Connect with us

Hukum & Kriminal

Berikut Jadwal dan Persyaratan Gugatan Hasil Pemilu 2019 ke MK

Published

on


Berikut Jadwal dan Persyaratan Gugatan Hasil Pemilu 2019 ke MK

Finroll.com – Para kontestan, baik pilpres maupun pileg, berhak mengajukan gugatan atas hasil Pemilu 2019. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menetukan jadwal pendaftaran sengketa pemilu, yaitu 8-25 Mei 2019.

Gugatan baik dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, maupun para calon anggota legislatif akan diproses dalam 30 hari kerja pasca-registrasi lengkap.

Menurut Juru Bicara MK, Fajar Laksono, ada yang berbeda dari pengajuan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Pemilu 2019 berbeda dengan pilkada serentak.

Dalam hal ini, untuk Pemilu 2019 tidak ada syarat jumlah atau presentase selisih perolehan suara antarcalon untuk melayangkan gugatan ke MK.

“Selisih hasil perolehan suara hanya ada dan dikenal dalam pilkada. Jadi tidak ada pembatasan selisih hasil suara dalam pemilu serentak,” kata Fajar saat dikonfirmasi, Selasa (16/4).

Fajar menjelaskan, sejumlah syarat pengajuan sengketa Pemilu 2019 ke MK masih sama dengan yang berlaku di penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sesuai tahapan dan jadwal PHPU tahun 2019, dalam Peraturan MK Nomor 5 tahun 2018, MK akan menerima pendaftaran sengketa Pileg 2019 pada 8-25 Mei.

“Sedangkan pendaftaran sengketa Pilpres pada 23-25 Mei 2019,” kata dia.

Adapun jangka waktu penyelesaian PHPU oleh MK sesuai peraturan maksimal 30 hari kerja sejak permohonan PHPU diregistrasi lengkap.

Jika semua persyaratan saat pendaftaran PHPU dinyatakan lengkap, maka MK akan menggelar sidang perdana atau pemeriksaan pendahuluan untuk PHPU pilpres pada 14 Juni 2019, dan PHPU pileg pada 9 hingga 12 Juli 2019.

MK akan menggelar sidang putusan PHPU pilpres pada 28 Juni 2019, sedangkan putusan PHPU pileg dibacakan pada 6 sampai 9 Agustus 2019.

“Penyelesaian PHPU sendiri diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 474 dan sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh MK,” tutupnya.(PojokSatu)

Advertisement

Hukum & Kriminal

KPK Periksa Khofifah Sebagai Saksi Terkait Kasus Suap Romahurmuziy

Published

on

KPK Periksa Khofifah Sebagai Saksi Terkait Kasus Suap Romahurmuziy

Finroll.com – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa selama 4 jam di Mapolda Jawa Timur, di Surabaya, Jumat (26/4/2019) Khofifah diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI tahun 2018-2019.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Khofifah di gedung Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim dari pukul 09.00 – 13.00 WIB.

“Diperiksa dari pukul 09.00 sampai 13.00 WIB di Tipidkor, Ditreskrimsus Polda Jatim menyangkut saksi yang ditetapkan KPK,” ujarnya ketika dikonfirmasi wartawan.

Mengenai subtansi pemeriksaan, mantan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan itu menegaskan bahwa hal tersebut menjadi wewenang KPK karena Polda hanya menyiapkan tempat dan ruangan untuk pemeriksaan.

“Mengenai substansi itu wewenang KPK. Kami hanya menyiapkan tempat dan ruang,” ucap perwira menengah tersebut.

Mengenai informasi beberapa pejabat pejabat Kanwil Kemenag Jatim yang turut diperiksa KPK di Polda Jatim, Barung enggan berkomentar.

“Yang kami tahu hanya Khofifah Indar Parawansa. Selebihnya silakan tanya KPK,” katanya.

Nama Khofifah sempat disebut oleh Romahurmuziy alias Rommy, tersangka lainnya dalam kasus tersebut. Mantan ketua umum PPP itu mengaku hanya meneruskan aspirasi soal pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI.

