Connect with us

Hukum & Kriminal

BNN Ajak Pengguna Narkoba Bisa Rehabilitasi Tanpa Dipungut Biaya

Published

on


BNN Ajak Pengguna Narkoba Bisa Rehabilitasi Tanpa Dipungut Biaya

Finroll.com – Badan Narkotika Nasional (BNN) Jawa Barat mengajak para pengguna narkotika agar mengikuti program rehabilitasi. Mereka juga menjamin program rehabilitasi tersebut tanpa dipungut biaya atau gratis.

“Jadi selama tahun 2018 ini kami punya anggaran untuk menyembuhkan orang ketergantungan. Masih ada sisa dua bulan lagi, kita juga masih ada dana, silahkan datang untuk disembuhkan, gratis,” ungkap Kepala BNN Jabar, Sufyan Syarif seusai acara pencegahan dan pemberantasan narkotik, Kota Bandung, Kamis (8/11).

Baca Lainnya: Pretty Asmara Meninggal Akibat Sakit Lambung Kronis, Berat Turun 40 KG

Meski tidak merinci berapa besaran biaya rehabilitasi, Sufyan mengatakan ada dua metode penyembuhan seperti rawat jalan, dan rawat inap di pusat rehabilitasi Lido, Bogor.

Untuk anggaran perorangan dalam rawat jalan sebesar Rp1,2 juta, dan rawat inap sebesar Rp9 juta selama tiga bulan. Ia menambahkan, proses rawat jalan akan dilakukan di seluruh kantor BNN Kota/Kabupaten Jawa Barat, sedangkan proses rawat inap khusus dilakukan di Lido, Bogor.

Masih Banyak yang Enggan

Sufyan mengaku, sampai saat ini masih banyak pengguna narkotika yang merasa enggan direhabilitasi akibat merasa malu, jika diketahui orang terdekat.

“Jadi memang banyak faktor ya, mulai dari keluarganya yang malu, sindikat yang jualannya tetap laku, masalah ekonomi, hingga dikira rehabilitiasi itu bayar padahal kan gratis,” imbuhnya.

Hukum & Kriminal

Wiranto Sebut Penyebar Hoax Bisa Dijerat UU Terorisme, Fadli: Super Ngawur

Published

on

Penyebar Hoax

Finroll.com – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai ucapan Menteri Politik Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) Wiranto yang mewacanakan menjerat penyebar hoaks dengan Undang-Undang (UU) Terorisme ngawur. Sebab, kata dia, tidak ada hubungannya hoaks dengan aksi teror.

“Saya kira ini pernyataan sangat ngawur. Dan pernyataan ngawur seperti ini seharusnya diberikan sanksi karena tidak boleh seorang pejabat pemerintah apalagi Kemenko Polhukam bicara tidak berdasarkan aturan,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3).

Fadli menjelaskan dalam UU Terorisme memiliki definisi tersendiri terkait dengan aksi teror. Karena itu, dia menilai ucapan Mantan Panglima ABRI itu tidak memiliki korelasi.

“Ini enggak ada hubungannya dengan yang ada sekarang. Jadi menurut saya ini pernyataan benar-benar super ngawur,” ungkapnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun menyarankan Wiranto mencabut wacana tersebut. Dia juga mempertanyakan alasan Wiranto menggulirkan wacana itu.

“Segera harus dicabut, dan saya kira saya enggak tahu maksud dibelakangnya apa. Apakah ini memang sedang mabuk atau apa?,” ucapnya.

Sebelumnya, Wiranto mengingatkan akan bahaya hoaks. Bahkan dia memandang sebagai sebuah teror karena menakutkan masyarakat. “Hoaks ini meneror masyarakat. Terorisme itu ada yang fisik ada yang non fisik. Tapi kan teror. Karena menimbulkan ketakutan,” ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Rabu (20/3).

Dia lantas menarik lurus dengan terorisme. Di mana juga sama, membuat takut. “Terorisme itu kan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kalau masyarakat diancam dengan hoaks untuk tidak ke TPS, itu sudah terorisme,” ungkap Wiranto.

Karenanya, masih kata dia, pihaknya mewacanakan untuk menggunakan UU Terorisme untuk bisa melawan hoaks. “Untuk itu maka kita gunakan Undang-undang Terorisme agar aparat keamanan waspada ini,” tukasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun menyarankan Wiranto mencabut wacana tersebut. Dia juga mempertanyakan alasan Wiranto menggulirkan wacana itu.

“Segera harus dicabut, dan saya kira saya enggak tahu maksud dibelakangnya apa. Apakah ini memang sedang mabuk atau apa?,” ucapnya.

Sebelumnya, Wiranto mengingatkan akan bahaya hoaks. Bahkan dia memandang sebagai sebuah teror karena menakutkan masyarakat. “Hoaks ini meneror masyarakat. Terorisme itu ada yang fisik ada yang non fisik. Tapi kan teror. Karena menimbulkan ketakutan,” ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Rabu (20/3).

