Connect with us

News

Anies Baswedan Perluas Pergub Pembebasan PBB

Published

on


Tingkatkan Kualitas Layanan, Pemprov DKI Luncurkan 3 Aplikasi Kesehatan

Finroll.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan akan memperluas pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB). Ia menyebut pembebasan PBB diberlakukan untuk guru, pensiunan guru, veteran, pensiunan PNS, dan penerima bintang kehormatan dari presiden serta mantan presiden dan wakil presiden.

“Mereka adalah orang-orang yang dianggap berjasa pada bangsa. Dengan tandanya sederhana, mereka perintis kemerdekaan, pahlawan nasional, penerima bintang dari presiden, termasuk TNI, polisi yang sudah pensiun,” ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (23/4).

Ia menyebutkan, pembebasan PBB bagi pahlawan nasional dan veteran berlaku untuk tiga generasi. Sementara, para guru tidak dikenakan pembayaran PBB hingga dua generasi atau sampai anak mereka.

Namun, dengan catatan, lanjut Anies, hal itu berlaku untuk rumah pertamanya, hanya satu rumah. Apabila mereka mempunyai dua rumah, pembebasan PPB itu tidak berlaku bagi rumah kedua.

Ia mengatakan, meski rumah mantan presiden dan wakil presiden berada di kawasan elite yang berpotensi memberikan pendapatan asli daerah (PAD), hal itu tidak cukup berpengaruh. Sebab, menurut Anies, pembebasan PBB bagi mereka sebagai bentuk penghargaan.

Bahkan, ia mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka potensi untuk menambahkan batas maksimal dari pembebasan PBB. Semula pembebasan PBB berlaku bagi hunian dengan NJOP di bawah Rp 1 miliar. Namun, bisa saja ditingkatkan menjadi di bawah Rp 2 miliar.

“Kalau misalnya sekarang nih Rp 1 miliar, boleh enggak besok di bawah Rp 2 miliar? Boleh kan,” kata Anies.

Untuk memenuhi target pendapatan PBB, Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan pendataan ulang atas hunian-hunian atau fiskal kadaster. Selain itu, pengumpulan data terkait kebenaran informasi atas luas tanah yang tertera dengan kenyataannya di lapangan dan mengenai pengalihan fungsi dari hunian menjadi lahan komersial.

“Misalnya, gedung dihitung per lantai 1.000 meter. Dalam kenyataannya bisa jadi 1.200 meter. Nah, itu yang kita sedang lakukan dengan cara seperti itu insya Allah pendapatan pajak kita jadi lebih banyak,” kata Anies.

Anies mengatakan, terkait fiskal kadaster sedang berjalan, pihaknya sedang melakukan proses pemotretan dan mendatangi bangunan di wilayah DKI hingga memperoleh data yang lengkap. Ia menargetkan pengumpulan data akan rampung pada Juni atau Juli 2019.

Kendati memberikan perluasan pembebasan lahan, Anies meyakini Pemprov DKI akan mendapatkan PAD yang cukup. Untuk itu, data dari fiskal kadaster akan dapat mengukur dan mendongkrak PAD dari kegiatan lain.

Sebelumnya, Anies merevisi Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan Atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa, dan Rumah Susun Sederhana Milik dengan Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp 1 Miliar.

Revisi itu ditandai dengan diterbitkannya Pergub Nomor 38 Tahun 2019 tertanggal 15 April 2019. Anies menegaskan, dengan dikeluarkannya perubahan kedua atas Pergub 259/2015 tersebut, tidak lantas menghapus pembebasan PBB bagi hunian dengan NJOP di bawah Rp 1 miliar.

Hal-hal yang ditambahkan, antara lain, Pasal 2A mengecualikan pembebasan PBB bagi objek pajak yang mengalami peralihan hak kepemilikan, penguasaan, ataupun pemanfaatan kepada wajib pajak badan. Kemudian Pasal 4A menyebutkan bahwa pembebasan PBB berlaku hanya 31 Desember 2019.

Namun, Anies mengatakan, adanya penyebutan batas pemberlakuan dimaksudkan karena sejalan dengan masa berlakunya PBB itu sendiri. Sementara, mengenai pembebasan PBB yang bahkan diperluas akan diterbitkan melalui pergub baru yang tengah disusun.

Selain itu, dalam Pasal 5A disebutkan bahwa pihak yang mendapatkan pembebasan PBB sebelum berlakunya pergub perubahan tetap mendapatkan pembebasan PBB. Adapun pergub ini berlaku surut terhitung sejak 1 Januari 2019.

