Connect with us

Politik

Antara Strategi Big Push Prabowo dan Pemerataan Ekonomi Jokowi

Published

on


Finroll.com  – Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga memiliki strategi big push atau dorongan besar untuk memperbaiki ekonomi. Menurut dia, strategi big push yang dimaksud oleh Sandiaga adalah mengembangkan swasembada pangan dan strategi produksi pupuk.

“Dengan strategi ini para petani bisa didapatkan penurunan untuk impor untuk pangan dan juga untuk produk energi akan gunakan biofuel sebanyak 10 juta hektare lahan,” kata Sandiaga di acara debat pemilihan presiden terakhir di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Sabtu 13 April 2019.

Sandiaga mengatakan hal ini dilakukan salah satunya karena banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai hal ini. Menurut dia, salah satunya adalah keluhan dari Ibu Mia dari Tegal mengenai meningkatnya harga tarif listrik dan juga harga sembako.

Mantan wakil gubernur DKI Jakarta ini mengatakan hal ini salah satu yang disebut akibat dari tekanan defisit neraca perdagangan. Meski memang, defisit neraca perdagangan sudah mulai keluar dari tekanan tetapi hal ini karena nilai impor yang juga turun terutama dari barang-barang untuk modal dan produksi.

Sandiaga melanjutkan, program-program inilah yang akan dikerjakan oleh Prabowo-Sandiaga. Dalam hal ini adalah untuk menurunkan harga bahan pokok dan energi dengan cara menyelesaikan kebijakan perdagangan yang masih belum baik.

“Itulah kebijakan kami, turunkan harga listrik, harga sembako murah tanpa terbitkan kartu-kartu baru,” kata Sandiaga.

Adapun calon Presiden nomor urut 1 Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan soal strategi pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan. Di antaranya pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berpusat di Jawa tapi juga di pulau-pulau lain di Indonesia.

“Kami akan berjuang keras dalam rangka mengembalikan watak asli dari pembangunan di Indonesia, yaitu tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pemerataan,” kata Jokowi.

Politik

Kuasa Hukum Prabowo Tarik Alat Bukti yang Belum Disusun Sesuai Aturan

Published

on

FINROLL.COM — Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meminta agar Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga memperbaiki tambahan barang bukti. Barang bukti yang baru diserahkan pada Selasa (18/6/2019), belum disusun sesuai dengan aturan persidangan sehingga hakim kesulitan memverifikasi.

Hakim pun, meminta Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi menyusun barang bukti sesuai dengan aturan hingga pukul 12.00 WIB. Menanggapi hal ini, Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto akan menarik dan membatalkan barang bukti tersebut.

“Ada lebih dari 30 kontainer yang sudah diterima oleh MK, barang sekarang C1 dan saya akan cabut saja. Tapi ada kontainer lain masuk dan sudah terverifikasi itu saja yang akan kami jadikan alat bukti. Sementara ini (bukti baru) akan kita tarik,” ujar BW dalam persidangan di Mahkamah konstitusi (MK), Rabu (19/6/2019).

Namun, Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta agar Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi tetap memperbaiki alat bukti. Sebab, bisa saja bukti tersebut berkaitan dengan saksi yang akan diperiksa di persidangan.

“Kalau demikian, anda harus bisa mencluster bahwa ketika keterangan saksi, dan merujuk pada bukti hanya yang bisa dirujuk pada bukti yang sudah diverifikasi. Ini segera akan kami konfrontir dengan saksi. Kalau itu perlu waktu, kita akan hold dulu dan taruh di belakang,” ujar Hakim Suhartoyo.

Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi pun meminta izin keluar dan berkoordinasi dengan stafnya untuk menyusun alat bukti sesuai aturan. (Liputan6.com)

Continue Reading

Politik

Jadi Target Pembunuhan, Yunarto Wijaya Maafkan Perencana dan Eksekutor

Published

on

Jadi Target Pembunuhan, Yunarto Wijaya Maafkan Perencana dan Eksekutor

Finroll.com – Yunarto Wijaya adalah pimpinan Charta Politika, lembaga survei dan juga lembaga quick count Pilpres 2019. Nama Yunarto Wijaya menjadi target pembunuhan diungkap oleh tersangka kasus makar, Irwansyah alias HK yang mengaku mendapat pesan atau perintah dari tersangka KZ.

POLISI akhirnya mengungkap siapa dalang kerusuhan Mei 2019. Polisi juga mengungkap siapa pimpinan lembaga survei jadi target pembunuhan pada Mei 2019 lalu.

Hal itu terungkap dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) yang dipimpin Kadiv Humas Mabes Polri Irjen M Iqbal, Selasa (11/6/2019).

Yunarto Wijaya kemudian memberikan tanggapan melalui akun twitternya setelah namanya muncul di ruang publik dalam jumpa pers itu sebagai target pembunuhan.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia itu mengungkapkan bahwa dirinya dan keluarganya tak dendam pada pihak yang merencanakan pembunuhan atas dirinya.

“Sama seperti yg pernah saya tulis, sudah tak ada dendam lagi dari saya & keluarga baik buat yg jadi perencana ataupun eksekutor… Dari situasi2 seperti ini saya belajar ttg apa itu kasih, termasuk ketika bisa maafkan yg memusuhi kita.. Ayo terus mencintai Indonesia…,” tulisnya Yunarto dalam cuitan twitternya.

Continue Reading

Politik

Rapat Paripurna ke-19, Sebanyak 342 Anggota DPR Absen Tidak Hadir

Published

on

Rapat Paripurna ke-19, Sebanyak 342 Anggota DPR Absen Tidak Hadir

Finroll – Dewan Perwakilan Rakyat menghelat rapat paripurna di masa persidangan V tahun 2018-2019 yang digelar di Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).Sebanyak 342 dari 560 anggota dewan tidak hadir.

Berdasarkan daftar hadir, sebanyak 218 dari 560 anggota dewan hadir. Sementara itu 83 anggota mengajukan izin. Pimpinan yang hadir dalam paripurna ialah Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Agus Hermanto. Rapat paripurna dipimpin oleh Fadli. Bel rapat berdering pukul 14.00 WIB.

Membuka rapat, Fadli menyatakan rapat paripurna dibuka untuk umum. Agenda paripurna hari ini adalah tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2020.

“Dengan ini rapat dibuka untuk umum,” kata Fadli.

Berikut ini absensi paripurna penutupan DPR hari ini:

Fraksi PDIP: 48 dari 109 anggota
Fraksi Partai Golkar: 39 dari 91 anggota
Fraksi Partai Gerindra: 37 dari 73 anggota
Fraksi Demokrat: 22 dari 61 anggota
Fraksi PAN: 15 dari 48 anggota
Fraksi PKB: 13 dari 47 anggota
Fraksi PKS: 19 dari 40 anggota
Fraksi PPP: 11 dari 39 anggota
Fraksi NasDem: 7 dari 36 anggota
Fraksi Hanura: 7 dari 16 anggota

Total yang hadir: 218 dari 560 anggota
Izin: 83 anggota

source: detik

Continue Reading
Advertisement

Trending