Dia lantas menarik lurus dengan terorisme. Di mana juga sama, membuat takut. “Terorisme itu kan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kalau masyarakat diancam dengan hoaks untuk tidak ke TPS, itu sudah terorisme,” ungkap Wiranto.

Karenanya, masih kata dia, pihaknya mewacanakan untuk menggunakan UU Terorisme untuk bisa melawan hoaks. “Untuk itu maka kita gunakan Undang-undang Terorisme agar aparat keamanan waspada ini,” tukasnya.(Merdeka)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Enam Hari Ditahan, Romahurmuziy Mengeluh Sakit Dan Sempat Dibawa Ke RS

Published

on

Romahurmuziy

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) non-aktif, Romahurmuziy mengeluh sakit setelah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama enam hari pasca-operasi tangkap tangan (OTT).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut bahwa, Romi sapaannya telah dibawa ke Rumah Sakit (RS) untuk menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim Dokter.

“Tadi RMY (Romahurmuziy) mengeluh sakit saat akan dibawa ke luar Rutan untuk proses pemeriksaan. Sekarang dokter sedang melakukan pengecekan,” kata Febri, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Seharusnya pada hari ini, Romi menjalani pemeriksaan sebagai tersangka oleh penyidik lembaga antirasuah. Oleh sebab itu, KPK belum memastikan, apakah tetap akan melakukan pemeriksaan terhadap Romi atau harus dilakukan penjadwalan ulang.

“Nanti dipastikan sama penyidiknya apakah hari ini akan dilanjutkan pemeriksaan atau jadwal kembali,” ujar Febri.

Baca Juga: Menag Lukman Hakim Berjanji Berikan Keterangan Usai Diperiksa KPK

Romi ditetapkan tersangka bersama dua orang lainnya yakni, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur (Jatim), Haris Hasanuddin. ‎ Keduanya diduga sebagai pemberi suap terhadap Romi.

Dalam perkara ini, Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga telah menyuap Romi untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kemenag. Adapun, Muhammad Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Sedangkan Haris, mendaftar sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.

Untuk memuluskan proses seleksi jabatan tersebut, ‎Muafaq dan Haris mendatangi kediaman Romi. Dan menyerahkan uang sebesar Rp250 juta pada 6 Februari 2019, sesuai dengan komitmen sebelumnya. Saat itu, KPK menduga telah terjadi pemberian suap tahap pertama.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Tidak Semua Pejabat Korup, Berikut Daftar Pejabat yang Menolak Uang Suap

Published

on

By

Finroll.com – Godaan korupsi kerap kali menjerat para pejabat di Indonesia. Tak banyak, namun juga tak sedikit para pemangku kepentingan itu terlilit dalam pusaran korupsi.

Apalagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin giat melakukan operasi tangkap tangan atau OTT. KPK sama sekali tidak memandang bulu.

Namun rupanya, tidak semua mudah terbujuk rayu oleh uang sogokan itu. Meski sering ditawarkan dengan jumlah besar, para pejabat ini dengan tegas menolak.

Mereka memilih untuk tetap jujur dan tidak termakan dengan rayuan uang haram tersebut.

Berikut cerita deretan pejabat Indonesia yang menolak melakukan korupsi dan harus dicontoh:

1. Artidjo Alkostar

Artidjo Alkostar bercerita semasa dirinya berkiprah sebagai hakim agung. Menurutnya, kala itu, berbagai upaya suap pernah dicoba dilakukan kepadanya.

Namun, Artidjo berulang kali menolaknya dengan tegas. Dia bercerita pernah ada seorang pengusaha datang langsung kantornya untuk memberikan suap agar dihentikan perkaranya.

Rupanya, iming-iming uang itu tak membuat Artidjo luluh. Dengan tegas, ia menolak suap tersebut.

“Saya marah betul. Ini apa saudara ini, saudara menghina saya,” kata Artidjo.

Tak berhenti di situ, upaya lain untuk menyuap Artidjo melalui kiriman selembaran fotokopi cek. Dia lalu dihubungi untuk meminta nomor rekening.

“Tidak saya baca berapa jumlahnya pokoknya saya jawab kepada dia. Saya terhina dengan surat-surat Anda itu. Itu jangan diteruskan lagi itu masalah menjadi lain,” kata Artidjo.

2. Brigjen Polisi Kaharoeddin

Brigjen Polisi Kaharoeddin diangkat menjadi gubernur pertama Sumatera Barat pada 1958 silam. Mantan Komandan Polisi Sumatera Tengah ini tetap mempertahankan gaya hidup sederhana dan anti korupsi.

Cerita percobaan suap terjadi saat seorang rekanan Pemprov datang berkunjung ke kantor Kaharoeddin.