Menurut dia, banyak pihak yang menganggap dirinya sebagai orang yang bisa menyampaikan aspirasi tersebut kepada pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan. Ia pun mencontohkan soal jabatan Haris Hasanuddin sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur.

Dalam kasus ini, Haris juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Polisi Baku Tembak dengan KKB di Aceh, Satu Orang Tewas

Published

on

By

Kelompok Kriminal Bersenjata Tembak Mati 31 Pekerja Proyek di Papua

Finroll.com – Tim gabungan Polda Aceh dan Polres Aceh Timur terlibat baku tembak dengan tiga orang Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Desa Kruet Lintang, Kecamatan Peureulak Timur. Dalam peristiwa itu, pimpinan KKB tersebut tewas tertembak.

Dirreskrimum Polda Aceh Kombes Agus Sartijo mengatakan baku tembak terjadi saat pihaknya berupaya menangkap ketiga orang KKB.

“Berawal dari informasi masyarakat tentang keberadaan mereka kemudian tim langsung melakukan penindakan menuju ke lokasi, di sebuah rumah di Dusun Seuneubok Teungoh, Desa Kruet Lintang, tepatnya di rumah seseorang,” kata Agus, di Banda Aceh, Kamis (25/4).

Dalam upaya penangkapan tersebut, ketiga orang KKB melakukan perlawanan dengan melepaskan tembakan ke arah petugas. Baku tembak pun terjadi. Aksi tersebut berlangsung sekitar 45 menit.

“Mereka ialah Nasir Agung (45), Mahdi (34), dan Sofyan alias Apuy. Polisi berusaha mengimbau agar mereka menyerahkan diri namun tidak dihiraukan. Sehingga terjadi kontak senjata selama 45 menit antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan petugas kepolisian,” ujar Agus.

Pimpinan KKB Nasir Agung tewas usai tertembak di dada sebelah kiri. Sementara, Mahdi berhasil ditangkap, namun Apuy melarikan diri.

“Untuk tersangka Nasir Agung selain pimpinan KKB, dia juga merupakan DPO Polres Lhokseumawe karena melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Lhoksumawe atas kasus penculikan orang,” katanya.

Kata Agus, dalam penangkapan tersebut pihaknya berhasil mengamankan barang bukti dua senjata api jenis AK 56 dan satu AK 47, tiga magazine, 400 butir peluru, dan lima selongsong.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

KPK Tetapkan Wali Kota Tasikmalaya Sebagai Tersangka

Published

on

KPK Tetapkan Wali Kota Tasikmalaya Sebagai Tersangka

Finroll.com – Terlibat kasus suap DAK, KPK menetapkan Walikota Tasikmalaya Budi Budiman sebagai tersangka, Rabu (24/4/2019).

Dilansir dari laman sindonews.com, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Walikota Tasikmalaya Budi Budiman sejak Rabu (24/4/2019) pagi.

Agus pun membenarkan saat disinggung penggeledahan dilakukan setelah sebelumnya KPK menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan (Sprindik) penetapan atas nama Budi Budiman.

Sebagai tersangka pemberi suap kepada terpidana Yaya Purnomo (Divonis 6 tahun 6 bulan penjara) selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Sprindik sudah ada,” tegasnya di laman sindonews.com

Sebelumnya majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Yaya Purnomo terbukti menerima suap Rp300 juta serta gratifikasi Rp6.528.985.000, USD55.000, dan 325.000 dolar Singapura (sekitar Rp3.568. 825.000).

Suap itu terkait pengurusan alokasi tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) dari APBN 2016, APBN 2017, APBN-P 2017, APBN 2018, dan APBN 2019 untuk 9 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Majelis memastikan, seluruh uang gratifikasi yang diterima Yaya yang tidak dilaporkan ke KPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan haruslah dianggap sebagai suap.

Continue Reading
Advertisement

Trending