“Tidak ada rencana untuk menghapuskan PBB bagi rumah yang NJOP-nya di bawah Rp 1 miliar. Kita tidak ada, bahkan kita memperluas pembebasan PBB itu sampai orang-orang yang memberikan jasa bagi negara dan bangsa,” kata Anies.

Sementara, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengapresiasi langkah Pemprov DKI memperluas pembebasan PBB bagi masyarakat. Akan tetapi, hal itu perlu dibarengi dengan data yang jelas agar penerima pembebasan lahan itu tepat sasaran.

“Hunian yang berubah fungsi menjadi komersial juga harusnya dikecualikan jangan sampai tidak adil. (Fiskal kadaster) segera dilakukan akan membantu insentifnya tepat sasaran lalu potensi yang tidak tergali akan tergali,” ujar Yustinus, Selasa.

Di sisi lain, ia belum mengetahui mengenai konsep dan skema pembebasan PBB tersebut. Ia menjelaskan, apakah skema itu mengatur tentang penentuan besaran NJOP atau kalangan-kalangan yang tidak akan dikenakan PBB.

“Artinya, selama ini seharusnya enggak lihat subjeknya. Artinya, mau pensiunan, mau siapa ya, yang penting di bawah Rp 1 miliar dapat pembebasan lahan,” kata dia.

Ia menambahkan, perluasan pembebasan PBB memang akan berpengaruh pada PAD DKI Jakarta. Akan tetapi, menurut Yustinus, hal tersebut sudah tepat dilakukan sebagai fasilitas publik yang bermanfaat bagi masyarakat.

Ia menyebut, banyak pengganti pendapatan dari pajak lainnya, seperti pajak reklame, pajak hiburan, dan sebagainya yang masih besar potensinya. Meskipun, PBB merupakan salah satu pendapatan terbesar selain pajak kendaraan bermotor.

Nasional

Pushidrosal Siapkan Survei Petakan Perairan di Kawaaan Pelabuhan Morowali Industrial Park

Published

on

Ket. Gambar : Kapushidrosal Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos.,S.H., M.H dan Managing Director IMIP Hamid Mina, B.Sc., sepakat kerjasama survei hidro-oseanografi.

Finroll.com — Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) menjalin kerjasama dengan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dalam survei dan pemetaan hidro-oseanografi di kawasan perairan Pelabuhan Khusus Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Kerjasama survei antara Kapushidrosal Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos.,S.H., M.H dengan Managing Director IMIP Hamid Mina, B.Sc., di Gedung Wisma Mulia, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan.

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam hal survei dan pemetaan hidro-oseanografi di kawasan perairan, alur masuk dan pelabuhan khusus Morowali guna menjamin keselamatan navigasi dan keamanan pelayaran bagi Kapal dan wahana laut di kawasan perairan tersebut.

Pada kesempatan tersebut Kapushidrosal menyampaikan bahwa Pushidrosal siap mendukung survei dan pemetaan kawasan perairan dan alur masuk pelabuhan IMIP untuk digambarkan dalam Peta Laut Indonesia (PLI) no. 313, guna mendukung keselamatan fasilitas industri dan keselamatan navigasi.

Selain itu, kerjasama ini dlaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah dalam mewujudkan konektivitas antar pulau dan Tol Laut nasional.

“Pelabuhan khusus Morowali Industrian Park merupakan Kawasan industri yang besar dengan lalu-lintas kapal bertonase besar yang keluar masuk pelabuhan membutuhkan data dan informasi hidrografi-oseanografi yang akurat berupa peta laut terbitan Pushidrosal sebagai panduan navigasi” kata Kapushidrosal.

Menurutnya, banyak pihak lain yang melakukan kegiatan survei dan pemetaan, tetapi hanya data hidro-oseanografi Pushidrosal yang diakui dunia internasional, karena akuisisi dan pengolahan datanya memenuhi metode dan standar International Hydrographic Organization (IHO), khusus nya Special Publication No. 44.

“Saat ini Pushidrosal sedang menyusun buku Standar Survei Nasional, yang nantinya dipakai sebagai pedoman bagi lembaga atau pihak yang bergiat di bidang survei dan pemetaan laut, agar hasil data yang didapat sesuai standar yang dipersyaratkan” jelasnya.