Setelah berbasa-basi, pengusaha itu pulang dengan meninggalkan sebuah kotak roti. Tetapi setelah diperiksa, isinya uang. Kaharoeddin terkejut dan segera memanggil ajudannya.

“Kembalikan uang ini pada pengusaha yang menemui saya tadi. Bilang kalau mau menyumbang bukan sama gubernur, tapi ke jawatan sosial,” tegas Kaharoeddin.

Cerita itu dikutip dalam buku Brigadir Jenderal Polisi Kaharoeddin Datuk Rangkayo Basa, Gubernur di Tengah Pergolakan, terbitan Pustaka Sinar Harapan 1998.

Sementara itu, sejak menjadi pejabat polisi, Kaharoeddin melarang polisi berpakaian dinas nongkrong di kafe atau restoran serta tempat-tempat umum.

Menurut dia, baju dinas memang untuk dinas, bukan untuk bertemu seseorang di restoran. Kaharoeddin menyebut hal ini bisa disalahgunakan.

Karena itu pula Mariah, istri Kaharoeddin, berkisah dirinya sering mengantarkan makan siang untuk makanan sang suami di kantor.

Walau sudah menjadi istri gubernur, Mariah tetap mencucikan pakaian dan memasak untuk suaminya.

Hingga akhir hayatnya, Kaharoeddin tak punya rumah pribadi. Karena kejujuran dan kesederhanaannya Kaharoeddin yang menjabat gubernur Sumbar selama tujuh tahun, tak punya cukup uang untuk membeli rumah.

3. Mantan Kapolri Hoegeng Imam Santosa

Rupanya, mantan Kapolri Hoegeng Imam Santosa juga pernah mendapat godaan suap. Dia pernah dirayu seorang pengusaha keturunan Makassar-Tionghoa yang terlibat kasus penyelundupan.

Wanita itu meminta Hoegeng agar kasus yang dihadapinya tidak lagi dilanjutkan ke pengadilan.

Seperti diketahui, Hoegeng sangat gencar memerangi penyelundupan. Dia tidak peduli siapa beking penyelundup tersebut, semua pasti disikatnya.

Wanita ini pun berusaha mengajak damai Hoegeng. Berbagai hadiah mewah dikirim ke alamat Hoegeng. Tentu saja Hoegeng menolak mentah-mentah. Hadiah ini langsung dikembalikan oleh Hoegeng. Tapi si wanita tak putus asa dan terus mendekati Hoegeng.

Namun justru Hoegeng dibuat terheran-heran. Karena, rekan kepolisian dan kejaksaan malah memintanya untuk melepaskan si wanita.

Hoegeng heran, kenapa begitu banyak pejabat yang mau menolong pengusaha wanita tersebut. Hoegeng pun hanya bisa mengelus dada prihatin menyaksikan tingkah polah koleganya yang terbuai uang.

4. Mayjen TNI Purnawirawan Eddie M Nalapraya

Kisah percobaan korupsi juga pernah dirasakan Mayjen TNI Purn Eddie M Nalapraya. Eddie mengawali karirnya sebagai prajurit rendahan hingga akhirnya bisa pensiun dengan pangkat Mayor Jenderal (Mayjen).

Setelah itu, Eddie sempat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 1984-1987. Tentu sebuah hal yang langka dari dulu hingga sekarang.

Pria yang dikenal dekat dengan kalangan ulama dan aktivis di Jakarta ini mengungkap beberapa kali menolak uang suap dan uang haram yang ditawarkan padanya.

Jika seandainya diambil, mungkin Eddie sudah berhadapan dengan hukum dan habis karirnya. Kisah ini ditulis dalam buku Memoar Eddie M Nalapraya, Jenderal Tanpa Angkatan yang ditulis Ramadhan KH dan kawan-kawan. Buku ini diterbitkan Zigzag Creative tahun 2010.

Saat menjabat Kepala Staf Kodam Jaya pada 1980 awal, Eddie sempat didatangi anak buahnya di Kodam.

Si perwira tiba-tiba menyerahkan uang yang jumlahnya kala itu cukup untuk membeli tiga buah mobil mercy keluaran terbaru. Mungkin kalau dinilai sekarang di atas Rp 1 miliar.

“Ini uang apa? Asalnya dari mana?” kata Eddie terkejut.

“Oh ini dana taktis, Pak. Dari hasil ruislag (tukar guling tanah) di Jembatan Merah, untuk disimpan oleh Bapak,” kata si perwira.

“Sudah lapor Panglima Kodam belum?” balas Eddie lagi. Si perwira menggeleng. Eddie memintanya lapor Panglima Kodam saja lebih dulu.

Sejak saat itu dia tak tahu lagi kelanjutan soal uang tersebut. Eddie juga tak pernah lagi mengingat-ingatnya.

Continue Reading
Advertisement

Trending