Saat itu, selisih suara keduanya masih 19,9 persen.

Disebutkan pula, penyebab menurunnya elektabilitas Jokowi-Ma’ruf karena sejumlah hal. Seperti perubahan pandangan atas kinerja pemerintah, berubahnya arah dukungan kalangan menengah atas, membesarnya pemilih ragu pada kelompok bawah dan persoalan militansi pendukung yang berpengaruh pada penguasaan wilayah.

Continue Reading

Politik

Kenaikan Gaji PNS, Polri, TNI : Manuver Joko Widodo untuk Pilpres 2019?

Published

on

By

Debat Capres Jilid II, Jokowi Siap Pamer Hasil Capaian Pembangunan

Finroll.com – Pemerintah mengumumkan akan menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan melakukan pencairan kenaikan gaji pertama di bulan April – bulan dilaksanakannya pemilu – kebijakan yang dinilai sarat dengan nuansa politik oleh pakar kebijakan publik.

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menaikkan gaji pokok ASN, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polri, dan TNI, sebesar rata-rata lima persen mulai tahun ini. Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa kenaikan gaji tersebut akan dirapel di bulan April.

Sebelumnya, kenaikan gaji ASN berhenti di tahun 2015, atau di tahun pertama Joko Widodo menjabat sebagai presiden.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai kenaikan gaji pokok ASN mendesak dilakukan karena sudah bertahun-tahun gaji pokok mereka tidak naik.

Namun, momentum kenaikan gaji di tahun politik ini mengindikasikan kebijakan tersebut cenderung bermuatan politik, katanya.

“Kenaikan itu cenderung bermuatan politik dari pada (untuk) kepentingan ASN… Yang menjadi persoalan kenaikannya juga tidak signifikan, kecil cuma lima persen, tidak membawa dampak apa-apa untuk ASN,” kata Trubus.

Senada dengan itu, pengamat administrasi publik dari Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, mengatakan kenaikan gaji ini bisa jadi terkait dengan tahun politik.

Namun, Lina menyebut kenaikan ini mungkin pula dilatarbelakangi alasan lain.

“Pemerintah mungkin baru menaikkan gaji tahun ini karena mereka harus melakukan perhitungan-perhitungan, mengingat jumlah ASN yang sangat besar,” kata Lina.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Nufransa Wira Sakti, mengatakan kenaikan gaji ini sama sekali tidak terkait dengan pemilu yang ada.

Kenaikan gaji, kata Nufransa, diatur di UU APBN 2019 yang diketok bulan Oktober lalu dan telah disepakati para anggota DPR.

Ia menjelaskan kenaikan gaji di bulan April dilakukan karena pemerintah memerlukan waktu untuk mengeksekusi kenaikan gaji itu.

“Kita butuh waktu untuk bikin Peraturan Pemerintah (PP), kemudian menghitung kenaikan yg harus dikeluarkan, dan sebagainya,” kata Nufransa.

Untuk meningkatkan kinerja PNS

Nufransa mengatakan kenaikan gaji dilakukan untuk meningkatkan performa para ASN.

“Ini untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Diharapkan dengan kenaikan gaji ini pegawai negeri bisa menaikan performance sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik ke masyarakat,” kata Nufransa.

Sementara itu, Juru bicara TKN Jokowi-Ma`ruf, Ace Hasan Syadzily, mengatakan kenaikan gaji ASN memang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS.

Ia menampik bahwa kenaikan gaji ini dilakukan untuk meraup suara menjelang Pilpres 2019.

“Karena ini disesuaikan dengan fiskal negara. Kebetulan kondisi fiskal memungkinkan setelah empat tahun (Presiden Joko Widodo menjabat),” kata Ace.

Di sisi lain, anggota BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sodik Mujahid, mengatakan sangat wajar ketika masyarakat berpendapat kenaikan gaji ini terkait dengan perhelatan pemilu mendatang.

“Gus Dur, SBY berkali-kali menaikkan gaji ASN, tapi tidak menjelang pemilu. Jokowi menjelang hari-hari pemilu. Sangat logis kalau orang berpendapat ini adalah bagian dari upaya mencari suara ASN. Kalau komitmennya adalah kesejahteraan, harusnya (kenaikan) dilakukan dari awal, bukan di saat-saat akhir,” katanya.

Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di tahun 2018, menyebutkan jumlah PNS di Indonesia mencapai sekitar 4,3 juta jiwa. PNS memiliki hak suara di Pemilu, tidak seperti anggota Polri atau TNI.

Meski menuding kubu Joko Widodo menaikkan gaji untuk meraup suara PNS, Sodik menyebut upaya itu tidak akan efektif karena menurutnya PNS adalah golongan orang-orang yang kritis dalam menentukan pilihan.

Netralitas ASN

Trubus Rahadiansyah mengatakan kenaikan gaji ASN harusnya tidak dirapel dalam waktu yang berdekatan dengan pemilu untuk menjaga netralitas para ASN.

“Netralitas ASN itu penting karena kalau mereka tidak netral, pilpres akan ternoda. Kalau ASN berpolitik, bisa menimbulkan cacat demokrasi karena mereka ada di posisi birokrasi,” kata Trubus.

Ia menambahkan kebijakan itu membuat masyarakat bertanya-tanya tentang netralitas ASN dalam pilpres ini.

Trubus menggarisbawahi kenaikan gaji PNS harusnya mempertimbangkan masing-masing kinerja PNS. Pemerintah, ujarnya, juga harus fokus pada reformasi birokrasi sebelum memutuskan kenaikan take home pay para PNS. Jika hal-hal itu dipertimbangkan, kenaikan gaji seharusnya bisa lebih tinggi dari lima persen, kata Trubus.

Sementara itu, Lina Miftahul Jannah menekankan yang perlu dikritisi adalah manajemen kinerja pada ASN, khususnya PNS.

“Perlu dikritisi apa memang kinerja PNS sudah baik? Kita lihat kedisiplinan… Lalu target-target kinerjanya, jangan-jangan sejak awal target yang ditetapkan terlalu rendah, sehinga target yang seharusnya dicapai tidak dicapai. Ini harus dikritisi luar biasa,” kata Lina.

Continue Reading
Advertisement

Trending