Sementara itu Managing Director IMIP Hamid Mina, B.Sc menyampaikan bahwa pihaknya memercayakan kawasan perairan dan alur pelabuhan Khusus disurvei oleh Pushidrosal yang sudah diakui internasional, dengan harapan keamanan fasilitas industry dan keamanan navigasi di perairan Morowali Industrial Park dapat terjamin.

Continue Reading

Nasional

Bakamla RI/IDNCG Amankan Kapal Tanker dan Kargo yang Lakukan Transfer BBM Illegal

Published

on

Finroll.com — Bakamla RI mengamankan dua kapal berjenis motor tanker (MT) dan kapal Self Propeller Oil Barge (SPOB) yang diduga melakukan transfer bahan bakar minyak (BBM) ilegal di perairan Muara Baru, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.

Kapal MT yang dinahkodai oleh MT Warga Negara Indonesia, mengangkut 11 orang anak buah kapal (ABK). Pada saat diamankan petugas patroli Bakamla RI, diketahui kapal tanker tersebut telah melakukan transfer BBM ke dua kapal nelayan masing-masing sekitar 35 kilo liter (KL).

Hasil dari pemeriksaan awal, diketahui bahwa kapal tanker tersebut tidak dilengkapi surat izin olah gerak ataupun dokumen pergerakan kapal lainnya.

Sedangkan dalam kaitannya kegiatan transfer BBM ke dua kapal nelayan, kapal tersebut juga tidak dapat menunjukkan dokumen resmi.

Di sisi lain, kapal SPOB yang dinahkodai oleh SP Warga Negara Indonesia, mengangkut 8 anak buah kapal (ABK).

Pada saat diamankan petugas patroli Bakamla RI, diketahui kapal SPOB tersebut telah melakukan transfer BBM ke kapal motor (KM) sekitar 5 KL dari 10 KL yang direncanakan.

Pada saat pemeriksaan awal, diketahui bahwa kapal SPOB tersebut tidak dilengkapi dokumen olah gerak kapal ataupun dokumen lainnya terkait pergerakan kapal, dan dokumen muatan tidak ada di atas kapal.

Untuk kepentingan penyidikan lanjutan, kedua kapal diizinkan lego jangkar pada posisi saat dilakukannya pemeriksaan.

Selanjutnya, kedua nahkoda kapal dimintai keterangan di Markas Besar Bakamla RI, yang kemudian diserahkan ke Komandan Satrol Lantamal III guna penyelesaian proses.(red)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Kasus BLBI, Rizal Ramli Penuhi Panggilan KPK

Published

on

By

Rizal Ramli

Finroll.com –  Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Rizal Ramli memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (19/7). Ia diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Rizal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim (SJN).

“Saya dipanggil KPK untuk kasus SKL (surat keterangan lunas) BLBI dalam kasus SJN dan ITN (Itjih Nursalim). Saya sendiri pada saat kejadian kasus itu bukan pejabat lagi karena itu terjadi pada tahun 2004 pada saat pemerintahan Mbak Mega (Megawati Soekarnoputri),” kata Rizal saat tiba di gedung KPK

Pemeriksaan Rizal pada Jumat ini merupakan penjadwalan ulang setelah dia tidak memenuhi panggilan lembaga antirasuah itu pada Kamis (11/7).

“Saya dianggap banyak ngerti, tahu prosedur dari sejak awal BLBI. KPK minta saya memberikan penjelasan spesifiknya,” ucap Rizal.

Selain Rizal, KPK pada Jumat juga memanggil Sjamsul dan istrinya, Itjih, untuk diperiksa sebagai tersangka kasus BLBI tersebut.

Sjamsul yang merupakan pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) bersama Itjih merupakan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI selaku obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

KPK telah menetapkan keduanya sebagai tersangka pada 10 Juni 2019. Sjamsul dan Itjih diduga melakukan misrepresentasi terkait dengan piutang petani petambak sebesar Rp 4,8 triliun. Sjamsul dan Itjih diduga melakukan misrepresentasi terkait dengan piutang petambak sebesar Rp 4,8 triliun.

Misrepresentasi tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun. Pasalnya, saat dilakukan Financial Due Dilligence (FDD) dan Legal Due Dilligence(LDD) disimpulkan bahwa aset tersebut tergolong macet dan hanya memiliki hak tagih sebesar Rp 220 miliar.

Atas perbuatan tersebut, Sjamsul dan Itjih disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Continue Reading
Advertisement

Trending